Dokumen tersebut membahas tentang grand design penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, strategi, indikator, dan kelembagaan KKS baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan."

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
GRAND DESIGN PENYELENGGARAAN KKS
Oleh:
BUDIONO SUBAMBANG
DIREKTUR SUPD III
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Selas, 18 Juli 2022
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KKS Tahun 2022 Provinsi Sumsel

2. LATAR BELAKANG & KERANGKA KONSEP KKS
Pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan
Bersama Mendagri & Menkes tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kab/Kota
Sehat (KKS). Saat ini sedang dilakukan
revisi menjadi Perpres.
FUTURE
• Pendekatan Kota Sehat pertama kali
dikembangkan di Eropa oleh WHO pada
tahun 1980- an sebagai strategi
menyongsong Ottawa Charter, dimana
ditekankan kesehatan untuk semua yang
dapat dicapai dan berkelanjutan, jika
semua aspek baik Kesehatan, sosial,
ekonomi, lingkungan, dan budaya
diperhatikan. Oleh karena itu, konsep
kota sehat tidak hanya memfokuskan
kepada pelayanan kesehatan.
• Dari tahun 1987-1991 lebih 500 kota di
Eropa dan 300 kota di luar Eropa
menjadi bagian dalam WHO Healthy
Cities Project.
Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia
meluncurkan pilot project kota sehat di
6 kota yaitu Kabupaten Cianjur, Kota
Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota
Pekalongan, Kota Malang, dan Kota
Jakarta Timur yang ditetapkan oleh
Mendagri.
CURRENT WORK
“Health is a state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity.” – Constitution of the World Health
Organization, 1946

3. EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP KKS
pertama yaitu
kabupaten/kota dengan
pelayanan kesehatan
atau pelayanan publik
terbaik dari segi akses,
kualitas dan
keterjangkauan
kedua adalah menyelami lebih
dalam tentang bagaimana
kabupaten/kota tersebut
dalam mempromosikan dan
menciptakan/mewujudkan life
style yang sehat bagi
penduduknya dari berbagai
aspek
Vision
Building regencies/cities and communities of peace
• Harmoni
• Berkomitmen untuk
pembangunan berkelanjutan
• Menghormati keragaman
• Mempromosikan dan
perlindungan jaminan
kesehatan
• Mencapai kualitas
hidup setinggi mungkin
dengan pemerataan
kesehatan

4. POLICY FRAMEWORK DALAM KKS
Penyelenggaraan KKS tidak terlepas dari 3 aspek yaitu
APPROACHES GOALS STRATEGIES
Treatment Derajat kesehatan masyarakat
yang tinggi/kualitas manusia
Mengembangkan
tatanan/indikator sesuai
kebutuhan dan potensi daerah
Behavior Pengetahuan perubahan
perilaku
Edukasi
Gaya hidup
Socio enviromental Aksesbilitas Policy/kebijakan

5. Kawasan Sehat adalah
suatu kondisi wilayah yang
bersih, nyaman, aman, dan
sehat bagi pekerja dan
masyarakat, melalui
peningkatan suatu Kawasan
potensial dengan berbagai
kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat,
kelompok usaha, dan
pemerintah daerah
Penyelenggaraan KKS
adalah berbagai
kegiatan untuk
mewujudkan KKS
melalui pemberdayaan
masyarakat, melalui
forum yang difasilitasi
oleh pemerintah
kab/kota
Desa/Kelurahan Sehat
adalah kondisi dari suatu
desa/kelurahan yang
bersih, nyaman, aman,
dan sehat untuk dihuni
penduduk, yang dicapai
melalui terselenggaranya
suatu kegiatan yang
terintegrasi yang
disepakati masyarakat
dan perangkat desa/
kelurahan
DEFINISI DALAM KKS
KKS adalah suatu kondisi
kab/kota yang bersih,
nyaman, aman, dan sehat
untuk dihuni penduduk yang
dicapai melalui
terselenggaranya penerapan
beberapa tatanan dengan
kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat
dan pemerintah daerah
Forum adalah
wadah bagi
masyarakat
untuk
menyalurkan
aspirasinya
dan partisipasi
Berdasarkan
Permen Bersama
Mendagri &
Menkes 2005

6. TUJUAN

7. STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN KKS
02
01
03
04
Penguatan komitmen
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa
Peningkatan jejaring dan
kemitraan antara
masyarakat, pemerintah,
perguruan tinggi, dunia
usaha, organisasi
kemasyarakatan, dan
berbagai pemangku
kepentingan lainnya
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan berwawasan
kesehatan
Peningkatan akses dan
kesetaraan dalam pelayanan
dasar
Peningkatan kualitas
lingkungan yang kondusif
melalui upaya pencegahan
dan pengendalian faktor
risiko kesehatan
05
06
Peningkatan pembudayaan
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat dan peningkatan
penelitian, pendampingan,
pengembangan, dan inovasi

8. SASARAN YANG HARUS DICAPAI
Terwujudnya kodisi yang kondusif bagi masyarakat untuk
meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan
masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan
kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih
baik.
Terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin
kerjasama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak
swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan
kebijakan pemerintah secara seimbang,dan berkelanjutan dalam
mewujudkan sinergi pembangunan yang baik.
Terlaksananya Program Kesehatan dan sektor terkait yang sinkron
dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan Forum yang
disepakati masyarakat.
Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial
dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan
memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di
Kabupaten/Kota tersebut secara mandiri.

9. Untuk mendukung pembangunan
berwawasan kesehatan menuju
Indonesia sehat, dapat dilakukan
dengan mewujudkan kabupaten/kota
yang sehat.
1
Untuk mewujudkan kabupaten/kota
sehat dalam penyelenggaraannya
diperlukan koordinasi, sinkronisasi,
partisipasi, kolaborasi, sinergitas dan
komitmen antar kementerian dan
lembaga (K/L) di pusat dan organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait.
2
KKS MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN
BERKELANJUTAN
Dengan
memperhatikan
prinsip:
• Keadilan;
• Pemberdayaan
dan partisipasi
masyarakat;
• Kemitraan lintas
sektor; dan
• Pembangunan
berkelanjutan.

10. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN KKS
Memiliki visi pada isu kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-
lain
Leadership top manajemen (kepala daerah) yang kuat
Pendekatan disesuaikan dengan kondisi local (orisinil)
Partisipasi aktif masyarakat/keterlibatan masyarakat yang sangat
didukung oleh pemerintah daerah
Membangun kerja sama dengan mitra diluar pemerintah seperti
perguruan tinggi dan swasta bahkan mitra internasional
Berorientasi pada pendekatan bukan projek
Keberlangsungan KKS dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya:

11. 11
TATANAN KKS [PERMEN BERSAMA MENDAGRI & MENKES TAHUN 2005]
PERMUKIMAN,
SARANA, &
PRASARANA SEHAT
TERTIB LALU LINTAS &
PELAYANAN
TRANSPORTASI
INDUSTRI &
PERKANTORAN
SEHAT
PARIWISATA SEHAT
KETAHANAN
PANGAN & GIZI
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
KEHIDUPAN SOSIAL
SEHAT
Berdasarkan Permen Bersama Mendagri & Menkes
Tahun 2005 terdapat 9 tatanan, tapi ada 2 tatanan yang
kewenangannya beralih dari kab/kota ke provinsi/pusat
yakni Kawasan hutan & pertambangan sehat
TATANAN

12. 12
TATANAN KKS KONSEP BARU [DRAFT PERPRES]
PERMUKIMAN DAN
RUMAH IBADAT
TRANSPORTASI &
TERTIB LALU LINTAS
JALAN
PERKANTORAN &
PARIWISATA
KEHIDUPAN
MASYARAKAT SEHAT
YANG MANDIRI
PERLINDUNGAN
SOSIAL
TATANAN
SATUAN
PENDIDIKAN
PASAR
PENCEGAHAN &
PENANGANAN
BENCANA
Masih dalam tahap pembahasan antas K/L (relatif)

13. Permen Bersama Mendagri &
Menkes Tahun 2005
KKS adalah suatu kondisi kab/kota
yang bersih, nyaman, aman, dan
sehat untuk dihuni penduduk yang
dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan
dengan kegiatan yang terintegrasi
yang disepakati masyarakat dan
pemerintah daerah.
Draft Perpres Tentang
Penyelenggaraan KKS
KKS adalah kabupaten/kota yang
memiliki lingkungan yang aman,
nyaman, bersih dan sehat pada
setiap tatanan untuk dihuni serta
mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.
Tatanan adalah suatu sistem atau
aturan pada kawasan dan sosial
dengan berbagai kegiatan yang
terintegrasi.
13
DEFINISI KKS SESUAI DRAFT PERPES
Secara konsep tidak terlalu berbeda/berubah

14. KONSEP ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN KKS
KEDEPAN
BERDASARKAN DRAFT PERPRES TENTANG
PENYELENGGARAAN KKS

15. INDIKATOR POKOK DAN
INDIKATOR
KELEMBAGAAN

16. INDIKATOR POKOK
● Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
● Umur harapan hidup
● Angka Partisipasi Sekolah (APS)
● Indeks Keluarga Sehat
● Angka kematian bayi 23 per 1.000
kelahiran hidup
● Angka kematian ibu melahirkan
305 per 100.000 kelahiran hidup
● Angka kesakitan DBD 49 per
100.000 penduduk
● Prevalensi Stunting 28%
● Angka Kawasan Kumuh
● Angka Kriminalitas
● Keberadaan Gelandangan dan
Pengemis
• Indikator tersebut
menjadi penilaian
verifikasi KKS tahun
2021
• Namun, TIDAK AKAN
DITERAPKAN ATAU
DINILAI DALAM
konsep KKS yang
baru dan verifikasi
tahun 2023 karena
merupakan
penjabaran indikator
tatanan berdasarkan
Perpres

17. INDIKATOR KELEMBAGAAN
TIM PEMBINA
● Keaktifan anggota
● Rencana kerja/kegiatan pembinaan
● Pelaksanaan pembinaan
FORUM KAB/KOTA
● Sekretariat
● Legal Aspek
● Rencana kerja/kegiatan forum
● Kegiatan forum (khusus forum)
● Keaktifan anggota
● Sumber Dana kegiatan forum
FORUM KOMUNIKASI DI KECAMATAN
● Aktifitas anggota
● Rencana kerja/kegiatan
● Kegiatan forkom
● Sumber dana kegiatan forkom
POKJA DESA/KELURAHAN
● Aktifitas Pokja desa/kelurahan
● Rencana kerja/kegiatan
● Kegiatan pokja
● Sumber dana kegiatan Pokja
KEGIATAN / INDIKATOR
● Keterkaitan kegiatan forum sesuai tatanan
yang diambil
● Pencapaian kegiatan forum
● Keterkaitan kegiatan pokja sesuai tatanan yg
diambil
● Pencapaian kegiatan pokja
● Kegiatan Pemerintah/Tim Pembina (sesuai
tatanan yang diambil)
DUKUNGAN PEMDA
● Adanya Regulasi/kebijakan yang mendukung
pelaksanaan tatanan
● Jumlah Regulasi yang mendukung tatanan
● Jumlah penghargaan terkait tatanan
Dibuktikan dengan dokumentasi didukung data
kualitatif dan kuantitatif, jadi tidak hanya foto-
foto saja (notulensi, SK terbaru, dokumen sah
yang ditanda tangani pejabat berwenang,
dokumen perencanaan, dll
• Indikator
kelembagaan
tersebut menjadi
penilaian verifikasi
KKS tahun 2021
• Namun, TIDAK
AKAN
DITERAPKAN
ATAU DINILAI
DALAM konsep
KKS yang baru dan
verifikasi tahun
2023, karena
kelembagaan sudah
menjadi keharusan
dan bersifat mutlak
dan setiap indikator
penting, jadi tidak
ada yg memiliki
bobot yg lebih besar

18. KELEMBAGAAN KKS TINGKAT PROVINSI
Pembentukan Tim Pembina
Kabupaten/Kota Sehat tingkat
provinsi ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan
diketuai oleh sekretaris
daerah dengan anggota
perangkat daerah dan
instansi/lembaga terkait.
Gubernur sebagai penanggung
jawab Tim Pembina
Kabupaten/Kota Sehat tingkat
provinsi.
Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat
tingkat provinsi bertugas:
• mengoordinasikan perencanaan
antar perangkat daerah;
• melaksanakan bimbingan teknis
dan peningkatan kapasitas
kabupaten/kota;
• memberikan konsultasi teknis
kepada tim teknis kabupaten/kota;
• melakukan verifikasi dalam rangka
penghargaan Swasti Saba dan
melaporkan hasilnya kepada
Gubernur dan Tim Pembina KKS
Tingkat Pusat;
• melakukan pemantauan, evaluasi
dan verifikasi dalam
penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat;
• melaporkan pelaksanaan
penyelenggaraan dan verifikasi
Kabupaten/Kota Sehat kepada
Gubernur dan Tim Pembina KKS
Tingkat Pusat.

19. KELEMBAGAAN KKS TINGKAT KAB/KOTA
Pembentukan Tim Pembina
Kabupaten/Kota Sehat tingkat
kabupaten/kota ditetapkan
dengan Keputusan
bupati/wali kota dan diketuai
oleh sekretaris daerah
kabupaten/kota dengan
anggota perangkat daerah
dan instansi/lembaga terkait.
Bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab Tim Pembina
Kabupaten/Kota Sehat tingkat
kabupaten/kota.
Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat
tingkat kabupaten/kota bertugas:
• mengoordinasikan perencanaan
antar perangkat daerah;
• melaksanakan pendampingan,
bimbingan teknis, dan peningkatan
kapasitas forum kabupaten/kota,
forum komunikasi, dan kelompok
kerja;
• bersama Forum menyusun dokumen
penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat di wilayahnya;
• melakukan penilaian mandiri
keberhasilan penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
• melakukan pemantauan dan
evaluasi dalam penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
• melaporkan pelaksanaan
penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat kepada Bupati /Wali kota dan
Tim Pembina KKS Tingkat Provinsi.

20. 20
FORUM KKS
Forum Kabupaten/Kota
Sehat terdiri atas
Forum Kabupaten/Kota
Sehat pada tingkat
kabupaten/kota dan
forum komunikasi pada
tingkat kecamatan serta
kelompok kerja pada
tingkat desa/kelurahan
Pembentukan Forum
Komunikasi pada
tingkat Kecamatan
ditetapkan dengan
keputusan Camat
Pembentukan Forum
Kabupaten/Kota Sehat
ditetapkan dengan
keputusan Bupati/Wali
kota
Pembentukan
kelompok kerja pada
tingkat Desa/Kelurahan
ditetapkan dengan
keputusan Kepala
Desa/Lurah

21. FUNGSI FORUM KKS
• Melakukan sosialisasi penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat di tingkat kecamatan
dan desa/kelurahan;
• Memfasilitasi perencanaan dan evaluasi
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di
tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
• Mengidentifikasi dan memfasilitasi sumber
pembiayaan dari pemerintah daerah, swasta
dan sumber dana lainnya;
• Menggerakan dan memberdayakan
masyarakat dalam penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
• Bersama Tim Pembina Kabupaten/Kota
Sehat tingkat Kabupaten/Kota menyusun
dokumen penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat di wilayahnya;
• Melakukan pencatatan dan melaporkan
pelaksanaan penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat kepada Bupati /Wali
kota dan Tim Pembina Kabupaten/Kota
Sehat Tingkat Kabupaten/Kota

22. PEMBERIAN PENGHARGAAN KKS
Dalam rangka pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan
penilaian melalui:
PENILAIAN MANDIRI
Penilaian mandiri dilakukan oleh setiap
kabupaten/kota (self assessment)
Hasil penilaian mandiri
kemudian dilakukan
verifikasi oleh tim verifikasi
Kabupaten/Kota Sehat
tingkat provinsi & pusat
VERIFIKASI DOKUMEN
VERIFIKASI LAPANGAN
Hasil verifikasi kemudian
dilakukan verifikasi oleh tim
verifikasi Kabupaten/Kota
Sehat tingkat Pusat

23. KRITERIA PENERIMA SWASTI SABA
Penghargaan Swasti Saba Padapa
diberikan kepada kabupaten/kota yang
telah memenuhi seluruh indikator
pokok dan capaian nilai indikator setiap
tatanan antara 71-80%.
Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
diberikan kepada kabupaten/kota yang
telah memenuhi seluruh indikator pokok
dan capaian nilai indikator setiap tatanan
antara 81-90%.
Penghargaan Swasti Saba Wistara
diberikan kepada kabupaten/kota yang
telah memenuhi seluruh indikator
pokok dan capaian nilai indikator setiap
tatanan minimal 91%.

24. 2017
2021
2019
• 3 TIM PEMBINA
PROVINSI TERBAIK
• 173 KAB/KOTA
• DISELENGGARAKAN
DI KEMENDAGRI
• 6 TIM PEMBINA
PROVINSI TERBAIK
• 177 KAB/KOTA
• DISELENGGARAKAN
DI KEMENDAGRI
DAERAH PENERIMA SWASTI SABA 2017-2021
• 3 TIM PEMBINA
PROVINSI TERBAIK
• 36 KAB/KOTA
• DISELENGGARAKAN
SECARA DARING
(KEMENKES)
Penurunan akibat
dampak Pandemi
Covid-19

25. PENUTUP
• KKS merupakan hubungan antara kondisi kehidupan kabupaten/kota dan kesehatan. Istilah
kesehatan digunakan secara luas untuk mencakup tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan
mental, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan spiritual masyarakat.
• Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan KKS perlu mengembangkan kebijakan publik terkait
perwujudan lingkungan fisik dan sosial yang memungkinkan masyarakatnya saling mendukung satu
sama lain dalam menjalankan semua fungsi kehidupan dan mencapai potensi yang optimal.
• Disamping itu, dokumentasi menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan KKS dan itu harus
didukung dengan data-data kualitatif dan kuantitatif. Untuk itu, setiap kelembagaan harus
mengambil peran sesuai fungsi masing-masing, jadi tidak menjadi tanggung jawab satu
kelembagaan saja.
• Maka dari itu pendekatan KKS menekankan peran kepemimpinan pemerintah daerah dan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Disisi lain promosi kesehatan
secara umum memainkan peran sekunder dalam sebagian besar pencapaian kolaboratif
pendekatan KKS.
• Harapannya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan KKS sesuai
dengan potensi dan kharakteristik daerah masing-masing sejalan dengan variabel dan indikator
pada setiap tatanan, serta sudah siap menyelenggarakan konsep KKS yang baru.

26. Terima Kasih