Successfully reported this slideshow.

Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya

3,317 views

Published on

Aktifitas perekonomian perkotaan mempunyai kontribusi
signifikan terhadap aktifitas perekonomian nasional. Kotribusi
tersebut dapat ditunjukkan pada pertumbuhan kontribusi melalui
perubahan kurun waktu. Pada tahun 1980-an kontribusi aktifitas
perekonomian hanya sebesar 61,1%. Sedangkan di akhir tahun
perhitungan (tahun 2008), kontribusi aktifitas perekonomian
perkotaan sudah mencapai 78,1% atau hampir mencapai 80%
dari seluruh aktifitas perekonomian nasional.
Arah kebijakan ini melihat bahwa dimensi perkotaan perlu
dimanfaatkan potensinya untuk berbagai bidang pembangunan
(misalnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi).
Namun tidak berarti upaya pembangunan hanya fokus ke
pembangunan perkotaan, karena pembangunan perdesaan tetap
harus diperhatikan untuk menjaga hubungan desa-kota yang
seimbang.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya

  1. 1. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya
  2. 2. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-2 Daftar Isi Bahan 1 Narasi Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional.................... 1-3 Bahan 2 Resolusi Konflik Menuju Kerjasama Antar Kota di Era Otonomi* .................................................................................. 2-42 Bahan 3 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip............................................. 3-48 Bahan 4 Membangun Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Wilayah Metropolitan di Indonesia (Tantangan Pengembangan Wilayah Dalam Konteks Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah) ....................................... 4-64 Bahan 5 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan wilayah ................ 5-81 Bahan 6 Gerbangkertasusila................................................................ 6-105 Bahan 7 Konsep Kerjasama Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir....................................................................... 7-113 Bahan 8 Pengembangan Kerjasama Regional Pengembangan di Kawasan Cekungan Bandung, Studi Kasus Program Bandung Ecotown.................................................................. 8-132 Bahan 9 Sasaran Kerjasama Dalam Penataan Ruang Wilayah........... 9-139
  3. 3. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-3 Bahan 1 Narasi Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional Draft: 12 Februari 2010 1.1. Bab I : Pendahuluan Sebagaimana umumnya negara-negara yang ekonominya sedang tumbuh, Indonesia mengalami proses pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan yang cukup pesat (dengan persentase sebesar 5.89% dibanding persentase pertumbuhan penduduk total sebesar 1.175%), sehingga diperkirakan mulai sekitar tahun 2009 akan lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan daripada yang tinggal di kawasan perdesaan. Proses pertambahan penduduk perkotaan, atau yang umum disebut urbanisasi ini, terjadi akibat tiga hal: (i) perpindahan penduduk dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan, (ii) perluasan kawasan perkotaan termasuk ke kawasan-kawasan pinggiran yang sudah berpenduduk, dan (iii) pertumbuhan penduduk natural di kawasan perkotaan. Gambar 1.1 Perbandingan Proyeksi Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2000-2025 Sumber: BPS 2009 (diolah)
  4. 4. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-4 Meskipun dengan perubahan struktur demografi tersebut Indonesia telah memasuki era “negara urban,” namun kesiapan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya masih terbatas dan umumnya bersifat reaktif, dan tidak antisipatif. Padahal kota dengan karakteristiknya yang berbeda dengan desa – seperti kepadatan penduduk, bangunan dan lalu-lintas yang tinggi – membutuhkan sikap, disiplin dan aturan berperilaku masyarakat yang berbeda. Demikian pula, kota memerlukan pola dan jenis perencanaan, pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek – termasuk dalam hal sarana dan prasarana – yang tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh kawasan bukan kota. Terdapat tiga permasalahan utama perkotaan pada umumnya. a. Pertama, ketidakmampuan pemerintah kota untuk memastikan terwujudnya lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi yang kondusif namun tetap memenuhi kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global. Untuk itu, diperlukan reformasi pemerinta mhan kota dan inovasi baru dalam manajemen kota sehingga kota mampu memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan agenda pembangunan kotanya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas finansial kota adalah melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara optimal. Secara bersamaan, tingkat kemiskinan kota juga perlu dikurangi agar terciptanya masyarakat perkotaan yang sejahtera dan produktif secara ekonomi dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perkotaan. b. Permasalahan kedua adalah sarana prasarana kota dan perumahan-permukiman yang tidak memadai bagi warga kota sehingga mengakibatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan yang relatif rendah dan juga menurunkan tingkat daya saing kota karena tidak mampu menarik arus masuk modal dan manusia. c. Ketiga, tingkat pencemaran lingkungan perkotaan yang semakin tinggi akibat kegiatan dan jumlah penduduk perkotaan yang masif. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan perkotaan masih sesuai dengan daya dukung lingkungan perkotaan. Pengabaian akan hal ini dapat mengakibatkan tingkat kerawanan bencana perkotaan yang semakin tinggi (terkait dengan land subsidence, berkurangnya daerah resapan air serta perubahan iklim), baik terhadap bencana alam ataupun man-made disaster (kebakaran, banjir, dan seterusnya).
  5. 5. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-5 1.2. BAB 2 : TUJUAN, VISI, MISI DAN PRINSIP DASAR 1.2.1. Tujuan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan Memberi arah yang jelas dan terukur bagi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di Indonesia agar sumber daya yang terbatas dan potensi yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan 1.2.2. Visi dan Misi Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan “Terwujudnya masyarakat dan pemerintah daerah perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan kota yang memenuhi kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional atau bahkan nasional pada tahun 2025” Untuk mencapai visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mengupayakan secara bertahap, terus menerus, konsisten dan terpadu agar semua kota di Indonesia pada tahun 2025 dapat memenuhi standar pelayanan perkotaan minimal yang ditetapkan melalui sebuah peraturan pemerintah [Catatan: mungkin PP 65/2005 tentang Standard Pelayanan Minimal dan PP 34/2009 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dapat ditinjau kembali atau langsung dijadikan rujukan dalam menyusun apa yang disebut standard pelayanan minimal perkotaan yang harus dipenuhi pada tahun 2025]. 2. Mengarahkan sebagian kota-kota sedang dan menengah secara bertahap, terus menerus, konsisten dan terpadu untuk menjadi kota-kota yang berperan sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dinaunginya (wilayah pengaruhnya) dalam periode waktu 2010 hingga 2025 [Catatan: tidak setiap kota dapat otomatis berperan positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya sebagaimana yang diharapkan ini; sebagian besar justru bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan tindakan khusus yang mengarahkan terwujudnya interaksi yang saling menguntungkan ini. Kota-kota sedang dan menengah ini kemungkinan terdiri atas sebagian
  6. 6. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-6 PKN dan seluruh PKW dalam RTRW-Nasional yang saat ini berlaku]. 3. Mendorong sejumlah kecil kota secara bertahap, terus menerus, konsisten dan terpadu untuk dapat memiliki kelengkapan sarana, prasarana (termasuk transportasi umum massal) serta ‘amenities’ yang dapat bersaing di tingkat internasional dalam periode waktu 2010 hingga 2025 [Catatan:Khusus bagi sebagian yang sudah ditetapkan sebagai PKN dalam RTRW-Nasional yang sedang berlaku dan sebagian lagi kota-kota atau kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik khusus seperti untuk pusat wisata dan lainnya. Namun, hampir dapat dipastikan bahwa tidak bisa semua 37 PKN yang ada dalam RTRWN diarahkan untuk menjadi kota berkelengkapan dan berdaya-saing internasional pada tahun 2025, mengingat keterbatasan sumberdaya nasional yang ada dan mengingat ketatnya persaingan antar-kota dalam mengundang investasi dan kegiatan global, khususnya dengan kota-kota di Asia Timur dan Asia Tenggara, yang mendapat dukungan sumberdaya signifikan dari pemerintah nasionalnya masing-masing]. 1.2.3. Prinsip Dasar Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional ini memiliki tiga prinsip-dasar pemahaman akan pembangunan perkotaan di Indonesia, yaitu: 1. Kota harus dilihat sebagai suatu ”entitas sosio-spasial” di mana wujud fisik dan ruang adalah cermin dari kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya. Oleh karena itu upaya pembangunan kota tidak bisa lepas dari upaya pengembangan masyarakatnya. 2. Kota adalah bagian dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan yang bersifat alami seperti hutan, sungai, daerah aliran sungai, teluk, laut, pegunugan dan lain-lain. maupun lingkungan buatan seperti kawasan perdesaan atau kota-kota lainnya. Oleh karena itu kota yang berkelanjutan tidak hanya harus baik bagi masyarakat dan lingkungan di dalam kota itu sendiri tetapi juga harus berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pembangunan kota juga harus sesuai dengan (harus mempertimbangkan) kondisi geografis-historis setempat.
  7. 7. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-7 3. Kota-kota Indonesia harus terbuka untuk semua orang, tidak ada diskriminasi berdasarkan kaya-miskin, asli-pendatang maupun perbedaan agama, suku, dan identitas pribadi lainnya. Ketiga prinsip dasar ini menjadi basis bagi kebijakan perkotaan nasional yang diusulkan serta mempengaruhi tingkat keberhasilan pewujudan kebijakan perkotaan tersebut. 1.2.4. Filosofi Penyusunan KSPN Konsep ini melihat bahwa Wealth disebarkan berdasarkan orang, bukan ruang. Secara ruang, wealth terkonsentrasi, tetapi tersebar merata bagi manusia. Kelemahan konsep ini adalah, manusia asli kota akan lebih punya advantage dari pendatang. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan menyiapkan pendatang untuk mampu hidup “berkota” (dari segi skills).  kota juga harus berprinsip terbuka untuk semua. Di dalam urban led development policy bukan hanya mengenai alokasi sumber daya terpusat di kota, tapi justru memanfaatkan added value yang dibuat kota untuk menghasikan ekonomi dan di spread ke wilayah (dengan menggunakan intervensi pemerintah yang memastikan hasil tersebut tersebar ke daerah (di tingkat pusat)). Bentuk intervensi tersebut adalah “affirmative action”, peningkatan kapasitas, dan upaya penguatan di daerah sehingga desa tetap memiliki “bargaining position” yang lebih tinggi (“levelling the playing field”). (Kegiatann perkotaann mampu mengakomoodasi kebuttuhan untukk individu untuk teruus meningk atkan kemammpuan dirinnya (“the ideea of progreess (in qualiity of life)”)), sedangkaan kegiatan perdesaan cenderung lebih me nekankan ppada konseep “harmonnisasi” antarra pemenuhhan kebutuhaan dasar denngan alam ssekitarnya. Oleh karenaa itu, harus diakui bahwwa ada keterrbatasan sekktor perdesaaan untuk daapat meningkkatkan “welll-being” maanusia (dalamm hal pendiidikan, dan ddaya saing), sehingga teerjadi arus urrbanisasi da lam kurun wwaktu terakhhir ini). Akan tetaapi, perlu diitekankan baahwa konsepp ini tidak mmendorong orrang untuk bermigrasi kke kota, nammun justru mmendorong ppembangunaan kota-kotaa baru yang mampu meengakomodaasi kebutuhaan masyarakaat dari desa yyang ingin mmengalami ““the idea of pprogress” terrsebut. Di dalamm konsep
  8. 8. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-8 ini, paradigma kegiatan kotta yang menngkonsumsi ssumber dayaa secara masif perlu diruubah. Kota jjustru harus dilihat sebaagai jawabann dari upayaa pengentasaan kemiskinaan dan penjaagaan kualit as lingkungaan. Cari dataa persebaran kekayaan neegara. Gambar 1.2 Metode Peerumusan Viisi, Misi dan Sasaran KSPPN 1.3. BAB 3 PERMASALAHAN PERKOTAAN UMUM, KHUSUS DAN STRATEGIS 1.3.1. Permasalahan Umum Upaya identifikasi masalah perkotaan, baik melalui lokakarya regional maupun dengan desk-study menghasilkan daftar masalah sebagai berikut: 1. Aspek Kependudukan-Sosial-Budaya a. Keterbatasan kemampuan antisipasi dan fasilitasi pertambahan penduduk perkotaan (urbanisasi) beserta karakteristiknya (dengan piramida penduduk yang meningkatnya jumlah penduduk remaja dan anak-anak) serta distribusi kependudukan yang tidak merata b. Kurangnya rasa kepemilikan warga terhadap kota dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan, penyusunan anggaran dan pemantauan dalam pembangunan kota c. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) perkotaan yang secara umum relatif masih rendah (walau sudah lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan) d. Ketaatan hukum yang masih sangat rendah seiring dengan menurunnya modal sosial di masyarakat perkotaan e. Potensi budaya dan kearifan lokal yang belum termanfaatkan secara optimal dalam pembangunan perkotaan serta memudarnya nilai-nilai budaya, moral, etos kerja dan kehidupan ‘berkota’ pada warga perkotaan f. Potensi konflik antar warga yang cukup signifikan di kelompok masyarakat perkotaan tertentu g. Keterbatasan aksesibilitas warga terhadap pelayanan dasar
  9. 9. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-9 serta keterbatasan peluang pemanfaatan aset sosial- budayanya. 2. Aspek Ekonomi-Finansial-Kemiskinan Kota a. Potensi ekonomi lokal yang belum termanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing kota b. Ekonomi informal perkotaan yang belum terkendali dengan baik (serta belum adanya strategi yang jelas untuk menghadapi pertumbuhan kegiatan ekonomi informal), termasuk kurangnya perlindungan hukum bagi mereka dan kurang lancarnya proses perizinan dan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi informal. c. Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat penganguran di kawasan perkotaan d. Keterbatasan kapasitas fiskal/finansial pemerintah daerah yang salah satu sebabnya adalah Rendahnya investasi masyarakat dan dunia usaha e. Ketidakteraturan lokasi usaha dan pasar f. Industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang belum berperan g. Sarana prasarana fisik dan non fisik yang kurang mendukung kelancaran perdagangan h. Sulitnya sistem pengkreditan yang diberikan kepada penduduk miskin i. Tingginya suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan swasta terhadap Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) 3. Aspek Sarana-Prasarana-Perumahan a. Keterbatasan jumlah, kualitas dan keterpaduan sarana- prasarana dasar perkotaan (termasuk sanitasi dan air minum serta energi/listrik), lebih khusus lagi keterbatasan akses kepada pelayanan perkotaan bagi kaum miskin. b. Keterbatasan penyediaan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi kaum miskin, yang disertai dengan keterbatasan jumlah, kualitas dan keterpaduan sarana-
  10. 10. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-10 prasarana dasar perkotaan sebagaimana disebutkan dalam butir di atas menyebabkan masih tumbuhnya serta belum tertanganinya secara memadai berbagai permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tidak hanya membahayakan kelangsungan hidup bagi penghuninya tetapi juga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan mereka (walaupun di dalam permukiman-permukiman kumuh seperti ini sering dijumpai masyarakat yang guyub dan berjiwa kewirausahaan yang tinggi) c. Belum adanya transportasi massal yang efisien, khususnya di kota-kota metropolitan dan besar d. Belum meratanya infrastruktur teknologi-informasi- komunikasi (TIK) yang semakin penting di dalam pembangunan di masa datang serta masih terbatasnya karakteristik kota-kota Indonesia yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif e. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang berkualitas terpadu dan partisipatif f. Kurang adanya strategi pembangunan prasarana, sarana dan perumahan yang jelas terukur dan mndudukan fungsi prasarana sebagai pengarah dan pengenderali struktur ruang kota. g. Kondisi geografis daerah (misalnya daerah pesisir) sebagai belum dipertimbangkan sebagai karakter utama dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam perkotaan maupun pengembangan ekonomi lokal. h. Sulitnya pengadaan lahan perkotaan untuk sarana dan prasarana (tidak hanya secara fisik tapi juga secara legal/administratif dan ekonomi) i. Kurangnya jumlah ruang hijau di wilayah perkotaan (ruang terbuka hijau (RTH) dan hutan kota). 4. Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional a. Masih besarnya ketimpangan antar-wilayah dalam hal pembangunan dan taraf hidup warga. b. Masih tingginya migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh ketimpangan desa-kota (perbedaan kualitas hidup dan
  11. 11. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-11 perbedaan kesempatan peningkatan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan). c. Belum terwujudnya hirarki dan tata peran kota-kota yang jelas sebagaimana yang diarahkan dalam rencana tata- ruang nasional (PKN, PKW, PKSN dan lain-lain). Pun, pembagian yang ada dalam rencana tata-ruang nasional masih belum memungkinkan terwujudnya kota-kota atau kawasan perkotaan unggulan di tingkat internasional. d. Urban sprawling (pertumbuhan kawasan perkotaan yang meluas, kepadatan relatif rendah dan boros lahan) yang sudah menggejala tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga kota sedang/menengah e. Keterbatasan ruang publik di perkotaan serta pemanfaatan ruang publik yang ada pun seringkali tidak sesuai dengan fungsi yang ada serta tingginya harga lahan f. Belum ada konsistensi kebijakan dan strategi pengembangan sistem perkotaan nasional dan daerah, begitu pula antara daerah dengan subsistem daerah lainnya. Antara lain, lambannya legitimasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau (RTRWP) sehingga belum dapat diintegrasikan secara terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan strategi pembangunan daerah dalam arti keseluruhan. g. Belum terbangunnya simpul dan kerjasama ekonomi yang lebih produktif antar daerah dalam suatu sistem kewilayahan tata ruang terpadu. 5. Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana a. Kualitas lingkungan perkotaan yang cenderung menurun (polusi dan lain-lain) b. Tapak ekologis perkotaan yang cenderung meningkat c. Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan setempat d. Kurangnya kesiapan antisipasi dan upaya mitigasi bencana e. Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menjaga kondisi lingkungan
  12. 12. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-12 f. Kurangnya fungsi pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perkotaan yang merusak kondisi lingkungan, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat. 6. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan a. Kurangnya kepemimpinan kota yang visioner dan berpihak kepada rakyat (walau telah ada segelintir contoh-contoh yang baik seperti Solo, Tarakan dan lain-lain) b. Keterbatasan dalam penerapan tata-pemerintahan yang baik serta manajemen perkotaan yang efektif dan efisien. c. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat pengelola kota d. Belum berkembangnya kerjasama antar-wilayah dan antar- pihak yang efektif dan efisien serta melindungi kepentingan publik e. Pola partisipasi publik yang masih belum jelas dalam proses- proses pengambilan keputusan f. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah 1.3.2. Permasalahan Khusus 1. Permasalahan Khusus Per-Wilayah Terdapat pula permasalahan yang khas per-wilayah sebagai berikut: a. Wilayah Sumatera 1) Kota-kota di wilayah Sumatera umumnya memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta distribusi kepadatan penduduk yang kurang merata (terutama antara kota besar dengan kota sedang dan kecil). 2) Kota-kota di wilayah Sumatera juga masih mengalami permasalahan kurangnya pelayanan dasar (terutama listrik), perumahan yang layak dan terjangkau serta air bersih. Keterbatasan pelayanan dasar ini turut berimplikasi pada kurang optimalnya kegiatan industri dan perekonomian perkotaan (khususnya sektor usaha ekonomi menengah-kecil). 3) Dari segi sosial-budaya, pembangunan fisik perkotaan
  13. 13. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-13 belum optimal dalam menonjokan potensi budaya perkotaan untuk industri pariwisata. Selain itu, upaya pemerintah kota dan masyarakat untuk menjaga cagar alam, fisik dan kearifan lokal sebagai salah satu modal perkotaan juga masih rendah. 4) Dari segi perekonomian, permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota wilayah Sumatera adalah rendahnya investasi modal yang masuk sehingga tidak mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara signifikan. Hal ini pada akhirnya 5) menyulitkan pembiayaan pembangunan secara keseluruhan dan berakibat pada kurangnya mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat kota serta sulitnya upaya pengentasan kemiskinan. 6) Pembangunan kawasan perkotaan juga belum tertata dan cenderung tidak terkendali. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah pelanggaran peruntukan yang cukup tinggi, kapasitas kelembagaan yang kurang memadai, dan kurangnya pembangunan prasarana jalan. 7) Dari segi tata kelola dan kelembagaan, kota-kota di wilayah Sumatera belum sepenuhnya memiliki pejabat di tingkat level atas yang visioner serta sistem rekruitmen yang kurang berdasarkan pada meritokrasi (cenderung lebih berat pada aspek politis). Permasalahan lain adalah adanya ‘overlapping’ tupoksi antar dinas, belum jelasnya pola kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta serta kurangnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi publik di dalam kegiatan pembangunan perkotaan. 8) Dari segi lingkungan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan, kualitas lingkungan perkotaan di kota-kota wilayah Sumatera cenderung menurun. Selain tingginya tingkat pencemaran udara, air dan tanah dan persampahan yang bertambah, salah satu masalah lingkungan yang mengemuka adalah penurunan fungsi badan air sebagai drainase alami (seperti rawa, sungai, balong). 9) Kota-kota di wilayah Sumatera juga umumnya rawan
  14. 14. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-14 bencana, sehingga dibutuhkan mitigasi (pengendalian resiko) bencana yang lebih baik dan terintegrasi dengan rencana pembangunan perkotaan. b. Wilayah Jawa-Bali 1) Permasalahan perkotaan di kota-kota wilayah Jawa-Bali didasari oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di kota-kota wilayah Jawa Bali sehingga menyulitkan upaya antisipasi kebutuhan sarana prasarana dasar perkotaan dan tidak terjaminnya aksesibilitas seluruh warga terhadap pelayanan dasar perkotaan. 2) Fokus pembangunan yang cenderung fokus pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi juga mengakibatkan kota-kota di wilayah Jawa-Bali kurang mengakomodir kebutuhan sosial budaya masyarakat perkotaannya. Hal ini mengakibatkan rendahnya modal sosial dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan yang tercermin dari rendahnya ketaatan hukum (tidak hanya kasus pidana-perdata, namun juga terhadap tata aturan berkota yang dapat terlihat dari banyaknya kasus pelanggaran peruntukan lahan, tata tertib perizinan, berlalu lintas), serta banyaknya penyakit sosial di masyarakat. 3) Dari segi perekonomian, permasalahan kota-kota di wilayah Jawa-Bali adalah kurangnya daya saing dan daya tarik bagi produk barang maupun produk wisata yang dihasilkan akibat kurangnya infrastruktur dan modal sosial yang memadai. 4) Dari segi tata ruang, permasalahan yang muncul adalah pertumbuhan kota yang tidak terkontrol (“urban sprawling”), ketidakmampuan kota-kota kecil untuk berperan dalam mengurangi ketimpangan kota-desa, serta minimnya ruang publik. 5) Dari segi aspek tata kelola dan kelembagaan, permasalah di kota-kota wilayah Jawa Bali adalah kurangnya pendidikan politik di masyarakat, birokrasi yang tidak efisien (terlalu gemuk), sistem pengembangan SDM aparat yang masih lemah, belum adanya
  15. 15. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-15 mekanisme pengaduan kinerja aparat yang berfungsi efektif, dan pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta yang masih kurang. 6) Untuk kota-kota di Jawa-Bali, isu utama lingkungan adalah pencemaran udara, air dan tanah dan persampahan. Isu-isu lainnya adalah kesadaran terhadap lingkungan yang masih rendah, kurangnya kepedulian terhadap energi yang terbarukan (“renewable energy”). Dalam mengelola lingkungan, kota-kota tersebut juga harus menghadapi isu pengelolaan lingkungan antara lain rendahnya pembiayaan dan teknologi yang tidak terbaru. 7) Kota-kota di wilayah Jawa-Bali juga umumnya rawan bencana, sehingga dibutuhkan mitigasi (resiko) bencana yang lebih baik dan terintegrasi dengan rencana pembangunan perkotaan. c. Wilayah Sulawesi 1) Permasalahan perkotaan di wilayah Sulawesi adalah kurangnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan, baik fisik maupun non fisik. 2) Kebijakan kota juga belum mencerminkan karakteristik kota wilayahnya (hal ini terkait dengan kondisi geografis dan nilai sosial budaya warga belum sepenuhnya diakomodir oleh sarana prasarana perkotaan). 3) Dari segi sosial-budaya, permasalahan utama adalah kecenderungan adanya konflik di antara masyarakat perkotaan yang terkait dengan kuatnya nilai budaya serta kesenjangan ekonomi-sosial di masyarakat dan belum ditanggapi dengan pendekatan pendekatan sosial-budaya dalam manajemen konflik yang lebih memadai. 4) Dari segi perekonomian, permasalahan yang mengemuka adalah sumber daya manusia dan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal serta terbatasnya sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota-kota di wilayah Sulawesi. 5) Kota-kota di wilayah ini juga masih memiliki isu
  16. 16. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-16 ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi, baik antara kota besar dengan kota sedang-kecil (misalnya antara kota Makassar dengan kota-kota lainnya) ataupun antara desa-kota. 6) Dari segi tata kelola dan kelembagaan, kota-kota tersebut dilihat masih memiliki masalah dengan tingkat pendidikan politis dan kekritisan masyarakat dalam memilih pemimpin, serta sistem manajemen rekrutmen SDM yang belum baik (belum selalu sesuai kapasitas pejabat dengan posisi yang ditentukan dan pemanfaatan e-government yang belum maksimal untuk pelayanan publik. 7) Untuk kota-kota di Sulawesi selain isu pencemaran udara, air dan tanah dan persampahan isu-isu lain yang mengemuka adalah “current practices” pemerintah dalam hal penyususan anggaran belanja yang masih belum memperhatikan aspek lingkungan. Isu-isu lainnya adalah degradasi lingkungan di kota pesisir pantai dan kerusakan hutan di kota - kota di daerah perbukitan dan pegunungan. d. Wilayah Indonesia Timur 1) Permasalahan perkotaan di wilayah Kawasan Indonesia Timur (KTI) adalah kurangnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan, baik fisik maupun non fisik. 2) Dari segi sosial-budaya, permasalahan utama adalah kecenderungan adanya konflik di antara masyarakat perkotaan yang terkait dengan kuatnya nilai budaya serta kesenjangan ekonomi-sosial di masyarakat dan belum ditanggapi dengan pendekatan pendekatan sosial-budaya dalam manajemen konflik yang lebih memadai. 3) Dari segi perekonomian, permasalahan yang mengemuka adalah sumber daya manusia dan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal serta terbatasnya sumber daya modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota-kota di wilayah KTI. 4) Kurangnya sarana prasarana pendukung untuk
  17. 17. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-17 menunjang aktifitas ekonomi, seperti pelabuhan dan jalan. 5) Untuk kota-kota di KTI, isu lingkungan yang mengemuka adalah penyusunan anggaran belanja yang masih belum memperhatikan aspek lingkungan. Isu-isu lainnya adalah degradasi lingkungan di kota pesisir pantai dan kerusakan hutan di kota - kota di daerah perbukitan dan pegunungan. Hal ini terkait dengan kurang dilestarikannya kearifan lokal (seperti budaya Masosi di Maluku) yang cenderung berakibat pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan kegiatan perkotaan yang tidak ramah lingkungan e. Wilayah Kalimantan 1) Di kota-kota wilayah Kalimantan, masyarakat perkotaan umumnya masih mengalami rendahnya kualitas hidup akibat terbatasnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik. Untuk itu, sumber-sumber pendapatan dari daerah perlu diprioritaskan untuk dikembalikan ke wilayah ini dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah (terutama untuk membangun infrastruktur untuk menarik investor) 2) Pembangunan di beberapa kota di wilayah Kalimantan belum mencerminkan karakteristik perkotaannya (dalam hal ini, aspek geografis dan aspek historis kota-kota di Kalimantan yang umumnya bersifat kota sungai ataupun kota hutan belum diakomodir ke dalam rencana pembangunan kota dengan baik). 3) Pembangunan ekonomi perkotaan di wilayah ini juga kurang membuka potensi ekonomi bagi masyarakat pesisir, yang sebagian besar termasuk masyarakat miskin, serta tingginya suku bunga pinjaman bagi pengusaha UMKM 4) Kota-kota di wilayah Kalimantan belum memiliki suatu simpul dan kerjasama ekonomi yang lebih produktif antar daerah dalam suatu sistem kewilayahan tata ruang yang terpadu. 5) Kebijakan daerah terkait perekonomian belum
  18. 18. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-18 menyentuh dan menguntungkan kepentingan usaha kecil-menangah dan sektor informal. 6) Dalam memenuhi kebutuhan perkotaan, kota-kota di wilayah Kalimantan cenderung belum memiliki pola mekanisme kerjasama antar daerah dan swasta yang belum baik. Selain itu, terdapat isu keterbatasan fiskal dan SDM aparat dalam melakukan pembangunan perkotaan, khususnya karena banyaknya pemekaran daerah. 7) Untuk kota-kota di wilayah Kalimantan, permasalahan lingkungan yang dihadapi tidak hanya pencemaran lingkungan di perkotaan, namun juga kehutanan dan sungai. Hal ini ternasuk perambahan dan pembalakan liar, kebakaran hutan, berkurangnya sempadan sungai dan pencemaran sungai dari limbah rumah tangga, kapal dan industri. 8) Kota-kota di wilayah Kalimantan juga umumnya rawan kebakaran hutan, sehingga dibutuhkan mitigasi yang lebih baik dan terintegrasi dengan rencana pembangunan perkotaan. 2. Permasalahan Khusus Per-Tipologi Kota a. Kota-kota Metropolitan 1) Terdapat delapan kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar dan Denpasar yang merupakan kota inti dan bersama-sama dengan kota-kota dan kawasan perkotaan di sekitarnya masing-masing membentuk sebuah kawasan metropolitan. Kawasan metropolitan tersebut umumnya berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dengan total penduduk lebih kurang 24 juta jiwa atau lebih kurang 20% dari total jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan 1,66%, jauh melebihi jumlah penduduk kawasan metropolitan yang lain, kawasan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) bahkan membentuk sebuah agglomerasi perkotaan yang sering disebut mega (lo)politan. Permasalahan umum yang ada, antara lain:
  19. 19. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-19 2) Kota-kota metropolitan umumnya memiliki penduduk dengan latar belaang pendidikan, asal-usul, suku, agama, tingkat ekonomi yang sangat beragam. Keragaman ini jika tidak tertangani dengan baik, di tengah-tengah kepadatan yang sangat tinggi dan modal sosial yang pada umumnya rendah, mudah menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik horizontal (antar anggota masyarakat). 3) Kota-kota metropolitan umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih baik daripada kota-kota besar, sedang atau kecil, khususnya terkait dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki wargaya. Hal ini juga brarti mereka umumnya lebih kritis terhadap berbagai kekurangan yang ada. Namun demikian, mereka juga umumnya terlalu sibuk dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan publik (seperti gotong royong) lebih sedikit. 4) Karena skala pasar yang besar, kota-kota metropolitan umumnya memiliki daya-tarik ekonomi yang sangat tinggi. Di tengah-tengah kondisi Indonesia yang masih diwarnai oleh kesenjangan tingkat kesejahteraan yang lebar, kota-kota metropolitan akan selalu mengundang pendatang untuk mengadu keuntungan. Sektor-sektor yang umumnya dipilih adalah yang bersifat informal karena tidak ada entry barrier. Kegiatan sektor informal perkotaan (di bidang perdagangan retail, transportasi, perumahan, industri dan jasa) ini sangat membantu kaum miskin dan kelas menengah untuk tinggal dan berusaha di kota (bahkan terkadang menjadi satu- satunya tumpuan keberadaan mereka di kota metropolitan terkait). Lebih jauh, sektor informal bahkan dapat menjadi jenjang untuk pengentasan kemiskinan. Sayangnya, sebagian besar kota-kota metropolitan di Indonesia belum memiliki strategi yang jelas dan tepat untuk menangani pertumbuhan sektor informal ini. Padahal jika tidak ditangani dengan baik, sektor informal ini bisa sangat merugikan kepentingan publik pada umumnya serta membahayakan otoritas pemerintah
  20. 20. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-20 sebagai pembuat aturan dan pelindung kepentingan publik. 5) Walaupun secara absolut memiliki/mengelola jumlah uang yang lebih besar, namun kota-kota metropolitan di Indonesia pada umumnya (kecuali Jakarta) justru memiliki kapasitas fiskal yang lebih rendah dibanding kota-kota besar atau sedang. Hal ini disebabkan oleh besarnya permasalahan yang harus dihadapi dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kota-kota tersebut. 6) Kota-kota metropolitan di Indonesia menghadapi kesenjangan sarana-prasarana dan perumahan layak huni yang jauh lebih besar daripada kota-kota besar, sedang maupun kecil. Hal ini juga terkait dengan sedikitnya serta mahalnya lahan yang tersedia untuk sarana, prasarana dan perumahan, khususnya untuk anggota masyarakat berpenghasilan rendah. Akibatnya perkampungan kumuh pun lebih umumnya lebih merebak dibanding di kota-kota lainnya. 7) Kota-kota metropolitan umumnya juga menimbulkan polusi-polusi yang paling besar, baik yang dirasakan di dalam kawasan metropolitan terkait maupun di wilayah sekitarnya. Bahkan, dampak lingkungan dari kegiatan kota-ktoa metropolitan dapat dirasakan di wilayah (oleh masyarakat) yang jauh dari lokasi kota metropolitan terkait (jejak ekologisnya besar). 8) Kota-kota metropolitan yang umumnya berada di muara sungai besar/tepi pantai menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. 9) Kapasitas kelembagaan kota-kota metropolitan umumnya lebih baik. Namun, lagi-lagi, dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang ada seringkali masih belum sebanding (bisa dilihat dari berbagai permasalahan yang tidak terpecahkan, bahkan terus berkembang seperti kemacetan lalu-lintas, banjir, perkampungan kumuh, dan lain-lain). 10) Kerjasama antara kota inti dan kota-kota atau kawasan perkotaan di sekitar menjadi sangat penting, namun umumnya belum berjalan dengan baik/efektif (masih
  21. 21. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-21 ditandai oleh egoisme wilayah dan pertimbangan untung- rugi masing-masing kota secara sempit). b. Kota-kota Besar 1) Kota-kota besar adalah kota berpendudukan antara 500 ribu jiwa hingga 1 juta jiwa. Sebagian dari mereka adalah ibukota propinsi. Permasalahan umum yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah: 2) Keragaman dan kepadatan penduduk sudah mulai tinggi, namun umumnya belum setinggi di kawasan metropolitan. Permasalahan yang terkait dengan penduduk pun sudah mulai mengarah seperti yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, walau dengan skala yang lebih kecil. Umumnya memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (rata-rata 2.86% dibanding pertumbuhan kota pada umumnya yang sekitar 1.82%). 3) Kapasitas finansial kota-kota besar umumnya lebih baik daripada kota-kota sedang dan kecil. Bahkan, karena tingkat permasalahannya tidak sebesar dan se-kompleks di kota-kota metropolitan, kapasias fiskal kota-kota besar umumnya juga lebih baik (gambaran kuantitatif). 4) Masalah-masalah lain pun cenderung mirip atau mengarah ke permasalahan di kota-kota metropolitan tetapi dengan skala yang lebih kecil. Namun terkadang dengan kemampuan menangani masalah yang tidak jauh berbeda, sehingga kota-kota besar memiliki kesempatan untuk memecahkan masalahnya lebih baik daripada kota-kota metropolitan. 5) Secara umum, inovasi justru sering muncul dari kota- kota besar seperti di Solo (penanganan permukiman kumuh dan sektor informal), Yogya (kerjasama dengan Sleman dan Bantul, walau inisiatif utama justru dipegang oleh Sleman) dan Balikpapan (dalam hal kebijakan kependudukan). c. Kota-kota Sedang Kota-kota sedang adalah kota-kota yang berpenduduk antara 100 ribu jiwa hingga 500 ribujiwa. Sebagian dari
  22. 22. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-22 mereka adalah ibukota propinsi. Permasalahan umum yang dihadapi kota-kota sedang di Indonesia adalah: Sebagian kota dengan ukuran penduduk sedang sudah berhasil mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah perkotaan, seperti Pekalongan (dalam hal perumahan/permukiman, pendekatan pembangunan perkotaan yang manusiawi, dan lain-lain). Namun belum setiap kota memiliki agenda pembangunan kota yang terencana dan terkendali d. Kota-kota Kecil Kota-kota kecil adalah kota-kota yang berpenduduk antara hingga 100 ribu jiwa. Sebagiandari mereka adalah ibukota propinsi. Permasalahan umum yang dihadapi kota-kota kecil diIndonesia adalah: Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota kecil di Indonesia adalah antara lain mengatasi kemiskinan kota dan aksesibilitas terhadap lapangan kerja yang mengakomodasi jumlah tenaga kerja. Jumlah 1980 2000 2010 2015 Penduduk Juta Jiwa % Juta Jiwa % Juta Jiwa % Juta Jiwa % < 500 ribu 19,191 57.9 60,194 68.5 86,483 68.3 98,607 68.3 500 rb - 1 juta 3,255 9.8 6,171 7 6,051 4.8 5,810 4 1 juta - 5 juta 4,742 14.3 10,431 11.9 18,830 14.9 17,839 12.4 5 juta - 10 juta 5,984 18 0 0 0 0 5,338 3.7 > 10 juta 0 0 11,065 12.6 15,206 12 16,822 11.6 TOTAL 33,172 100 87,861 100 126,570 100 144,416 100 Tabel 1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Perkotaan Indonesia per Tiap Jenis Kota Tahun 1980, 2000, 2010 dan 2015 (dalam juta jiwa) – Sumber: UN Population Division, 2007
  23. 23. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-23 3. Permasalahan Prioritas Nasional Walaupun permasalahan yang dijabarkan di atas bersifat penting namun mengingat sumber daya yang terbatas harus ditetapkan prioritas atau permasalahan yang dianggap paling mendesak untuk diatasi segera. Dalam hal ini diusulkan 14 butir permasalahan prioritas sebagai berikut: a. Secara makro-sektoral, belum termanfaatkannya potensi kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta penghapusan kemiskinan. Hal ini juga disebabkan oleh ketidak-terpaduan antara kebijakan- kebijakan dan kegiatan-kegiatan ekonomi perkotaan serta belum dijadikannya pembangunan kota yang kondusif bagi upaya-upaya penumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan. (permasalahan dasar bagi K-1) b. Secara makro-spasial, belum adanya atau belum jelasnya respon yang tepat terhadap ketimpangan pembangunan antar-wilayah; masih kuatnya konsentrasi pertumbuhan perkotaan – yang sekaligus cermin dari konsentrasi manfaat pembangunan – di Jakarta dan sekitarnya pada khususnya dan pulau Jawa, sebagian Sumatera dan sebagian Sulawesi pada umumnya. Di sisi lain, sumberdaya untuk pembangunan yang ada pada saat ini masih sangat terbatas dan jika disebarkan secara ”sangat merata” ke seluruh wilayah geografis yang ada di Nusantara justru malah tidak akan memberikan manfaat yang maksimal, terutama mengingat banyaknya daerah-daerah yang memiliki kepadatan rendah. Oleh karena itu yang perlu didesentralisasikan adalah konsentrasi-konsentrasi sarana, prasarana dan kegiatan perkotaan sehingga terbentuk lebih banyak konsentrasi-konsentrasi yang cukup kuat di berbagai wilayah di Tanah Air. Hubungan desa-kota juga perlu diperbaiki dan mencegah hubungan kota-desa yang cenderung parasitik (permasalahan dasar bagi K-2) c. Tingkat pembangunan/pengembangan manusia yang masih rendah, baik yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan (IPM, walau sudah jauh lebih baik daripada penduduk perdesaan) pada umumnya maupun yang terkait dengan ”tata-cara” tinggal di kawasan perkotaan. Terkait
  24. 24. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-24 dengan hal ini, perlu adanya dimensi urbanisasi dalam upaya pengembangan manusia Indonesia agar pada saat hidup berkota, mampu bersaing dan meningkatkan taraf hidupnya. (permasalahan dasar bagi K-3) d. Masih, bahkan semakin rendahnya modal sosial masyarakat perkotaan yang turut menyebabkan peningkatan kerawanan sosial (kriminalitas, kenakalan remaja, narkoba maupun lainnya) dan kurang berkembangnya/terpeliharanya budaya lokal, serta kurangnya fasilitas bagi remaja/anak-anak untuk menyalurkan/mengembangkan bakatnya di bidang olah- raga, budaya, lainnya (seperti adanya gelanggang remaja); Untuk itu penting sekali untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan, karena data tersebut merupakan hal yang akurat untuk perumusan kebijakan yang tepat guna dengan komposisi masyarakat (permasalahan dasar bagi K-3) [catatan: dua permasalahan di atas sekaligus merupakan representasi dari kurangnya perhatian pembangunan sosial-budaya-manusia kota atau pembangunan yang terlalu berorientasi kepada fisik] e. Masih rendahnya kapasitas fiskal dan manajemen ekonomi perkotaan pada umumnya seiring dengan belum termanfaatkannya secara optimal potensi lokal untuk pengembangan ekonomi kota, peningkatan daya saing kota serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya (termasuk dalam hal ini adalah maraknya praktek retribusi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan PAD namun dikuatirkan dalam jangka panjang justru dapat mengecilkan skala ekonomi kota – karena kota tersebut menjadi tidak menarik untuk investasi); (permasalahan dasar bagi K-4) f. Kegiatan ekonomi informal perkotaan yang belum terwadahi dengan baik (atau belum diresponnya secara tepat pertumbuhan ekonomi perkotaan informal) serta belum teratasinya secara tuntas dan terpadu kemiskinan di perkotaan; (permasalahan dasar bagi K-4) g. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dasar perkotaan serta kebutuhan enerji yang dapat memungkinkan warga kota hidup dengan layak/nyaman serta memungkinkan ekonomi kota untuk tumbuh dan bersaing (termasuk dalam
  25. 25. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-25 hal ini sarana dan prasarana – termasuk transportasi – yang khas dibutuhkan kawasan-kawasan permukiman tertentu seperti permukiman di pulau-pulau kecil, pinggir pantai, pinggir sungai, pinggir hutan, kawasan pegunungan, perbatasan negara dan lain-lain) serta belum diterapkannya keterpaduan antara tata-ruang dan pengembangan sarana- prasarana, khususnya transportasi umum (misalnya diterapkannya prinsip Transit-Oriented Development); (permasalahan dasar bagi K-5) h. Belum terpenuhinya kebutuhan rumah dan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi semua warga kawasan perkotaan yang terkait dengan aksesibilitas terhadap sumber penghidupan yang tidak menyeluruh bagi masyarakat perkotaan. (permasalahan dasar bagi K-5) i. Belum diterapkannya penataan ruang perkotaan yang berbasis pemeliharaan lingkungan jangka panjang (termasuk pengendalian ”urban sprawl” dan efisiensi pemanfaatan lahan kota) serta belum ditegakkannya aturan tata ruang yang sudah ada; (permasalahan dasar bagi K-6) j. Rendahnya kualitas administrasi pertanahan dan jaminan kepemilikan lahan (“secure tenure”) di Indonesia yang merupakan isu strategis di setiap wilayah di Indonesia, dengan penekanan pada aspek yang berbeda-di tiap wilayah. ((permasalahan dasar bagi K-6) k. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan dan permukiman pada umumnya seiring dengan tidak tertanganinya pencemaran udara, air dan tanah serta tidak memadainya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota (termasuk RTH); (permasalahan dasar bagi K-7) l. Belum terintegrasinya upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan penanganan pasca-bencana – baik yang alami seperti perubahan iklim, gempa, tsunami, angin topan dan lainnya maupun yang buatan manusia seperti kebakaran, banjir dan lainnya – ke dalam sistem perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan pada umumnya; (permasalahan dasar bagi K-7)
  26. 26. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-26 m. Masih relatif kurangnya kepemimpinan (walikota atau kepala daerah) yang visioner dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas serta lemahnya kapasitas manajemen/birokrasi/aparat untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan nyata (menyangkut kapasitas aparat, tupoksi yang tumpang-tindih, kemampuan kerjasama/koordinasi yang terbatas, peraturan yang tidak berorientasi kepada kepentingan umum, peraturan yang tidak diterapkan, sistem rekrutmen yang tidak baik dan lain- lain); (permasalahan dasar bagi K-8) n. Masih terbatasnya penerapan prinsip-prinsip tata- pemerintahan yang baik (”good governance”) termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta efisiensi dan efektifitas yang juga terkait dengan masih terbatasnya upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktek-praktek korupsi (termasuk dalam hal ini adalah peran-serta masyarakat yang lebih besar dalam proses perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan monitoring). (permasalahan dasar bagi K-8) 1.3.3. Kondisi Lingkungan Strategis yang Menentukan 1. Konteks Perkembangan Global Globalisasi ekonomi yang diiringi dengan persaingan antar kota- kota di dunia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional/negara masing-masing. Persaingan global ini akan semakin menuntut kota-kota berlomba menjadi tempat tinggal dan beraktifitas yang tidak hanya memiliki sarana dan prasarana memadai dan kompetitif (termasuk hotel dan sarana konvensi yang bertaraf internasional), tetapi juga secara umum harus: (i) atraktif bagi investasi – termasuk dalam hal kemudahan birokrasi, (ii) menarik untuk dikunjungi, termasuk memiliki amenities dan keindahan visual, (iii) aman dan nyaman untuk dikunjungi maupun dihuni (antara lain tingkat kriminalitas yang rendah), maupun (iv) memiliki lingkungan yang kondusif bagi meningkatnya produktifitas dan kreativitas. Tanpa karakteristik ini, sulit bagi kota-kota kita untuk berperan secara optimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga.
  27. 27. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-27 2. Konteks Perkembangan Nasional Desentralisasi dan demokratisasi tata pemerintahan mempengaruhi efektifitas kebijakan nasional, khususnya yang terkait dengan pembangunan skala lokal. Di samping itu kapasitas daerah untuk menjalankan kewajibannya di bidang pembangunan perkotaan masih perlu ditingkatkan, apalagi pada kota-kota yang diarahkan untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhanwilayah (yang bersifat positif, bukan eksploitatif). Kerjasama antar kota maupun antara kota dengan daerah di sekitarnya penting untuk terus didorong dan diperkuat. Sementara itu peranpropinsi perlu lebih diperjelas. 3. Konteks Perkembangan Lokal/Daerah Meningkatnya kepadatan penduduk serta perebutan ruang antara penggunaan tanah yang subur untuk pertanian dengan perkotaan (ancaman terjadinya ‘pulau kota’). 1.4. BAB 4 : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL 1.4.1. Kebijakan Perkotaan Usulan kkebijakan daan strategi pperkotaan nasional di ddalam naras i ini memp ertimbangkaan permasallahan priorittas perkotaann yang sudaah diidentifikkasi di bab 33 dan sesuaii dengan vissi, misi dann prinsip KKSPN yang sudah dijellaskan di b ab 3. Penjeelasan secarra lebih dettil mengenaai latar belakkang pemiliihan kebijakkan dan straategi untuk mengatasi ppermasalahaan prioritas terdapat di ddalam Technnical Workinng Papers 1 yaang menjadii lampiran naarasi ini. Gambar 1.3 Metode Penyusunan Kebijakan ddan Strategi Perkotaan Nasional Sesuai deengan visi KKSPN, maka seluruh usuulan kebijakaan dan strateegi di sini beertujuan untuuk mewujuddkan masyyarakat dann pemerinttah daerah perkotaann yang mmandiri daan berkelannjutan” sekkaligus mencciptakan koota yang meemenuhi keesejahteraa n rakyatnyya secara bberkeadilan dan mampuu mendoronng pertumbuhan ekonoomi lokal, rregional ataau bahkan nnasional serrta berdayaa saing di tinngkat global pada tahuun 2025 11 TWP 01: RReview Kebijakan Perkotaan di Indoonesia; TWP 2 Revview Praktik Terbaaik
  28. 28. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-28 Pengelolaan KKota Nasional dan IInternasional; TWP 03a Sarrana Prasana Perkootaan; TWP 03b P erumahan; TWP 003c Transportasi; TTWP 03d ICT; TWWP 04a Tantangan Pembangunan Ekonomi Perkkotaan; TWP 04b Kapasitas Fiskal ; TWP 04c Kemiskkinan Kota; TWP 05 Sosial BudayaKependudukan; TTWP06a Sistem Taata Kota Nasionaal; TWP 06b Sistemm Pertanahan dan Pengendalian Tat a Ruang; TWP 07 Lingkungan, Mitiigasi Bencana dann Perubahan Iklim; TWP 08 Tataa Kelola Kelembaggaan; TWP 09 AHHP Untuk mencapai hal tersebut, berikut adalah kebijakan perkotaan nasional yang diusulkan: 1. Meningkatkan Peran Kota-Kota Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Regional dan Nasional (Urban-LED Development Policy) Aktifitas perekonomian perkotaan mempunyai kontribusi signifikan terhadap aktifitas perekonomian nasional. Kotribusi tersebut dapat ditunjukkan pada pertumbuhan kontribusi melalui perubahan kurun waktu. Pada tahun 1980-an kontribusi aktifitas perekonomian hanya sebesar 61,1%. Sedangkan di akhir tahun perhitungan (tahun 2008), kontribusi aktifitas perekonomian perkotaan sudah mencapai 78,1% atau hampir mencapai 80% dari seluruh aktifitas perekonomian nasional. Arah kebijakan ini melihat bahwa dimensi perkotaan perlu dimanfaatkan potensinya untuk berbagai bidang pembangunan (misalnya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi). Namun tidak berarti upaya pembangunan hanya fokus ke pembangunan perkotaan, karena pembangunan perdesaan tetap harus diperhatikan untuk menjaga hubungan desa-kota yang seimbang. Korelasi antara misi dan arah kebijakan ini (“urban-led development”) baru bisa berhasil jika ada kota-kota yang mampu mengambil sumber daya global untuk pembangunan nasional. Namun untuk menghindari urban primasi (dari kota berdaya saing global ini), perlu ada kota untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, dan fokus pada pembangunan wilayahnya sehingga mampu mensejahterakan daerah hinterland. Secara bertahap, pendekatan ini memungkinkan seluruh kota mampu memenuhi Standar Pelayanan Perkotaannya. 90.0% 76.1%76.7%77.4%78.1%
  29. 29. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-29 74.1%73.6% 70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0% 80.0% Gambar 4. Kontribusi PDB Perkotaan terhadap PDB Nasional (berserta Linear Forecast Trendline) Kebijakan ini memerlukan sinergi antar-sektor maupun antar- wilayah untuk mendorong pembangunan kota, terutama penyediaan pelayanan dasar perkotaan dan sarana prasarana yang selanjutnya akan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan sektor ekonomi perkotaan dengan baik (termasuk menyediakan ‘urban amenities’ perkotaan sehingga kota menjadi lebih nyaman untuk dihuni bagi para profesional dan mampu menarik investor asing). Selain fasilitas, diperlukan juga tata ruang kota yang memastikan adanya kelancaran arus transportasi yang turut berdampak pada laju alur distribusi perekonomian. 2. Menyebarkan Konsentrasi Pertumbuhan Perkotaan Untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antar-Wilayah (Decentralized Concentration) Decentralized concentration merupakan persebaran pusat- pusat urbanisasi dan investasi infrastruktur diarahkan kepada sejumlah tertentu konsentrasi pertumbuhan (“city-cluster development”) yang terdesentralisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi primasi jakarta (Jabodetabekpunjur) melalui persebaran konsentrasi pertumbuhan perkotaan ke beberapa wilayah. Jumlah kota yang akan ditetapkan sebagai pusat konsentrasi pertumbuhan lain diperkirakan sekitar 5 < x < 10 , tapi tidak semua PKN di RTRWN, dan sejumlah tertentu
  30. 30. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-30 kota-kota yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional (sisa PKN, plus beberapa PKW dan PSKN). Agar azas keadilan dapat dipenuhi, kebijakan ini juga mensyaratkan agar Standar Pelayanan Perkotaan Minimum dapat dipenuhi oleh semua kota/kawasan perkotaan selambat-lambatnya tahun 2025. Pendekatan ini melihat bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara strategis, dan dapat efektif dalam meningkatkan daya saing maupun membangun ekonomi regional. Sumber daya tersebut harus dipusatkan pada titik-titik yang tersebar (dan bukannya distribusi yang dipaksakan merata, namun terbatas).Arah kebijakan ini membantu memastikan adanya distribusi sumber daya ke pusat pertumbuhan yang memang ditetapkan sebagai kota berdaya saing global (namun untuk menghilangkan ketimpangan regional, harus dipastikan adanya titik pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia dan kawasan tertinggal lainnya). 3. Mengedepankan Pembangunan Sosial-Budaya Dan Manusia Di Dalam Pembangunan Perkotaan Konsep ini memastikan bahwa kota tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi nasional, namun juga mampu mensejahterakan warganya. Untuk itu, diperlukan sinergi antar sektor untuk memastikan setiap kegiatan perkotaan berorientasi kepada kesejahteraan warganya secara inklusif (mampu memenuhi kebutuhan isik, ekonomi, sosial dan budaya) dan mampu mencerminkan nilai sosial-budaya masyarakatnya, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh di kegiatan pembangunan perkotaan sehingga menumbuhkan modal sosial dan rasa kepemilikan. Untuk mencapai hal tersebut, kebijakan administrasi kependudukan perlu dikedepankan karena mampu memberikan basis data bagi pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna bagi masyarakat perkotaan. 4. Memastikan Kota Mampu Memanfaatkan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Dan Kapasitas Fiskal Kota-Kota Umumnya kota-kota di Indonesia belum memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya dengan baik (kalaupun ada, seringkali potensi
  31. 31. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-31 ekonomi lokalnya termanfaatkan dengan baik, namun untuk daerah lain, dan tidak kembali ke kotanya). Kurang termanfaatkannya potensi ekonomi terlihat dari cenderung tidak adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi kota dengan peningkatan kesejahteraan warganya. Sebagai contoh di kota Batam, pertumbuhan ekonominya tinggi namun masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi juga. Arahan kebijakan untuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal ini memungkinkan peningkatan kapasitas fiskal kota sehingga mampu mendorong pembangunan kotanya sehingga mampu memenuhi standar pelayanan perkotaan, dan bagi kota yang ditetapkan sebagai pendorong ekonomi regional dan berdaya saing global, mampu menyediakan sumber daya finansial untuk pembangunan “urban amenities” yang dibutuhkan. 5. Memacu Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Perumahan Bagi Masyarakat Kota Sesuai Dengan Fungsi Yang Ditetapkan dan Karakteristik Setempat, serta Berorientasi Pada Pola Pembangunan Kota Yang Berbasis Angkutan Umum Massal (Transit-Oriented Development) Secara umum, kondisi sarana prasarana kota-kota di Indonesia tertinggal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itu, harus dipastikan bahwa: 1) setiap kota mampu memenuhi standar pelayanan minimal sarana prasarana perkotaan, 2) sebagian kota memiliki sarana prasarana yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah, serta 3) ada sejumlah kecil kota yang ditetapkan untuk bersaing di tingkat global/internasional dapat memiliki sarana prasarana, termasuk TIK, yang kompetitif dan juga memastikan, kebutuhan warga untuk perumahan yang layak dan terjangkau terpenuhi dan bahwa permukiman kumuh dapat diperbaiki/dihapuskan. Prinsip di dalam kebijakan ini adalah sarana prasarana harus sesuai dengan kondisi spesifik daerah (geografis, sosio, dan ekonomi). Sebagai contoh, memastikan kota-kota sungai di pulau Kalimantan memiliki rencana penyediaan sarana prasarana yang sesuai dengan kondisi geografisnya, yaitu mengedepankan pembangunan transportasi air, dan bukan darat. Penyediaan sarana prasarana kota juga diorientasikan pada pendekatan transit-oriented development, yaitu
  32. 32. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-32 pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis ada sistem angkutan umum dan terintegrasi dengan tata guna lahan dan desain kota sehingga menghasilkan mobilisasi penduduk perkotaan yang efisien. 6. Mengendalikan Pertumbuhan Kawasan Perkotaan Yang Cenderung Melebar dan Boros Lahan (“Urban Sprawl”) Disertai Dengan Upaya Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Lahan Perkotaan Umumnya pembangunan kota seringkali terhambat karena pertumbuhan perkotaan yang melebar (urban sprawling) dan manajemen pertanahan yang masih rendah kualitasnya. Untuk itu pengendalian urban sprawling, diperlukan penerapan instrumen seperti “urban growth boundaries” secara terencana dan konsisten dan penataan kota yang kompak dan efisien, dengan menggunakan mekanisme insentif disinsentif (misalnya insentif untuk pembangunan sawah lestari, serta disinsentif untuk konversi lahan. Untuk mengatasi isu manajemen pertanahan, diperlukan reformasi manajemen pertanahan sehingga mampu mempermudah kegiatan pembangunan kota. Tata ruang juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, misalnya memastikan perumahan terjangkau di tengah kota (yang juga turut mendukung produktivitas ekonomi perkotaan dan mencegah urban sprawl) serta kurangnya ruang publik (yang juga dapat sekaligus menjadi ruang terbuka hijau) di dalam kota yang dapat digunakan sebagai sarana pertemuan seluruh masyarakat kota (seperti alun-alun, city square dan lain lain - pertokoan Mall tidak bisa dianggap sebagai ruang publik karena dimiliki swasta dan tidak bisa berfungsi sebagai ruang yang benar-benar menjadi milik publik). Prinsip ini juga sekaligus mendorong terwujudnya RTH 30% sebagaimana diamanatkan oleh UU 26/2007 untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan permukiman. Dengan arah kebijakan ini, sistem tata ruang mampu mendorong perwujudan kota-kota yang memenuhi standar pelayanan perkotaan serta berdaya saing global secara lebih cepat
  33. 33. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-33 7. Mendorong Kota-Kota Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan Permukiman Sekaligus Mempersiapkan Kota- Kota Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Dan Kemungkinan Bencana Umumnya kota-kota di Indonesia mengalami penurunan kondisi lingkungan akibat kegiatan perkotaan yang masif dan tidak ramah lingkungan, serta tidak siap terhadap perubahan iklim (padahal banyak kota-kota di Indonesia rawan terhadap bencana karena merupakan negara kepulauan). Arah kebijakan ini memastikan bahwa, terlepas dari fungsi kota sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ataupun tempat tinggal, namun kegiatan pembangunan perkotaan senantiasa berorientasi untuk mampu mengatasi dampak perubahan iklim (melalui upaya adaptasi) serta potensi bencana, dan tetap menjaga kualitas lingkungan 8. Memfasilitasi Munculnya Kepemimpinan Yang Visioner Dan Meningkatkan Kapasitas Aparatur Dan Kelembagaan Kota Serta Mendorong Diterapkannya Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Arah kebijakan ini melihat pentingnya kepemimpinan yang visioner, kapasitas apratur dan kelembagaan kota yang baik serta penerapan prinsip pemerintahan yang baik, sebagai faktor- faktor yang signifikan untuk memacu muncul inovasi-invoasi pengelolaan kota. Inovasi tersebut berkontribusi terhadap perwujudan misi dan sasaran KSPN secara lebih cepat (baik untuk memastikan setiap kota memenuhi standar pelayanan perkotaan, mampu mendorong ekonomi regional ataupun mampu berdaya saing global). 1.4.2. Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional Untuk perwujudan kebijakan yang diusulkan di atas, terdapat tujuh strategi umum yang diidentifikasi, yaitu: 1. Peningkatan kapasitas pemerintah kota untuk dapat melakukan reformasi dan inovasi dalam kegiatan pembangunan perkotaan 2. Penerapan kombinasi peraturan-pengendalian (pendekatan command and control) sistem pasar (kompetisi, insentif- disinsentif) 3. Kerjasama antar pihak (antar daerah, antara pusat-daerah dan antar-pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk
  34. 34. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-34 pemenuhan kebutuhan perkotaan 4. Penetapan sasaran terukur dan bertahap (misalnya untuk tahun 2015, 2020, 2025) untuk setiap komponen kebijakan 5. Penguatan identitas kota 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi publik 7. Penggunaan citizen report card untuk kegiatan monitoring dan evaluasi berkala Sementara itu, strategi pembangunan perkotaan di tingkat nasional yang diusulkan adalah sebagai berikut: Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan: 1. Strategi Untuk Mewujudkan Urban-LED Development Policy Di Tingkat Nasional Strategi untuk mewujudkan urban-LED development policy di tingkat nasional adalah: a. Promosi pentingnya peran kota terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kepada pemerintah b. Penyediaan prasarana kota yang sesuai dengan rencana pembangunan kota sebelum kegiatan pengembangan kota (infrastructure-led development) c. Penyediaan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan d. Pelibatan masyarakat dan pihak swasta secara aktif dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perumahan perkotaan 2. Strategi Untuk Mendorong Berkembangnya Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan Kawasan Perkotaan Lain di Luar Pulau Jawa Terkait Dengan Ketimpangan Pembangunan Antar-Wilayah Strategi untuk mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan kawasan perkotaan lain di luar pulau Jawa terkait dengan ketimpangan pembangunan antar-wilayah melalui penerapan konsep ‘decentralized concentration’ adalah: a. Penetapan dan fasilitasi kota-kota terpilih untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi berdaya saing internasional
  35. 35. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-35 b. Peningkatan keterkaitan antara kota dengan hinterland-nya yang saling menguntungkan c. Pengalihan industri di Jawa-Bali menjadi padat jasa d. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana produksi yang berkualitas terutama pada kawasan ekonomi khusus e. Percepatan pembangunan perkotaan yang secara geografis terletak di koridor strategis transportasi laut dalam f. Penerapan mekanisme insentif disinsentif khusus Kawasan Timur Indonesia yang mampu bersaing dengan kondisi pasar 3. Strategi Untuk Pembangunan Sosial-Budaya Masyarakat Perkotaan Strategi untuk pembangunan sosial-budaya masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut: a. Penerapan prinsip berkeadilan dan inklusif dalam penyediaan sarana-prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat perkotaan b. Sinergi program sektoral dalam pembangunan perkotaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan c. Penyediaan fasilitas untuk interaksi sosial antar warga d. Penggunaan pendekatan community-based development dalam kegiatan pembangunan perkotaan e. Pemeliharaan dan pengembangan aset fisik dan aktivitas perkotaan yang merupakan warisan sejarah dan bernilai budaya 4. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing, Kesejahteraan Warga Dan Kapasitas Fiskal Daerah Strategi pemanfaatan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan warga dan kapasitas fiskal daerah adalah: a. Penggunaan konsep “One area, one priority product” untuk kegiatan industri kreatif serta memperpanjang lama singgah bagi kegiatan industri pariwisata
  36. 36. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-36 b. Peningkatan keterpaduan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan rencana tata ruang, baik di tingkat nasional, regional dan lokalMenyusun rencana pembangunan ekonomi perkotaan di tingkat nasional yang melengkapi rencana tata ruang nasional c. Penataan kegiatan ekonomi informal perkotaan dan mempersiapkan pelaku ekonomi informal untuk menjadi bagian dari ekonomi formal secara bertahap d. Penyediaan sumber daya (energi, finansial, SDM, teknologi) yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi setempat 5. Strategi Untuk Memastikan Bahwa Setiap Kota Dapat Memenuhi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Warganya (Sesuai Dengan Karakteristik Setempat) Serta Memastikan Bahwa Kota-Kota Yang “Ditugasi” Untuk Bersaing di Tingkat Global/Internasional Dapat Memiliki Prasarana Strategi untuk memastikan bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana warganya (sesuai dengan karakteristik setempat) serta memastikan bahwa kota-kota yang “ditugasi” untuk bersaing di tingkat global/internasional dapat memiliki prasarana, termasuk TIK, yang kompetitif adalah: a. Peningkatan kapasitas kota dalam menyusun RPIJM yang jelas, terukur dan mendudukkan fungsi prasarana sebagai pengarah dan pengendali struktur ruang kota b. Pengembangan mobilisasi sumber pendanaan sarana prasarana selain dana pemerintah melalui kemitraan swasta- pemerintah dan dana dari masyarakat sendiri (swadaya) c. Pengembangan kampanye dan edukasi publik di dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur publik secara berkelanjutan. Mobilisasi sumber pendanaan sarana dan prasarana selain dana pemerintah melalui kemitraan swasta- pemerintah dan dana dari masyarakat sendiri (swadaya) d. Pengintegrasian perencanaan transportasi dengan perencanaan tata ruang, perancangan kota (urban design) dan infrastruktur e. Penyediaan fasilitas sarana prasarana dan perumahan yang aman, layak, terjangkau dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Peningkatan kapasitas pengelolaan transportasi
  37. 37. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-37 publik (baik bagi pemerintah daerah maupun swasta) 6. Strategi untuk mendorong penerapan tata-pemerintahan kota yang baik Strategi untuk pengendalian tata ruang adalah: a. Penyesuaian implementasi rencana tata ruang perkotaan dengan Rencana Kerja Pemerintah (maupun yang jangka menengah dan jangka panjang) b. Pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dengan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif (termasuk sanksi) baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maupun terhadap pihak swasta dan masyarakat c. Peningkatan kapasitas pelaku dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah dan penataan ruang 7. Strategi Untuk Memastikan Kesiapan Kota-Kota Terhadap Risiko Perubahan Iklim Strategi untuk memastikan kesiapan kota-kota terhadap risiko perubahan iklim adalah: a. Pengembangan upaya peningkatan teknologi ramah- lingkungan dan mitigasi bencana baik secara finansial, maupun dalam bentuk penyediaan fasilitas dan pelatihan peningkatan kapasitas b. Penerapan mekanisme pengendalian yang kuat terhadap kegiatan pembangunan kota agar tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif (termasuk sanksi) c. Penguatan koordinasi yang efektif dan efisien antara pemerintah kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintah pusat (khususnya di daerah-daerah rawan bencana). d. Penerapan konsep carbon-neutral cities 8. Strategi Untuk Mendorong Penerapan Tata-Pemerintahan Kota Yang Baik Strategi untuk mendorong penerapan tata-pemerintahan kota
  38. 38. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-38 yang baik adalah: a. Penerapan sistem rekrutmen calon aparatur pemerintah kota/daerah berdasarkan fair play, kompetensi dan kebutuhan b. Penerapan prinsip good governance dalam menyusun kebijakan perkotaan, perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan pembangunan perkotaan dan pelayanan publik dengan kinerja terukur c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama antar-kota, kota dengan daerah lain, termasuk dengan daerah di sekitarnya untuk meningkatan kapasitas pemerintah kota, efisiensi dan efektifitas pelayanan publik d. Pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan kota melalui forum perkotaan 1.4.3. Rencana Tindak 1. Sasaran Umum Nasional Sasaran Umum Nasional dari KSPN adalah terpenuhinya pelayanan dasar perkotaan, sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, di semua kota-kota di Indonesia, dan terwujudnya beberapa pusat perkotaan secara tersebar yang berfungsi sebagai pendorong ekonomi regional, serta terbangunnya segelintir pusat perkotaan yang memiliki daya saing internasional dalam menarik investasi global. Untuk sasaran nasional ini, perlu ditekankan bahwa angka-angka 30%, 60% yang digunakan di dalam Sasaran Umum Nasional hanyalah sekedar perhitungan rasional dan linear jika ingin mewujudkan visi di tahun 2025. Apabila dirasa terlalu ambisius (setelah mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada sebagai tolak ukur) dapat saja diubah atau dibuat progresif, di mana pada tahap awal pertambahannya sedikit tetapi kemudian meningkat secara lebih drastis. Metode ini adalah kombinasi antara perhitungan rasional dari sumber daya dan kapasitas yang ada dan keputusan politis (misalnya kebijakan “sejuta rumah” atau “seribu tower”) namun lebih dapat terukur dan (relatif) lebih membumi. Perlu kajian lebih lanjut dengan bappenas dan depkeu serta departemen pekerjaan umum untuk menyusun sasaran nasional secara tepat sesuai dengan
  39. 39. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-39 kapasitas yang ada. 2. Indikator sasaran nasional Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan indikator sasaran nasional untuk setiap komponen kebijakan di dalam KSPN sehingga kebijakan disertai dengan sasaran pencapaian yang terukur dan terikat waktu serta dicapai secara bertahap. a. Untuk komponen kebijakan sarana prasarana perkotaan Diusulkan untuk antara lain menggunakan standar pelayanan perkotaan Ditargetkan dalam periode 2010-2014 (RPJMN II), sudah mampu mencapai: 1) 30% dari seluruh kota di Indonesia sudah menerapkan standar pelayanan perkotaan, 2) 10% dari kota-kota tersebut sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk berdaya saing global, serta 3) 20% dari kota tersebut, sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk menjadi pusat regional Untuk periode 2015-2019 (RPJMN III), ditargetkan: 1) 60% dari seluruh kota di Indonesia sudah menerapkan standar pelayanan perkotaan, 2) 15% dari kota-kota tersebut sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk berdaya saing global, serta 3) 30% dari kota tersebut, sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk menjadi pusat regional Sehingga dalam periode akhir 2020-2024 (RPJMN IV), ditargetkan: 1) Seluruh kota di Indonesia sudah menerapkan standar pelayanan perkotaan, 2) 20% dari kota-kota tersebut sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk berdaya saing global, serta 3) 45% dari kota tersebut, sudah mampu didesignasikan sebagai kota yang memiliki sarana prasarana memadai untuk menjadi pusat regional b. Untuk komponen kebijakan untuk peningkatkan kualitas lingkungan perkotaan Diusulkan untuk antara lain menggunakan indikator sasaran nasional berupa pemenuhan 30% ruang
  40. 40. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-40 terbuka hijau (RTH): Ditargetkan dalam periode 2010-2014 (RPJMN II), terdapat 30% dari seluruh kota di Indonesia yang sudah memiliki RTH seluas 30% dari total luas kota. Untuk periode 2015-2019 (RPJMN III), terdapat 60% dari seluruh kota di Indonesia yang sudah memiliki RTH seluas 30% dari total luas kota. Sehingga dalam periode akhir 2020-2024 (RPJMN IV), seluruh kota di Indonesia sudah memenuhi ketentuan RTH seluas 30% dari total luas kota. Setiap komponen kebijakan harus memiliki indeks pencapaian sasaran, baik dengan cara menggunakan indeks pencapaian sasaran terkait yang sudah ada, ataupun melalui kegiatan penyusunan indeks pencapaian sasaran yang terkait bagi komponen kebijakan yang belum memiliki indeks pencapaian sasaran ataupun bersifat kualitatif, (seperti misalnya kebijakan untuk pembangunan sosial-budaya masyarakat perkotaan dan penerapan tata pemerintahan yang baik). c. Matriks Kebijakan, Strategi, Rencana Tindak dan Indikator Sasaran Nasional 1.5. BAB 5 : CAKUPAN DAN INSTITUSIONALISASI KSPN KSPN akkan diikuti oleh penyuusunan KSPPD Wilayah (Kebijakann dan Strateegi Perkotaaan Daerah uuntuk Wilayyah) serta KKSPD tingkkat kota. KSSPN berperran sebagai payung baggi penyusunnan KSPD pper wilayah ddan KSPD yaang akan dissusun oleh seetiap pemeriintah kota. Tujuan ppenyusunan KSPD Willayah adalahh sebagai beentuk pengeejawatahan dari buku IIII RPJMN 2010-2014 (Perpres 5 tahun 20100) yang menngakomodasii aspirasi daan kebutuhaan pembanggunan per wwilayah (Summatera, Jawwa-Bali, Kaliimantan, Suulawesi, dann NTB, NTTT, Kep. Malluku dan Pappua (Kawasaan Timur Inddonesia) dann menjadi paanduan bagi implementaasi program lintas sektorr di tingkat wwilayah. Sedangkaan KSPD tinngkat kota aadalah dokummen daerah yang meng integrasikann perencanaaan spasial ddan non-spaasial dalam ppembangunaan kota dan n implementaasi menjadi panduan bagi program lintas sektorr di tingkat ddaerah.
  41. 41. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 1-41 1.6. BAB 6 : PENUTUP Institusionalisasi KSPN ini membutuhkan koordinasi tidak hanya antara Badan Perencanaan Pembangunan NAsional, Departemen PU dan Departemen Dalam, namun juga perlu melibatkan secara aktif Departemen Keuangan (untuk mekanisme perimbangan dana) dan departemen terkait lainnya (diusulkan pelibatan Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan). Perlu pula dilakukan kajian untuk memastikan tipe produk hukum yang dibutuhkan untuk memastikan penerapan dokumen ini sebagai acuan oleh pemerintah kota. Selain itu, dokumen ini, beserta dengan lampirannya (yang berlaku sebagai naskah akademis) harus dinformasikan kepada publik (sesuai dengan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan harus memastikan adanya metode partisipasi masyarakat yang efektif di dalam penyempurnaan KSPN ini sebelum menjadi produk hukum. Sebagai catatan, usulan kebijakan dan strategi di dalam narasi KSPN ini masih berupa draft yang masih akan disempurnakan setelah uji coba di tiga kota (lokasi uji coba akan ditentukan kemudian).
  42. 42. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-42 Bahan 2 Resolusi Konflik Menuju Kerjasama Antar Kota di Era Otonomi* Oleh : Hardi Warsono 1. Identifikasi Institusi Pengelola Prasarana Kota Saat ini Pada era otonomi, institusi yang menangani tugas yang sama memiliki nama yang berbeda antar kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Berikut hasil identifikasi nama institusi pengelola prasarana kota di 4 daerah yang termasuk kawasan metropolitan Semarang.
  43. 43. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-43 2. Identifikasi Kerjasama Yang Telah Ada Dari identifikasi awal, beberapa kerjasama yang telah terjalin sampai saat ini meliputi : ☻ Sekretariat Bersama Kedungsepur yang mulai berlaku tahun 1998 akan berakhir tahun 2003. Sampai saat ini sedang persiapan Memorandum tahap 2. Cakupan wilayah lebih luas dibandingkan dengan kawasan metropolitan Semarang, yaitui meliputi cakupan metro Semarang (kota Semarang, kabupaten Kendal, Kab. Semarang dan kab. Demak) ditambah Kabupaten Grobogan; ☻ Kajian tentang Semarang Greater, merupakan kajian tentang rintisan kerjasama bidang air bersih; ☻ Memorandum (pemanfaatan air bersih) antara Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kota Semarang; ☻ Rintisan Kerjasama Air Bersih antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Semarang. 3. Potensi Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Metropolitan Kegiatan FGI awalnya menemukan sikap skeptis terhadap kegiatan fasilitasi ini. Hal ini terutama dihinggapi oleh kota hinterland. Mereka memandang dalam kerjasama yang akan dibangun hanya kota induk yang diuntungkan, karena umumnya memandang bahwa kerjasama hanya akan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah kota induk (kota Semarang). Sementara kota terdekat hanya dirugikan karena harus ikut menanggung masalah kota Semarang. Sebenarnya kerjasama dapat dibangun dengan tujuan saling menguntungkan : bagi kota
  44. 44. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-44 Semarang, masalah dapat teratasi dengan bantuan kota hinterland, sedangkan kota hinterland dapat memanfaatkan kerjasama dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan daerah pinggiran yang terimbas keramaian kota induk dan memanfaatkan luberan kegiatan produktif kota induk yang tak lagi tertampung oleh luasan kota induk yang terbatas. Dengan demikian, tujuan kerjasama hendaknya diarahkan pada : ☻ mengatatasi masalah kota induk ☻ memberdayakan kota hinterland Secara diagramatis, potensi kerjasama yang dihasilkan dari resolusi konflik ini dapat diviasualisasikan sebagai berikut :
  45. 45. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-45 Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) merupakan sumber dan inspirasi bagi munculnya strategi pemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara sedang berkembang. Paradigma pemberdayaan ini mempunyasi asumsi bahwa “pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan
  46. 46. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-46 menggunakannya untuk pembangunan masyarakat”. Sementara untuk efektivitas program kerjasama antar kota perlu disiapkan kelembagaan dengan pilihan sebagai berikut : ☻ Kerjasama antar daerah tanpa kelembagaan permanen di tingkat metro (sebatas forum koordinasi) ☻ Kerjasama antar daerah, di tingkat metro ada kelembagaan permanen (Badan Metropolitan) ☻ Kerjasama antar daerah dengan kelembagaan propinsi tanpa kelembagaan permanen 4. Simpulan ☻ Perundangan tentang otonomi daerah meski memberikan harapan dan kebebasan pada kabupaten/kota untuk membangun diri, membawa konsekuensi ego daerah yang semakin mengental. Kurangnya “kekuatan propinsi” untuk mengatur hubungan antar kota juga berimplikasi makin menyulitkan koordinasi antar kota yang kemudian makin menumpuknya potensi konflik khususnya pada wilayah perbatasan. ☻ Potensi konflik yang terjadi baik karena kedekatan lokasi maupun efek negatif suatu kegiatan kota, dapat diresolusi menjadi potensi kerjasama bila dikelola dengan baik. ☻ Pengelolaan wilayah terutama pada kota yang cenderung makin berkembang menjadi kota metropolitan perlu kajian kelembagaan yang cermat dan hatihati. 5. Rekomendasi a. Diperlukan komitmen yang kuat dari masing-masing kabupaten/ kota yang telah berhasil mengidentifikasi potensi kerjasamanya untuk meneruskan langkah sampai pelakasanaan dan pengelolaan b. Diperlukan kajian dan kesepatan pemilihan bentuk kelembagaan yang mengelola kerjasama dengan 3 alternatif lembaga kota metropolitan yaitu: ☻ Kerjasama antar daerah tanpa kelembagaan permanen di tingkat metro (sebatas forum koordinasi) antar daerah, di tingkat metro ada kelembagaan permanen (Badan Metropolitan) dengan payung kelembagaan Kedungsepur
  47. 47. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 2-47 ☻ Kerjasama antar daerah dengan kelembagaan provinsi tanpa kelembagaan permanent
  48. 48. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-48 Bahan 3 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk Dan Prinsip Oleh Yeremias T. Keban1 3.1. Abstrak Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Mengingat peran strategis yang dimainkan propinsi dalam sistem negara kesatuan ini, maka peningkatan peran dan kemampuan propinsi dalam mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa mendatang. 3.2. Latar Belakang Kenyataan menunjukan bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah ternyata telah dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Misalnya mereka mempersepsikan otonomi sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif yang meresahkan antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses KKN, konflik antar penduduk, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya
  49. 49. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-49 sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti externalities, juga tidak dihiraukan lagi. Bahkan sentimen daerah mulai timbul dengan adanya kecenderungan umum mengangkat “putera daerah” menjadi pegawai negeri sipil daerah. Munculnya gejala-gejala negatif tersebut diatas patut mendapatkan perhatian serius karena cepat atau lambat akan mempengaruhi disintegrasi bangsa. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional. Hubungan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, antara kabupaten dengan kota, antara kota yang satu dengan kota yang lain, atau juga antara kabupaten/kota dengan propinsi harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Dengan kata lain, tingkat kohesi antara mereka harus selalu diperhatikan. 1 Penulis adalah Dosen tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, dosen pada MAP, MPKD dan MEP UGM di Yogyakarta, dan konsultan capacity building for local government, human resource management, dan poverty alleviation pada beberapa Program Pemerintah sejak 1999. Mandat untuk membina hubungan ini telah diungkapkan dalam Nomor 22 Tahun 1999 sejak 1 Januari 2000 yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerjasama ini. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kebijakan tersebut belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis. Dan sebagai akibatnya berbagai kebijakan lama di Departemen Dalam Negeri yang mengatur tentang kerjasama antar daerah masih digunakan seperti: a. Permendagri No 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama antar Daerah. b. Kepmendagri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan antar Daerah. c. SE-MENDAGRI No 114/4538/PUOD tanggal 4 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksana Mengenai Kerjasama antar Daerah. d. SE-MENDAGRI No 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama antar
  50. 50. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-50 Propinsi (Sister Province) dan antar kota (Sister City) dalam dan Luar Negeri. Harus diakui bahwa kebijakan-kebijakan yang telah berumur lebih dari satu dekade ini kurang mengakomodasikan situasi dan kondisi saat ini, sehingga di masa mendatang harus segera diformulasikan kebijakan-kebijakan baru yang lebih sesuai. Karena begitu pentingnya kerjasama tersebut, maka setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ini, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus segera dibentuk. Tulisan ini ingin mengartikulasikan kembali akan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah atau intergovernmental cooperation, dan memberikan nuansa akademik yang menyangkut isu-isu strategis, prinsip-prinsip dan agenda pelaksanaan cooperative arrangements antara pemerintah daerah, yang dapat digunakan sebagai input bagi penyusunan peraturan pelaksanaan kerjasama tersebut di masa mendatang. 3.3. Mengapa Diperlukan Kerjasama Dalam kenyataan, kita mengenal batas wilayah administratif (sesuai peraturan perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan sosial ekonomi lintas batas administratif). Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas- batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan microorganizationnal abilities of governments di tingkat daerah – suatu bentuk reformasi manajemen publik yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata membenahi macroorganizational capacities di tingkat pusat (lihat Pollit & Bouckaert, 2000: 10). Dengan kata lain, pembenahan kemampuan institusi pemerintahanan di bawah pusat sangat diperlukan. Alasan lain dilakukannya kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut: a. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang
  51. 51. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-51 lebih besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. b. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama. c. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan. d. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. e. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing- masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan. f. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan. g. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari,
  52. 52. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-52 dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Di masa mendatang, karena kerjasama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistimatis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan kerjasama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya. 3.4. Beberapa Isu-isu Strategis Dalam kaitan dengan kerjasama tersebut terdapat tiga isu strategis yang harus diidentifikasikan untuk kemudian dipelajari dan dibenahi, yaitu (1) membenahi peran dan kemampuan Propinsi dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah atau “local government cooperation”, (2) menentukan bidang-bidang yang dapat atau patut dikerjasamakan, dan (3) memilih model-model kerjasama yang sesuai dengan hakekat bidang-bidang tersebut. Isu-isu ini dianggap strategis karena posisinya sangat menentukan keberhasilan kerjasama antar pemerintah daerah di masa mendatang. 3.4.1. Peran dan Kemampuan Propinsi Secara formal Propinsi diberi peran yang cukup berarti dalam menyelenggarakan kerjasama tersebut. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan ini meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan bidang hukum dan perundang-undangan (lihat Pasal 3). Di dalam menjalankan kewenangan ini, Propinsi tidak hanya memainkan peran sebagai pelaksana dan pengatur bidang tersebut secara langsung dan lintas Kabupaten/Kota, tetapi juga menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang tertentu seperti pengembangan prasarana dan sarana wilayah, penanaman modal, industri dan perdagangan, pertanian,
  53. 53. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-53 dan sebagainya. Dengan demikian secara formal, kerjasama antar Kabupaten/Kota harus diatur atau difasilitasi oleh Propinsi. Di dalam Peraturan Pemerintah yang sama juga dikatakan bahwa Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerjasama antar Kabupaten/Kota, kerjasama antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi. Dan pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (lihat PP Nomor 25 Tahun 2000, Pasal 4, butir a dan b). Akan tetapi, ketentuan tentang peran Propinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 seringkali dikritik karena penyerahan kewenangan kepada Propinsi ini tidak mempertimbangkan tingkat kemampuan Propinsi, yang menurut kenyataannya bervariasi baik antara Jawa dan luar Jawa maupun antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan masalah serius karena, secara teoritis suatu penyerahan kewenangan kepada suatu pihak yang tidak mempertimbangkan kemampuan dari pihak yang bersangkutan, maka penyerahan tersebut akan menjadi sumber masalah di kemudian hari (lihat Keban, 2004: 115). Didalam kenyataan, tingkat kemampuan Propinsi untuk menyediakan dukungan kerjasama di bidang pertanian, industri dan perdagangan, penanaman modal, pengembangan prasarana dan sarana wilayah, pengaturan kesepakatan tentang penataan tata ruang, dan penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota, juga belum diketahui. Karena itu, efektivitas implementasi dari Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan masih diragukan. 3.4.2. Bidang-bidang yang dikerjasamakan Identifikasi dan perencanaan mengenai bidang-bidang yang dikerjasamakan jarang dilakukan, kecuali ada masalah gawat yang menuntut penanganan segera. Harus diakui selama ini bahwa kerjasama antar daerah (kabupaten-kota, kota-kota, kabupaten- kabupaten, kabupaten/kota- propinsi) belum dirasakan sebagai suatu kebutuhan sehingga tidak diperhitungkan dalam proses perencanaan. Padahal berbagai permasalahan atau keputusan
  54. 54. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-54 internal suatu Kota/Kabupaten atau Propinsi sering berkaitan dengan permasalahan atau keputusan di luar batas wilayahnya. Demikian juga, ada banyak permasalahan pada suatu lokasi atau daerah yang muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah yang lain, seperti sampah, kriminalitas, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Suatu kebijakan publik yang dibuat oleh suatu Kota atau Kabupaten sering kurang memperhitungkan dampaknya bagi Kota atau Kabupaten lain. Kerjasama antar Pemda merupakan salah satu dari pilihan-pilihan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Tidak semua masalah dan pelayanan di daerah harus diselesaikan melalui Kerjasama antar Pemda. Hanya masalah dan pelayanan tertentu yang dipecahkan atau diselesaikan melalui kerjasama tersebut. Untuk itu, dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cara yang efektif untuk menentukan kebutuhan tersebut adalah dengan mempelajari hakekat permasalahan yang dihadapi atau kebutuhan yang dirasakan dengan menggunakan prinsip “demand driven”, yaitu (1) apakah suatu masalah tersebut timbul dari luar wilayah administratif Pemerintah Daerah dan telah memberikan dampak yang serius ke dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah yang bersangkutan, atau (2) apakah suatu masalah timbul dari dalam suatu wilayah administratif Pemerintah Daerah dan telah memberikan dampak yang serius keluar wilayah administratif Pemerintah Daerah yang lain. Cara untuk mengetahui dampak tersebut adalah dengan melakukan survey, kunjungan lapangan secara langsung, mendengar berbagai keluhan warga yang terkena dampak, melakukan focus group discussion dan penilaian terhadap keseriusan dampak tersebut. Untuk meningkatkan sensitivitas dalam melihat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan dua perspektif penting yang melihat suatu Pemerintah Daerah baik dalam konteks administratif maupun fungsional. Mengamati permasalahan yang dihadapi dalam batas wilayah administratif adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan didalam wilayah Pemerintah Daerah yang mungkin membawa dampak keluar batas wilayah Pemerintah Daerah. Sementara itu, mengamati permasalahan yang dihadapi dalam batas wilayah fungsional adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan lintas wilayah administratif. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi tersebut harus diaggregasikan dan diartikulasikan untuk
  55. 55. Materi Tentang Kerjasama Antar Kota Metropolitan Dengan Kota Pendukungnya PT Jakarta Konsultindo 3-55 mendapatkan perhatian publik, DPRD, dan eksekutif. 3.4.3. Model Kerjasama Selama ini, model-model kerjasama yang dapat dipilih sesuai dengan hakekat bidang-bidang yang dikerjasamakan, nampaknya belum diidentifikasikan secara luas. Belum teridentifikasikannya model yang handal tersebut telah mempersulit pelaksanaan atau perwujudan kerjasama antar daerah sebagaimana dituntut oleh PP Nomor 25 Tahun 2000. Karena itu, perlu diinisiasi suatu model mengenai kerjasama antar daerah dan sektor, yang kemudian dapat dijadikan contoh. Pembahasan tentang model-model kerjasama nampaknya cukup luas karena menyangkut banyak bentuk kerjasama sehingga disajikan secara tersendiri dalam sub bahasan berikut. 3.5. Bentuk-Bentuk Kerjasama Secara teoritis, istilah kerjasama (cooperation) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan (lihat Rosen, 1993). Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (economies of scales). Pembelanjaan atau pembelian bersama, misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “threshold points”, akan lebih menguntungkan dari pada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya overhead (overhead cost) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi, misalnya, akan memberikan hasil akhir yang lebih memuaskan seperti dalam penyediaan fasilitas dan peralatan, serta pengangkatan spesialis dan administrator. Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, misalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masing-masing pihak tidak dapat membelinya sendiri. Dengan kerjasama, fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan dinikmati bersama, seperti pusat rekreasi, pendidikan orang dewasa, transportasi, dsb. Kerjasama antar Pemerintah Daerah adalah suatu bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Secara historis, mekanisme kerjasama antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara maju (lihat Henry, 1995) dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam

×