Dokumen tersebut membahas tentang isu-isu pembangunan perkotaan di Indonesia, termasuk ketimpangan antar kota, belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan, dan kebijakan untuk mewujudkan kota masa depan yang berkelanjutan."

1. Oleh:
Zaenal Arifin, ST, MPIA
Plt. Kasubdit Perkotaan
Jakarta, 20 Juni 2013

2. OUTLINE
I. Isu Pembangunan Perkotaan
II. Konsep dan Prinsip Dasar
Pembangunan Perkotaan
III. Visi, Misi dan Sasaran
IV. Indikator Pembangunan Perkotaan
V. Kebijakan dan Regulasi Pembangunan
Perkotaan di Indonesia
2

3. Isu Pembangunan Perkotaan
3

4. Isu Strategis Perkotaan
ISU NASIONAL
1. Belum optimalnya peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional dan
ISU UMUM ISU SPESIFIK
1. Belum optimalnya modal sosial masyarakat
perkotaan
2. Belum optimalnya pengembangan ekonomi
lokal perkotaan
3. Belum optimalnya penyediaan Sarana
Prasarana perkotaan
4. Belum efisiennya penyelenggaraan
Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah
di perkotaan
5. Belum optimalnya Pengelolaan Lingkungan,
Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta
Perubahan Iklim
6. Belum optimalnya Tata Kelola dan
Kelembagaan pemerintah daerah dalam
pembangunan dan pengelolaan perkotaan
1. Kota Metropolitan dan Besar
a. Terjadinya urban sprawl
b. Belum beroperasinya sistem angkutan massal
c. Belum optimalnya kerjasama antar kota &
kota-kab.
d. Meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial
e. Belum optimalnya inovasi pendayagunaan
sumber daya non-pemerintah
2. Kota Menengah dan Kecil
a. Belum optimalnya pengembangan ekonomi
lokal
b. Belum memadainya prasarana permukiman
c. Belum optimalnya Kerjasama antar kota &
kota-kab. pengembangan produk unggulan
nasional
2. Adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah
3. Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintahan perkotaan
4. Rendahnya ketahanan kota terhadap bencana & perubahan iklim.

5. Potret Perkotaan Indonesia
5
• Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%.
• Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata-rata
nasional sebesar 1,17%/tahun).
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
2010 2015 2020 2025
Persentase Penduduk
Tahun
Perdesaan
Perkotaan
Sumber : BPS 2008
Tahun 2025
67,5%
Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan
Kita berada di ERA KOTA !

6. Perkembangan Jumlah Kota
Otonom
6
Peningkatan Jumlah Kota Otonom di Indonesia Tahun 1950-2012
Sumber: Kementerian PU, 2010 dan State of Indonesian Cities 2010
120
100
80
60
40
20
0
Jumlah Kota

7. 7
Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap Nasional
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kota Terhadap
Nasional
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
% kontribusi
Kota Kecil (11%) 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.20
Kota Sedang (56%) 7.51 7.24 7.04 7.05 6.68 6.55
Kota Besar (16%) 5.88 5.80 5.82 5.90 5.97 6.01
Kota Metropolitan (15%) 27.17 26.94 27.66 27.07 27.89 27.96
Total (98 kota otonom) 40.73 40.16 40.70 40.20 40.74 40.72
Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak

8. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kota
PKN KBI
PKW KBI
Tahun 2008 2009 2010
Indeks
Ketimpangan
Tahun
ket.
Ketimpangan 2008 2009 2010
Antara Kota-Kota PKN
9,24 9,44 9,67Dengan Jakarta
2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta
Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71
1,14 1,14 1,16
Tahun 2008 2009 2010 ket.
Indeks
Ketimpangan
6,66 6,80 6,94
Dengan
Jakarta
2,02 2,05 2,01
Tanpa
Jakarta
Tahun 2008 2009 2010
Indeks
4,14 4,18 4,20
Ketimpangan
Tahun 2008 2009 2010
Indeks
1,37 0,79 0,82
Ketimpangan
 Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi
dibandingkan Indonesia Bagian Timur.
 Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa
Jakarta.
Berdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI
PKN KTI
PKW KTI
8

9. Perkembangan Kota
Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat
Tingkat
Bencana
infrastruktur lingkungan Sosial
Rata-Rata rasio panjang
jalan per 1.000 penduduk
Tahun 2010 (standar 0,6
km/1.000 penduduk)
Kecil 4,17
Sedang 2,06
Besar 1,02
Metropolitan 1,02
Rata-Rata Indeks
Lingkungan Hidup Kota
Tahun 2008
Kecil -
Sedang 80,52
Besar 60,08
Metropolitan 44,60
Kota dgn
Tingkat
Rawan
Bencana
Tinggi
84%
Kota dgn
Tingkat
Rawan
Bencana
Sedang
jumlah tindak pidana di
400,000
300,000
200,000
100,000
16% -
Indonesia
2003 2005 2008 2010
9
Perkotaan Jakarta Th. 2002 Perkotaan Jakarta Th. 2011

10. Kemiskinan Perkotaan
10
10
Penduduk Miskin Menurut Tipologi Kota Tahun
2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Penduduk Miskin (000)
1800.0
1600.0
1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
orang (000)
Kecil 43.7 45.5 58.5 64.1 82.1 83.6
Sedang 1093.7 1144.2 1064.2 1153.5 1229.4 1206.5
Besar 659.5 733.4 689.1 733.4 956.2 945.2
Metropolitan 1147.9 1354.1 1298.9 1354.7 1529.2 1597.6
Sumber:Diolah dari Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2010, BPS

11. Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan
SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian
penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di kota-kota di
Indonesia adalah sebesar
30%.
11
EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTA

12. Visi, Misi dan Sasaran
12

13. KONSEP DAN PRINSIP DASAR
BERTAHAP DAN TERUKUR
KESETARAAN DAN KEADILAN
13
PRINSIP DASAR
KEMANDIRIAN
PARTISIPATIF
KOLABORASI DAN SINERGI
TATA KELOLA YANG BAIK
KEBERLANJUTAN
KONSEP DASAR
Geografis-Demografis
Ekonomis KOTA
Fisik
Sosialis-Antropologis

14. VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL
KOTA BERKELANJUTAN 2050
Green City Livable City Smart City
Green Openspace
Green Waste
Green Transportation
Green Water
Green Energy
Green Building
K
o
m
p
o
n
e
n
Strong Neighboorhoods Smart Economy
Smart People
Smart Governance
Smart Mobility
Smart Environment
Smart Living
Walkable
Affordable
Comfortable
Culture
Connectivity

15. MISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
15
1. Meningkatkan pemerataan
pembangunan kota-kota
2. Mengembangkan sarana dan
prasarana
3. Membangun kawasan hunian
berbasis lingkungan, sosial
dan budaya
4. Meningkatkan
pengembangan ekonomi
kota yang produktif, inovatif,
efisien
5. Mengembangkan kota-kota
sesuai tipologinya sebagai
pendorong pertumbuhan
ekonomi
6. Menjaga daya dukung dan
daya tampung lingkungan
kota
7. Mewujudkan kota yang
responsif dan adaptif
perubahan iklim dan bencana
8. Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan tata kelola
yang transparan,
akuntabel,dan partisipatif

16. SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
I. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional
16
(SPN)
II. Pencapaian Standar Pelayanan Minimum
sampai kepada Pemenuhan Standar
Pelayanan Perkotaan Masa Depan
III. Peningkatan Tata Kelola dan
Kelembagaan Pemerintah

17. ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Kota-kota
Indonesia
BASELINE
Pemenuhan
Standar
Pelayanan
Perkotaan
GREEN &
LIVEABLE CITY
FUTURE
CITY
2015
2050
2025
2040
RPJPN 2005-
2025
RPJPN 2026-2046
SASARAN
2035
2045
SMART
CITY
NASIONAL
SUSTAINABLE
CITY

18. KEBIJAKAN TERKAIT SPP
18

19. Perwujudan Pemenuhan SPP dan Kota
Masa Depan
1. Tersedianya prasarana dan sarana dasar perkotaan yang memenuhi
Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam kurun waktu 10 tahun
sampai dengan tahun 2025;
19
2. Terwujudnya fungsi ekonomi kota berupa kegiatan jasa,
perdagangan, industri, dengan jangkauan pelayanan nasional dan
internasional dalam kurun waktu 15 tahun sampai dengan tahun 2030;
3. Terwujudnya kota metropolitan yang layak huni dalam kurun waktu
25 tahun sampai dengan tahun 2035;
4. Terwujudnya kota metropolitan yang berdaya saing ditingkat
global dalam kurun waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2045;
5. Terwujudnya kota metropolitan yang berkelanjutan dalam kurun
waktu 35 tahun sampai dengan tahun 2050.

20. Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan
Perkotaan
Percepatan penerapan dan
pemenuhan Standar
Pelayanan Perkotaan
(SPP).
K3
Mengidentifikasi posisi dasar setiap kota
dalam pemenuhan Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP).
Menyusun skala prioritas pemenuhan
Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan
mekanisme pembiayaan.
Meningkatkan alokasi anggaran untuk
penyediaan prasarana dan sarana
perkotaan.
Mempercepat penerapan Standar
Pelayanan Perkotaan (SPP) sesuai
tipologi, peran dan fungsinya.
Penjelasan:
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan untuk
mendukung kebutuhan penduduk perkotaan sesuai dengan karakteristiknya dengan
memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi serta memenuhi standar pelayanan
perkotaan. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar perkotaan yang merupakan urusan wajib daerah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
20

21. Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan
Perkotaan
Peningkatan peran serta
masyarakat, dunia usaha
dan kerjasama
internasional dalam
penyediaan prasarana dan
sarana kota.
K4
Melibatkan masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pemeliharaan Kota.
Meningkatkan dan mengembangkan
mekanisme insentif dan disinsentif bagi
masyarakat dan dunia usaha yang terlibat
dalam penyediaan prasarana dan sarana
kota.
Mengoptimalkan dana dan skema
Corporate Social Responsibility(CSR) serta
kerjasama internasional dalam
penyediaanprasarana dan sarana kota.
Penjelasan:
Kebijakan ini sebagai respon terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi
penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dalam pelaksanaan penyediaan sarana
dan prasarana perkotaan diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat.
21

22. INDIKATOR KSPPN
22

23. INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
23
Liveable
City
Pencegahan Kriminalitas
Angka Harapan Hidup
Kualitas Perumahan
Penurunan Tingkat Korupsi
Kualitas Penyediaan Energi
Kualitas Jaringan Drainase Kualitas Penyediaan Air Minum
Kualitas Pelayanan Transportasi
Umum Massal
Kualitas Sarana Sosial
Sarana dan Prasarana Perkotaan untuk
Penduduk Berkebutuhan Khusus

24. INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
24
Masyarakat Melek/Paham ICT
Kapasitas SDM untuk Inovasi,
Kreasi dan Kewirausahaan
e-komersial
Kualitas Tenaga Kerja
Pelayanan WLAN di Area Publik
Kontribusi Sektor
Telekomunikasi
Pencitraan Kota (City Branding)
Industri Kreatif & UMKM
Kecepatan Transmisi broadband
(bit/detik)
Informasi Kondisi Lingkungan
Sistem Peringatan Dini Terhadap
Bencana dan Perubahan Iklim
berbasis ICT
Forum Komunikasi Pemerintah-
Masyarakat-Swasta berbasis ICT
Smart
City
Pemanfaatan ICT untuk
manajemen lalu lintas, perizinan,
sistem kesehatan, sistem
pendidikan, pengelolaan energi,
perdagangan dan industri

25. INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA MASA DEPAN
25
Green Building
Pemanfaatan Ruang
memperhatikan kerentanan
terhadap bencana dan
Perubahan Iklim
Ruang Evakuasi Bencana
Tingkat Kesempatan Kerja
Penggunaan energi
Terbarukan
Tingkat Investasi
Tingkat Polusi Udara
Tingkat Kemiskinan
Industri Kreatif/UMKM
Emisi CO2
Kualitas Pengelolaan Sampah dan
Pengolahan Limbah (Rumah Tangga
dan Industri)
Green
City
Penurunan Volume Sampah dan
Limbah

26. TINDAK LANJUT
26

27. MEKANISME PEMBINAAN
27
No Bentuk Pembinaan Pelaksana Target Waktu
1 Penyusunan RPP tentang SPP, sosialisasi dan diseminasi
draft RPP tentang SPP di Tingkat Pusat dan Daerah
 Kemendagri
 Bappenas
Maret – Oktober 2013
2 Pendaftaran dan Pembahasan draft RPP tentang SPP di
Kemenkum HAM
 Kemendagri
 Bappenas
 TKPPN
November 2013
3 Pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan
rencana pencapaian Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
di daerah dan mekanisme pembiayaan SPP
 Kemendagri
 Kementerian PU
 Kemenpera
 Kemenhub
Januari – Desember
2014
4 Monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP) dan pembangunan perkotaan di daerah
 Kemendagri
 Kementerian PU
 Kemenpera
 Kemenhub
2014 – 2025
5 Peningkatan kapabilitas kelembagan dan koordinasi Tim
Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKKPN)
dan Daerah (TKPPD) sebagai pengendali pemenuhan
SPP
 Bappenas
 Kemendagri
Januari – Desember
2014

28. 28
Terima Kasih