Dokumen tersebut membahas revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar memuat integrasi e-planning dan e-budgeting menjadi satu kesatuan sistem informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Balikpapan, 4 Juli 2019

2. Permendagri 98/2018 ttg SIPD diarahkan utk direvisi agar memuat E-
budgeting yg nantinya menjadi satu kesatuan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah sebagaimana amanat Pasal 391 UU 23/2014
AMANAT INTEGRASI E-PLANNING DAN E-BUDGETING MENJADI SIPD
UU 23/2014
UU 23/2014
Arahan Bapak Sekjen dalam Rapat
Kerja Es. 1 dan Es. 2 (5 April 2019
PERPRES 54/2018 TTG STRATEGI
NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
(STRANAS PK)
DIJABARKA
N DALAM
SKB 5
MENTERI
Jenis Informasi :
• Informasi Pembangunan Daerah
• Informasi Keuangan Daerah
• Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya
Dikelola dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

3. AMANAT PERPRES 54/2018 TTG STRANAS PK

4. KONDISI EKSISTING
Regulasi
Perencanaan
dan
penganggaran
Nomenklatur
program dan
kegiatan
Pembaharuan
database program
dan kegiatan
dalam eplanning
dan ebudgeting
secara terpadu
Penyusunan
rencana
pembangunan
daerah berbasis
eplanning
Penyusunan
anggaran daerah
berbasis e-
budgeting
Dalam Proses
Dalam Proses Belum bisa
dimulai
Belum bisa
dimulai
Belum bisa
dimulai
KENAPA NOMENKLATUR?
EKSISTING
IDEAL
Perencanaan dan
penganggaran yang
sinkron dan terpadu
dalam satu system
aplikasi
perencanaan dan
penganggaran yang
belum sinkron serta
terpadu
 Perubahan urusan dan kewenangan yang
mengharuskan adanya pembaharuan kodefikasi
program dan kegiatan
 Perencanaan daerah belum memiliki system
kodefikisasi yang standar, sehingga nomenklatur yang
disusun dalam perencanaan tidak serta merta dapat
diakomodir dalam kodefikasi penganggaran
 Kodefikasi dalam permendagri 13 Tahun 2006 tidak
secara tegas memisahkan kewenangan provinsi dan
kabupaten/kota, sehingga terdapat potensi tumpeng
tindih dalam penganggaran yang tidak sesuai dengan
kewenangan
 Perlu dilakukan perubahan kodefikasi perencanaan dan
penganggaran secara terpadu

5. PROGRES INTEGRASI E-PLANNING PUSAT DAN DAERAH (SKEMA PERMENDAGRI 98/2018)
Provinsi
Tahun RKPD Progres Integrasi via API
2019 2020
Share API & Contact
Person
Penyerahan
Token
Develop
ing
Testing
Final
Integrasi
Provinsi Jawa Barat √ Inject Data
Provinsi Banten √ Inject Data
Provinsi Riau √ Inject Data
Provinsi Papua √ √ √ √ √ √
Provinsi Jawa Tengah √ √ √ 27-Jun 05-Jul 12-Jul
Provinsi Kalimantan
Tengah √ √ 28-Jun 05-Jul 11-Jul
Provinsi Kalimantan
Timur √ √
1 Provinsi sudah selesai integrasi (Web Service)
3 Provinsi telah ditarik datanya melalui inject data
3 Provinsi sedang dalam proses Integrasi (Web Service)
30 Provinsi belum proses integrasi (Web Service)
Permasalahan yang
dihadapi :
1. Perbedaan format RKPD
2. Perbedaan kodefikasi
3. Standar aplikasi yang
berbeda-beda di tiap
daerah

6. SIKLUS PERENCANAAN
e-Planning
e-Budgetinge-Data
e-Daleve-Reporting
Pasal 274 & 392
UU 23/2014
Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14 (86/2017)
Pasal 393
UU 23/2014
Pasal 275
UU 23/2014PP 13/2019
Program
Kegiatan
Outcome
Output
Pengendalian  Perencanaan
dan Penganggaran
RKPD  KUA/PPAS
Evaluasi  Hasil Pelaksanaan

7. SISTEM YANG MENGELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Sibangda)
Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Sikeuda)
Sistem Informasi
Penyelenggaraan Pemda Lainnya
E-Data
E-Planning
E-Dalev
Pembangunan
E-Profil Daerah
E-Budgeting
E-Pertanggungjawaban dan
Pelaksanaan Keuda
E-LPPD
E-EPPD
E-PERDA
E-Profil Keuda
E-Pelaksanaan dan
Penatausahaan Keuda
E-Akuntansi Keuda
Ps. 391 UU 23/14
Ps. 392 UU 23/14 Ps. 393 UU 23/14 Ps. 395 UU 23/14
Dst.E-BMD

8. KERANGKA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
E-DATABASE
E-PLANNING
E-DALEV
RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
RKPD
RPJPD
KUA/PPA
Rancangan
APBD
APBD
PELAKSANAAN
ANGGARAN
LAPORAN
KEUANGAN
INFORMASI
ANGGARAN
E-BUDGETING
Pasal 274 &
392
UU 23/2014
Pasal 275
UU 23/2014
Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14
(86/2017)
Pasal 314 & 315
UU 23/2014
Pasal 391 UU 23/2014
Pasal 393
UU 23/2014
Keseluruhan
penyelenggaraan
perencanaan dan
penganggaran
dimasukkan ke
dalam Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah dengan
kebutuhan
indaktor yang
disesuaikan
(e-LPPD)

9. E-Data
E-Planning
RPJPD
RPJMD - Renstra
RKPD - Renja
E-Budgeting
KUA-PPAS
APBD
E-Pelaksanaan dan
Penatausahaan Keuda
E-Akuntansi
Keuda
E-Pertanggungjawaban
dan Pelaksanaan Keuda
E-Dalev
Pembangunan
E-EPPD
E-LPPD
E-Pelaporan
E-Profil Bangda
ALUR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
E-Profil Keuda
Program, Kegiatan,
Outcome, Output

10. POIN-POIN PERUBAHAN PERMENDAGRI 98/2018 DENGAN RAPERMENDAGRI PENGGANTI
Substansi Permendagri 98/2018
Rapermendagri ttg Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
Judul Sistem Informasi Pembangunan Daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Ruang Lingkup e-Database, e-Planning, e-Monev
dan e-Reporting
• Informasi Pembangunan Daerah (Sibangda)
• Informasi Keuangan Daerah (Sikeuda)
• Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya
(e-LPPD, e-EPPD, e-Perda)
Skema
Penerapan SIPD
Apabila daerah belum ada aplikasi maka langsung
menggunakan e-Planning SIPD, apabila daerah
memiliki aplikasi maka harus memenuhi persyaratan
minimal dan integrasi dengan SIPD
Pengaturan skema penerapan rinci (detil pelaksanaan) diatur
lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, dengan
mempertimbangkan:
• Perpres 95/2018 (SPBE)
• Perpres 39/2019 (Satu Data)
• Perpres 54/2018 (Stranas PK)
• Rev. Permendagri 86/2017
• Rev. Permendagri 13/2006
Manajemen
Akun
Diatur tingkatan manajemen akun Pengaturan manajemen akun diatur lebih lanjut oleh Menteri
melalui Tim SIPD Kemendagri, mempertimbangkan:
• Kemampuan Daerah
• Progres pelaksanaan di daerah selama ini
• Perpres 95/2018 (SPBE)
• Perpres 39/2019 (Satu Data)
• Perpres 54/2018 (Stranas PK)
• Rev. Permendagri 86/2017
• Rev. Permendagri 13/2006

11. ROAD MAP SIPD
Revisi
Permendagri
98 (sedang
dilaksanakan)
Nomenklatur
program dan
kegiatan
(sedang
dilaksanakan)
Integrasi e-planning
e-budgeting (parallel
dengan Revisi
Permendagri 98)
Pembaharuan
database (setelah
Nomenklatur -
Sibangda dan BAS
- Sikeuda selesai)
Integrasi Aplikasi
Pusat dan Daerah
(e-Rakortek)
1. Revisi Kebijakan - 2019
2. Integrasi e-Planning dan e-Budgeting - 2019
3. Pembaharuan Database - 2019
4. Integrasi Aplikasi Pusat dan Daerah (Pilot Project) – 2019
5. Penyiapan infrastruktur di lingkungan Kemendagri - 2020
6. Implementasi - 2020

12. SISTEM KODEFIKASI NOMENKLATUR
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kode Urusan
Kode Organisasi
Kode Program
Kode Kegiatan
Kode Sub Kegiatan
Kode obyek belanja
Kode Rincian
Obyek belanja
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 6
Kode Jenis Belanja
K
E
U
D
A
B
A
N
G
D
A
RPP PUPK
PP 12/2019
KOMPONEN INPUT
(Jika diperlukan hrs
nambah kolom)
Kode Fungsi Bisa
masuk sebelum
Urusan
Kolom Fungsi
Sub Kegiatan merupakan
bagian dari kegiatan sebagai
bentuk aktifitas pelaksanaan
kewenangan daerah yang
dilaksanakan oleh 1 atau
beberapa PD sebagai bagian
dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu kegiatan
dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa
personil, barang modal
termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran
dalam barang/jasa

13. RANCANGAN
KODEFIKASINOMENKLATUR
KATEGORI
ORGANISASI
FUNGSI
URUSAN
PROGRAM
KEGIATAN
JENIS
OBYEKBELANJA
RINCIANOBYEK
BELANJA
URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
xxxx
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 10101 FUNGSI PENDIDIKAN
1 10 01 URUSAN PENDIDIKAN
1 10 01 01 PROGRAM MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR
1 10 01 01 01 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar
1 10 01 01 01 1 Jenis Kegiatan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
1 10 01 01 01 1 1 Obyek Belanja: Pembangunan Gedung, Utilitas, Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
1 10 01 01 01 1 1 01 Rincian OB: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1 10 01 01 01 1 1 02 Rincian OB: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
1 10 01 01 01 1 1 03 Rincian OB: Pembangunan Ruang Perpustakaan
1 10 01 01 01 1 1 04 Rincian OB: Pembangunan Laboratorium
1 10 01 01 01 1 1 05 Rincian OB: Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1 10 01 01 01 1 1 06 Rincian OB: Pembangunan Ruang Kepala Sekolah
1 10 01 01 01 1 1 07 Rincian OB: Pembangunan Ruang Guru
1 10 01 01 01 1 1 08 Rincian OB: Pembangunan Ruang Locker Peserta Didik
1 10 01 01 01 1 1 09 Rincian OB: Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1 10 01 01 01 1 1 10 Rincian OB: Pembangunan Ruang Pelibatan Keluarga
1 10 01 01 01 1 1 11 Rincian OB: Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1 10 01 01 01 1 1 12 Rincian OB: Pembangunan Taman
RANCANGAN

14. Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggungj
awab LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra
Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan 1 Sasaran 1
Program
..........................
Kegiatan
..........................
PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA
SESUAI TUPOKSI, UNTUK DITERJEMAHKAN KE DALAM KEGIATAN.
Tujuan Sasaran
Indikato
r
Sasaran
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
OPD
Penanggu
ngjawab LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra
Target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
1
Sasaran
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01 01
URSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN
Program Manajemen
Pendidikan
Pengelolaan
Pendidikan Menengah
Pendirian dan
Penataan Satuan
Pendidikan Menengah

15. KONSEP SISTEM MANAJEMEN SIBANGDA
E-Database
E-Planning
Partisipasi Masyarakat
SIPD Laporan Masyarakat Indikator dan Analisa
E-Reporting
Profil Pembangunan Daerah
Analisis Kebijakan Pemda
Analisis Kewilayahan
Webinar
E-Monitoring E-Evaluasi
E-Budgeting

16. RAPERMENDAGRI TENTANG
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

17. BAB 1 Ketentuan Umum 7 Pasal
BAB 2 Informasi Pembangunan Daerah 10 Pasal
Bagian Kesatu - Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Kedua - Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Ketiga - Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bagian Keempat - Analisis Pembangunan Daerah
BAB 3 Informasi Keuangan Daerah 5 Pasal
Bagian Kesatu - Informasi Perencanaan Anggaran Daerah
Bagian Kedua - Informasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Bagian Ketiga - Informasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Bagian Keempat - Informasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
Bagian Kelima - Informasi Barang Milik Daerah
Bagian Keenam - Analisis Keuangan Daerah
BAB 4 Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya 4 Pasal
Bagian Kesatu - Informasi LPPD
Bagian Kedua - Informasi EPPD
Bagian Ketiga - Informasi Peraturan Daerah
BAB 5 Pembinaan 2 Pasal
BAB 6 Pendanaan 1 Pasal
BAB 7 Ketentuan Lain-Lain 2 Pasal
BAB 8 Ketentuan Penutup 2 Pasal
Total 33 Pasal
OUTLINE BAB RAPERMENDAGRI SIPD

18. RUANG LINGKUP PENGATURAN RAPERMENDAGRI TTG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Informasi Pemerintahan Daerah LainnyaInformasi Keuangan DaerahInformasi Pembangunan Daerah
Sibangda Sikeuda Sistem Pemerintahan Daerah Lainnya
a. Data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah;
b. Informasi perencanaan pembangunan
daerah;
c. Informasi pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah; dan
d. Analisis pembangunan daerah.
a. Informasi perencanaan anggaran
daerah;
b. Informasi pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah;
c. Informasi akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;
d. Informasi pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan daerah; dan
e. Analisis keuangan daerah.
a. Informasi LPPD;
b. Informasi EPPD; dan
c. Informasi Perda.
Informasi pemerintahan daerah diumumkan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan
yang saling terhubung dan dapat diakses melalui situs jaringan
resmi Kementerian Dalam Negeri.
Ps. 2
Ps. 3 Ay. 1
Ps. 3 Ay. 2 s.d. 4
Ps. 4 Ps. 5
RUANG LINGKUP

19. TIM PENGELOLA SIPD
Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Pengelola SIPD
(Keputusan Menteri) di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri yang dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Bangda dan
dapat membentuk sekretariat bersama yang bersifat
ex-officio.
Dapat mengikutsertakan pemerintah dan
non-pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tim Kemendagri (Psl. 6)
Tim Daerah (Psl. 7)
Pemda membentuk
Tim SIPD Sendiri
Untuk efektivitas dan efisiensi, tim
terbagi2 berdasarkan tim yang
memiliki tugas sejenis (karena SIPD
prinsipnya hanya sebuah alat utk
mempermudah pekerjaan tim)
Pemda tidak perlu
membentuk Tim Khusus SIPD
Koordinator
(Setda) bersama
dengan Bappeda
dan BPKAD
• E-Data (Tim Satu Data Indonesia)
• E-Planning & E-Budgeting (TAPD)
• E-LPPD & E-EPPD (ada istilah Timnas &
Timda yg diatur di PP 13/2019)
• Pembentukan Perda (Tim penyusun Perda)

20. DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Februari
2019
Maret 2019 s.d.
Januari 2020
Februari
2020
(WALIDATA)
Pengumpulan
Data
(WALIDATA &
BAPPEDA)
Pemeriksaan
Data
Pengisian Data
(BAPPEDA)(BAPPEDA)
Perencanaan
Data
Maret 2019 s.d.
Januari 2020
Data hasil pemeriksaan data (Data tahun 2019)
digunakan utk Perencanaan Pembangunan
Daerah th. 2021
Ps. 9 s.d. Ps. 13
Koord.
Tahapan
Data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah di kelola dalam e-Data
Hasilnya digunakan sebagai dasar
perencanaan pembangunan daerah
Tahapan pengelolaan data
Pasal 8

21. INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 15
Aplikasi e-Planning digunakan sebagai instrumen untuk
pelaksanaan pengendalian perumusan kebijakan rencana
pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dokumen rencana pembangunan daerah
a. RPJPD;
b.RPJMD; dan
c. RKPD.
Dokumen rencana perangkat daerah
a. Renstra; dan
b.Renja.
Informasi perencanaan pembangunan daerah didapatkan dari hasil penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis e-Planning
Dokumen yang dihasilkan dari informasi perencanaan
pembangunan daerah berbasis e-Planning

22. INFORMASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 16
• Ps. 275 UU 23/2014
• Permendagri 86/2017
Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah didapatkan dari hasil pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dalam
aplikasi e-Dalev Bangda.
Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
ANALISIS PEMBANGUNAN DAERAH
Analisis pembangunan daerah dikelola melalui aplikasi e-Profil Bangda yang data dan informasinya bersumber dari
pengisian dalam aplikasi Sibangda lainnya untuk menggambarkan kondisi daerah.
Analisis pembangunan daerah paling sedikit memuat, kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya Daerah,
ekonomi dan keuangan Daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.

23. INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
Pasal 18
Aplikasi e-Budgeting digunakan pemerintah daerah
pada setiap tahapan proses kerja dalam
penyusunan dokumen penganggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi perencanaan anggaran daerah merupakan hasil penyusunan dokumen anggaran daerah
dengan menggunakan aplikasi aplikasi e-Budgeting yang terintegrasi dengan e-Planning.
Penyusunan dokumen anggaran meliputi:
a. KUA dan PPAS;
b. RKA-SKPD;
c. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang APBD; dan
d. DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

24. INFORMASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19
E-Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuda digunakan
pemerintah daerah pada setiap tahapan proses kerja dalam
penyusunan dokumen pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah merupakan hasil penyusunan dokumen pelaksanaan dan
penatausahaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi e-Pelaksanaan dan penatausahaan Keuda
Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan Keuda
a. DPA-SKPD;
b. Anggaran Kas;
c. SPD;
d. Pelaksanaan dan penatausahaan Kas Daerah;
e. Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan;
f. Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja; dan
g. Pelaksanaan dan penatausahaan Pembiayaan;

25. INFORMASI AKUNTANSI KEUDA
Pasal 20
e-Akuntansi Keuda digunakan pemerintah daerah
pada setiap tahapan proses kerja dalam
penyusunan dokumen Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah merupakan hasil penyusunan dokumen
akuntansi dan laporan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi E-Akuntansi.
Penyusunan dokumen akuntansi dan laporan
keuangan daerah meliputi penyusunan:
a. Jurnal;
b. Buku Besar;
c. Neraca Saldo;
d. Jurnal Penyesuaian;
e. Jurnal Koreksi; dan
f. Jurnal Penutup.
g. LK-SKPD Bulanan/Semesteran/Tahunan; dan
h. LK-Pemda Bulanan/Semesteran/Tahunan.

26. INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 21
Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah merupakan hasil proses
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah dallam aplikasi e-Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Keuda.
• Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya;
• Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
Pasal 22
ANALISIS KEUANGAN DAERAH
Analisis keuangan daerah dikelola melalui aplikasi e-Profil Keuda yang data dan informasinya bersumber dari
pengisian dalam aplikasi Sikeuda lainnya yang mencakup informasi statistik Keuda.
Aplikasi e-Profil Keuda digunakan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan keuangan daerah dan
menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah.

27. INFORMASI LPPD
Pasal 23
Informasi LPPD didapatkan dari hasil pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam aplikasi e-LPPD
yang terhubung dengan EPPD.
Aplikasi e-LPPD digunakan untuk melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang meliputi:
• Data Umum;
• Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah;
• Capaian Kinerja Tugas Pembantuan; dan
• Laporan Penerapan SPM.
INFORMASI LPPD
Pasal 24
Informasi EPPD didapatkan dari hasil EPPD yang dilakukan dalam aplikasi e-EPPD yang terhubung dengan
aplikasi e-LPPD untuk menyusun rangking hasil penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

28. INFORMASI PERATURAN DAERAH
Pasal 25
Informasi Peraturan Daerah didapatkan dari hasil pembentukan Perda melalui aplikasi e-Perda untuk digunakan sebagai
instrument pelaksanaan pembentukan Perda yang dilakukan dengan melalui tahapan:
• e-konsultasi;
• e-fasilitasi; dan
• e-register.
(1) Fitur e-Konsultasi dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi secara daring pembentukan produk hukum daerah oleh
pemerintah daerah secara langsung dengan admin pengelola e-Perda Kementerian Dalam Negeri.
(2) Fitur e-Fasilitasi dimanfaatkan untuk proses permohonan fasilitasi secara daring rancangan Perda provinsi dan Rancangan
Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dengan admin pengelola e-
Perda Kementerian Dalam Negeri.
(3) Fitur e-Register dimanfaatkan untuk proses permohonan pemberian nomor register secara daring rancangan Perda
provinsi kepada Kementerian dalam Negeri yang disampaikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi
melalui admin pengelola e-Perda Kementerian Dalam Negeri.
(4) Dalam hal fitur e-Fasilitasi dan e-Register pemanfaatannya digunakan oleh Kabupaten/Kota, maka pembentukan Perda
berbasis elektronik/e-Perda dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. PEMBINAAN
Pasal 27
Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan pembinaan
pengelolaan aplikasi dalam SIPD yang dilakukan melalui, pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
dan konsultasi yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 29
PENDANAAN
Pendanaan pembangunan, pengembangan dan pembaharuan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain sumber
pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan pengelolaan aplikasi dalam
SIPD kabupaten/kota yang dilakukan melalui, bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 28

30. KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
Dalam hal terdapat penambahan informasi pemerintahan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya
yang dikelola dalam sistem informasi serta belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri yang mengatur terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 32
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Penerapan aplikasi SIPD dan aplikasi sejenis SIPD bagi daerah yang telah menerapkan dan belum menerapkan,
akan disampaikan lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 31

31. 31
TERIMA KASIH