SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Download to read offline
www.dadangsolihin.com 2
www.dadangsolihin.com 3
Materi
• Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi
Tahun 2014
• Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per
Wilayah Tahun 2015-2019
• Sasaran Pembangunan Kewilayahan
dan Antarwilayah
• Sistem Manajemen Nasional
(Sismennas)
• Perencanaan dan Penganggaran
• Kegagalan Perencanaan
• Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN
2015-2019
4www.dadangsolihin.com
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Tahun 2014
dadang-solihin.blogspot.com 5
Sumber: BPS, 2015
8,73
7,57 7,29
6,31 6,26
4,85
4,68 4,68
3,25
2,62
2,02
1,65
Indonesia
5,02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SulawesiBarat
Jambi
SulawesiSelatan
Kep.Riau
Gorontalo
Bali
MALUKU
SulawesiUtara
SulawesiTenggara
KalimantanTengah
DKIJakarta
JawaTimur
Sumbar
Bengkulu
MalukuUtara
Banten
JawaTengah
PapuaBarat
SumateraUtara
DIY
SulawesiTengah
Lampung
JawaBarat
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
KalimantanBarat
KalimantanSelatan
SumateraSelatan
Kep.BangkaBelitung
Papua
Riau
KalimantanTimur
Aceh
%
 Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Papua, Riau,
Kalimantan Timur, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakan
menurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar inernasional.
 Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru provinsi-
provinsi yang berada di Luar Jawa/KTI (antara lain provinsi-provinsi di Sulawesi) yang perkonomiannya
tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per
Wilayah Tahun 2015-2019
www.dadangsolihin.com 6
Wilayah
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
2015 2016 2017 2018 2019
1. Sumatera 5.7 6.2 6.5 7.0 7.6
2. Jawa-Bali 5.7 6.5 7.1 7.4 7.8
3. Nusa Tenggara 4.6 7.3 7.6 8.2 9.2
4. Kalimantan 5.0 5.9 6.1 6.9 7.6
5. Sulawesi 7.4 7.6 8.2 8.9 9.1
6. Maluku 6.5 6.9 7.8 8.0 8.2
7. Papua 11.7 13.2 16.0 17.2 17.3
Sumber: RPJMN 2015-2019
Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah
www.dadangsolihin.com 7
NO PEMBANGUNAN
BASELINE
2014
SASARAN
2019
1 Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional
a. Sumatera 23,8 *) 24,6
b. Jawa 58,0 *) 55,1
c. Bali – Nusa Tenggara 2,5 *) 2,6
d. Kalimantan 8,7 *) 9,6
e. Sulawesi 4,8 *) 5,2
f. Maluku - Papua 2,2 *) 2,9
*) Tahun 2013
2 Pembangunan Perdesaan
a. Penurunan desa tertinggal sampai dengan 5,000
desa tertinggal
b. Peningkatan desa mandiri paling sedikit 2,000
desa mandiri
3 Pengembangan Kawasan Perbatasan
a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat
Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)
3 (111 lokasi
prioritas)
10 (187 lokasi
priorias)
b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan
masyarakat perbatasan
12 pulau-pulau kecil
terluar berpenduduk
92 pulau kecil
terluar/terdepan
Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah
www.dadangsolihin.com 8
NO PEMBANGUNAN
BASELINE
2014
SASARAN
2019
4 Pembangnan Daerah Tertinggal
a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9
DOB)
42
b. Kabupaten terentaskan 70 80
c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% ** 7,24%
d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 14,0%
e. Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah
tertinggal
68,46 69,59
**) rata-rata 2010-2014
5 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa
a. Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa 7 14
b. Kawasan Industri n.a. 14
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(KPBPB)
4 4
Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah
www.dadangsolihin.com 9
NO PEMBANGUNAN
BASELINE
2014
SASARAN
2019
6. Pembangunan Kawasan Perkotaan
a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai
PKN dan Pusat Investasi
2 2+ 5(usulan baru)
b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di
Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga
urbanisasi di Luar Jawa
43 kota belum
optimal perannya
20 dioptimalkan
perannya
c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW)
--
39 pusat
pertumbuhan yang
diperkuat
d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik -- 10 Kota Baru
Sumber: RPJMN 2015-2019
dadang-solihin.blogspot.com 10
Apa itu Sismennas?
Sismennas adalah
• Perpaduan tata nilai, struktur,
fungsi, dan proses,
• Yang merupakan himpunan usaha
untuk mencapai kehematan, daya
guna dan hasil guna sebesar
mungkin,
• Dalam menggunakan sumber daya
dan dana nasional,
• Dalam rangka mewujudkan tujuan
nasional.
11dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 12
Siklus Sismennas
Penilaian Hasil
Pelaksanaan
Kebijakan Nasional
Proses
Penyelenggaraannya
secara Serasi dan
Terpadu
Pelaksanaan
Kebijakan (Policy
Implementation)
Perumusan Kebijakan
(Policy Formulation)
1
23
Siklus Manajemen Pembangunan
13dadang-solihin.blogspot.com
UU25/2004
ttg SPPN
• UU 17/2003 ttg
Keuangan Negara
• UU 33/2004 ttg
Perimbangan
• UU 17/2014 ttg
MD3
PP
39/2006
• UU 23/2014 ttg
Pemda
• Perpres 70/2012
ttg Procurement
Landasan Sismennas
1. Pancasila, sebagai landasan falsafati;
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional yang mengandung nilai-
nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara;
4. Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan dan keamanan;
5. Landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang
sesuai dengan kepentingannya, yaitu:
– Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
– GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto,
– RPJPN 2005—2025,
• RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan
Presiden SBY.
• RPJMN 2015—2019 saat kepemimpinan Presiden JKW.
dadang-solihin.blogspot.com 14
Orientasi Sismennas
1. Mengembangkan wawasan strategik;
2. Membangun keterpaduan dan kerja
sama:
– antarlembaga,
– antarbidang,
– antarsektor,
– antarwilayah, dan
– antarpemerintah dengan masyarakat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, dan bertanggung jawab (Good
Governance);
4. Menerapkan metodologi dan teknik
manajemen secara tepat guna.
dadang-solihin.blogspot.com 15
Konsep Dasar Sismennas
• Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling
berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling
ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama
mengemban fungsi tertentu.
• Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses,
yang di dalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan
sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang
tepat guna.
• Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek
kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan
kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Tatanan Sismennas
dadang-solihin.blogspot.com 17
NEGARA
PEMERINTAH
BANGSA
RAKYAT
TAN
Tata Administrasi Negara
TLP
Tata Laksana Pemerintahan
TPN
Tata Politik Nasional
TKM
Tata Kehidupan Masyarakat
Ketatanegaraan Sismennas
Tatanan Dalam
(Inner Setting):
Tatanan
Pengambilan
Keputusan
Berkewenangan
(TPKB)
Tatanan Luar
(Outer Setting):
Faktor
Lingkungan
Suprastruktur
Infrastruktur
Sub-struktur
Arus
Masuk
Struktur Sismennas
Sismennas
Tatanan Luar Tatanan Dalam Sismennas Tatanan Luar
Sismenas
Arus
Masuk
Arus
Keluar
Tata Administrasi Nasional (TAN)
TL Pemerintahan (TLP)
Tata Politik Nasional (TPN)
Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tata Kehidupan Masyarakat (TKM)
Tata Politik Nasional (TPN)
Tata Administrasi Nasional (TAN)
Tata Pengambilan Keputusan
Berkewenangan (TPKB)
Tatanan Dalam
Tampak
Atas
Tatanan Luar
Tampak
Samping
Arus
Keluar
Arus
Masuk 18
• Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek
kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan)
1. Perencanaan dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum
pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan.
2. Pengendalian dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan
koordinasi selama pelaksanaan.
3. Penilaian dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan
dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai.
• Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut
secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai
hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan
dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang
diwenangkan.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Struktur RPJMN 2015-2019
VISI:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong
7 MISI
NAWACITA
9 Agenda Prioritas
TRISAKTI
Berdaulat dalam
Bidang Politik
Berdikari dalam
Bidang Ekonomi
Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan
• 12 Program Aksi
• 115 Prioritas Utama
• 16 Program Aksi • 3 Program Aksi
dadang-solihin.blogspot.com 20
Misi Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 21
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
9 Agenda Prioritas - NAWACITA
dadang-solihin.blogspot.com 22
1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan
Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan
Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan
Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor
Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik
1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia
termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan
potensi yang hilang di sektor maritim
dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 23
Strategi Pembangunan Nasional
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah:
(1) Desa,
(2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa,
(4) Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang
makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa
menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus
menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan
ekosistem
Mental / Karakter
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
dadang-solihin.blogspot.com 24
Dimensi Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 25
• Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap
masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:
1. Kedaulatan Pangan
2. Kedaulatan Energi
3. Kemaritiman
4. Industri/Kawasan Industri
5. Pariwisata
6. Revolusi Mental
7. Kawasan Perbatasan.
www.dadangsolihin.com 26
UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
27www.dadangsolihin.com
Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
28dadang-solihin.blogspot.com
Ruang Lingkup SPPN
• UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum
di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
30dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)
31www.dadangsolihin.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi:
 Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan
berdasarkan GBHN
Visi:
 Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan
 Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran
pembangunan
Misi:
 Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan
pelayanan publik yang di
tuangkan dalam RKP/D
 Anggaran disusun berdasarkan
RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
32www.dadangsolihin.com
1/2
Reformasi Sistem Penganggaran
www.dadangsolihin.com 33
Penganggaran Berbasis:
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan
Pendekatan:
1. Penganggaran Berbasis
Kinerja
2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
Proses Penyusunan RAPBN
dadang-solihin.blogspot.com 34
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police
organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
BUSINESS
STATE CITIZENS
35www.dadangsolihin.com
Sinergi Stakeholders
36www.dadangsolihin.com
Sinergi Stakeholders
yang Diharapkan
37www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com 38
39www.dadangsolihin.com
 Informasinya kurang
lengkap,
 Metodologinya belum
dikuasai,
 Perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana,
 Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
1. Penyusunan
perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
1. Penyusunan
perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
Kegagalan Perencanaan
1/4
 Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
 Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
40www.dadangsolihin.com
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya
tidak seperti seharusnya.
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya
tidak seperti seharusnya.
Kegagalan Perencanaan 2/4
 Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
41www.dadangsolihin.com
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Kegagalan Perencanaan
3/4
 Perencanaan di sini tidak memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
42www.dadangsolihin.com
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
Kegagalan Perencanaan
4/4
• Sistem perencanaan yang
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• Pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
43www.dadangsolihin.com
Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
44www.dadangsolihin.com
Perencanaan yang Ideal
dadang-solihin.blogspot.com 45
Penyelarasan Sasaran Makro
46dadang-solihin.blogspot.com
Indikator Target RPJMD Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran
Tingkat Kemiskinan
Penyelarasan Sasaran Pokok
47dadang-solihin.blogspot.com
Sasaran Ya Tidak
Target
RPJMD
Rekomendasi
Target
(hingga akhir
periode RPJMD)
I. Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan
Masyarakat
1. Indeks Pembangunan Manusia
2. Indeks Pembangunan Masyarakat
3. Indeks Gini
4. Meningkatnya presentase
penduduk yang menjadi peserta
jaminan kesehatan melalui SJSN
Bidang Kesehatan
4. Kepesertaan Program SJSN
Ketenagakerjaan
- Pekerja Formal
- Pekerja Informal
Dst...
www.dadangsolihin.com 48
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
www.dadangsolihin.com 49
www.dadangsolihin.com 50
www.dadangsolihin.com 51
Tahapan dan Jadwal Proses
Penyusunan Perubahan APBD
www.dadangsolihin.com 52
www.dadangsolihin.com 53
54
55www.dadangsolihin.com

More Related Content

What's hot

SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHSISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
anty hardianti
 

What's hot (20)

Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
struktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptxstruktur dan penyusunan APBN.pptx
struktur dan penyusunan APBN.pptx
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Penganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintahPenganggaran pemerintah
Penganggaran pemerintah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAHSISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
SISTEM PERECANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 

Viewers also liked

Proses perencanaan pendidikan
Proses perencanaan pendidikanProses perencanaan pendidikan
Proses perencanaan pendidikan
ocwunj_fip
 
Resume proses perencanaan pendidikan
Resume proses perencanaan pendidikanResume proses perencanaan pendidikan
Resume proses perencanaan pendidikan
Muaz Rozak
 
Chap20 International Advertising And Promotion
Chap20 International Advertising And PromotionChap20 International Advertising And Promotion
Chap20 International Advertising And Promotion
Phoenix media & event
 

Viewers also liked (20)

Slide perencanaan
Slide perencanaanSlide perencanaan
Slide perencanaan
 
Power point perencanaan
Power point perencanaanPower point perencanaan
Power point perencanaan
 
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
Perspektif Sismennas dalam konteks Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Pemban...
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
Proses perencanaan pendidikan
Proses perencanaan pendidikanProses perencanaan pendidikan
Proses perencanaan pendidikan
 
Resume proses perencanaan pendidikan
Resume proses perencanaan pendidikanResume proses perencanaan pendidikan
Resume proses perencanaan pendidikan
 
Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publi...
Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publi...Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publi...
Perencanaan dan Pengawasan Anggaran: Strategi Perumusan Model Kebijakan Publi...
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Ppt perencanaan pembelajaran
Ppt perencanaan pembelajaranPpt perencanaan pembelajaran
Ppt perencanaan pembelajaran
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
perencanaan manajemen
perencanaan manajemenperencanaan manajemen
perencanaan manajemen
 
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang DesaKebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa
 
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenPerencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
 
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014   desaIntisari uu no. 6 tahun 2014   desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Chap20 International Advertising And Promotion
Chap20 International Advertising And PromotionChap20 International Advertising And Promotion
Chap20 International Advertising And Promotion
 
Makalah managemen tentang perencanaan (planning)
Makalah managemen tentang perencanaan (planning)Makalah managemen tentang perencanaan (planning)
Makalah managemen tentang perencanaan (planning)
 
Bab 7 MANAJEMEN dasar dasar perencanaan ppt.
Bab 7 MANAJEMEN dasar dasar perencanaan ppt.Bab 7 MANAJEMEN dasar dasar perencanaan ppt.
Bab 7 MANAJEMEN dasar dasar perencanaan ppt.
 

Similar to Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
WDWWDW1
 
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
DepockTrj1
 

Similar to Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah (20)

Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
Pemahaman Perencanaan Pembangunan Daerah menuju Pilkada Serentak 2015
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
Kebijakan Pemerintah dan Pemda (RPJP/D, Visi, Misi, RPJM/D, RKP/D)
 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
Arah_Kebijakan_Pembangunan_Keseshatan_(RanTek_RPJMN_Renstra_2020-2024)_-_Bant...
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
 
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahKebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
 
Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019Renstra BNN 2015-2019
Renstra BNN 2015-2019
 
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
Membangung integritas melalui wawasan kebangsaan dalam mewujudkan infrastruks...
 
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKPKeterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
Keterkaitan RPJMN, Renstra K/L dan RKP
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.ppt
 
Kuliah ke 8
Kuliah ke 8Kuliah ke 8
Kuliah ke 8
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
 

Recently uploaded

Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
randikaakbar11
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
Mas PauLs
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
#05 SOSIALISASI JUKNIS BOK 2024 Canva_124438.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 

Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

  • 1.
  • 4. Materi • Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Tahun 2014 • Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Tahun 2015-2019 • Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah • Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) • Perencanaan dan Penganggaran • Kegagalan Perencanaan • Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 4www.dadangsolihin.com
  • 5. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Tahun 2014 dadang-solihin.blogspot.com 5 Sumber: BPS, 2015 8,73 7,57 7,29 6,31 6,26 4,85 4,68 4,68 3,25 2,62 2,02 1,65 Indonesia 5,02 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SulawesiBarat Jambi SulawesiSelatan Kep.Riau Gorontalo Bali MALUKU SulawesiUtara SulawesiTenggara KalimantanTengah DKIJakarta JawaTimur Sumbar Bengkulu MalukuUtara Banten JawaTengah PapuaBarat SumateraUtara DIY SulawesiTengah Lampung JawaBarat NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanSelatan SumateraSelatan Kep.BangkaBelitung Papua Riau KalimantanTimur Aceh %  Tahun 2014, provinsi yang kaya SDA termasuk mineral, batu bara dan migas (Provinsi Papua, Riau, Kalimantan Timur, dan Aceh) mengalami laju pertumbuhan ekonomi paling rendah dikarenakan menurunnya/tidak stabilnya harga komoditas tersebut di pasar inernasional.  Sedangkan beberapa provinsi yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru provinsi- provinsi yang berada di Luar Jawa/KTI (antara lain provinsi-provinsi di Sulawesi) yang perkonomiannya tidak bergantung pada kekayaan mineral, batu bara, migas.
  • 6. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per Wilayah Tahun 2015-2019 www.dadangsolihin.com 6 Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 1. Sumatera 5.7 6.2 6.5 7.0 7.6 2. Jawa-Bali 5.7 6.5 7.1 7.4 7.8 3. Nusa Tenggara 4.6 7.3 7.6 8.2 9.2 4. Kalimantan 5.0 5.9 6.1 6.9 7.6 5. Sulawesi 7.4 7.6 8.2 8.9 9.1 6. Maluku 6.5 6.9 7.8 8.0 8.2 7. Papua 11.7 13.2 16.0 17.2 17.3 Sumber: RPJMN 2015-2019
  • 7. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah www.dadangsolihin.com 7 NO PEMBANGUNAN BASELINE 2014 SASARAN 2019 1 Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional a. Sumatera 23,8 *) 24,6 b. Jawa 58,0 *) 55,1 c. Bali – Nusa Tenggara 2,5 *) 2,6 d. Kalimantan 8,7 *) 9,6 e. Sulawesi 4,8 *) 5,2 f. Maluku - Papua 2,2 *) 2,9 *) Tahun 2013 2 Pembangunan Perdesaan a. Penurunan desa tertinggal sampai dengan 5,000 desa tertinggal b. Peningkatan desa mandiri paling sedikit 2,000 desa mandiri 3 Pengembangan Kawasan Perbatasan a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepan
  • 8. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah www.dadangsolihin.com 8 NO PEMBANGUNAN BASELINE 2014 SASARAN 2019 4 Pembangnan Daerah Tertinggal a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9 DOB) 42 b. Kabupaten terentaskan 70 80 c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% ** 7,24% d. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 14,0% e. Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 69,59 **) rata-rata 2010-2014 5 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a. Kawasan Ekonomi Khusus di Luar Jawa 7 14 b. Kawasan Industri n.a. 14 c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 4 4
  • 9. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah www.dadangsolihin.com 9 NO PEMBANGUNAN BASELINE 2014 SASARAN 2019 6. Pembangunan Kawasan Perkotaan a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi 2 2+ 5(usulan baru) b. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa 43 kota belum optimal perannya 20 dioptimalkan perannya c. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) -- 39 pusat pertumbuhan yang diperkuat d. Pembangunan 10 Kota Baru Publik -- 10 Kota Baru Sumber: RPJMN 2015-2019
  • 11. Apa itu Sismennas? Sismennas adalah • Perpaduan tata nilai, struktur, fungsi, dan proses, • Yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin, • Dalam menggunakan sumber daya dan dana nasional, • Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 11dadang-solihin.blogspot.com
  • 12. dadang-solihin.blogspot.com 12 Siklus Sismennas Penilaian Hasil Pelaksanaan Kebijakan Nasional Proses Penyelenggaraannya secara Serasi dan Terpadu Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implementation) Perumusan Kebijakan (Policy Formulation) 1 23
  • 13. Siklus Manajemen Pembangunan 13dadang-solihin.blogspot.com UU25/2004 ttg SPPN • UU 17/2003 ttg Keuangan Negara • UU 33/2004 ttg Perimbangan • UU 17/2014 ttg MD3 PP 39/2006 • UU 23/2014 ttg Pemda • Perpres 70/2012 ttg Procurement
  • 14. Landasan Sismennas 1. Pancasila, sebagai landasan falsafati; 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional yang mengandung nilai- nilai persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan negara; 4. Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan; 5. Landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah NKRI berkembang sesuai dengan kepentingannya, yaitu: – Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno, – GBHN saat kepemimpinan Presiden Suharto, – RPJPN 2005—2025, • RPJMN 2005—2009 dan RPJMN 2010—2014 saat kepemimpinan Presiden SBY. • RPJMN 2015—2019 saat kepemimpinan Presiden JKW. dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 15. Orientasi Sismennas 1. Mengembangkan wawasan strategik; 2. Membangun keterpaduan dan kerja sama: – antarlembaga, – antarbidang, – antarsektor, – antarwilayah, dan – antarpemerintah dengan masyarakat; 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (Good Governance); 4. Menerapkan metodologi dan teknik manajemen secara tepat guna. dadang-solihin.blogspot.com 15
  • 16. Konsep Dasar Sismennas • Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (interrelasi), saling keterpaduan (interaksi), saling ketergantungan (interdependensi) yang secara sinergi bersama-sama mengemban fungsi tertentu. • Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang tepat guna. • Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkupi berbagai aspek kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar akan hak dan kewajiban juga berperan serta dalam membangun dan membela negara. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Tatanan Sismennas dadang-solihin.blogspot.com 17 NEGARA PEMERINTAH BANGSA RAKYAT TAN Tata Administrasi Negara TLP Tata Laksana Pemerintahan TPN Tata Politik Nasional TKM Tata Kehidupan Masyarakat Ketatanegaraan Sismennas Tatanan Dalam (Inner Setting): Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) Tatanan Luar (Outer Setting): Faktor Lingkungan Suprastruktur Infrastruktur Sub-struktur
  • 18. Arus Masuk Struktur Sismennas Sismennas Tatanan Luar Tatanan Dalam Sismennas Tatanan Luar Sismenas Arus Masuk Arus Keluar Tata Administrasi Nasional (TAN) TL Pemerintahan (TLP) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) Tata Politik Nasional (TPN) Tata Administrasi Nasional (TAN) Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) Tatanan Dalam Tampak Atas Tatanan Luar Tampak Samping Arus Keluar Arus Masuk 18
  • 19. • Mentransformasikan berbagai masukan yang bersifat politis (aspek kehidupan bangsa) ke dalam bentuk administratif (program dan kegiatan) 1. Perencanaan dilaksanakan sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan. 2. Pengendalian dilaksanakan sebagai arahan, bimbingan, dan koordinasi selama pelaksanaan. 3. Penilaian dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan keinginan setelah pelaksanaan selesai. • Seluruh keputusan dan kebijakan dari tiga fungsi TPKB tersebut lebih lanjut secara strategis, manajerial, dan operasional dituangkan dalam berbagai hierarki perundang-undangan dan peraturan sesuai dengan kepentingan dan klasifikasinya serta dikeluarkan oleh instansi atau pejabat terkait yang diwenangkan. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Struktur RPJMN 2015-2019 VISI: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 7 MISI NAWACITA 9 Agenda Prioritas TRISAKTI Berdaulat dalam Bidang Politik Berdikari dalam Bidang Ekonomi Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan • 12 Program Aksi • 115 Prioritas Utama • 16 Program Aksi • 3 Program Aksi dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Misi Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 21 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
  • 22. 9 Agenda Prioritas - NAWACITA dadang-solihin.blogspot.com 22 1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya 3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional 7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik 8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa 9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
  • 23. Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik 1. Mengejar peningkatan daya saing, 2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental, 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan, 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas, 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah, 6. Memulihkan kerusakan lingkungan, 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Strategi Pembangunan Nasional NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem Mental / Karakter Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. Dimensi Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 25 • Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi: 1. Kedaulatan Pangan 2. Kedaulatan Energi 3. Kemaritiman 4. Industri/Kawasan Industri 5. Pariwisata 6. Revolusi Mental 7. Kawasan Perbatasan.
  • 27. UU25/2004 tentang SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 27www.dadangsolihin.com
  • 28. Proses Perencanaan Pembangunan Nasional Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 28dadang-solihin.blogspot.com
  • 29. Ruang Lingkup SPPN • UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 30dadang-solihin.blogspot.com
  • 31. NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) 31www.dadangsolihin.com Status Hukum Dokumen Perencanaan
  • 32. Reformasi Sistem Penganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi:  Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Visi:  Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan  Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Misi:  Pelaksanaan kerangka regulasi, kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D  Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara 32www.dadangsolihin.com 1/2
  • 33. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com 33 Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Paradigma Lama Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis Kinerja 2. Kerangka Penganggaran Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu Paradigma Baru 2/2
  • 35. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 35www.dadangsolihin.com
  • 39. 39www.dadangsolihin.com  Informasinya kurang lengkap,  Metodologinya belum dikuasai,  Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana,  Pengaruh politis terlalu besar sehingga Pertimbangan- pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: 1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: Kegagalan Perencanaan 1/4
  • 40.  Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. 40www.dadangsolihin.com 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Kegagalan Perencanaan 2/4
  • 41.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. 41www.dadangsolihin.com 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. 3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Kegagalan Perencanaan 3/4
  • 42.  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). 42www.dadangsolihin.com 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Kegagalan Perencanaan 4/4
  • 43. • Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. 43www.dadangsolihin.com Sistem Perencanaan yang Berhasil
  • 44. • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). 44www.dadangsolihin.com Perencanaan yang Ideal
  • 46. Penyelarasan Sasaran Makro 46dadang-solihin.blogspot.com Indikator Target RPJMD Target RPJMN Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Tingkat Kemiskinan
  • 47. Penyelarasan Sasaran Pokok 47dadang-solihin.blogspot.com Sasaran Ya Tidak Target RPJMD Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD) I. Sasaran Makro Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Indeks Pembangunan Masyarakat 3. Indeks Gini 4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan - Pekerja Formal - Pekerja Informal Dst...
  • 49. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD www.dadangsolihin.com 49
  • 52. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD www.dadangsolihin.com 52
  • 54. 54