SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung
Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
dadang-solihin.blogspot.com 2
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof).
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh
dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of
Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat
mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate
Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi
Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX
tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian
serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan
Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
• Apa Itu Pembangunan?
• Visi Indonesia Emas 2045
• 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
• 8 Misi Pembangunan
• 17 Arah Pembangunan
• 45 Indikator Utama Pembangunan
• Penyusunan RPJPD 2025-2045
• Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 4
Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
Pasal 5 UU 25/2004 ttg SPPN
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah.
▪ proses perubahan ke arah kondisi
yang lebih baik
▪ melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan.
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan,
pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy)
setiap orang.
(Todaro, 2000)
dadang-solihin.blogspot.com 6
How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan
▪ antar daerah
▪ antar sub daerah
▪ antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 7
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai
dan berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yang
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA
dadang-solihin.blogspot.com 8
Siklus Manajemen Pembangunan
UU25/2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
•UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
•UU 33/2004 ttg Perimbangan
•UU 17/2014 ttg MD3
PP 39/2006 ttg
Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
•UU 23/2014 ttg Pemda
•Perpres 70/2012 ttg
Procurement
dadang-solihin.blogspot.com 9
Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendekatan Politik.
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJMN/D.
Proses Teknokratik.
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif.
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up.
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga
(Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
VISI-MISI ABADI UUD 1945
DAN
SETERUSNYA
DAN
SETERUSNYA
dadang-solihin.blogspot.com 11
2
Mewujudkan
masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif.
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan
pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan IPTEK.
Memantapkan
penataan kembali NKRI,
meningkatkan kualitas
SDM, membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya saing
perekonomian.
Menata kembali NKRI,
membangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik.
The Next
Administration
Tahapan Pembangunan Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 12
VISI INDONESIA EMAS 2045:
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
13
13
Dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045 dapat diakses pada www.indonesia2045.go.id
VISI INDONESIA EMAS 2045:
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
14
14
KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045
15
15
8 AGENDA TRANSFORMASI INDONESIA
16
16
Kerangka Pikir Transformasi untuk Menuju Indonesia Emas 2045
Transformasi Indonesia
1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
Landasan Transformasi
Kerangka Implementasi Transformasi
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan
17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN
17
17
17 Arah (Tujuan) Indonesia Emas Merupakan Komitmen
Indonesia dalam Melanjutkan 17 Goals SDGs
Dua Puluh Upaya Transformatif Super Prioritas
(Game Changers)
18
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana
Indikator Pembangunan
Kewilayahan dan Sarana
Prasarana
Trajektori Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kawasan dan Wilayah 2025– 2045 (persen)
19
RPJMN TEKNOKRATIK 2025-2029
(TAHAP PERTAMA DARI RPJPN 2025-2045)
20
Kisaran pertumbuhan ekonomi
5,6 – 6,1 persen
Middle Class Income
38% populasi
Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi:
Tahap 1
2025-2029
Perkuatan Fondasi
Transformasi
1.Transformasi Sosial:
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2.Transformasi Ekonomi:
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3.Transformasi Tata Kelola:
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi
pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4.Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan
5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 21
Penyusunan RPJPD 2025-2045
Sistematika RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 22
INMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2024
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 23
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
24
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 25
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
26
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 27
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 28
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 29
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
30
Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045
dadang-solihin.blogspot.com 31
dadang-solihin.blogspot.com 32
Evaluasi Penyelarasan RPJPD
dengan RPJPN 2025-2045
Latar Belakang Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 33
1. Pembangunan Daerah dan Nasional selaras
2. Integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antara RPJPD
dengan RPJPN
3. Periodisasi, substansi harmonis dan selaras
4. Sinkronisasi kebijakan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
5. Perencanaan daerah mendukung pencapaian visi, misi, arah
pembangunan, dan IUP.
6. Tersedianya ruang bagi Daerah merencanakan prioritas
pembangunan dalam kerangka NKRI.
Ketentuan Umum
dadang-solihin.blogspot.com 34
1. Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dituangkan
dalam RPJPN 2025-2045.
2. Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Daerah merupakan rumusan yang diinginkan diakhir
periode dan upaya untuk mewujudkan visi yang kemudan dituangkan dalam RPJPD 2025-
2045.
3. Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia.
4. Penyelarasan adalah proses menyamakan substansi antara dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian
tujuan nasional secara koheren.
5. Karakteristik wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis, luas wilayah, sosial ekonomi.
6. Indonesia Emas (IE) adalah Pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan
paradigma baru.
Ruang Lingkup Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 35
1. Visi
2. 5 Sasaran Visi
3. 8 Misi Pembangunan
4. 17 Arah Pembangunan
5. 45 Indikator Utama Pembangunan
6. Upaya Transformasi Super Prioritas
7. Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana
Kerangka Pikir Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 36
RPJPN
2025-2045
RPJPD PROVINSI RPJPD KOTA/KAB
PENERJEMAHAN
AGREGASI
PENERJEMAHAN
AGREGASI
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
Pola Proses Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 37
• Sasaran Strategis:
1. Visi, Sasaran Visi (5)
2. Agenda Pembangunan/ Misi (8)
3. Arah Pembangunan (17)
4. Game Changer (20)
5. Arah Kebijakan Kewilayahan & Sarana
Prasarana
• Indikator:
1. Indikator Sasaran Visi (9)
2. Indikator Utama Pembangunan (45)
RPJPN 2025-2045
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
RPJPD 2025-2045
• SASARAN STRATEGIS
• INDIKATOR
RPJPD 2005-2025 RTRW/KLHS RPJPN 2025-2045
ANALISIS
PERMASALAHAN ISU STRATEGIS
VISI, SASARAN
VISI & MISI
Dibentuk/diproses Penyelarasan
SEB DOKUMEN LAIN
MODUL
RPJPD
MODUL
PENYELARASAN
Mekanisme Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 38
Mekanisme Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 39
Penyelarasan Visi Penyelarasan 5 Sasaran Visi
1. Menyesuaikan Visi RPJP Daerah dengan
karakteristik wilayah yang mengacu pada Visi
RPJP Nasional.
2. Visi daerah dianggap selaras apabila setidaknya
mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”,
serta disesuaikan dengan 5 sasaran visi daerah.
Kata “maju” dan “berkelanjutan” jika
dimungkinkan dapat menggunakan kata
padanannya sepajang selaras dengan kata maju
dan berkelanjutan tersebut.
1. Menerjemahkan 5 sasaran Visi RPJP Nasional ke
dalam sasaran Visi RPJP Daerah.
2. Sasaran visi daerah berjumlah 5 dengan sasaran
visi nomor 1, 2, 4, 5 mengacu pada 5 sasaran visi
RPJPN.
3. Sasaran visi nomor 3 yaitu “kepemimpinan dan
pengaruh di dunia internasional meningkat” dapat
disesuaikan dengan visi dan karakteristik wilayah.
4. Indikator visi menggunakan indikator turunan dari
sasaran visi RPJPN merujuk pada lampiran II SEB
Tabel 1.
Mekanisme Penyelarasan 8 Misi Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 40
1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya
dan ekologi
6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas
Mekanisme Penyelarasan 17 Arah Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 41
1. Menerjemahkan 17 arah Pembangunan
RPJP Nasional ke dalam RPJP Daerah.
2. Arah pembangunan RPJP Daerah harus
berjumlah 17.
3. Khusus IE 12 yaitu “ketangguhan diplomasi
Indonesia di tingkat global dan membangun
kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan” dapat disesuaikan dengan
karakteristik wilayah
Mekanisme Penyelarasan
dadang-solihin.blogspot.com 42
Upaya Transformatif Super Prioritas Arah Kebijakan Kewilayahan & Sarana Prasarana
1. Penyelarasan upaya transformatif super
prioritas dilakukan dengan menerjemahkan
Bab V RPJP Nasional Tahun 2025-2045
mengenai Pembangunan Wilayah dan
Sarana Prasarana, serta 20 upaya
transformatif super prioritas yang tertuang
dalam RPJP Nasional 2025 - 2045.
2. Upaya transformatif super prioritas
disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik masing-masing daerah.
1. Dilakukan dengan menerjemahkan arah kebijakan
kewilayahan dan sarana prasarana yang tertuang dalam
Bab V RPJP Nasional Tahun 2025- 2045 mengenai
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju
Indonesia Emas
2. Disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-
masing wilayah yang memperhatikan tahapan
pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
Mekanisme Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 43
1. Jumlah indikator dalam RPJP Daerah
Provinsi harus berjumlah 45 sesuai
dengan RPJP Nasional
2. Indikator utama pembangunan Daerah
memiliki keterkaitan yang tinggi dengan
indikator pembangunan nasional, maka
indikator utama pembangunan Daerah
dapat dikatakan selaras.
3. Indikator yang digunakan dalam RPJPD
mengacu pada tabel 2 pada lampiran II
SEB
TERIMA KASIH
dadang-solihin.blogspot.com 44
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, daerah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

More Related Content

Similar to Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program PembangunanDadang Solihin
 
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxDepockTrj1
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Ridho Fitrah Hyzkia
 
Implementasi SDGs.pptx
Implementasi SDGs.pptxImplementasi SDGs.pptx
Implementasi SDGs.pptxPutriNopianti
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDDadang Solihin
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Dadang Solihin
 
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfKAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfrasya_wirayudha
 
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Dadang Solihin
 
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahDadang Solihin
 
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahKebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...
Formulasi Program Pembangunan  berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...Formulasi Program Pembangunan  berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...
Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...Dadang Solihin
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaDadang Solihin
 

Similar to Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD (20)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Pembangunan
 
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptxRAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
RAKORWASDA JATIM 2022 (PPBR) Edit (1).pptx
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (...
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 
Implementasi SDGs.pptx
Implementasi SDGs.pptxImplementasi SDGs.pptx
Implementasi SDGs.pptx
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdfKAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
 
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
 
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kuliah ke 8
Kuliah ke 8Kuliah ke 8
Kuliah ke 8
 
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan DaerahKebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
Kebijakan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergitas Perencanaan Pusat dan Daerah
 
Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...
Formulasi Program Pembangunan  berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...Formulasi Program Pembangunan  berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...
Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...
 
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis KinerjaPenyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
Penyusunan Renstra SKPD berbasis Kinerja
 

More from Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESDadang Solihin
 

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ESROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Bullet 350 ES
 

Recently uploaded

Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 

Recently uploaded (20)

Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD

  • 1. Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Capacity Building DPRD Provinsi Lampung Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
  • 2. dadang-solihin.blogspot.com 2 Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung (2011). Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden Jokowi (2019). Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021. Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.
  • 3. dadang-solihin.blogspot.com 3 Materi • Apa Itu RPJPD dan RPJMD? • Apa Itu Pembangunan? • Visi Indonesia Emas 2045 • 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045 • 8 Misi Pembangunan • 17 Arah Pembangunan • 45 Indikator Utama Pembangunan • Penyusunan RPJPD 2025-2045 • Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
  • 4. dadang-solihin.blogspot.com 4 Apa Itu RPJPD dan RPJMD? Pasal 5 UU 25/2004 ttg SPPN
  • 5. dadang-solihin.blogspot.com 5 Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah. ▪ proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik ▪ melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997) Tujuan Pembangunan. 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Todaro, 2000)
  • 6. dadang-solihin.blogspot.com 6 How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan ▪ antar daerah ▪ antar sub daerah ▪ antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
  • 7. dadang-solihin.blogspot.com 7 Tantangan dalam Pembangunan Daerah Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Dunia usaha yang kondusif Peningkatan kapasitas SDM • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. • Menjaga kelestarian SDA
  • 8. dadang-solihin.blogspot.com 8 Siklus Manajemen Pembangunan UU25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional •UU 17/2003 ttg Keuangan Negara •UU 33/2004 ttg Perimbangan •UU 17/2014 ttg MD3 PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan •UU 23/2014 ttg Pemda •Perpres 70/2012 ttg Procurement
  • 9. dadang-solihin.blogspot.com 9 Proses Perencanaan Pembangunan Nasional Pendekatan Politik. Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMN/D. Proses Teknokratik. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up. Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
  • 10. dadang-solihin.blogspot.com 10 Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)
  • 11. VISI-MISI ABADI UUD 1945 DAN SETERUSNYA DAN SETERUSNYA dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. 2 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. The Next Administration Tahapan Pembangunan Nasional dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. VISI INDONESIA EMAS 2045: NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN 13 13 Dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045 dapat diakses pada www.indonesia2045.go.id
  • 14. VISI INDONESIA EMAS 2045: NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN 14 14
  • 15. KERANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2025-2045 15 15
  • 16. 8 AGENDA TRANSFORMASI INDONESIA 16 16 Kerangka Pikir Transformasi untuk Menuju Indonesia Emas 2045 Transformasi Indonesia 1. Transformasi Sosial 2. Transformasi Ekonomi 3. Transformasi Tata Kelola Landasan Transformasi Kerangka Implementasi Transformasi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 8. Kesinambungan Pembangunan
  • 17. 17 ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN 17 17 17 Arah (Tujuan) Indonesia Emas Merupakan Komitmen Indonesia dalam Melanjutkan 17 Goals SDGs
  • 18. Dua Puluh Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) 18
  • 19. Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Indikator Pembangunan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Trajektori Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kawasan dan Wilayah 2025– 2045 (persen) 19
  • 20. RPJMN TEKNOKRATIK 2025-2029 (TAHAP PERTAMA DARI RPJPN 2025-2045) 20 Kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6 – 6,1 persen Middle Class Income 38% populasi Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi: Tahap 1 2025-2029 Perkuatan Fondasi Transformasi 1.Transformasi Sosial: Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 2.Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3.Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil 4.Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
  • 23. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 24
  • 25. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 26
  • 27. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 28. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 29. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 30
  • 31. Tata Cara Penyusunan RPJPD 2025-2045 dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 33. Latar Belakang Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 33 1. Pembangunan Daerah dan Nasional selaras 2. Integrasi, keselarasan, konsistensi, dan sinergi antara RPJPD dengan RPJPN 3. Periodisasi, substansi harmonis dan selaras 4. Sinkronisasi kebijakan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 5. Perencanaan daerah mendukung pencapaian visi, misi, arah pembangunan, dan IUP. 6. Tersedianya ruang bagi Daerah merencanakan prioritas pembangunan dalam kerangka NKRI.
  • 34. Ketentuan Umum dadang-solihin.blogspot.com 34 1. Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dituangkan dalam RPJPN 2025-2045. 2. Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Daerah merupakan rumusan yang diinginkan diakhir periode dan upaya untuk mewujudkan visi yang kemudan dituangkan dalam RPJPD 2025- 2045. 3. Nusantara adalah sebutan nama bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. 4. Penyelarasan adalah proses menyamakan substansi antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren. 5. Karakteristik wilayah adalah karakter wilayah dari sisi geografis, luas wilayah, sosial ekonomi. 6. Indonesia Emas (IE) adalah Pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
  • 35. Ruang Lingkup Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 35 1. Visi 2. 5 Sasaran Visi 3. 8 Misi Pembangunan 4. 17 Arah Pembangunan 5. 45 Indikator Utama Pembangunan 6. Upaya Transformasi Super Prioritas 7. Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana
  • 36. Kerangka Pikir Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 36 RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI RPJPD KOTA/KAB PENERJEMAHAN AGREGASI PENERJEMAHAN AGREGASI • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR
  • 37. Pola Proses Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 37 • Sasaran Strategis: 1. Visi, Sasaran Visi (5) 2. Agenda Pembangunan/ Misi (8) 3. Arah Pembangunan (17) 4. Game Changer (20) 5. Arah Kebijakan Kewilayahan & Sarana Prasarana • Indikator: 1. Indikator Sasaran Visi (9) 2. Indikator Utama Pembangunan (45) RPJPN 2025-2045 • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR RPJPD 2025-2045 • SASARAN STRATEGIS • INDIKATOR RPJPD 2005-2025 RTRW/KLHS RPJPN 2025-2045 ANALISIS PERMASALAHAN ISU STRATEGIS VISI, SASARAN VISI & MISI Dibentuk/diproses Penyelarasan SEB DOKUMEN LAIN MODUL RPJPD MODUL PENYELARASAN
  • 39. Mekanisme Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 39 Penyelarasan Visi Penyelarasan 5 Sasaran Visi 1. Menyesuaikan Visi RPJP Daerah dengan karakteristik wilayah yang mengacu pada Visi RPJP Nasional. 2. Visi daerah dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”, serta disesuaikan dengan 5 sasaran visi daerah. Kata “maju” dan “berkelanjutan” jika dimungkinkan dapat menggunakan kata padanannya sepajang selaras dengan kata maju dan berkelanjutan tersebut. 1. Menerjemahkan 5 sasaran Visi RPJP Nasional ke dalam sasaran Visi RPJP Daerah. 2. Sasaran visi daerah berjumlah 5 dengan sasaran visi nomor 1, 2, 4, 5 mengacu pada 5 sasaran visi RPJPN. 3. Sasaran visi nomor 3 yaitu “kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat” dapat disesuaikan dengan visi dan karakteristik wilayah. 4. Indikator visi menggunakan indikator turunan dari sasaran visi RPJPN merujuk pada lampiran II SEB Tabel 1.
  • 40. Mekanisme Penyelarasan 8 Misi Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 40 1. Mewujudkan transformasi sosial 2. Mewujudkan transformasi ekonomi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola 4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia 5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas
  • 41. Mekanisme Penyelarasan 17 Arah Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 41 1. Menerjemahkan 17 arah Pembangunan RPJP Nasional ke dalam RPJP Daerah. 2. Arah pembangunan RPJP Daerah harus berjumlah 17. 3. Khusus IE 12 yaitu “ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan” dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah
  • 42. Mekanisme Penyelarasan dadang-solihin.blogspot.com 42 Upaya Transformatif Super Prioritas Arah Kebijakan Kewilayahan & Sarana Prasarana 1. Penyelarasan upaya transformatif super prioritas dilakukan dengan menerjemahkan Bab V RPJP Nasional Tahun 2025-2045 mengenai Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta 20 upaya transformatif super prioritas yang tertuang dalam RPJP Nasional 2025 - 2045. 2. Upaya transformatif super prioritas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. 1. Dilakukan dengan menerjemahkan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana yang tertuang dalam Bab V RPJP Nasional Tahun 2025- 2045 mengenai Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas 2. Disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing- masing wilayah yang memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
  • 43. Mekanisme Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 43 1. Jumlah indikator dalam RPJP Daerah Provinsi harus berjumlah 45 sesuai dengan RPJP Nasional 2. Indikator utama pembangunan Daerah memiliki keterkaitan yang tinggi dengan indikator pembangunan nasional, maka indikator utama pembangunan Daerah dapat dikatakan selaras. 3. Indikator yang digunakan dalam RPJPD mengacu pada tabel 2 pada lampiran II SEB
  • 44. TERIMA KASIH dadang-solihin.blogspot.com 44 Di Antara Dua Benua Yang Menghubungkan Dua Samudera Aku Berpijak, Aku Menatap Keagungan Karya Ciptaan-Nya Dan di Sana Aku Dilahirkan Mengarungi Jalan Kehidupan Aku Berdo'a, Aku Bekerja Mengisi Kemerdekaan Bangsa Tenteram Kurasa di Pangkuanmu O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku Kan Kupertahankan, daerah Negeriku Bumi Nusantara, Indonesia Raya