Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam membangun inovasi pelayanan publik melalui transformasi digital. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain membangun kesadaran akan pentingnya pelayanan prima bagi aparatur pemerintah, melibatkan masyarakat sebagai konsumen, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti melalui e-government. Dokumen ini juga menjelaskan program-program yang
2. CURRICULUM VITAE
2
Nama : Ajib Rakhmawanto, S.IP, M.Si, Dr
Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 April 1972
Agama : Islam
Profesi : ASN PNS
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik
Pelayanan Publik
NIP : 197204101999021001
NIK : 3175091004720019
NPWP : 57.920.944.600-9.000
NREK/Bank : 0198185405 BNI 46
NHP/Email : 081310201165/ajib.bkn@gmail.com
Pendidikan : Adm Publik, Pascasarjana/S.2 Universitas Gadjah Mada/S.3, Universitas Padjadjaran
Unit Instansi: Kedeputian Pelayanan Publik, Kementerian PANRB
Alamat Kantor : Jl Jend Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan 12190
Alamat Rumah : Perum Legenda Wisata, Zona Nobel Blok O7 No. 2
Jl Alternatif Cibubur Transyogi Km 6. Warnaherang – Cikeas, Gunung Putri, Bogor
3. PROBLEM PELAYANAN PUBLIK
3
Peran tugas pokok dan fungsi pemerintah sbg “public servant” belum dihayati
Kesadaran pentingnya pelayanan publik di kalangan pemerintah masih lemah
Beberapa alasan antara lain:
a. Kegiatan pemerintah masih cenderung bersifat monopoli
b. Lebih mengandalkan kewenangan dari pada mekanisme pasar maupun
kebutuhan konsumen.
c. Belum adanya akuntabilitas tersistem pada kegiatan pelayanan publik.
d. Lebih mengutamakan pandangan servicer (pemberi pelayanan) dari pada
pandangan costumer (yang dilayani).
e. Kesadaran masyarakat sebagai konsumen masih sangat lemah, sehingga
masyarakat lebih banyak berposisi sebagai obyek.
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH
4
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan
berkualitas
Pelayanan Publik Mahal
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
6. PARADIGMA PUBLIC SERVICE
6
OLD PUBLIC
SERVICE
NEW PUBLIC
MANAJEMEN
NEW PUBLIC
SERVICE
Kendali pemerintah
Masyarakat sebagai obyek
Penerintah bekerja
maksimal
Pelayanan Publik look at
Swasta
Respon kebutuhan
masyarakat
Partisipasi publik
Merespon
lingkungan/teknologi
8. LANGKAH STRATEGIS
Membangun kesadaran dan budaya melayani bagi aparatur/
pemerintah
Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan/
memberikan pelayanan publik yang terbaik
Melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan memberikan
kesempatan menyampaikan saran/pengaduan pelayanan publik
Merespon trend lingkungan strategis yang selalu berkembang
dinamis, digitalisasi pelayanan publik
Membangun/menciptakan inovasi pelayanan publik
8
9. 9
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK
• E Government
• New public service
• Self public service
• Government
• Swasta
• Public
GOOD GOVERNANCE
10. Lingkup
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10
E-Government:
Bentuk dan model baru dalam sistem pemerintahan yang menerapkan teknologi digital
(R. E. Indrajit, 2020)
Sebuah pembaharuan untuk meningkatkan layanan publik yang menerapkan dan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar layanan publik menjadi lebih
transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Damanik & Purwaningsih, 2017a, 2017b)
interaksi baru yang lebih fleksibel dan modern antara pemerintah dengan masyarakat dan
pihak lain yang terlibat dengan menggunakan teknologi informasi (terutama internet)
dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan (Nugraheni & Khaerunisa, 2016)
11. REVOLUSI INDUSTRI 4.0
11
• Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada
industri.
• Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer, yang diperluas dengan koneksi
jaringan dan memiliki kembaran digital di Internet, ini memungkinkan komunikasi dengan
fasilitas lain dan Jaringan semua sistem mengarah ke "sistem produksi fisik-cyber".
• Muncul istilah "pabrik pintar", di mana sistem produksi, komponen, dan orang,
berkomunikasi melalui jaringan dan produksi hampir otonom.
• Dalam lingkungan industri pabrik, mesin dapat memprediksi kegagalan dan memicu
proses pemeliharaan secara mandiri, logistik diatur sendiri yang bereaksi terhadap
perubahan tak terduga dalam produksi.
• Industri 4.0 dapat menarik individu ke dalam jaringan yang lebih cerdas, dengan potensi
kerja yang lebih efisien.
• Digitalisasi lingkungan manufaktur juga memungkinkan metode yang lebih fleksibel
12. ORGANISASI PELAYANAN PRIMA
12
Aparatur/pegawai memahami tujuan utama dan mengerti peranan masing_2
Fokus utama adalah melayani klien/masyarakat
Menghargai setiap pegawai dan memberi kesempatan/dorongan untuk
mengembangkan diri (potensi dan kompetensi)
Kerjasama dan Kerja-Tim menjadi budaya kerja sehari-hari;
Pemimpin/Pejabat sepenuhnya terlibat dalam program dan peningkatan
kualitas pelayanan
Setiap aparatur berkonsentrasi pada pencapaian kinerja dan kualitas
pelayanan;
Berorientasi kepada perbaikan kinerja secara berkelanjutan
Meningkatkan quality and menciptakan innovation pelayanan publik
Sumber: Innovative and Quality Services Group - Financial and Information Management Branch, Treasury Board Secretariat – Canada
14. KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
(KIPP)
2
“Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang selanjutnya
disebut Kompetisi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian,
dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”
Peraturan Menteri PANRB Keputusan Menteri PANRB
Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 50 Tahun 2022
Sebagai dasar pelaksanaan KIPP
setiap tahun.
Sebagai juklak KIPP di tahun
berjalan.
DasarHukum KIPP
15. 15
1. Menjaring,mendokumentasikan,mendiseminasikan,dan
mempromosikaninovasipelayananpublik sebagaiupayapercepatan
peningkatankualitaspelayananpublik;
2. Menjadisaranapertukaranpengalamandanpembelajarandalam
rangkapengembanganjaringaninovasi pelayananpublik nasional;
3. Memberikanapresiasidanpenghargaanbagipenyelenggara
pelayananpublik yanginovasi pelayananpubliknya ditetapkan
sebagaitop inovasi pelayanan publik;
4. Memotivasi penyelenggarapelayananpublik untuk meningkatkan
inovasipelayananpublik danprofesionalismedalam pemberian
pelayananpublik;
5. Meningkatkancitrapenyelenggara pelayananpublik; dan
6. Mendorong keberlanjutaninovasipelayananpublik.
TUJUAN KIPP
16. TIM DAN TAHAPAN PENILAIAN KIPP
16
Tim
Sekretariat
Bertugas
memfasilitasi proses
kompetisi dan
melakukan seleksi
administrasi
Tim
Evaluasi
(TE)
Bertugas melakukan
penilaian terhadap
proposal inovasi
yang memenuhi
persyaratan
Tim Penilai
Independen (TPI)
Bertugas melakukan
penilaian presentasi
dan wawancara,
verifikasi dan
observasi lapangan,
serta menentukan Top
Inovasi Pelayanan
Publik
18. United Nation Public
Service Awards
18
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT
INTERNASIONAL
OECD OPSI Call for
Innovations
United Nation Public
Service Awards
19. 19
REPLIKASI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
19
MONEV JIPP
Pendampingan untuk Tahun 2022 dilanjutkan
untuk tahap monitoring dan evaluasi Hub
JIPP Pemerintah Daerah terhadap
implementasi replikasi berdasarkan rencana
aksi yang telah disusun.
• Skema pendampingan monev yang
direncanakan : Bekerja sama dengan mitra
pembangunan, yaitu USAID ERAT dan NSLIC
untuk monev pendampingan di 12 Hub JIPP
Pemerintah Daerah.
Pendampingan replikasi inovasi
pelayanan publik pada tahun 2021
selesai sampai dengan tahap
penyusunan rencana aksi
implementasi replikasi yang akan
dilakukan di tahun 2022 pada 12 Hub
JIPP Pemerintah Daerah.
20. 20
Upaya untuk memperbesar dampak inovasi pelayanan publik yang berhasil diuji
dalam proyek percontohan atau percobaan, sehingga dapat memberikan manfaat
bagi lebih banyak orang.
Kegiatan Scalling Up diawali
denganmenyisir/menyeleksi inovasi dari sector yang
mendukung SDG’s milik dari K/L terpilih. K/L
terpilih tersebut :
• 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
• 2. Kementerian Sosial; dan
• 3. Kementerian Kesehatan.
Inovasi terpilih tersebut diujicoba diterapkan di Pemerintah Provinsi yang menjadi daerah binaan USAID
ERAT dan NSLIC, namun diluar 12 Hub JIPP Pemerintah Daerah. Ada 3 Pemerintah Daerah, antara lain : Nusa
Tenggara Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Kita tawarkan 3 Provinsi tersebut sebagai daerah percontohan
untuk Scalling Up inovasi tahun 2022 sebelum diterapkan secara Nasional
SCALING UP
21. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Nasional
21
JIPP Nas merupakan portal
informasi inovasi pelayanan
publik nasional yang dikelola
secara bersama-sama oleh
Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Lembaga
lainnya.
Website JIPPNAS saat ini menampilkan fitur direktori dan sebaran inovasi yang telah menjadi best
practice dalam Kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB.
22. 22
03
02
04
0
1
Menyebarluaskan
informasi mengenai
inovasi pelayanan
publik
Mendorong akselerasi
pembinaan inovasi
pelayanan publik nasional
Menjadi database
nasional best
practices inovasi
pelayanan publik
Memperkuat hub JIPP
inovasi pelayanan
publik secara nasional
Tujuan
dapat diakses secara
online oleh semua
pengguna yang memiliki
ketertarikan terhadapbest
practices inovasi
pelayanan publik Nasional
dan menjadi media berbagi
pengetahuan mengenai
inovasi Pelayanan Publik
Sasaran
Terwujudnya satu platform sebagai
knowledge management system dalam
rangka mendorong pengembangan
inovasi pelayanan publik
Pengguna
Tujuan
Kementerian PANRB
K/L, Pemda, BUMN & BUMD
Masyarakat
PENGEMBANGAN JIPP NAS