SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
MEMBANGUN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL
Ajib Rakhmawanto
Bogor, 7 Juni 2022
CURRICULUM VITAE
2
Nama : Ajib Rakhmawanto, S.IP, M.Si, Dr
Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 April 1972
Agama : Islam
Profesi : ASN PNS
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik
Pelayanan Publik
NIP : 197204101999021001
NIK : 3175091004720019
NPWP : 57.920.944.600-9.000
NREK/Bank : 0198185405 BNI 46
NHP/Email : 081310201165/ajib.bkn@gmail.com
Pendidikan : Adm Publik, Pascasarjana/S.2 Universitas Gadjah Mada/S.3, Universitas Padjadjaran
Unit Instansi: Kedeputian Pelayanan Publik, Kementerian PANRB
Alamat Kantor : Jl Jend Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan 12190
Alamat Rumah : Perum Legenda Wisata, Zona Nobel Blok O7 No. 2
Jl Alternatif Cibubur Transyogi Km 6. Warnaherang – Cikeas, Gunung Putri, Bogor
PROBLEM PELAYANAN PUBLIK
3
 Peran tugas pokok dan fungsi pemerintah sbg “public servant” belum dihayati
 Kesadaran pentingnya pelayanan publik di kalangan pemerintah masih lemah
 Beberapa alasan antara lain:
a. Kegiatan pemerintah masih cenderung bersifat monopoli
b. Lebih mengandalkan kewenangan dari pada mekanisme pasar maupun
kebutuhan konsumen.
c. Belum adanya akuntabilitas tersistem pada kegiatan pelayanan publik.
d. Lebih mengutamakan pandangan servicer (pemberi pelayanan) dari pada
pandangan costumer (yang dilayani).
e. Kesadaran masyarakat sebagai konsumen masih sangat lemah, sehingga
masyarakat lebih banyak berposisi sebagai obyek.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
4
Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan
berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif dan efisien
Pelayanan publik yang baik dan
berkualitas
Pelayanan Publik Mahal
Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien
Pemerintahan Belum Bersih,
Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK
5
Akuntabel
Simpel
Jelas
Waktu
Akses
PARADIGMA PUBLIC SERVICE
6
OLD PUBLIC
SERVICE
NEW PUBLIC
MANAJEMEN
NEW PUBLIC
SERVICE
Kendali pemerintah
Masyarakat sebagai obyek
Penerintah bekerja
maksimal
Pelayanan Publik look at
Swasta
Respon kebutuhan
masyarakat
Partisipasi publik
Merespon
lingkungan/teknologi
PERGESERAN ORIENTASI SERVICE
7
KARYAWAN
CEO
MANAJEMEN
PELANGGAN
IMPLEMENTASI
PARADIGMA LAMA
MANAJEMEN
PELANGGAN
IMPLEMENTASI
KARYAWAN
CEO
LANGKAH STRATEGIS
 Membangun kesadaran dan budaya melayani bagi aparatur/
pemerintah
 Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan/
memberikan pelayanan publik yang terbaik
 Melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan memberikan
kesempatan menyampaikan saran/pengaduan pelayanan publik
 Merespon trend lingkungan strategis yang selalu berkembang
dinamis, digitalisasi pelayanan publik
 Membangun/menciptakan inovasi pelayanan publik
8
9
DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK
• E Government
• New public service
• Self public service
• Government
• Swasta
• Public
GOOD GOVERNANCE
Lingkup
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
10
E-Government:
 Bentuk dan model baru dalam sistem pemerintahan yang menerapkan teknologi digital
(R. E. Indrajit, 2020)
 Sebuah pembaharuan untuk meningkatkan layanan publik yang menerapkan dan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar layanan publik menjadi lebih
transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Damanik & Purwaningsih, 2017a, 2017b)
 interaksi baru yang lebih fleksibel dan modern antara pemerintah dengan masyarakat dan
pihak lain yang terlibat dengan menggunakan teknologi informasi (terutama internet)
dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan (Nugraheni & Khaerunisa, 2016)
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
11
• Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada
industri.
• Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer, yang diperluas dengan koneksi
jaringan dan memiliki kembaran digital di Internet, ini memungkinkan komunikasi dengan
fasilitas lain dan Jaringan semua sistem mengarah ke "sistem produksi fisik-cyber".
• Muncul istilah "pabrik pintar", di mana sistem produksi, komponen, dan orang,
berkomunikasi melalui jaringan dan produksi hampir otonom.
• Dalam lingkungan industri pabrik, mesin dapat memprediksi kegagalan dan memicu
proses pemeliharaan secara mandiri, logistik diatur sendiri yang bereaksi terhadap
perubahan tak terduga dalam produksi.
• Industri 4.0 dapat menarik individu ke dalam jaringan yang lebih cerdas, dengan potensi
kerja yang lebih efisien.
• Digitalisasi lingkungan manufaktur juga memungkinkan metode yang lebih fleksibel
ORGANISASI PELAYANAN PRIMA
12
 Aparatur/pegawai memahami tujuan utama dan mengerti peranan masing_2
 Fokus utama adalah melayani klien/masyarakat
 Menghargai setiap pegawai dan memberi kesempatan/dorongan untuk
mengembangkan diri (potensi dan kompetensi)
 Kerjasama dan Kerja-Tim menjadi budaya kerja sehari-hari;
 Pemimpin/Pejabat sepenuhnya terlibat dalam program dan peningkatan
kualitas pelayanan
 Setiap aparatur berkonsentrasi pada pencapaian kinerja dan kualitas
pelayanan;
 Berorientasi kepada perbaikan kinerja secara berkelanjutan
 Meningkatkan quality and menciptakan innovation pelayanan publik
Sumber: Innovative and Quality Services Group - Financial and Information Management Branch, Treasury Board Secretariat – Canada
PROGRAM KEMENPANRB:
13
Transformasi digital PP
Mal pelayanan publik
Survei kepuasan publik
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
(KIPP)
2
“Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang selanjutnya
disebut Kompetisi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian,
dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”
Peraturan Menteri PANRB Keputusan Menteri PANRB
Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 50 Tahun 2022
Sebagai dasar pelaksanaan KIPP
setiap tahun.
Sebagai juklak KIPP di tahun
berjalan.
DasarHukum KIPP
15
1. Menjaring,mendokumentasikan,mendiseminasikan,dan
mempromosikaninovasipelayananpublik sebagaiupayapercepatan
peningkatankualitaspelayananpublik;
2. Menjadisaranapertukaranpengalamandanpembelajarandalam
rangkapengembanganjaringaninovasi pelayananpublik nasional;
3. Memberikanapresiasidanpenghargaanbagipenyelenggara
pelayananpublik yanginovasi pelayananpubliknya ditetapkan
sebagaitop inovasi pelayanan publik;
4. Memotivasi penyelenggarapelayananpublik untuk meningkatkan
inovasipelayananpublik danprofesionalismedalam pemberian
pelayananpublik;
5. Meningkatkancitrapenyelenggara pelayananpublik; dan
6. Mendorong keberlanjutaninovasipelayananpublik.
TUJUAN KIPP
TIM DAN TAHAPAN PENILAIAN KIPP
16
Tim
Sekretariat
Bertugas
memfasilitasi proses
kompetisi dan
melakukan seleksi
administrasi
Tim
Evaluasi
(TE)
Bertugas melakukan
penilaian terhadap
proposal inovasi
yang memenuhi
persyaratan
Tim Penilai
Independen (TPI)
Bertugas melakukan
penilaian presentasi
dan wawancara,
verifikasi dan
observasi lapangan,
serta menentukan Top
Inovasi Pelayanan
Publik
17
17
Launching,
Sosialisasi dan
Publikasi
Pengajuan
Proposal
Seleksi
Administrasi
Penilaian
Proposal
Inovasi
Pengumuman
Finalis Top
Inovasi
Presentasi dan
Wawancara
TAHAPAN PELAKSANAAN KIPP
Verifikasi dan
Observasi
Lapangan
Pengumuman Top
Inovasi Terpuji
Penyerahan
Penghargaan
United Nation Public
Service Awards
18
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT
INTERNASIONAL
OECD OPSI Call for
Innovations
United Nation Public
Service Awards
19
REPLIKASI
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
19
MONEV JIPP
Pendampingan untuk Tahun 2022 dilanjutkan
untuk tahap monitoring dan evaluasi Hub
JIPP Pemerintah Daerah terhadap
implementasi replikasi berdasarkan rencana
aksi yang telah disusun.
• Skema pendampingan monev yang
direncanakan : Bekerja sama dengan mitra
pembangunan, yaitu USAID ERAT dan NSLIC
untuk monev pendampingan di 12 Hub JIPP
Pemerintah Daerah.
Pendampingan replikasi inovasi
pelayanan publik pada tahun 2021
selesai sampai dengan tahap
penyusunan rencana aksi
implementasi replikasi yang akan
dilakukan di tahun 2022 pada 12 Hub
JIPP Pemerintah Daerah.
20
Upaya untuk memperbesar dampak inovasi pelayanan publik yang berhasil diuji
dalam proyek percontohan atau percobaan, sehingga dapat memberikan manfaat
bagi lebih banyak orang.
Kegiatan Scalling Up diawali
denganmenyisir/menyeleksi inovasi dari sector yang
mendukung SDG’s milik dari K/L terpilih. K/L
terpilih tersebut :
• 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
• 2. Kementerian Sosial; dan
• 3. Kementerian Kesehatan.
Inovasi terpilih tersebut diujicoba diterapkan di Pemerintah Provinsi yang menjadi daerah binaan USAID
ERAT dan NSLIC, namun diluar 12 Hub JIPP Pemerintah Daerah. Ada 3 Pemerintah Daerah, antara lain : Nusa
Tenggara Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Kita tawarkan 3 Provinsi tersebut sebagai daerah percontohan
untuk Scalling Up inovasi tahun 2022 sebelum diterapkan secara Nasional
SCALING UP
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik
Nasional
21
JIPP Nas merupakan portal
informasi inovasi pelayanan
publik nasional yang dikelola
secara bersama-sama oleh
Kementerian, Lembaga,
Pemerintah Daerah dan Lembaga
lainnya.
Website JIPPNAS saat ini menampilkan fitur direktori dan sebaran inovasi yang telah menjadi best
practice dalam Kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB.
22
03
02
04
0
1
Menyebarluaskan
informasi mengenai
inovasi pelayanan
publik
Mendorong akselerasi
pembinaan inovasi
pelayanan publik nasional
Menjadi database
nasional best
practices inovasi
pelayanan publik
Memperkuat hub JIPP
inovasi pelayanan
publik secara nasional
Tujuan
dapat diakses secara
online oleh semua
pengguna yang memiliki
ketertarikan terhadapbest
practices inovasi
pelayanan publik Nasional
dan menjadi media berbagi
pengetahuan mengenai
inovasi Pelayanan Publik
Sasaran
Terwujudnya satu platform sebagai
knowledge management system dalam
rangka mendorong pengembangan
inovasi pelayanan publik
Pengguna
Tujuan
Kementerian PANRB
K/L, Pemda, BUMN & BUMD
Masyarakat
PENGEMBANGAN JIPP NAS
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)FatihElluqmani
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021KutsiyatinMSi
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan DaerahPerumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerahvicividivini
 
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxPengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxsaefidistanhorbun
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tri Widodo W. UTOMO
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RBrbpkalbar
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi KependudukanInovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi KependudukanTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Tri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
Bahan tayang pelayanan publik digital agenda iii pkp (iman k astubi)
 
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021Core values dan transformasi digital   katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
Core values dan transformasi digital katmoko ari-kemenpanrb 22 nov2021
 
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan DaerahPerumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
 
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptxPengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
Pengenalan Aplikasi SRIKANDI.pptx
 
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
 
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesiae-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
e-Planning and e-Budgeting Policy in Indonesia
 
Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi KependudukanInovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
 

Similar to INOVASI

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Dadang Solihin
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptTaufiqurokhman1
 
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiAnnual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiJabarDigitalService
 
Design Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxDesign Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxanungedynugroho
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxMuhadir Masrur
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifTri Widodo W. UTOMO
 
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdfNiela7
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDF
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDFbag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDF
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDFJanuarAdiPutra2
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.BiroPAP
 
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013Mellianae Merkusi
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Muslihin Hilim
 
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN Sujud Marwoto
 

Similar to INOVASI (20)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.pptPelayanan Kebijakan Publik.ppt
Pelayanan Kebijakan Publik.ppt
 
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk DigitalisasiAnnual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
Annual Report JDS 2022 - Bersama Membangun Sinergi untuk Digitalisasi
 
Design Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptxDesign Service Public In New Era- new.pptx
Design Service Public In New Era- new.pptx
 
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptxPengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
Pengembangan Model Kerjasama antara PT-Pemerintah-BUMN-Swasta.pptx
 
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang InovatifLAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
LAN-RI Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif
 
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf13 OSLAN JUNAIDI.pdf
13 OSLAN JUNAIDI.pdf
 
konsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publikkonsep-pelayanan-publik
konsep-pelayanan-publik
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
 
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan InovasiRB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
RB, Pelayanan Publik, dan Inovasi
 
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDF
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDFbag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDF
bag-organisasi.kebumenkab.go.id.041219-materi-kick-off-inovasi-1.PDF
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.Bahan presentasi leljab.
Bahan presentasi leljab.
 
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya   Edisi 08 -  Tahun V - 2013
Buletin Litbang Bappeda Kota Palangka Raya Edisi 08 - Tahun V - 2013
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan
 
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
PRSENTASI LAPORAN AKHIR PROYEK PERUBAHAN
 
MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
MEDIUM (Media Inovasi Perubahan Masyarakat) Edisi II
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

INOVASI

  • 1. MEMBANGUN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL Ajib Rakhmawanto Bogor, 7 Juni 2022
  • 2. CURRICULUM VITAE 2 Nama : Ajib Rakhmawanto, S.IP, M.Si, Dr Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 April 1972 Agama : Islam Profesi : ASN PNS Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik NIP : 197204101999021001 NIK : 3175091004720019 NPWP : 57.920.944.600-9.000 NREK/Bank : 0198185405 BNI 46 NHP/Email : 081310201165/ajib.bkn@gmail.com Pendidikan : Adm Publik, Pascasarjana/S.2 Universitas Gadjah Mada/S.3, Universitas Padjadjaran Unit Instansi: Kedeputian Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Alamat Kantor : Jl Jend Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan 12190 Alamat Rumah : Perum Legenda Wisata, Zona Nobel Blok O7 No. 2 Jl Alternatif Cibubur Transyogi Km 6. Warnaherang – Cikeas, Gunung Putri, Bogor
  • 3. PROBLEM PELAYANAN PUBLIK 3  Peran tugas pokok dan fungsi pemerintah sbg “public servant” belum dihayati  Kesadaran pentingnya pelayanan publik di kalangan pemerintah masih lemah  Beberapa alasan antara lain: a. Kegiatan pemerintah masih cenderung bersifat monopoli b. Lebih mengandalkan kewenangan dari pada mekanisme pasar maupun kebutuhan konsumen. c. Belum adanya akuntabilitas tersistem pada kegiatan pelayanan publik. d. Lebih mengutamakan pandangan servicer (pemberi pelayanan) dari pada pandangan costumer (yang dilayani). e. Kesadaran masyarakat sebagai konsumen masih sangat lemah, sehingga masyarakat lebih banyak berposisi sebagai obyek.
  • 4. KEBIJAKAN PEMERINTAH 4 Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi Pemerintah yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas Pelayanan Publik Mahal Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien Pemerintahan Belum Bersih, Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah
  • 6. PARADIGMA PUBLIC SERVICE 6 OLD PUBLIC SERVICE NEW PUBLIC MANAJEMEN NEW PUBLIC SERVICE Kendali pemerintah Masyarakat sebagai obyek Penerintah bekerja maksimal Pelayanan Publik look at Swasta Respon kebutuhan masyarakat Partisipasi publik Merespon lingkungan/teknologi
  • 8. LANGKAH STRATEGIS  Membangun kesadaran dan budaya melayani bagi aparatur/ pemerintah  Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan/ memberikan pelayanan publik yang terbaik  Melibatkan masyarakat sebagai konsumen dan memberikan kesempatan menyampaikan saran/pengaduan pelayanan publik  Merespon trend lingkungan strategis yang selalu berkembang dinamis, digitalisasi pelayanan publik  Membangun/menciptakan inovasi pelayanan publik 8
  • 9. 9 DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK • E Government • New public service • Self public service • Government • Swasta • Public GOOD GOVERNANCE
  • 10. Lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 10 E-Government:  Bentuk dan model baru dalam sistem pemerintahan yang menerapkan teknologi digital (R. E. Indrajit, 2020)  Sebuah pembaharuan untuk meningkatkan layanan publik yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Damanik & Purwaningsih, 2017a, 2017b)  interaksi baru yang lebih fleksibel dan modern antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain yang terlibat dengan menggunakan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan (Nugraheni & Khaerunisa, 2016)
  • 11. REVOLUSI INDUSTRI 4.0 11 • Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. • Sistem produksi yang sudah memiliki teknologi komputer, yang diperluas dengan koneksi jaringan dan memiliki kembaran digital di Internet, ini memungkinkan komunikasi dengan fasilitas lain dan Jaringan semua sistem mengarah ke "sistem produksi fisik-cyber". • Muncul istilah "pabrik pintar", di mana sistem produksi, komponen, dan orang, berkomunikasi melalui jaringan dan produksi hampir otonom. • Dalam lingkungan industri pabrik, mesin dapat memprediksi kegagalan dan memicu proses pemeliharaan secara mandiri, logistik diatur sendiri yang bereaksi terhadap perubahan tak terduga dalam produksi. • Industri 4.0 dapat menarik individu ke dalam jaringan yang lebih cerdas, dengan potensi kerja yang lebih efisien. • Digitalisasi lingkungan manufaktur juga memungkinkan metode yang lebih fleksibel
  • 12. ORGANISASI PELAYANAN PRIMA 12  Aparatur/pegawai memahami tujuan utama dan mengerti peranan masing_2  Fokus utama adalah melayani klien/masyarakat  Menghargai setiap pegawai dan memberi kesempatan/dorongan untuk mengembangkan diri (potensi dan kompetensi)  Kerjasama dan Kerja-Tim menjadi budaya kerja sehari-hari;  Pemimpin/Pejabat sepenuhnya terlibat dalam program dan peningkatan kualitas pelayanan  Setiap aparatur berkonsentrasi pada pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan;  Berorientasi kepada perbaikan kinerja secara berkelanjutan  Meningkatkan quality and menciptakan innovation pelayanan publik Sumber: Innovative and Quality Services Group - Financial and Information Management Branch, Treasury Board Secretariat – Canada
  • 13. PROGRAM KEMENPANRB: 13 Transformasi digital PP Mal pelayanan publik Survei kepuasan publik
  • 14. KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) 2 “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.” Peraturan Menteri PANRB Keputusan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 Nomor 50 Tahun 2022 Sebagai dasar pelaksanaan KIPP setiap tahun. Sebagai juklak KIPP di tahun berjalan. DasarHukum KIPP
  • 15. 15 1. Menjaring,mendokumentasikan,mendiseminasikan,dan mempromosikaninovasipelayananpublik sebagaiupayapercepatan peningkatankualitaspelayananpublik; 2. Menjadisaranapertukaranpengalamandanpembelajarandalam rangkapengembanganjaringaninovasi pelayananpublik nasional; 3. Memberikanapresiasidanpenghargaanbagipenyelenggara pelayananpublik yanginovasi pelayananpubliknya ditetapkan sebagaitop inovasi pelayanan publik; 4. Memotivasi penyelenggarapelayananpublik untuk meningkatkan inovasipelayananpublik danprofesionalismedalam pemberian pelayananpublik; 5. Meningkatkancitrapenyelenggara pelayananpublik; dan 6. Mendorong keberlanjutaninovasipelayananpublik. TUJUAN KIPP
  • 16. TIM DAN TAHAPAN PENILAIAN KIPP 16 Tim Sekretariat Bertugas memfasilitasi proses kompetisi dan melakukan seleksi administrasi Tim Evaluasi (TE) Bertugas melakukan penilaian terhadap proposal inovasi yang memenuhi persyaratan Tim Penilai Independen (TPI) Bertugas melakukan penilaian presentasi dan wawancara, verifikasi dan observasi lapangan, serta menentukan Top Inovasi Pelayanan Publik
  • 17. 17 17 Launching, Sosialisasi dan Publikasi Pengajuan Proposal Seleksi Administrasi Penilaian Proposal Inovasi Pengumuman Finalis Top Inovasi Presentasi dan Wawancara TAHAPAN PELAKSANAAN KIPP Verifikasi dan Observasi Lapangan Pengumuman Top Inovasi Terpuji Penyerahan Penghargaan
  • 18. United Nation Public Service Awards 18 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT INTERNASIONAL OECD OPSI Call for Innovations United Nation Public Service Awards
  • 19. 19 REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 19 MONEV JIPP Pendampingan untuk Tahun 2022 dilanjutkan untuk tahap monitoring dan evaluasi Hub JIPP Pemerintah Daerah terhadap implementasi replikasi berdasarkan rencana aksi yang telah disusun. • Skema pendampingan monev yang direncanakan : Bekerja sama dengan mitra pembangunan, yaitu USAID ERAT dan NSLIC untuk monev pendampingan di 12 Hub JIPP Pemerintah Daerah. Pendampingan replikasi inovasi pelayanan publik pada tahun 2021 selesai sampai dengan tahap penyusunan rencana aksi implementasi replikasi yang akan dilakukan di tahun 2022 pada 12 Hub JIPP Pemerintah Daerah.
  • 20. 20 Upaya untuk memperbesar dampak inovasi pelayanan publik yang berhasil diuji dalam proyek percontohan atau percobaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak orang. Kegiatan Scalling Up diawali denganmenyisir/menyeleksi inovasi dari sector yang mendukung SDG’s milik dari K/L terpilih. K/L terpilih tersebut : • 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; • 2. Kementerian Sosial; dan • 3. Kementerian Kesehatan. Inovasi terpilih tersebut diujicoba diterapkan di Pemerintah Provinsi yang menjadi daerah binaan USAID ERAT dan NSLIC, namun diluar 12 Hub JIPP Pemerintah Daerah. Ada 3 Pemerintah Daerah, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Kita tawarkan 3 Provinsi tersebut sebagai daerah percontohan untuk Scalling Up inovasi tahun 2022 sebelum diterapkan secara Nasional SCALING UP
  • 21. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional 21 JIPP Nas merupakan portal informasi inovasi pelayanan publik nasional yang dikelola secara bersama-sama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya. Website JIPPNAS saat ini menampilkan fitur direktori dan sebaran inovasi yang telah menjadi best practice dalam Kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian PANRB.
  • 22. 22 03 02 04 0 1 Menyebarluaskan informasi mengenai inovasi pelayanan publik Mendorong akselerasi pembinaan inovasi pelayanan publik nasional Menjadi database nasional best practices inovasi pelayanan publik Memperkuat hub JIPP inovasi pelayanan publik secara nasional Tujuan dapat diakses secara online oleh semua pengguna yang memiliki ketertarikan terhadapbest practices inovasi pelayanan publik Nasional dan menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi Pelayanan Publik Sasaran Terwujudnya satu platform sebagai knowledge management system dalam rangka mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik Pengguna Tujuan Kementerian PANRB K/L, Pemda, BUMN & BUMD Masyarakat PENGEMBANGAN JIPP NAS