Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang

11,498 views

Published on

Capacity Building Pemda Kabupaten Buleleng di Mercure Hotel-Jakarta, 2 Oktober 2010

Published in: Education
4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,489
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Penyusunan RKPD dan Musrenbang

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Materi • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) • Perencanaan Pembangunan Daerah • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Penyusunan RKPD • Sistematika Penulisan RKPD • Evaluasi Kualitas RKPD dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Apa itu RKPD • RKPD atau Rencana K j P R Kerja Pemerintah D i h Daerah merupakan satu h k dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemda, DPRD, Pemda DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Pentingnya RKPD • RKPD mempunyai f i fungsi penting d l i i dalam sistem perencanaan i daerah: – RKPD menerjemahkan p j perencanaan strategis j g menengah g jangka g (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. – RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; – RKPD mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah- langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Landasan Hukum RKPD 1/5 1 UU 25/2004 tentang  Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Sistem Perencanaan Kepala Bappeda untuk menyiapkan RKPD, Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (SPPN) dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD,  Pokok-pokok isi dokumen RKPD,  Waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD dan penyampaian RKPD;  Status hukum RKPD.  RKPD dijadikan pedoman b i penyusunan dij dik d bagi Renja SKPD.  Keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RKPD RKPD. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Landasan Hukum RKPD 1/5 2 UU 17/2003 tentang  Mengatur tentang peranan dan kedudukan Keuangan Negara RKPD dalam kaitannya dengan perumusan KUA APBD dan RAPBD.  Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting)  Prakiraan maju  Prinsip- prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, k t b k i lit keterbukaan d l dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri mandiri. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Landasan Hukum RKPD 2/5 3 UU 32/2004 tentang  Mengemukakan tentang RKPD sebagai Pemerintahan Daerah penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun t h  Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,  Prioritas pembangunan daerah,  Rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 4 UU 33/2004 tentang  Mengemukakan tentang RKPD sebagai dasar Perimbangan Keuangan penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. antara Pemerintah dan  Menekankan tentang perlunya penyusunan g y y Pemerintah Daerah Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja.  Perlunya RKPD menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan RKA SKPD. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Landasan Hukum RKPD 3/5 5 Peraturan Pemerintah  Penyusunan RKPD perlu berpedoman pada No 58/2005 tentang RPJMD Pengelolaan Keuangan  Penyusunan RKPD mempertimbangkan prestasi Daerah capaian standar pelayanan minimal;  RKPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan KUA APBD dan PPAS untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD. 6 PP No 65/2005 tentang  Perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dalam jangka dan Penerapan Standar menengah Pelayanan Minimal  Kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target p pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi p belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Esensi RKPD  Disusun berdasarkan Kerangka  Kesesuaian dengan RKP dan Penyelenggaraan Fungsi, Urusan y gg g , Pedoman Penyusunan APBD yang y y g Wajib dan Urusan Pilihan diterbitkan oleh Kemdagri setiap Pemerintahan Daerah. tahunnya.  Merumuskan tujuan dan sasaran  Didasarkan pada kesepakatan pembangunan daerah yang realistis dengan stakeholder yang dicapai dan konsisten dengan visi, misi KDH, melalui mekanisme Musrenbang dan RPJMD. RKPD dan Forum Multi Stakeholder  Arah pembangunan daerah dapat SKPD. lebih dipahami oleh masyarakat;  Disusun dengan pendekatan dengan demikian membangun perencanaan berbasis kinerja. ‘ ‘sense of owner-ship’ d i rencana f hi ’ dari  P Penyusunannya t d transparan dan yang dibuat. dapat dipertanggungjawabkan  Memastikan bahwa sumber daya kepada stakeholder. dan dana daerah diarahkan untuk  Adanya dukungan data dan menangani isu pembangunan informasi yang akurat dan mutakhir. daerah yang prioritas dan mendesak. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Elemen Penting RKPD • Analisis A li i SWOT atas profil Ki j P b fil Kinerja Pembangunan D Daerah h • Analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal daerah masa depan p • Analisis prioritas isu strategis pembangunan daerah • Perumusan tujuan (SMART) • Perumusan strategi untuk mengatasi isu • Perumusan kebijakan • Perumusan program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja program kegiatan • Penyusunan pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan • Implementasi Program p g • Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T 1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif; 3. Achievable: 3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p 5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah S b i h • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:  proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan  melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk:  Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t  Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan  Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSM Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Troika dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g  Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai, dik i  perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana  pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Kegagalan Perencanaan 2/4  Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. 3/4 Kegagalan Perencanaan g g  Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. 4/4 Kegagalan Perencanaan g g  Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.  P Perencanaan di sini tid k memberikan i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. RKPD RKPD RK KPD dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Step by Step Penyusunan RKPD 3 5 1 Penyusunan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan Awal Persiapan RKPD/Renja RKPD/R j Renja SKPD SKPD Penyusunan Pelaksanaan Penetapan RKPD Rancangan Musrenbangg dan Renja SKPD Awal RKPD Tahunan Daerah 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. 1 Tahap Persiapan 1. 1 Orientasi Perencanaan Daerah 2. Pembentukan Tim Penyusun RKPD 3. Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD 4. Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD 5. Penetapan SK Tim Penyusun 6. 6 Surat P i t h k S t Perintah kepada SKPD d surat permintaan k d dan t i t kepada d NGS 7. Identifikasi stakeholders 8. Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik 9. Penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan M srenbang Musrenbang dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RK A l RKPD 1. Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan 2. Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju) 3. Pengumpulan Data/Informasi 4. Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting 5. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 6. Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD 7. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD f fS 8. Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 9. 9 Formulasi Dokumen Rancangan RKPD 10. Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja A l R j SKPD Renja 1. Review Renstra SKPD 2. Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD 3. Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana 4. SPM- standar pelayanan minimal 5. 5 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana 6. Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 4 Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 1. MUSRENBANG Desa/Kelurahan 2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan 3. MUSRENBANG Kecamatan 4. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan 5. 5 Pembahasan F P b h Forum SKPD 6. Berita Acara kesepakatan Forum SKPD 7. 7 Musrenbang Daerah/RKPD 8. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. 5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 1. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD 2. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD 3. Formulasi Ranc. Akhir RKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala SKPD dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. 6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD 1. Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD 2. Penetapan Peraturan Kepala SKPD 3. Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala Daerah 4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 5. Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD) 6. Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah) dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Indikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. (8) Langkah Penyusunan RKPD Bappeda menyusun (9) Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD (10) a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPD b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif MUSRENBANG d) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) (11.a) Maret MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD Rancangan Akhir RKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP a) Prioritas Pembangunan (12) b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg g April d) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (15) (13) Mei Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan (4) April Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Outline RKPD RK 1. Pendahuluan. 1 Pendahuluan 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4. Prioritas dan sasaran pembangunan. 5. Rencana program d k i t prioritas d 5 R dan kegiatan i it daerah. h Pasal 40 PP 8/2008 8/ dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Sistematika Penulisan RKPD Bab 1 PENDAHULUAN Bab 4 KERANGKA EKONOMI DAERAH Bab 2 KONDISI, KINERJA, DAN (PROYEKSI PENDAPATAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BELANJA DAERAH) DAERAH Bab 5 PRIORITAS PROGRAM  Pelayanan Umum PEMBANGUNAN DAERAH  Ketertiban dan Keamanan Bab 6 PROGRAM DAN KEGIATAN  Ekonomi  Lingkungan Hidup  Program SKPD  Perumahan dan Fasilitas Umum  Program Lintas SKPD  Kesehatan  Program Lintas Kewilayahan g y  Pendidikan  Pariwisata dan Budaya Bab 7 PENUTUP  Perlindungan Sosial Bab 3 TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH  K Kerangka R k Regulasi l i  Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Daerah dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. 1/3 Evaluasi Kualitas RKPD RK 1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja . pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh p p g pada kinerja p y j pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja . pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib atau urusan pilihan fungsi wajib, pilihan. 3. Ada kajian perspektif masa depan daerah; .  mengantisipasi p g p perubahan-perubahan, p ,  kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah  merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif. efektif dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Evaluasi Kualitas RKPD RK 2/3 4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah. 5. 5 Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD . dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kemdagri. 6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi, p j yang , , . dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah daerah. dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. Evaluasi Kualitas RKPD RK 3/3 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan . mengakomodasikan Standar Pelayanan Minimal 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam . pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD 9. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan p y penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan g hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan P k j : Di kt E l Direktur Evaluasi Kinerja i Ki j Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor p : (021) 392 6248 ( ) HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 56

×