RP2KPKP Kabupaten Manokwari

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 6s0/3s0 I Xrr I 2Ot9
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2OI9-2O24
BUPATI MANOKWARI,
SALINAN
bahwa untuk menangani permukiman kumuh di
Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralqyat telah merencanakan
program penanganan kawasan peffnukiman sebagai bahan
target Program 100-0-100 (l00ok air minum, Oo/o kawasan
kumuh dan 100%o akses sanitasi);
bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu instrumen utama
dalam upaya penanganan permasalahan permukiman
kumuh di kawasan perkotaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 20131 ;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atasu Kuasanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 21O6J ;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 7961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 232fl;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 7969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Menimbang:
Mengingat :
cL.
b.
c.
1.
2.
3.
4.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
29O71;
5. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara Repubiik Indonesia (Lembaran
Neagara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5,
a355);
7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44CI0);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 10a);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a$8);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2O1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZALL Nomor 82,
s*fl;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Pengadaan
Tanah untuk Pembagunan Bagi Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2An Nomor
22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621;
Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2322) Sebagaimana teiah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 122,
27O21;
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (l,embaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor a857);
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46A9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor aB55) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten lKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7371;
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaiuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8t7);
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Lembaran Negara Nomor 5130);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2AL4 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 5615);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);
23. Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 Tentang
Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 156);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Indonesia Nomor a578);
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
zOLg (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015
Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1;
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O12
tentang Biaya Oprasional dan Biaya Pendukung
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2O36);
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Keda Pemerintah Daerah Tahun 2Ol7 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
T)aerah {I nrnheren l)aerah Kehrrnefen l[annl^.,^#;'T^L"-

Indonesia Nomor 56i5);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 6OaIl;
23. Peraturan Presiden Nomor 7t Tahun 2012 Tentang
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 156);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun
Indonesia Nomor a5781;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2Ol9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015
Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AlL;
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendaiian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2Ol2
tentang Biaya Oprasional dan Biaya Pendukung
untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A3Q;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2}rc
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2Ql7 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rai<yat Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor B Tahun
2A16 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun

Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Manokwari Nomor 8).
MEMUTUSKAN :
Mengesahkan Dokumen Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
Kabupaten Manokwari Tahun 2Arc-2A24 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari
Tahun 2019-2A24 sebagaimana dimaksud Diktum
PERTAMA, meliputi :
a. Kajian kebijakan pembangunan permukiman
perkotaan;
b. Profil permukiman kumuh kota;
c. Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh;
d. Rencana aksi program penanganan permukiman
kumuh perkotaan; dan
e. Desain teknis kawasan penanganan kawasan
permukiman kumuh tahun pertama.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan/atau sumber
lain yang sah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapanya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Manokwari
Pada tanggal 20 Desember 2019
BUPATI MANOKWARI,
cAP/T:rD
DEMAS PAULUS MANDACAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABUPATEN MANOKWARI
HUKUM DAN HAM
WANSIBA
INA
An
16 200312 1 006

Halaman i |
KATA PENGANTAR
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan
pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokja PKP
Kabupaten Manokwari yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan
investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. RP2KPKP diperlukan
agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang
komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang
bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen RP2KPKP diharapkan dapat terciptanya
keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai
dengan kewenangannya.
Dokumen ini membahas mengenai gambaran proses dan tujuan
penyusunan RP2KPKP, kebijakan pembangunan permukiman kumuh, profil
permukiman kumuh kabupaten manokwari, konsep dan strategi penanganan
kumuh, rencana aksi, serta rencana tindak lanjut. Materi perencanaan kegiatan
penanganan kawasan kumuh memiliki lingkup Kelurahan dan kawasan yang
bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana
kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang
bersifat nonfisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi).
Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu
memberikan informasi, ide, dan masukan dalam merumuskan Dokumen RP2KPKP
ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kegiatan penanganan kawasan kumuh
perkotaan, khususnya di Kabupaten Manokwari.
Manokwari, Desember 2019
Penyusun

Halaman ii |
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...........................................................................................................i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................ii
DAFTAR TABEL..................................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR........................................................................................................... vii
BAB I
PENDAHULUAN .................................................................................................................1
1.1 Latar Belakang...............................................................................................................2
1.2 Tujuan Dan Sasaran Pekerjaan......................................................................................4
1.2.1 Tujuan....................................................................................................................4
1.2.2 Sasaran ..................................................................................................................6
1.3 Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) ..................................................................8
1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan ........................................................................................8
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah .........................................................................................9
1.4 Kedudukan Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)........................................................................................9
1.5 Sistematika Penyajian .................................................................................................12
BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN... 1
2.1 Kajian Kebijakan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman............................... 2
2.1.1. Penanganan Kumuh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011................. 2
2.1.2. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh....................................... 3
2.1.3. Pengaturan Kewenangan Penanganan Kumuh Dalam Uu No. 23 Tahun 2014... 4
2.2 Kajian Kebijakan Tata Ruang ....................................................................................... 4
2.2.1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manokwari Dalam Rtrw ........................... 4
2.2.2. Kabupaten Manokwari Dalam Kebijakan Dan Strategi Rpjmd.......................... 32
2.2.3. Kota Manokwari Dalam Kebijakan Dan Strategi Rdtrk 2................................... 34
2.3 Kajian Kebijakan Sektoral.......................................................................................... 42
2.3.1 Strategi Penataan Ruang ................................................................................... 42
2.3.2 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ................... 44
2.4 Kajian Kebijakan Mitigasi Bencana............................................................................ 46
2.5 Kajian Penanganan Dampak Lingkungan Dan Dampak Sosial................................... 49

Halaman iii |
BAB III
PROFIL PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN MANOKWARI........................................................................................ 1
3.1 Gambaran Umum Kabupaten ................................................................................ 2
3.1.1 Kondisi Geografis............................................................................................... 2
3.1.2 Geologi ................................................................................................................ 5
3.1.3 Demografi ........................................................................................................... 6
3.2 Isu-isu Kekumuhan tingkat Kota........................................................................... 7
3.2.1 Baseline Data Kumuh serta SK Penetapan Lokasi Kumuh.............................. 8
3.2.2 Profil Permukiman Kumuh Kelurahan........................................................... 19
3.3 Penyepakatan Kawasan Permukiman Kumuh dan Delineasinya..................... 29
3.3.1 Identifikasi dan Analisis Kekumuhan............................................................. 31
3.3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh ............................................................. 36
BAB IV
KONSEP DAN STRATEGI
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH........................................................................ 1
4.1 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh........................................................... 2
4.1.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Skala Kota.............................................................................................. 4
4.1.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Skala Kawasan .................................................................................... 10
4.2 Konsep Pengembangan Permukiman................................................................. 31
4.3 Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh ......................................................... 37
4.4 Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sampai
Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota .............................. 39
4.5 Penetapan Kawasan Prioritas.............................................................................. 45
4.6 Rencana Penangan Kawasan Prioritas ............................................................... 46
4.6.1 Kawasan Teluk Sawaibu.................................................................................. 46
4.6.2 Kawasan Amban............................................................................................... 51
4.6.3 Kawasan Teluk Wosi........................................................................................ 56
BAB V
RENCANA AKSI PROGRAM
DAN MEMORANDUM PROGRAM
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN.................................. 1
5.1 Rencana Aksi Program......................................................................................................................2
5.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh...............................................................................9
5.2.1 Kawasan Teluk Sawaibu.........................................................................................................9
5.2.2 Kawasan Amban......................................................................................................................12
5.2.3 Kawasan Teluk Wosi.............................................................................................................14

Halaman iv |
BAB VI
PENUTUP DAN
RENCANA TINDAK LANJUT...................................................................................... 1

Halaman v |
DAFTAR TABEL
BAB II.
Tabel 2.1.Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .........................................3
Tabel 2.2 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan berdasarkan Rencana
Struktur Ruang Kabupaten Manokwari ........................................................................8
Tabel 2.3 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari.......................................... 10
Tabel 2.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Permukiman berdasarkan Pola
Ruang Kabupaten Manokwari......................................................................... 15
Tabel 2.5 Ibukota Distrik di Kabupaten Manokwari ..................................................... 18
Tabel 2.6 Wilayah Pengembangan Kabupaten Manokwari .......................................... 20
Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan di Kabupaten
Manokwari........................................................................................................ 23
Tabel 2.8 Hirarki Pusat Pelayanan Kabupaten Manokwari .......................................... 43
Tabel 2.9Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis .................................................... 44
BAB III.
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Manokwari Menurut Distrik (Kecamatan), Jumlah
Kampung dan Kelurahan................................................................................... 2
Tabel 3.2 Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Distrik di Kabupaten
Manokwari Tahun 2018 .................................................................................... 3
Tabel 3.3 Nama Sungai, Danau dan Gunung di Kabupaten Manokwari tahun 2018 .... 6
Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Distrik dan Luas
Wilayah............................................................................................................... 7
Tabel 3.5 Rekap Kajian Sebaran dan Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten
Manokwari Tahun 2019 .................................................................................. 11
Tabel 3.6 Kondisi Permukiman Kumuh Berdasarkan Indikator Kumuh..................... 17
Tabel 3.7 Nilai Rekap Kawasan berdasarkan Indikator dan Kriteria Kekumuhan ..... 32
Tabel 3.8 Hasil Kesepakatan/Penetapan Clustering Kawasan, Sebaran Kelurahan/RT
dan Luasan Delineasi....................................................................................... 34
BAB IV.
Tabel 4.1 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota.................................... 5
Tabel 4.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan .......................... 11
Tabel 4.3 Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman............................................ 34
Tabel 4.4 Strategi Bebas Kumuh ..................................................................................... 41
Tabel 4.5 Urutan Kawasan Prioritas............................................................................... 46

Halaman vi |
BAB V.
Tabel 5.1 Indikasi Program Periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 Kawasan Kumuh
Perkotaan Kabupaten Manokwari.................................................................... 3
Tabel 5.2 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh
Kawasan Teluk Sawaybu................................................................................. 10
Kawasan Amban............................................................................................... 13
Kawasan Amban............................................................................................... 15
BAB VI.
Tabel 6.1 Rencana Kerja Tindak Lanjut........................................................................... 3

Halaman vii |
DAFTAR GAMBAR
BAB I.
Gambar 1.1 Skema Penyusunan RP2KPKP......................................................................................8
Gambar 1.2 Skema Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Rencana Pembangunan....9
BAB II.
Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari ............................. 14
Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Ruang Kabupaten Manokwari......................... 16
Gambar 2.3 Peta Arahan Kawasan Perkotaan................................................................ 22
Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari........................................ 31
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Manokwari............................................ 48
Gambar 2.6 Hirarki Upaya Mitigasi................................................................................. 49
BAB III.
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Manokwari .................................................. 4
Gambar 3.2 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari .... 16
Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kekumuhan Kabupaten Manokwari.................................. 18
Gambar 3.6 Grafik Presentase indikator kumuh Kawasan Teluk Sawaibu ................. 36
Gambar 3.7 Peta Kawasan Kumuh Teluk Sawaibu ........................................................ 37
Gambar 3.8 Grafik Presentase Kawasan Teluk Wosi..................................................... 38
Gambar 3.9 Peta Kawasan Kumuh Teluk Wosi.............................................................. 39
Gambar 3.10 Grafik Presentase Kawasan Sarinah......................................................... 40
Gambar 3.11 Peta Administrasi Kawasan Sarinah ........................................................ 41
Gambar 3.12 Grafik Presentase Kawasan Amban.......................................................... 42
Gambar 3.13 Peta Administrasi Kawasan Amban ......................................................... 43
Gambar 3.14 Grafik Presentase Kawasan Tanah Merah Indah .................................... 44
Gambar 3.15 Peta Administrasi Kawasan Tanah Merah Indah .................................... 45
Gambar 3.16 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Manokwari Barat.......................... 46
Gambar 3.17 Peta Eksisting Jaringan Jalan Kecamatan Manokwari Barat .................. 47
Gambar 3.18 Peta Eksisting Jaringan Persampahan Kecamatan Manokwari Barat ... 48
BAB IV.
Gambar 4.1 Bagan Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan...................................................... 3
Gambar 4.2 Peta Penanganan Skala Kota......................................................................... 9
Gambar 4.3 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Sawaibu)................................... 28
Gambar 4.4 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Wosi)......................................... 29
Gambar 4.5 Peta Penanganan Skala Kawasan (Amban)................................................ 30

Halaman viii |
Gambar 4.6 Peta Administrasi Kawasan Teluk Sawaibu............................................... 46
Gambar 4.7 Pembagian Blok Kawasan Teluk Sawaibu ................................................. 47
Gambar 4.8 Visualisasi Kawasan Teluk Sawaibu.......................................................... 50
Gambar 4.9 Peta Administrasi Kawasan Amban............................................................ 51
Gambar 4.10 Pembagian Blok Kawasan Amban ........................................................... 52
Gambar 4.11 Pembagian Blok Kawasan Amban ........................................................... 55
Gambar 4.12 Peta Administrasi Kawasan Teluk Wosi ................................................. 56
Gambar 4.13 Pembagian Blok Kawasan Teluk Wosi .................................................... 57

Halaman 1 | B A B I
BAB I
PENDAHULUAN

Halaman 2 | B A B I
Permukiman kumuh perkotaan sudah menjadi salah satu isu
permasalahan utama, sehingga perlunya pemahaman yang lebih jauh untuk upaya
penanganan dan pencegahan dari waktu ke waktu . Banyaknya muatan – muatan
permasalahan yang kompleks seperti masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik
dengan sendirinya akan mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan
yang nyaris menjadi laten dan hampir tidak selesai ditangani dalam beberapa
dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan
paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan
dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah
dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain
sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di
lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk
golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi
alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam
berbagai tatanan sosial masyarakat.
1.1 LATAR BELAKANG
Kota dan kawasan perkotaan dalam dinamikanya sering kali diajukan
dengan penjelasan teori-teori yang tidak baku. Setiap kota dan kawasan perkotaan
memiliki karakteristik, potensi, permasalahan, keunikan dan keanekaragamannya
sendiri. Kota sebagai sebuah realitas dapat dikaji dalam konteks; fisik, sosial, dan
ekonomi serta tidak mungkin dihindari dari laju perkembangan zaman, yang
terkondisi akibat faktor globalisasi ekonomi, modernisasi perkotaan yang
mengkondisikan proses urbanisasi yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Perkembangan kawasan perkotaan kaitannya dengan pertumbuhan dan
perkembangan kawasan permukiman pada dasarnya terjadi dalam 2 kategori
yaitu; Pertama, kawasan permukiman yang direncanakan dan tertata dengan baik.
Kawasan permukiman ini cenderung berkembang sebagai kawasan kota baru baik
yang berkembang dalam kota maupun yang letak lokasinya berada pada kawasan
pinggiran perkotaan. Kedua, kawasan permukiman yang berkembang dengan

Halaman 3 | B A B I
sendirinya, keberadaan kawasan permukiman ini biasanya sporadis dan
cenderung berkembang ke arah kawasan permukiman kumuh perkotaan. Kedua,
kategorisasi kawasan permukiman ini cenderung berkembang secara bersamaan
dalam dinamika pembangunan perkotaan dan berkoeksistensi dalam satu
artikulasi spasial perkotaan antara satu dengan lainnya. Akan tetapi kedua
kawasan permukiman tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari sisi
pelayanan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman.
Kondisi inilah yang memberikan pilihan dalam konteks penetapan skala prioritas
penanganan kawasan permukiman perkotaan. Artinya bahwa dalam perumusan
pembangunan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Manokwari di
fokuskan pada penanganan kawasan permukiman kumuh berbasis community
action plan (CAP).
Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah
diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada
RPJMN 2015-2019, dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh
di tahun 2019. Proses penanganan kumuh telah dimulai tahun 2015 dan target nol
persen harus dicapai pada 2019,
Langkah awal dalam mengejar target kota bebas kumuh 2019
sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaam Umum melalui Ditjen Cipta
Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta
pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan
kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun
dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian
penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai
pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 4 | B A B I
Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penigkatan
kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala
lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan
sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan
kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.
1.2 TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN
1.2.1 TUJUAN
1.2.1.1 TUJUAN UMUM
Tujuan umum Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari,
adalah sebagai berikut :
 Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan permukiman
dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu kepada hasil penetapan SK
Bupati Kabupaten Manokwari terkait kawasan permukiman kumuh.
 Melakukan pendampingan terhadap penyusunan Dokumen Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan melalui
keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an yang di wadahi dalam
Pokja PKP, sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan
bagi seluruh pelaku (stakeholders) yang bersifat menyeluruh, tuntas, dan
berkelanjutan (konsep delivery system).
 Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan,
indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh
seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam
pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan.
 Menyusun Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (community action plan) sebagai
bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan
kelompok masyarakat (komunitas masyarakat BKM/KSM/CBO’s) untuk dapat
lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.

Halaman 5 | B A B I
 Menyusun Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) , berupa Rencana Aksi
Penanganan Kawasan Kumuh dan DED kegiatan tahun pertama, Peta
Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3
dimensi Dokumen Perencanaan.
 Tersedianya model penanganan (pilot projek) kawasan permukiman prioritas
untuk kemudian dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi
Papua Barat yang menjadi satu kesatuan sistem perencanaan yang memiliki
keterkaitan dengan SPPIP/RP2KP, RTRW Kabupaten Manokwari.
 Merumuskan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari
upaya penataan fungsi dan fisik kawasan permukiman, bersama masyarakat
dan semua stakeholder, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal kawasan
permukiman perkotaan Kabupaten Manokwari dengan memperhatikan
keserasian dengan alam sekitarnya.
 Merumuskan program investasi pembangunan kawasan permukiman kumuh
berdasarkan skala kota dan skala kelurahan sebagai acuan implementasi dari
skenario pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Manokwari.
1.2.1.2 TUJUAN KHUSUS
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Dokumen
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
adalah sebagai berikut:
 Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Kabupaten
Manokwari dalam penyusunan RP2KP-KP sebagai dokumen acuan dalam
pembangunan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten
Manokwari.
 Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Rencana
Kawasan Permukiman kumuh melalui community participatory approach (CPA)
dan community action plan (CAP).

Halaman 6 | B A B I
 Terindentifikasinya kawasan permukiman kumuh dan program strategis pada
kawasan permukiman kumuh.
 Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat
operasional pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi acuan oleh
seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari
 Tersusunnya rencana detail desain pembangunan kawasan permukiman kumuh
untuk penanganan tahun 2019.
 Merumuskan penanganan kawasan permukiman kumuh beserta besaran
investasi yang akan digunakan dan dimanfaatkan.
 Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan kawasan permukiman kumuh
melalui penyiapan infrastruktur kawasan yang lebih memadai kualitasnya
sesuai strategi penanganan yang akan dilakukan berdasarkan periode waktu
yang ditetapkan.
1.2.2 SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP) Kabupaten Manokwari, adalah sebagai berikut :
a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
sebagai acuan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku
(stakeholders), pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kawasan
permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan
(konsep delivery system).
b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan,
indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh
seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam
pengendalian pembangunan bersama.
c. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (community action plan) sebagai
bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Manokwari dan kelompok

Halaman 7 | B A B I
masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM/CBO’s) untuk dapat lebih aktif
terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.
d. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) dengan kelengkapan Peta
Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3
dimensi Dokumen Perencanaan, serta DED rencana penanganan kumuh
kegiatan tahun pertama (1:200, 1:100, 1:50) untuk pelaksanaan tahun 2020.
e. Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari. sebagai bagian dari
upaya peningkatan fungsi dan peningkatan vitalitas kawasan permukiman, yang
dilakukan bersama masyarakat dan semua stakeholder, sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan keserasian dengan
alam sekitarnya.
f. Tersusunnya program investasi pembangunan sesuai hasil dokumen RP2KP-KP
yang telah disetujui semua pihak yang terkait dan sebagai bagian upaya
peningkatan kualitas ruang dengan menyertakan masyarakat sebagai bagian
integral dari upaya pembangunan kawasan permukiman.
g. Menata kawasan permukiman kumuh untuk mengarahkan jalannya
pembangunan sejak dini;
h. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan pada kawasan
permukiman kumuh berbasis kawasan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku
kepentingan di Kabupaten Manokwari.
i. Tersedianya rencana aksi program penanganan yang bersifat strategis dan
berdampak pada penyelesaian pembangunan yang lebih luas, dan
j. Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan
investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan yang
dapat mendukung dan mempercepat penanganan persoalan pembangunan
kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Manokwari.

Halaman 8 | B A B I
1.3 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
(RP2KPKP)
1.3.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN
Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaaan( RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari
dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :
Gambar 1.1 Skema Penyusunan RP2KPKP

Halaman 9 | B A B I
1.3.2 RUANG LINGKUP WILAYAH
Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan dokumen
RP2KP-KP adalah wilayah administratif Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua
Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Pasifik
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab.Pegunungan Arfak dan Distrik
Manokwari selatan.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Tambrauw
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Pasifik
Ruang lingkup wilayah ini dipersempit wilayahnya mengacu kepada
kategori wilayah kumuh berdasarkan SK Permukiman Kumuh Bupati Manokwari
tahun 2019
Wilayah yang termasuk dalam kategori wilayah kumuh pada kabupaten
manokwari sesuai SK Bupati No. 653.2/135/VII/2019 Terdapat di Distrik
Manokari Barat yang tersebar di 6 Kelurahan, 4 Kampung, 17 Kawasan dan 63 RT.
1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)
Kedudukan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) dalam dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Manokwari, sebagai berikut :
1. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KP-KP) adalah produk Pemerintah Kabupaten Manokwari.
(RP2KP-KP) bersumber dari produk hukum yang berlaku di Kabupaten
Manokwari.
(RP2KP-KP) akan bersinergi dengan produk perencanaan, baik skala kota
maupun skala kawasan

Halaman 10 | B A B I
(RP2KP-KP) menjadi acuan perencanaan penanganan perumahan dan
permukiman kumuh perkotaan bagi seluruh pemangku kepentingan di
Kabupaten Manokwari.
Disamping itu, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari memiliki
fungsi sebagai berikut :
1. Sebagai acuan bagi masuknya program-program pembangunan permukiman
kumuh perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program-program
pembangunan lainnya yang telah ada;
2. Sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi
pembangunan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar pada beberapa
dokumen perencanaan lainnya; dan
3. Sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan permukiman
kumuh perkotaan.
Untuk mewujudkan rencana pembangunan permukiman kumuh
perkotaan Kabupaten Manokwari yang terencana, meyeluruh, terpadu dan
berkelanjutan, oleh karena itu dokumen RP2KP-KP yang disusun harus sesuai
dengan RTRW Kabupaten Manokwari. Mengacu pada amanah UU No. 26 Tahun
2007 tentang penataan ruang nasional. RTRW Kabupaten Manokwari merupakan
acuan spasial dalam perumusan kebijakan pokok, arah pemanfaatan ruang dan
sinergitasnya terhadap penyusunan rencana aksi penanganan permukiman kumuh
perkotaan Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini zona permukiman akan menjadi
dasar penentuan strategi permukiman dalam lahan yang legal dan illegal. Hasil
acuan spasial tersebut menjadi arah pelaksanaan lintas sektor di Kabupaten
Manokwari khususnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

Gambar. 1.1 Skema Kedudukan Dokumen RP2KP-KP dalam Rencana Pembangunan
Gambar 1.2 Skema Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Rencana Pembangunan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN
Untuk memudahkan dalam memahami substansi Penyusunan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KPKP) Kabupaten Manokwari, maka laporan ini di bagi menjadi 8
(delapan) bagian yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), maksud,
tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKP dan sistematika
penyajian
BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
Bab ini berisi tentang arah kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam
berbagai rencana pembangunan yang terdapat di Kabupaten Manokwari,
meliputi visi misi Kabupaten Manokwari, Rencana Detail Tata Ruang, RPJP,
RPJMD, RP4D, serta SPPIP di Kabupaten Manokwari terkait kebijakan
pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Manokwari.
BAB III : PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KOTA
Bab ini berisi gambaran umum wilayah Kabupaten Manokwari meliputi kondisi
fisik geografis, kependudukan, guna lahan, perekonomian, permukiman serta
profil awal permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari
BAB IV : KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN MANOKWARI
Bab ini berisi tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas
baik dalam skala kota maupun kegiatan dalam skala kawasan SK kumuh serta
pencegahan untuk kawasan non SK kumuh

BAB V : RENCANA AKSI PROGRAM PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH PERKOTAAN
Bab ini berisi rencana aksi dan memorandum program penanganan permukiman
kumuh kawasan permukiman kumuh Kabupaten Manokwari yang akan
ditangani dari tahun 2019 – 2021 berdasarkan indikator kawasan permukiman
kumuh
BAB VI : PENUTUP DAN TINDAK LANJUT
Bab ini berisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah
Daerah/Bupati,
LAMPIRAN
 SK dan Profil Kumuh Perkotaan
 Berita Acara Setiap Kesepakatan dan Kajian
 Dokumentasi Potensi dan Permasalahan Kumuh

Halaman 1 | B A B I I
BAB II
KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU
2.1 KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
2.1.1. PENANGANAN KUMUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2011
Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang
pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola
penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.
Wujud/entitas dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :
1. Pencegahan, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan
penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta
untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan
permukiman.
2. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap
perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan
bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan
pelayanan informasi.
Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dengan pola-pola penanganan:
1. pemugaran; Perbaikan dan Pembangunan Kembali menjadi Permukiman
yang layak huni

2. peremajaan; atau mewujudkann permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu
menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
3. pemukiman kembali; pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak
mungkin dibangun kembali / tidak sesuai dengan rencana tata ruang / atau
rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.
2.1.2. TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak
lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh di jelaskan pada tabel
berikut:
Tabel 2.1.
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

2.1.3. PENGATURAN KEWENANGAN PENANGANAN KUMUH DALAM UU
NO. 23 TAHUN 2014
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampirannya
mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat menangani kawasan
permukiman / kawasan kumuh,
1. Pemerintah Pusat ;
 Penetapan sistem kawasan permukiman.
 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan
luas 15 (lima belas) ha atau lebih.
2. Daerah Provinsi ;
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas
10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.
3. Daerah Kabupaten /Kota ;
 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2.2 KAJIAN KEBIJAKAN TATA RUANG
2.2.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI DALAM
RTRW
2.2.1.1. VISI DAN MISI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
MANOKWARI
Adapun program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJM
Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

Visi :
”Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Mampu Menopang Kehidupan
Rakyat Untuk Mandiri, Aman, Rukun, Damai dan Sejahtera”.
Misi :
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah daerah merumuskan misi
pembangunan sebagai berikut :
1. Perwujudan kesejahteraan rakyat;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Penanganan kesenjangan wilayah distrik dan kampung melalui
penerobosan isolasi daerah;
4. Penguatan kelembagaan dan otonomi daerah;
5. Perlindungan hak dan martabat kaum perempuan;
6. Pembinaan bakat dan prestasi generasi muda;
7. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
8. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang
komparatif dan ramah lingkungan.
9. Mempertahankan Kabupaten Manokwari dalam kondisi aman, tertib,
tentram dan damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sesuai dengan visi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka
menengah Kabupaten Manokwari, maka visi penataan ruang wilayah Kabupaten
Manokwari adalah sebagai berikut :
Visi :
”Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari yang berbasis
pertanian, perkebunan dan industri yang didukung oleh ketersediaan
infrastruktur yang layak dan mampu menciptakan masyarakat yang bebas
dari bencana alam”.

Misi
Dan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari adalah:
1. Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur dan
kawasan perkotaan guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus
mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang produktif melalui penciptaan
keselarasan kawasan lindung dan kawasan budidaya secara
berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan
perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih prduktif dan
mandiri serta berdaya-saing tinggi, serta
4. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha
sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi
produktif.
2.2.1.2. RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MANOKWARI
Pembahasan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dibahas
berdasarkan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Manokwari meliputi: penetapan
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diantaranya membahas arahan
pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan, pusat kegiatan perkotaan
membahas hirarki (besaran) perkotaan dan wilayah pengembangan.
Arahan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari
dilihat dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan
untuk memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di
Kabupaten Manokwari. Mengingat kawasan-kawasan perkotaan sangat strategis
peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan-
kawasan perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar
mampu saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi-fungsi
pengembangannya.

Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan
yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama,
sehingga pembangunan perkotaan akan saling mendukung dengan pembangunan
perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang
demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu
diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar
dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan
sekitarnya

Tabel 2.2 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan berdasarkan
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari
No.
Rencana
Struktur Ruang
Arahan Perencanaan Struktur Ruang
Wilayah Perencanaan Struktur Ruang
1. Sistem
Perdesaan
Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
antar desa.
 Kawasan Perkotaan Warkapi di Distrik
Tanah Rubuh,
 Senopi di Distrik Senopi,
 Arfu di Distrik Mubrani, dan
 Sidey Baru di Distrik Sidey
2 Sistem
Perkotaan
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.. Kawasan dengan peran PKW ditetapkan dengan kriteria:
 Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala
Provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten.
 merupakan pusat pertumbuhan utama dalam skala regional dan memiliki orientasi nasional.
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) yang mencakup beberapa distrik, PPK ditetapkan
dengan beberapa kriteria sebagai berikut :
 Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani
skala kabupaten atau beberapa distrik, dan/atau;
 Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau
beberapa distrik.
c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP)
Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk
menjadi PKL.
Kawasan Perkotaan Manokwari yang meliputi
 Distrik Manokwari Barat,
 Manokwari Timur,
 sebagian wilayah Distrik Manokwari
Selatan, dan
 sebagian wilayah Distrik Manokwari Utara.
 Dindey di Distrik Warmare,
 Udapi Hilir di Distrik Prafi, dan
 Saukorem di Distrik Amberbaken.
 Sumber Boga di Distrik Masni dan
 Anjai di Distrik Kebar
Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari

Sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk akan berdampak
pada pemenuhan kebutuhan sistem sarana dan prasarana untuk lingkungan
permukiman di Kabupaten Manokwari. Prediksi kebutuhan jaringan sarana dan
prasarana di Kabupaten Manokwari terdiri dari sistem jaringan transportasi,
energi dan migas, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan. kaitannya
dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Manokwari yang utuh
antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan.
Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam
lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem nasional
dan provinsi. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah tersebut merupakan
faktor yang dapat menunjang pembangunan dan salah satu elemen penarik
investasi di suatu wilayah. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di
suatu wilayah serta ditunjang oleh adanya potensi sumberdaya alam
memungkinkan kesempatan untuk berinvestasi lebih luas. Kondisi tersebut
berlaku bagi wilayah yang kurang berkembang maupun yang terbelakang.

Tabel 2.3 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari
No. Aspek Arahan Perencanaan Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Struktur Ruang
1. Jaringan
Prasarana
Utama
a. Sistem Jaringan Transportasi Darat
1) Jaringan Jalan
 Arteri Primer
 Kolektor primer K1
 Kolektor Primer K2
 Lokal Primer
 Arteri Sekunder
2) Jaringan Prasarana Lalu Lintas
 Pengembangan terminal tipe A
 Pengembangan terminal tipe B
 Pengembangan terminal tipe C
 Pengembangan jembatan timbang
 Kabupaten Manokwari dengan Kota Sorong melalui Distrik Warmare, Distrik Prafi,
Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Mubrani, Distrik Kebar dan Distrik Senopi dan
Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Distrik Tanah RubuH
 mengubungkan Distrik Prafi, dan Distrik Mubrani, Distrik Amberbaken dengan
Kabupaten Tambrauw
 Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari
 Menghubungkan Wariori dengan Wairawi di Distrik Masni.
 1. Jalan Siliwangi; 2. Jalan Brawijaya; 3. Jalan Sujarwo; 4. Jalan Yos Soedarso; 5.
Jalan Pahlawan; 6. Jalan Merdeka; 7. Jalan Tri Kora;dan 8. Jalan Drs. Esau Sesa
 Distrik Manokwari Selatan
 Distrik Manokwari Barat dan Distrik Prafi
 Distrik Manokwari Utara
 Distrik Manokwari Selatan

3) Jaringan Transportasi Penyebrangan
 Pelabuhan penyebrerangan
 Lintas Penyeberangan
b. Sistem Jaringan Transportasi Laut
1) Tatanan kepelabuhan
 Pelabuhan Pengumpul
 Pelabuhan Pengumpan
2) Alur pelayaran
 Alur Pelayanan Nasional
 Alur Pelayanan Regional
c. Sistem Jaringan Trasnportasi Udara
1) Tatanan kebandarudaraan
 Bandar udara pengumpul
 Bandar udara pengumpan
 Pelabuhan Sowi di Distrik Manokwari Selatan
 Kabupaten Manokwari – Teluk Wondama – Nabire – Serui – Biak – Numfor dan antar
distrik di wilayah pesisir
 Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat
 Distrik Amberbaken
 Jakarta – Surabaya – Makassar – Bitung – Ternate – Ambon – Sorong – Manokwari
 Amberbaken - Manokwari – Oransbari – Momiwaren
 Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Selatan
 1. Bandar Udara Anggi di Distrik Anggi; 2. Bandar Udara Kebar di Distrik Kebar; 3.
Bandar Udara Senopi di Distrik Senopi; 4. Bandar Udara Saukorem di Distrik
Amberbaken; 5. Bandar Udara Nekori di Distrik Kebar; 6. Bandar Udara Kebar Timur
di Distrik Kebar; 7. Bandar Udara Pubuan di Distrik Kebar; dan 8. Bandar Udara
Janderau di Distrik Kebar
2. Jaringan
Energi
a. Pembangkit tenaga listrik;
1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)
 Sanggeng, Distrik Manokwari Barat
 1. PLTMh Sungai Prafi di Distrik Warmare; 2. PLTMh di Distrik Tanah Rubuh; dan 3.
PLTMh di Distrik Kebar

3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
4) Pembangkit Listrik Tenaga lainnya selain yang
disebut pada huruf a, b, dan c dapat dibangun
setelah adanya kajian komprehensif dan setelah
mendapat rekomendasi dari kementerian atau
pejabat yang tugasnya memfasilitasi bidang listrik
dan pemanfaatan energi
b. Jaringan prasarana energi (Gardu Induk)
 Distrik Manokwari Selatan;
 di Sanggeng, Distrik Manokwari Barat dan Distrik Warmare.
3. Jaringan
Telekomunikasi
a. Sistem jaringan kabel
b. Sistem jaringan nirkabel
 perkotaan Manokwari
 setiap distrik
4. Jaringan
Sumber Daya
Air
a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten
b. daerah irigasi;
c. jaringan air baku untuk air bersih;
 Sungai Muturi dan Sungai Isim yang melintasi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten
Teluk Bintuni;
 Sungai Anjai dan Arapi yang melintasi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten
Tambrauw; dan
 Wilayah Sungai Kamundan – Sebya
 Wariori , Prafi, Sidey dan Aimasi
 Sungai Maruni di Distrik Warmare;
 Sungai Rendani I dan Rendani II di Distrik Manokwari Selatan;
 Sumber mata air Fanindi di Distrik Manokwari Barat;
 Sumber mata air Kwawi di Distrik Manokwari Timur; dan
 Pemanfaatan sungai dan sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum
bagi masyarakat di distrik dan kampung

d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna
e. sistem pengendalian banjir.
 Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yaitu berupa jaringan air bersih ke sarana perdagangan dan jasa, fasilitas
umum, permukiman dan industri.
 a. perlindungan daerah tangkapan air; b. normalisasi sungai; c. perbaikan drainase;
dan d. pembangunan turap, talud dan tanggul di Sungai Warmare, Sungai Aimasi,
Sungai Kasi, Sungai Wairori dan Sungai Muari.
5. Prasarana
Pengelolaan
Lingkungan
a. sistem jaringan persampahan;
1) TPA
2) Fasilitas Pengolahan Sampah
b. sistem jaringan air minum;
1) Sistem sambungan langsung
2) Sistem Hidran
c. sistem pengolahan limbah cair domestik;
(septic tank)
d. sistem jaringan drainase;
1) drainase mayor
2) drainase buatan
f. jalur evakuasi bencana.
 Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan
 kawasan perkotaan.
 kawasan perkotaan Manokwari; dan
 kawasan perkotaan Manokwari. (4) Sistem pengolahan limbah cair domestik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a.
 kawasan perkotaan; dan seluruh wilayah perdesaan
 sungai Maruni, sungai Aimasi, Sungai Pami; dan
 kawasan perkotaan dan kawasan rawan genangan.

Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari

2.2.1.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI
Pola ruang wilayah Kabupaten Manokwari mencakup kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai
kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Kawasan budidaya hutan produksi dan lahan abadi pertanian tanaman pangan harus tetap dipertahankan.
Tabel 2.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Permukiman berdasarkan
Pola Ruang Kabupaten Manokwari
No AspekKawasan Arahan Kebijakan Pengembangan
1. Sempadan Sungai  a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter; b. sempadan sungai untuk anak sungai ditetapkan
minimum 50 meter; dan c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ditetapkan
50 meter sampai dengan 100 meter
2. Sempadan Pantai  a.daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan b.daratan sepanjang tepian laut yang
bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
3. Sempadan Danau/Waduk  a. daratan dengan jarak 50-100 m dari titik pasang air danau / waduk tertinggi; dan b. daratan sepanjang tepian danau/waduk yang proporsional terhadap
bentuk waduk.
4. Sekitar Mata Air  a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata
air.
5. Sistem Penyediaan RTH  Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal
dengan luas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di PKW dan PKLp
6 Kawasan Perlindungan Hutan Mangrove  Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud terdapat di sepanjang pantai utara di Distrik Manokwari Utara
7 Kawasan Rawan Bencana Alam  Penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana.
 Pengembangan catchment area sebagai pengganti rawa-rawa yang berfungsi sebagai kantong-kantong penampungan air (catchment area) serta membuat
sistem jaringan drainase yang terpadu dan berhirarki
 Melakukan normalisasi (pengerukan} pada sungai-sungai yang menyebabkan banjir pada kawasan hilirnya akibat mengalami pendangkalan, baik oleh adanya
sedimentasi sungai maupun oleh penumpukan sampah.
 Prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi.
 Perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Ruang Kabupaten Manokwari

2.2.1.4. RENCANA SISTEM PERKOTAAN WILAYAH KABUPATEN
MANOKWARI
Pembahasan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dibahas
berdasarkan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Manokwari meliputi: penetapan
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diantaranya membahas arahan
pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan, pusat kegiatan perkotaan
membahas hirarki (besaran) perkotaan dan wilayah pengembangan. Untuk lebih
jelas mengenai pembahasan rencana sistem perkotaan wilayah dapat dilihat pada
uraian dibawah ini.
A. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan
Penetapan kawasan perkotaan dan pedesaan bertujuan untuk menentukan
delineasi wilayah urban dan rural dalam sebuah konstelasi wilayah regional. Selain
itu penentuan ini juga bermanfaat dalam proses hirarki suatu wilayah terhadap
wilayah lainnya yang nantinya dalam skala yang lebih mikro akan dapat
teridentifikasi wilayah tersebut sebagai kawasan :
a) Wilayah perkotaan (urban)
b) Wilayah transisi (potensial berkembang menjadi perkotaan)
c) Pedesaan (rural)
Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada dasarnya
dapat ditetapkan atas dasar penetapan kawasan perkotaan yang berarti sisanya
adalah kawasan perdesaan; sedangkan penetapan kawasan perkotaan adalah:
a) Jumlah penduduk diatas 50.000 jiwa
b) Kepadatan penduduk diatas 100 jiwa/Ha
c) Luas kawasan terbangun diatas 60% dari area yang telah ditetapkan,
d) Penduduk yang bermatapencaharian non pertanian diatas 60%.
Wilayah perkotaan di Kabupaten Manokwari bersifat memusat dan hanya
terdapat pada beberapa distrik saja, karakteristik perkotaan di Kabupaten

Manokwari hanya dapat ditemui di Distrik Manokwari Barat, Manokwari
Timur, Manokwari Selatan, dan Manokwari Utara. Sementara di Distrik lain
wilayah perkotaan hanya bersifat fungsional sebagai Ibukota Distrik
Tabel 2.5
Ibukota Distrik di Kabupaten Manokwari
Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari 2012-2032
B. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan
Arahan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari dilihat
dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan untuk
memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di Kabupaten
Manokwari. Mengingat kawasan-kawasan perkotaan sangat strategis peranannya
dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan-kawasan
perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar mampu
saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi-fungsi
pengembangannya.
Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan yang
diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga
pembangunan perkotaan akan saling mendukung dengan pembangunan
No Distrik Ibukota Distrik
1. Warmare Dindey
2. Prafi Udapi Hilir
3. Manokwari Barat Sanggeng
4. Manokwari Timur Pasir Putih
5. Manokwari Utara Lebau
6. Manokwari Selatan Anday
7. Tanah Rubu Warkapi
8. Kebar Kebar Tengah/Anjai
9. Senopi Senopi
10. Amberbaken Saukorem
11. Mubrani Arfu
12. Masni Sumber Boga / SP VII
13. Sidey Sidey Baru

perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang
demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu
diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar
dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan
sekitarnya.
Sistem perkotaan yanga ada di Kabupaten Manokwari meliputi:
a. Wilayah perkotaan Kabupaten Manokwari yang ditetapkan sebagai pusat
kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana tata ruang Provinsi Papua Barat.
Kawasan dengan peran PKW ditetapkan dengan kriteria:
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua
kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
perdagangan dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa
kabupaten; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- merupakan pusat pertumbuhan utama dalam skala regional dan memiliki
orientasi nasional.
b. Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) yang
mencakup beberapa distrik, PPK ditetapkan dengan beberapa kriteria sebagai
berikut :
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan
industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau
beberapa distrik, dan/atau;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa distrik.
Fungsi perkotaan Manokwari sebagai PKW antara lain sebagai berikut :
 Pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa
kabupaten;

 Pelayanan jaringan transportasi (udara, darat, sungai) untuk mewujudkan
sistem antar kota; serta
 Pelayanan jaringan telekomunikasi dan energi yang mendukung pelayanan
provinsi;
C. Pusat Kegiatan Perkotaan
Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Manokwari ditentukan oleh
pelayanan kegiatan perkotaan dalam skala regional dan perkotaan yang secara
langsung mempengaruhi sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari :
1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Manokwari
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) berada di Perkotaan Masni, Kebar,
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di wilayah Ibukota masing-masing
distrik Warmare, Prafi, Tanah Rubu, Senopi, Ambarbaken, Mubrani, dan Sidey.
Sesuai dengan karakteristik wilayahnya serta didasarkan pada
kecenderungan yang berlaku dalam struktur kepusatan di Kabupaten Manokwari,
perwilayahan Kabupaten Manokwari dapat dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah
Pengembangan yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sistem Pusat Kegiatan di
Kabupaten Manokwari.
Tabel 2.6
Wilayah Pengembangan Kabupaten Manokwari
No.
Wilayah
Pengembangan
Wilayah
Pendukung
Pusat Wilayah
Pengembangan
Kampung
Kawasan
Perkotaan
1. WP Manokwari
 Manokwari
Barat
 Manokwari
Timur
 Manokwari
Selatan
 Manokwari
Utara
Perkotaan
Manokwari
Barat
Wosi
Sanggeng
Padarni
Amban
Pasir Putih
Lebau

No.
Wilayah
Pengembangan
Wilayah
Pendukung
Pusat Wilayah
Pengembangan
Kampung
Kawasan
Perkotaan
2. WP Masni
 Prafi
 Masni
 Sidey
 Warmare
 Tanah Rubuh
Perkotaan
Masni
Udapi Hilir
Sumber Boga/SP
VII
Sidey Baru
Dindey
Anday
4. WP Kebar
 Kebar
 Mubrani
 Ambarbaken
 Senopi
Perkotaan
Kebar
Kebar
Tengah/Anjai
Arfu
Saukorem
Senopi
Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari 2012 - 2032

Gambar 2.3 Peta Arahan Kawasan Perkotaan

Tabel 2.7
Rencana Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan di Kabupaten Manokwari
No
WP
(wilayah
Pengem
bangan)
Distrik
Pendukung
WP
Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan
Perdagangan Jasa Pendidikan Kesehatan Peribadatan Perkantoran
Rekreasi,
Olahraga &
Wisata
Industri dan
Potensi Lain
1 WP
Manokw
ari
Pusat
Pelayanan di
Manokwari
Barat
Pusat
perdagangan
skala regional
meliputi :
pasar regional,
pasar grosir
atau pasar
induk, pusat
perbelanjaan,
ruko, show
room,
elektronik,
sandang/pakai
an,
minimarket/su
Pusat jasa skala
kabupaten,
meliputi
Perbankan
(kantor cabang),
fasilitas bank
untuk
pengkreditan
rakyat (BPR),
pengembangan
koperasi KUD,
bengkel mobil
dan sepeda
motor,
elektronik,
Akademi
(sekolah
kejuruan)
dan
pendidikan
tinggi
Pusat kesehatan
skala kabupaten:
RSUD, RS swasta
dengan
kemampuan
perawatan
khusus/spesialis
Pusat
peribadatan
berupa:
Gereja dan
masjid jami’,
Pusat
Perkantoran
meliputi:
Perkantoran
Pemerintah
(tingkat
Provinsi dan
Kabupaten)
dan swasta
Pusat olahraga
dan kesenian
regional-
nasional,
meliputi sport
center
Industri dan
pertambang
an serta
perdaganga
n dan jasa

permaket,
perbengkelan,
toko
bangunan,
toko
mebel/interior
, restouran
atau rumah
makan dan
sejenisnya
salon, wartel,
foto copy,
money changer,
pegadaian, jasa
pengiriman dan
jasa umum
lainnya

2.2.1.5. KAWASAN PERMUKIMAN
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan
permukiman ditetapkan dengan kriteria:
a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
Di Kabupaten Manokwari penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan
permukiman dibedakan atas tiga jenis, yaitu kawasan permukiman pegunungan,
kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Adapun
luas kawasan pemukiman yang terdapat di Kabupaten Manokwari adalah seluas
6.554 Ha atau (0,74 % dari luas wilayah keseluruhan).
1. Permukiman Pegunungan
Pengembangan kawasan permukiman pegunungan yang terdapat di
Kabupaten Manokwari terdapat di beberapa 3 distrik meliputi distrik Prafi,
Kebar dan Senopi.
2. Permukiman Perkotaan
Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Manokwari
lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan arahan
kebijakan penataan ruang secara rinci meliputi :
a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan
permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah,
yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, dll) dan tidak pada kawasan
hutan lindung
b. Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan
rawan bencana alam.

c. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan
memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau dan
infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.
Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasi-
lokasi yang disusun dalam perencanaan Ibukota distrik masing-masing
wilayah. Tipologi kawasan ini dikembangkan di Distrik Manokwari Barat,
Manokwari Timur, Manokwari Selatan, Manokwari Utara dan Tanah Rubuh.
3. Permukiman Pedesaan (Permukiman Pesisir)
Untuk pengembangan kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten
Manokwari arahan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada :
a. Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi
pengembangan kawasan
b. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas
c. Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas
d. Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti
ibu kota Distrik sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah
Distrik.
Tipologi Kawasan Pesisir terdapat di 5 distrik di Kabupaten Manokwari yaitu
distrik Distrik Warmare, Amberbaken, Mubrani, Masni dan Sidey.
Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas, kebijaksanaan penataan ruang
untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :
a. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan
kualitas fisik rumah
b. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan
fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi
lainnya
c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase,
persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dll

d. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan
e. Permukiman lahan perdesaan berdasarkan delineasi rencana kawasan
perdesaan meliputi Distrik seluruh Distrik di Kabupaten Manokwari kecuali
Distrik Manokwari Barat.
2.2.1.6. DELINEASI KAWASAN STRATEGIS
A. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan stategis ekonomi yang terdapat di Kabupaten Manokwari
terdiri dari kawasan strategis provinsi dan strategis kabupaten, adapun sebagai
berikut :
a) Kawasan Strategis ekonomi Provinsi
Kabupaten Manokwari termasuk dalam kawasan strategis ekonomi provinsi
Papua Barat yaitu termasuk dalam 2 Kawasan Pengembangan (KP) provinsi
Papua Barat, yaitu
1. Termasuk dalam KP IV, dengan cakupan areal Raja Ampat-Sorong-
Manokwari. Kawasan ini ditetapkan dengan unsur pengikat sebagai pusat
Pelayanan Transportasi Laut dan komoditas unggulan sejenis, adapun
jenis komoditas unggulan meliputi mineral logam dan Batubara, Ikan,
Mutiara, Rumput Laut dan wisata Bahari; potensi pasar diarahkan untuk
kepentingan Domistik dan eksport, dengan potensi kawasan yang berada
di jalur utara.
2. Termasuk dalam KP V, dengan cakupan areal Kaimana-Wondama-Bintuni-
Manokwari. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan pusat pelayanan
transportasi laut dan keseragaman ekosistem. Komoditas unggulannya
berupa Ikan, Udang, Mutiara dan teripang, pengembangan wisata bahari,
dan hasil hutan non kayu. Potensi pasar diarahkan untuk kepentingan
domistik dan eksport dengan potensi kawasan berada di Jalur Pantai
Timur.

b) Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten
Kawasan-kawasan yang dapat meningkatkan perekonomian yang kemudian
termasuk dalam kawasan strategis ekonomi kabupaten, meliputi sebagai
berikut:
1. Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa di Distrik Manokwari
Barat
2. Arahan pengembangan Pelabuhan di Distrik Manokwari Timur.
a. Pengembangan infrastruktur pendukung Pelabuhan Nasional
b. Penyediaan lahan untuk daerah berkembangan disekitar pelabuhan
Nasional sebagai kawasan perdagangan
c. Mempersiapkan Distrik Manokwari Timur sebagai pusat
pertumbuhan karena didukung oleh pengembangan Pelabuhan.
d. Pengembangan jalur angkutan barang.
e. Pengembangan pariwisata di lokasi pelabuhan.
3. Arahan Pengembangan Kawasan Pertambangan
a. Timah & Emas di Amberbaken (Sungai Waituri & Warsayomi);
Tembaga & Seng di Amberbaken; Timah hitam di Amberbaken &
Masni.
b. Pengelolaan Hasil Tambang untuk meningkatkan ekonomi wilayah
c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung kegiatan Pertambangan
d. Pengembalian fungsi kawasan asli bekas area penambangan
e. Pemanfaatan araea bekas tambang sebagai budidaya perikanan
darat, embung air, obyek wisata, permukiman, dan hutan lindung
f. Penerapan sistem Upaya pengelolan lingkungan, upaya pemantauan
lingkungan terhadap kegiatan pertambangan
g. Rehabilitasi Kawasan Bekas tambang
h. Dilakukan studi kandungan tanah bekas tambang, sehingga dapat
ditentukan langkah rehabilitasi yang akan dilakukan.
i. Mengkaji pemanfaatan kawasan bekas tambang terhadap fungsi
wisata, RTH, Perikanan darat, dan fungsi lainnya

4. Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan
a. Pengembangan Produksi Kelapa Sawit dan Kakao
b. Pengembangan Industri Pengolahan hasil perkebunan
c. Peningkatan nilai ekonomi produksi perkebunan melalui promosi.
d. Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait
e. Pengembangan sayuran dataran tinggi (holtikultura)
f. Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Masni, Prafi, Warmare Dan
Sidey
B. Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial – Budaya
Kawasan Strategis social budaya yang terdapat di Kabupaten
Manokwari adalah :
1) Kawasan strategis budaya Di Pulau Mansinam yang merupakan tempat injil
pertama masuk di Manokwari yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata.
2) Kawasan Strategis Sosial di Kawasan Kebar,
3) Arahan Pengelolaan kawasan strategis sosial budaya, meliputi :
a. Revitalisasi Kawasan Sosial-Budaya baik bentuk bangunan maupun
pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (buffer zone).
b. Melestarikan keberadaan Kawasan Sosial Budaya dan Dilarang Melakukan
alih fungsi.
c. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, agen wisata
taman parkir dan lain
d. Perbaikan agenda pariwisata Kabupaten Manokwari.
C. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup
Kawasan Strategis penyelamatan lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Manokwari terdiri dari kawasan strategis penyelamatan lingkungan
hidup provinsi dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten, adapun
sebagai berikut :

1) Kawasan Strategis lingkungan hidup Provinsi
Kawasan strategis penyelmatan lingkungan hidup yang termasuk dalam
pengelolaan provinsi, yaitu Perlindungan kawasan Pegunungan Tamrau, dan
2) Kawasan Strategis lingkungan hidup Kabupaten
Adapun kawasan strategis yang termasuk dalam strategis lingkungan hidup di
wilayah kabupaten Manokwari adalah :
a. Kawasan Rawan Gempa Bumi (yang melliputi hampir seluruh wilayah
Kabupaten), khususnya dengan keberadaan sesar Sorong
b. Kawasan Rawan Tsunami (yang meliputi wilayah pesisir bagian timur dan
selatan, yaitu ; Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai
seperti di pantai Borarsi, Angrem, Indoki, Fanindi, Arkuki, Wirsi, Imbrairiri,
Biryosi, dan Wosi)
c. Arahan pengembangan kawasan Strategis lingkungan hidup
 Pengembangan sistem teknologi bangunan tahan gempa
 Pengembangan Kawasan untuk Evakuasi Bencana pada tiap Distrik,
beserta jalur evakuasi
 Pengembangan jenis vegetasi Tahan Gempa.
 Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial;
 Pengembangan RTH
 Penerapan sistem Upaya pengelolan lingkungan, upaya pemantauan
lingkungan

Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari

2.2.2. KABUPATEN MANOKWARI DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI
RPJMD
A. Permasalahan Pembangunan
Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik
alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan
atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan
daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa
urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional,
urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang
telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.
Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan antara lain :
1. Masalah penyediaan Infrastruktur
a) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan
informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
b) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan
pangan
c) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
d) Masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan
jembatan,
e) Luasnya wilayah Manokwari yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit
dan terpencar-pencar menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.
2. Masalah Pengembangan Ekonomi Rakyat
a) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta
kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih
dikelola secara tradisional.
b) Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan, serta kehutanan.

c) Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang
terpadu.
d) Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan
pengelolaan destinasi wisata.
e) Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.
f) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif
(bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi
pasar).
g) Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan
UMKM.
Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah
dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu
keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor
kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang
tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
B. Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah
Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis antara
lain Urusan Perumahan khususnya di Permukiman Kumuh dan Kepemilikan
Rumah.
C. Visi dan Misi Pembangunan
Visi
Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011 - 2015 adalah "Terwujudnya Manokwari
Damai Sejahtera Religius Dan Bermartabat Melalui Pembangunan Adil Dan
Merata". Visi tersebut sejalan dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Manokwari
Tahun 2006 – 2025

Misi
Pencapaian Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011 - 2015 dilakukan melalui Misi
pembangunan berikut :
1. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
2. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Pembangunan Daerah
2.2.3. KOTA MANOKWARI DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI RDTRK 2
2.2.3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
MANOKWARI
Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Manokwari harus
mendasarkan pada pengembangan fungsi kawasan perkotaan. Arah
pengembangan fungsi kawasan perkotaan ditujukan untuk mendukung kebijakan
pembangunan perkotaan terutama untuk mewujudkan visi dan misi
pengembangan. Adapun visi pembangunan dan pengembangan Kota
Manokwari Tahun 2005-2015 adalah “sebagai kota hijau alami, kota terdepan
dalam pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan dan kota beriman
sebagai pusat pekabaran Injil di Kawasan Timur Indonesia”.
Motto Kota Manokwari adalah KOTA BERSEJARAH, yaitu kota yang
Bersih, Sehat, Sejahtera, Rapi, Aman dan Harmonis. Motto KOTA BERSEJARAH, ini
dipandang dalam 2 (dua) aspek:
 Aspek Historis, Kota Manokwari merupakan tempat pertama kali
dimulainya penyebaran agama Kristen Protestan di Papua dan juga Kota
Manokwari merupakan kota pemerintahan pertama.
 Aspek Pembangunan, yaitu upaya memacu pemerintah dan masyarakat
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan,
kesehatan dan lain sebagainya.
Sedangkan misi pembangunan Kota Manokwari mencakup :

 Menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa serta sarana penunjangnya
yang dilengkapi dengan penyediaan pelayanan perbankan yang memadai,
terutama untuk kegiatan industri kecil dan rumah tangga.
 Menyediakan dan membangun infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik,
telepon, penyediaan air bersih, peningkatan pelayanan baik transportasi
darat, laut, udara dan penyeberangan, guna kelancaran pergerakan arus
transportasi barang dan jasa serta produk dari kawasan industri dan
komoditas perdagangan.
 Penyediaan fasilitas umum/publik berupa sarana dan prasarana
persampahan, toilet umum yang memadai, pemeliharaan kebersihan kota,
serta peningkatan pelayanan masyarakat lainnya.
 Menyediakan dan menata ruang permukiman sesuai BWK dan konsep kota
yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
 Peningkatan keamanan dan harmonisasi sendi-sendi kehidupan antara
berbagai elemen masyarakat di Kota Manokwari.
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan
dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan
2.2.3.2. KEBIJAKSANAAN DASAR PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN KOTA
Kebijaksanaan dasar rencana pengembangan Kota Manokwari
merupakan landasan pokok di dalam menyusun konsep rencana. Penetapan
kebijaksanaan dasar ini didasarkan atas penjabaran dari kebijaksanaan
pembangunan, pendekatan perencanaan serta dikaitkan dengan hasil analisis
keadaan yang telah dilakukan terhadap tiap-tiap sektor kegiatan kota.
Kebijaksanaan pengembangan Kota dan Bagian Wilayah Kota Manokwari akan
menjadi landasan penataan pemanfaatan ruang Kota Manokwari.

A. Konsep Umum Pengembangan Kota Manokwari
Secara historis, Kota Manokwari telah berkembang dari semula hanya
merupakan desa kecil di tepi pantai Teluk Sawaibu, berkembang menjadi kota
kecil sebagai ibukota Kecamatan Manokwari, kemudian menjadi kota sedang
sebagai ibukota Kabupaten Manokwari dan pasca pemekaran Propinsi Papua
menjadi ibukota Propinsi Irian Jaya Barat. Dengan berkembangnya fungsi kota
tersebut, konsep umum pengembangan Kota Manokwari diarahkan untuk
memenuhi fungsi sebagai ibukota kabupaten dan sebagai ibukota propinsi. Terkait
dengan multifungsi Kota Manokwari sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan
propinsi serta untuk menunjang perkembangan Kota Manokwari di masa yang
akan datang, maka disusun suatu konsep pengembangan Kota Manokwari yang
merupakan arahan bagi semua program pembangunan kota, rencana struktur
ruang kota dan alokasi pengembangan kegiatan kota.
B. Tujuan Pembangunan Kota Manokwari
Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Dalam membangun dan mengembangkan Kota Manokwari, ada dua
sasaran pokok, yaitu bagi pengembangan Kota Manokwari sendiri dan
pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya.
Tujuan pengembangan Kota Manokwari ditinjau dari segi kepentingan
kota, antara lain untuk:
 Menciptakan pola tata ruang yang terencana secara optimal
 Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat
 Memberikan pelayanan umum bagi masyarakat
 Meningkatkan pendapatan asli daerah/PAD
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang
 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyebaran fasilitas dan utilitas
secara tepat dan merata sesuai kebutuhan masyarakat
 Menjaga kualitas lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan
lingkungan dan cadangan air bersih

 Pengembangan Kota Manokwari dalam upaya melayani kebutuhan
penduduk dan memacu pertumbuhan wilayah yang ada di sekitarnya,
2.2.3.3. KEBIJAKAAN DASAR RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
A. Konsep Tata Ruang Kota Manokwari
Konsep tata ruang Kota Manokwari pada dasarnya bertujuan untuk
memenuhi tujuan pembangunan kota serta fungsi dan peranan kota. Dalam hal ini
konsep tata ruang Kota Manokwari dibagi dalam dua kelompok, yaitu konsep
makro dan konsep mikro.
a) Konsep Tata Ruang Makro
Konsep tata ruang makro ditekankan keterkaitan unsur-unsur Kota
Manokwari dengan wilayah luar kota. Adapun konsep pengembangan tata ruang
makro tersebut adalah:
i. Perluasan wilayah perkotaan perlu dilakukan mengingat perkembangan
jumlah penduduk yang terus meningkat bahkan melebihi rata-rata
pertumbuhan nasional serta berkembangnya berbagai fungsi perkotaan dan
meluasnya skala pelayanan.
ii. Pengembangan pelabuhan laut Kota Manokwari sebagai sarana pergantian
moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan volume
besar tetapi dengan waktu perjalanan cukup panjang) dan wilayah pelayanan
Kota Manokwari ke luar dan sebaliknya, sekaligus sebagai pelabuhan ekspor-
impor.
iii. Pengembangan pelabuhan/bandar udara Kota Manokwari sebagai sarana
pergantian moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan
waktu perjalanan cukup singkat tetapi dengan volume kecil) dan wilayah
pelayanan Kota Manokwari keluar dan sebaliknya, maupun dalam wilayah
kabupaten.
iv. Pengembangan transportasi darat yang mampu meningkatkan hubungan
Kota Manokwari dengan wilayah yang ada di sekitarnya.

v. Pengembangan pusat perdagangan eceran regional untuk komoditi
perdagangan barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier.
vi. Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, sejarah, pendidikan untuk
kebutuhan rekreasi dan pendidikan bagi penduduk Kota Manokwari dan
daerah sekitarnya serta bagi rekreasi pencinta alam.
b) Konsep Tata Ruang Mikro
Konsep tata ruang mikro ditekankan pada keterkaitan antar unsure
yang ada di dalam wilayah Kota Manokwari. Adapun konsep pengembangan tata
ruang mikro tersebut adalah:
i. Pengembangan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) di luar kawasan
pusat kota dengan tujuan menyebarkan dan menjalankan fungsi pelayanan ke
bagian wilayah kota
ii. Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk menghubungkan pusat-
pusat BWK
iii. Pengembangan kawasan industri terutama industri kecil/ringan dan industri
hasil pertanian ke arah selatan kota serta ke lokasi dekat sumber bahan baku
iv. Pembatasan pertumbuhan industri polutif yang menyebar di kawasan
pemukiman dan mengarahkannya ke bagian selatan.
v. Pengembangan kawasan perumahan secara vertikal di kawasan-kawasan
yang layak secara teknis serta peremajaan dan peningkatan kualitas fisik
bangunan dan lingkungan
vi. Pengembangan kawasan wisata laut/pantai di Pantai Pasir Putih dan Pantai
Amban, Pulau Mansinam serta pengembangan wisata kawasan air Danau
Kabori di wilayah bagian selatan kota.
vii. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan, jasa komersial, perdagangan di
pusat kota.
viii. Penataan kawasan pantai Teluk Sawaibu untuk mencegah pencemaran dan
rusaknya lingkungan.

ix. Penataan kawasan pelabuhan laut di Teluk Sawaibu karena kedudukannya
yang strategis.
x. Pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana di kawasan efektif
pengembangan perkotaan yang diarahkan untuk dapat mengakomodasikan
berbagai kegiatan fungsional kota.
B. Konsep Pembangunan/Pengembangan Kota
Untuk mencapai konsep tata ruang tersebut di atas, maka strategi
pembangunan dan pengembangan tata ruang Kota Manokwari meliputi:
1) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan aksesibilitas antara pusat kota dengan wilayah-wilayah yang
ada di sekitarnya. Dalam hal ini, interaksi dan pencapaian pergerakan
berbagai kegiatan antar kawasan pusat kota (pusat pelayanan) dengan sub
pusat kota (sub pusat pelayanan) lebih tinggi dan mudah dijangkau.
2) Untuk pengembangan pusat-pusat pemukiman baru, perlu dilakukan
pembangunan jalan-jalan kolektor sekunder dan lokal serta peningkatan
fungsi jaringan jalan lainnya sehingga sesuai dengan kebutuhan
pengembangan kawasan pemukiman. Pembangunan ruas-ruas jalan baru
tersebut, utamanya dilakukan pada bagian selatan dan utara kota dimana
pada saat ini lahan yang akan diarahkan sebagai kawasan perumahan dan
fungsi kegiatan kota lainnya masih berupa lahan kosong. Sedangkan
peningkatan fungsi jalan seperti perkerasan, perbaikan dan pelebaran jalan,
secara umum diarahkan di wilayah pusat kota dan barat Kota Manokwari
3) Penataan kawasan pemukiman dalam bentuk Kampung Improvement
Program (KIP) di kawasan Manokwari Timur, Manokwari Barat dan di
kawasan Pusat Kota Manokwari. Penataan ini diprioritaskan pada kawasan
kumuh seperti perkampungan nelayan di pesisir pantai Teluk Sawaibu.

C. Kebijakan Kependudukan
Sesuai dengan kondisi geografisnya penyebaran jumlah penduduk
terbesar terdapat di kawasan pusat kota Kelurahan Sanggeng dan di Kelurahan
Manokwari Timur (termasuk beberapa kelurahan pemekarannya) yaitu kurang
lebih sebesar 75% dari total jumlah penduduk Kota Manokwari. Kepadatan
penduduk tertinggi juga terdapat di kedua kelurahan tersebut di atas yaitu 78
jiwa/hektar dan 20 jiwa/hektar. Untuk daerah-daerah tertentu, yaitu kawasan
pinggiran kota, kepadatan penduduknya sangat rendah (1-3 jiwa/hektar),
sedangkan kawasan pusat kota kepadatannya relatif tinggi (18 – 78 jiwa/hektar).
D. Konsepi Pelaksanaan Pembangunan Kota
Bertitik tolak pada visi dan misi, maka disusun strategi pembangunan
kota (urban development strategy) yang memuat program pembangunan/kegiatan,
baik dalam jangka panjang (20 tahun), maupun dalam program jangka menengah
(5 tahun), yaitu sejalan dengan strategi pembangunan yang diarahkan pada
pengembangan fungsi-fungsi perkotaan antara lain: ekonomi, sosial dan budaya,
lingkungan hidup, pengembangan prasarana, dan pengembangan kelembagaan.
E. Permasalahan
Kota Manokwari merupakan pusat pemerintahan (ibukota Provinsi
Papua Barat dan ibukota Kabupaten), pusat jasa transportasi, yang berada di
antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat. Posisi Kota Manokwari
tersebut memiliki arti:
1) Pengaruh Kota Manokwari tersebut akan mengatasi potensi perkembangan
Kota Manokwari dengan menarik berbagai aspek kehidupan ekonomi
seperti tenaga kerja, investasi dan kegiatan perdagangan.
2) Pengaruh tersebut dapat memberikan pelayanan pada wilayah–wilayah
kabupaten di sekitarnya, karena Kota Manokwari telah menyediakan jenis--
jenis pelayanan berskala provinsi, seperti: pemerintahan (kantor
gubernur); transportasi (Bandara Rendani, Pelabuhan Manokwari),

pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi, akademi); Olahraga (sport
centre) dan sebagainya, sehingga kabupaten di sekitarnya hanya perlu
mengembangkan jenis-jenis pelayanan lingkungannya sendiri.
3) Pengaruh tersebut dapat memberikan pelayanan pada wilayah–wilayah
kecamatan di sekitarnya, karena Kota Manokwari telah menyediakan jenis--
jenis pelayanan berskala besar, seperti: sosial (seperti RSUD), pendidikan
menengah SLTP-SLTA, pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi,
akademi) dan sebagainya, sehingga kecamatan di sekitarnya hanya perlu
mengembangkan jenis - jenis pelayanan lingkungannya sendiri.
4) Pengaruh tersebut dapat menarik kegiatan ekonomi di sekitarnya, sehingga
dibutuhkan akomodasi kegiatan ekonomi maupun pendukungnya, seperti
terminal regional, pengembangan bandara dan pemilahan pelabuhan
penumpang dan barang.
5) Sebagai penyediaan area fasilitas kota dan permukiman bagi perkembangan
Kota Manokwari.
Sebagai pusat pengembangan, Kota Manokwari berperan memberikan
pelayanan bagi daerah belakangnya, seperti kesehatan (Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi), pendidikan (STLP,
SLTA dan Perguruan Tinggi), perdagangan (pasar Sentral, Pasar Wosi dan Pasar
swalayan) dan wisata (obyek, hotel, restaurant). Jenis-jenis pelayanan skala
kabupaten dan provinsi juga melayani secara lokal di sekitarnya.
Dengan mempertimbangkan makna kata “pembangunan” yang berarti
upaya untuk melakukan perubahan mengarah ke keadaan yang dinilai lebih baik
dan keadaan yang berlaku atau keadaan sekarang, juga berarti upaya untuk
menimbulkan proses sehingga kota menjadi lebih baik, atau mempunyai ciri
kekotaan yang kuat, maka persoalan yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah
bagaimana karakteristik dan potensi kota dapat dikenali. Mengingat hal-hal
tersebut, maka salah satu persoalan paling menonjol dalam perencanaan
pembangunan kota adalah bagaimana mengatur penggunaan dan pengalokasian

ruang untuk berbagai kegiatan dan berbagai tuntutan keperluan yang sangat
beragam.
Rencana Kota Manokwari harus dipersiapkan untuk membuka
kesempatan bagi peran swasta dan aspirasi masyarakat yang dinamis dan fleksibel
serta antisipatif terhadap kemajuan teknologi, namun tetap manusiawi dengan
pertimbangan kelestarian lingkungan hidup.
2.3 KAJIAN KEBIJAKAN SEKTORAL
2.3.1 STRATEGI PENATAAN RUANG
Arahan pengembangan spasial atau keruangan kota Manokwari dititik
beratkan pada strategi pemerataan pembangunan disetiap bagian wilayah kota
dibagi dalam beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK). Pembagian ini berperan
untuk :
a. Meningkatkan peranannya sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, maka saat ini
Kota Manokwari diaarahkan untuk berperan sebagai Pusat Pemerintahan
Provinsi Papua Barat. Dengan demikian Kota Manokwari harus dapat
diarahkan mencukupi kebutuhan aktivitas dan volume kegiatan yang berskala
provinsi.
b. Ditinjau dari konstelasi regional yang lebih luas, kota Manokwari mempunyai
kedudukan dan peranan sebagai titik simpul penerima sekaligus penjalar
pertumbuhan dan perkembangan wilayah dibelakangnya.
c. Melihat alur kegiatan yang saat ini berjalan, maka perfanan kota Manokwari
sangat sesuai sebagai pusat-pusat perdagangan dan jasa, industri,
pemerintahan baik itu Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan
Kabupaten.
Dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) juga dipertimbanagkan
aspek kondisi kota, keterkaitan dengan wilayah rencana pengembangan dengan
wilayah yang lebih luas sehingga setiap BWK diharapkan berfungsi sebagai
berikut :

RP2KPKP Kabupaten Manokwari

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to RP2KPKP Kabupaten Manokwari

Similar to RP2KPKP Kabupaten Manokwari (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

RP2KPKP Kabupaten Manokwari