Diseminasi Juklak DIP4T 2024

1. Direktorat Landreform
Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan
DIP4T Tahun 2024
Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah
Diseminasi Petunjuk Pelaksanaan
DIP4T Tahun 2024
Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah
Jakarta, 27 Februari 2024

2. Konsep Kegiatan DIP4T
2
Kegiatan Data dan Informasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah (Data dan Informasi P4T)
merupakan rangkaian kegiatan dalam
rangka pengumpulan data dan informasi
P4T dalam suatu wilayah.
Tujuan kegiatan Data dan Informasi P4T
adalah untuk menghasilkan informasi
pertanahan yang selanjutnya dapat
ditindaklanjuti dengan program
pertanahan.
ak
guasai
gara

3. ACEH
2.000
SUMUT
2.000
RIAU
1.650
SUMBAR
1.000
BENGKULU
575
JAMBI
1.750
KEPRI
4.000
BABEL
375
SUMSEL
2.000
KALSEL
1.679
KALTENG
500
KALBAR
2.500
KALTIM
1.800
SULBAR
1.000
SULSEL
5.654
SULTRA
1.500
SULTENG
2.000
GORONTALO
500 SULUT
1.000
MALUT
400
PAPBAR
300 PAPUA
300
MALUKU
300
NTT
5.000
NTB
1.000
BANTEN
832
JABAR
2.500
JATIM
2.500
D.I.Y
1.000
JATENG
2.500
LAMPUNG
800
BALI
-
DKI
-
TARGET DIP4T
50.915 Bidang Rp 4.856.434.000,-
Target DIP4T Tahun 2024
3

4. Alur Kegiatan DIP4T 2024
4

5. Poin-poin Perubahan Juklak
5
Penyesuaian
terhadap Perpres 62
2023, Permen ATR/BPN
1 2023, dan Deklarasi
GTRA Summit 2023
Penambahan
ketentuan topologi
sebagai bagian dari
standarisasi
Penyesuaian analisa
data hasil DIP4T
Pengaturan perihal
administrasi yang
lebih jelas terhadap
DIP4T dengan DIPA di
Kantah atau Kanwil

6. 6
1. Kegiatan DIP4T disesuaikan menyesuaikan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Presiden
No. 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1 Tahun 2023, Deklarasi GTRA
Summit 2023, dan draft Rancangan Peraturan Menteri tentang Basis Data IGT
Pertanahan (harmonisasi)
2. Penyesuaian dilakukan pada Dasar Hukum, Lokasi DIP4T, dan beberapa penyesuaian
lainnya
3. Penyesuaian lokasi DIP4T dilakukan terhadap lokasi TORA dari PKH, yaitu:
“Khusus TORA PKH dari kegiatan Invertarisasi dan Verifikasi (Inver) PPTPKH dapat dilaksanakan
kegiatan Data dan Inventarisasi P4T jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- SK Pelepasan Kawasan Hutan terbit tahun 2022 dan sebelumnya
- Hasil Inver PPTPKH belum berupa bidang tanah
- Daftar subjek didominasi oleh isian kosong (No Name) atau bukan perorangan (a.n. desa)
Perubahan pada Pelaksanaan
Penyesuaian Ketentuan dan Isu Terbaru

7. 7
1. DIPA kegiatan DIP4T sebelum tahun 2024
dan pada tahun 2024 peletakannya
terdapat pada Kantah atau Kanwil,
sehingga perlu pengaturan yang lebih jelas
terkait administrasi terutama pada bagian
penetapan lokasi DIP4T dan tim pelaksana
2. SK Penetapan Lokasi untuk DIPA di Kanwil
ditetapkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi,
sedangkan SK Penetapan Lokasi untuk DIPA
di Kantah ditetapkan Kepala Kantah
3. SK Penetapan Tim Pelaksana untuk DIPA di
Kanwil ditetapkan oleh Kepala Kanwil BPN
Provinsi, sedangkan SK Penetapan Tim
Pelaksana untuk DIPA di Kantah ditetapkan
oleh Kepala Kantah
Perubahan pada Pelaksanaan
Pengaturan Administrasi

8. 8
Perubahan pada Pelaksanaan
Topologi
1. Topologi merupakan salah satu bagian
dalam pengaturan yang diatur dalam
rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala
BPN tentang Basis Data IGT Pertanahan
2. Topologi dilaksanakan merupakan salah
satu bagian pengolahan data dengan
harapan data output hasil kegiatan DIP4T
akan lebih terstandarisasi dan tidak
terdapat poligon yang tumpeng tindih
3. Ketentuan topologi yang digunakan
pada data hasil kegiatan DIP4T adalah
“must not overlap” atau setiap poligon
harus tidak ada yang
bertampalan/tumpang tindih dengan
polygon lain

9. Perubahan pada Pelaksanaan
Analisa Data
9
Analisa Tanah Objek Reforma Agraria
Analisa Potensi Redistribusi Tanah
1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan
kegiatan DIP4T sebagai tool untuk memotret kondisi
pertanahan pada lokasi TORA dan sebagai kegiatan
untuk menentukan potensi redistribusi tanah, maka
dilaksanakan penyesuaian pada tahapan analisa
2. Analisa yang ditentukan adalah analisa struktur P4T
(eksisting), sebaran dan analisa TORA, dan analisa
potensi redistribusi tanah

10. Perbandingan Juklak DIP4T 2023 dan 2024
10
No. Bagian Juklak DIP4T 2023 Juklak DIP4T 2024
1 Latar Belakang Penekanan pada DIP4T untuk mendukung
pelaksanaan Reforma Agraria
Penekanan pada DIP4T untuk mendukung pelaksanaan Reforma
Agraria yang mana hasil DIP4T ditindaklanjuti Redistribusi Tanah
dengan didukung dasar Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023
tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan tindak lanjut
Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023
2 Dasar Hukum Masih mencantumkan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran
Negara Tahun 2018 Nomor 172);
Menghapus Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172),
menambahkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 126) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik
Pertanahan dan Ruang
3 Pengertian Belum terdapat definisi Reforma Agraria, TORA, dan
Redistribusi Tanah
Menambahkan definisi Reforma Agraria, TORA, dan Redistribusi Tanah
4 Tahapan Persiapan Nomenklatur sebelumnya Penyusunan Petunjuk
Operasional Kegiatan
Nomenklatur sekarang Perencanaan Data dan Informasi P4T

11. Perbandingan Juklak DIP4T 2023 dan 2024
11
No. Bagian Juklak DIP4T 2023 Juklak DIP4T 2024
5 Penetapan lokasi
dan tim pelaksana
SK penetapan lokasi dan tim pelaksana
ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan
SK penetapan lokasi dan tim pelaksana dapat ditandatangi oleh Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan menyesuaikan dengan
peletakan DIPA DIP4T, jika DIPA DIP4T di Kantor Wilayah maka SK
ditetapkan Kepala Kantor Wilayah atau jika DIPA DIP4T di Kantor
Pertanahan maka SK ditetapkan Kepala Kantor Pertanahan
6 Penetapan kembali
DIP4T
Belum diatur Lokasi DIP4T dapat ditetapkan kembali setelah jangka waktu 2 tahun
7 Kriteria lokasi DIP4T Lokasi pelepasan kawasan hutan, khusus lokasi Inver
PPTPKH dapat dilakukan kegiatan DIP4T jika masih
area yang luas belum terpecah menjadi bidang tanah
Lokasi pelepasan kawasan hutan, khusus lokasi Inver PPTPKH dapat
dilakukan kegiatan DIP4T jika SK Pelepasan Kawasan Hutan terbit
tahun 2022 dan sebelumnya, atau hasil Inver PPTPKH belum berupa
bidang tanah, atau daftar subjek didominasi oleh isian kosong (No
Name) atau bukan perorangan (atas nama desa)
8 Kriteria lokasi DIP4T Belum diatur Lokasi PPTPKH yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan
kawasan hutan, dilaksanakan melalui survei bersama
9 Kriteria lokasi DIP4T Desa/Kelurahan yang terdapat Lokasi Transmigrasi,
namun belum bersertipikat
Lokasi transmigrasi yang memerlukan penyelesaian permasalahan
pertanahan. Khusus lokasi ini perlu koordinasi dengan dinas yang
membidangi urusan transmigrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota
10 Tahapan Persiapan Nomenklatur sebelumnya Pengolahan Data Kerja Nomenklatur sekarang Pembuatan Peta Kerja

12. Perbandingan Juklak DIP4T 2023 dan 2024
12
No. Bagian Juklak DIP4T 2023 Juklak DIP4T 2024
11 Pembuatan peta
kerja
Belum diatur Peta kerja disarankan untuk ditambahkan foto udara yang telah
diakuisisi dan diorthorektifikasi yang dapat diakses pada
https://petadasar.atrbpn.go.id berkoordinasi dengan Bidang Survei dan
Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Seksi Survei dan
Pemetaan
12 Penyuluhan Belum dijabarkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan DIP4T
Penjabaran peran serta masyarakat dalam kegiatan DIP4T
13 Tahapan
pelaksanaan
Nomenklatur sebelumnya Verifikasi P4T, Sket dan
Toponimi
Nomenklatur sekarang Pengumpulan Data Fisik dan Informasi P4T
14 Pengolahan data Belum terdapat ketentuan topologi pada pengolahan
data
Penambahan ketentuan topologi pada pengolahan data dalam rangka
standarisasi basis data, disertakan pula panduan pelaksanaan topologi
15 Analisa data Analisa data berupa analisa struktur P4T dan potensi
TORA
Analisa data berupa analisa struktur P4T, sebaran TORA, analisa
TORA, analisa potensi Redistribusi Tanah dalam rangka pemenuhan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

13. Perbandingan Juklak DIP4T 2023 dan 2024
13
No. Bagian Juklak DIP4T 2023 Juklak DIP4T 2024
16 Kontrol Kualitas Kontrol kualitas dilaksanakan oleh Petugas
Kanwil/Kantah yang ditunjuk oleh koordinator kegiatan
Kontrol kualitas dilaksanakan oleh koordinator kegiatan Data dan
Informasi P4T dibantu Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota
atau Petugas Kantor Wilayah BPN Provinsi yang ditunjuk oleh
koordinator kegiatan Data dan Informasi P4T
17 Output DIP4T Output berupa laporan dan peta sebagai berikut:
• Peta Penguasaan Tanah,
• Peta Pemilikan Tanah,
• Peta Penggunaan Tanah,
• Peta Pemanfaatan Tanah,
• Peta Potensi Tanah Objek Reforma Agraria
Output berupa laporan dan peta sebagai berikut:
• Peta Penguasaan Tanah,
• Peta Pemilikan Tanah,
• Peta Penggunaan Tanah,
• Peta Pemanfaatan Tanah,
• Peta Sebaran Tanah Objek Reforma Agraria,
• Peta Analisa Tanah Objek Reforma Agraria,
• Peta Potensi Redistribusi Tanah
18 Pelaporan Belum diatur terkait visualisasi hasil pada Bhumi
GTRA
Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria,
maka data spasial P4T juga disajikan pada laman Bhumi GTRA
19 Lampiran Belum terdapat contoh SK Tim Pelaksana dan
Penetapan Lokasi oleh Kepala Kantor Wilayah
Penambahan contoh SK Tim Pelaksana dan Penetapan Lokasi oleh
Kepala Kantor Wilayah
20 Lampiran Penyesuaian lampiran tabel analisa DIP4T
21 Lampiran Penyesuaian kerangka laporan pelaksanaan DIP4T
22 Lampiran Penyesuaian field pada shapefile, simbologi, dan layout

14. TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL