Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi Kabupaten Kota dan Konsultasi RTRW Kabupaten Kota.pdf

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
TATA CARA DAN PROSEDUR EVALUASI
RANPERDA TENTANG RTRW
PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN
KONSULTASI RANPERDA TENTANG
RTRW KABUPATEN/KOTA
Oleh:
Ir. Edison Siagian, ME
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I,
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Jakarta, 26 Agustus 2022
1

Republik Indonesia
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman
5. Ketentraman, ketertiaban & perlindungan
Masyarakat
6. Sosial
Urusan Wajib Tdk Terkait Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi kependudukan & catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat & Desa
8. Pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, usaha kecil & menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. Kearsipan
Urusan Pilihan
1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Pasal 9 UU No. 23/2014 ttg Pemda
U r u s a n P e m e r i n t a h a n
Konkuren
Absolut
1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar
Negeri
6. Moneter & Fiskal
Pilihan
(8)
Wajib
(24)
Urusan
Pemerintahan Umum
Pelayanan Dasar
Non Pelayanan
Dasar
dilaksanakan
dilaksanakan
Pembinaan Umum Pembinaan Teknis
Kemendagri Kementerian/Lembaga
Pasal 373 UU No. 23/2014 ttg Pemda
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2
2

Republik Indonesia
PEMBINAAN PENGAWASAN
KEMENDAGRI KEMEN. ATR/BPN
PEMBINAAN PENGAWASAN
Binwas Umum
Binwas Umum Binwas Teknis
Binwas Teknis
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH
KAB/KOTA
Binwas Umum dan Teknis
Binwas Umum dan Teknis
Gub. Sbg wakil
Pemerintah
Pusat
Gub. Sbg wakil
Pemerintah
Pusat
Gub. Sbg wakil
Pemerintah
Pusat
Gub. Sbg wakil
Pemerintah
Pusat
MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Bentuk Pembinaan dan
Pengawasan Umum yang
dilakukan meliputi :
a. pembagian urusan
pemerintahan;
b. kelembagaan daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat
Daerah;
d. keuangan daerah;
e. pembangunan daerah;
f. pelayanan publik di daerah;
g. kerja sama daerah;
h. kebijakan daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan dan
pengawasan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing menteri yang
menyelenggaraan urusan tertentu
Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain sebagai kepala
daerah dan juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah
3
3

Republik Indonesia
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG adalah kegiatan yang meliputi
PENGATURAN, PEMBINAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN penataan ruang
PENGATURAN
PEMBINAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang
upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERDA RTRW
Sumber : PP Nomor 21 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4
4

Republik Indonesia
MEKANISME EVALUASI RANPERDA
TENTANG RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Agenda
Agenda
Agenda
5
5

Republik Indonesia
UU NO. 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah secara nasional  dikoordinasikan oleh MENDAGRI
• Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah untuk kabupaten/kota  dikoordinasikan oleh GUBERNUR
EVALUASI  Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah
Pengawasan bersifat
PREVENTIF
RPJPD
RPJPD
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 245 dan 400)
RPJMD
RPJMD
APBD
APBD
Perubahan APBD
Perubahan APBD
Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD
Pajak Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah
Tata Ruang
Daerah
Berbentuk
Raperda
Evaluasi dilaksanakan
terhadap Raperda
Rencana Tata Ruang
RDTR Kab/Kota
ditetapkan dengan
Perkada, sehingga tidak
dilaksanakan evaluasi
PELAKSANAAN EVALUASI RAPERDA
6
6

Republik Indonesia
ASPEK KEBIJAKAN
ASPEK KEBIJAKAN
Keserasian antara
kebijakan nasional,
kebijakan provinsi dan
kebijakan kab/kota
ASPEK ADMINISTRASI
ASPEK ADMINISTRASI
Ketersediaan Raperda dan
Lampirannya yang tidak
terpisahkan (materi teknis,
album peta, dan dokumen
proses penyusunan)
ASPEK LEGALITAS
ASPEK LEGALITAS
Identifikasi peraturan-
peraturan yang melandasi
penyusunan Raperda
Evaluasi raperda
dapat dilakukan
setelah indikator
terpenuhi
LINGKUP PEMBAHASAN DAN INDIKATOR PENILAIAN
EVALUASI EVALUASI RENCANA TATA RUANG DAERAH
LINGKUP PEMBAHASAN INDIKATOR PENILAIAN
KEPENTINGAN
UMUM
• Konsultasi Publik
• Kesepakatan Dgn Pemda
Provinsi Berbatasan
• Kesepakatan Dgn Pemda
Kab/Kota Dalam Provinsi
• Persetujuan Bersama
DPRD Provinsi
2
PERATURAN
YANG LEBIH
TINGGI
Persetujuan
Substansi dari
ATR/BPN
1 PARAMETER
MEMASTIKAN
KESESUAIAN
PARAMETER
7
Sumber : Permendagri 13/2016

Republik Indonesia
Kepmendagri
Penyempurnaan
Permohonan
Noreg
Melaporkan
Pemberian
Noreg
MENDAGRI
Pasal 245 ayat (1) UU 23/2014
Dihasilkan
GUBERNUR & DPRD
GUBERNUR Menetapkan
Raperda menjadi Perda
diselenggarakan
EVALUASI
Berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan
penataan ruang
PEMBAHASAN LINTAS SEKTOR
oleh Menteri yang menyelenggarakan
Urusan Penataan Ruang
Melibatkan K/L, Pemprov, DPRD
Kab/Kota, Pemkot/Pemkab, dan seluruh
pemangku kepentingan terkait
Dilengkapi dengan:
• Validasi KLHS oleh Menteri yang
membidangi urusan Lingkungan Hidup
• Rekomendasi Peta Dasar dari Badan
yang membidangi informasi geospasial
Gubernur mengajukan Raperda
tentang RTRW Provinsi kepada
DPRD Provinsi
dihasilkan
Persetujuan bersama antara
DPRD dan Pemprov
berdasarkan Persetujuan
substansi
Konsekuensi Jika belum ditetapkan oleh Gubernur dalam waktu paling lama 2 bulan sejak Persetujuan Substansi
Gubernur menetapkan Perda untuk
melaksanakan Permen ATR/BPN, termasuk
pengundangan Perda dalam lembaran daerah
oleh Sekda, paling lama 15 Hari
Jika Lebih dari 15 Hari
Dalam hal raperda RTRW belum
ditetapkan, Gubernur
menetapkan raperda RTRW
paling lama 3 bulan
Sanksi Administratif
PALING
LAMA
2
BULAN
DARI
PERSUB
Mengintegrasikan
• Program/Kegiatan Sektor
• Kegiatan bersifat Strategis Nasional
• Batas Daerah (Kemendagri)
• Garis Pantai (BIG)
• Kawasan Hutan (KLHK, 10 Hari)
Persetujuan Substansi
MENDAGRI
Batas waktu sampai 4 bulan, raperda
RTRW ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
melalui Peraturan Menteri ATR/ Kepala
BPN
Pembahasan di DPRD
Provinsi untuk
menyepakati
substansi dalam
Raperda
Maksimal 10 Hari
Surat Permintaan
Evaluasi dari
Gubernur
MEKANISME PENETAPAN RANPERDA TENTANG RTRW PROVINSI
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Permendagri 13/2016
8
8

Republik Indonesia
MEKANISME PENETAPAN RANPERDA TENTANG RTRW KAB/KOTA
MENDAGRI
Diselenggarakan
dilakukan
KONSULTASI
Surat Permintaan
Evaluasi dari
Bupati/Wali Kota
GUBERNUR
Bupati/Wali Kota
Evaluasi oleh
Gubernur
Raperda RTRW
Kab/Kota
Diterbitkan
Keputusan Gubernur
Menetapkan
Raperda
menjadi Perda
Penyempurnaan
Noreg
Berkoordinasi dengan
Menteri yang
menyelenggarakan urusan
penataan ruang
Surat MDN
Hasil Konsultasi Evaluasi
dihasilkan
menjadi dasar
Gubernur dan Mendagri
dilaporkan
Pasal 245 ayat (4) UU 23/2014
Pembahasan di DPRD
Kota/Kab untuk
menyepakati
substansi dalam
Raperda
Maksimal 10 Hari
Mengintegrasikan (70/77)
• Program/Kegiatan Sektor
• Kegiatan bersifat Strategis Nasional
• Batas Daerah (Kemendagri) (71/78)
• Garis Pantai (BIG) (72/79,1)
• Kawasan Hutan (KLHK, 10 Hari) (73/80)
PEMBAHASAN LINTAS SEKTOR
oleh Menteri yang
menyelenggarakan Urusan
Penataan Ruang
Persetujuan bersama antara
DPRD dan Pemkab/kota
berdasarkan Persetujuan
substansi
melibatkan K/L, Pemprov, DPRD
Kab/Kota, Pemkot/Pemkab, dan seluruh
pemangku kepentingan terkait
Dilengkapi dengan:
• BA Pembahasan Pemprov mengenai
Raperda RTRW Kab/Kota
• Validasi KLHS oleh Pemerintah Provinsi
• Rekomendasi Peta Dasar dari Badan
yang membidangi informasi geospasial
Bupati/ Wali Kota mengajukan Raperda
tentang RTRW Kab/Kota kepada DPRD
Kab/Kota
Persetujuan Substansi
dihasilkan
Konsekuensi Jika belum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dalam waktu paling lama 2 bulan sejak Persetujuan Substansi
Batas waktu sampai 4 bulan, raperda
RTRW ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat melalui Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN
Bupati/Wali Kota menetapkan Perda untuk
melaksanakan Permen ATR/BPN, termasuk
pengundangan Perda dalam lembaran
daerah oleh Sekda, paling lama 15 Hari
Jika Lebih dari 15 Hari
Dalam hal raperda RTRW
belum ditetapkan, Bupati/Wali
Kota menetapkan raperda
RTRW paling lama 3 bulan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Permendagri 13/2016
PALING
LAMA
2
BULAN
DARI
PERSUB
Sanksi Administratif
9
9

Republik Indonesia
PERCEPATAN PENETAPAN PERDA
MENGENAI RENCANA TATA RUANG
RTRW PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Rancangan Perda RTRW Provinsi/Kab/Kota
ditetapkan paling lama 2 bulan terhitung
sejak mendapatkan persub dari Menteri
ATR/Kepala BPN
Dalam hal rancangan Perda RTRW
belum ditetapkan,
Gubernur/Bupati/Walikota
menetapkan rancangan Perda
RTRW paling lama 3 bulan
terhitung sejak mendapatkan persub
dari Menteri ATR/Kepala BPN
Persetujuan
Substansi
Penetapan dengan
2 bulan
Peraturan
Daerah
x
Pemerintah
Pusat
belum
ditetapkan
Kepala
Daerah
Penetapan oleh
1 bulan
x
Penetapan oleh
1. Dalam hal rancangan Perda RTRW belum
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, paling
lama 4 bulan terhitung sejak mendapatkan persub,
rancangan Perda RTRW ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat melalui Menteri ATR/Kepala
BPN setelah mendapat persetujuan dari Presiden
2. Rancangan perda RTRW ditetapkan dengan
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
1 bulan
belum
ditetapkan
Sumber : PP Nomor 21 Tahun 2021
10
10

Republik Indonesia
11
WAKTU EVALUASI DAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG RTRW
NO
PROSES EVALUASI DAN PENETAPAN
RAPERDA TENTANG RTRW
LAMA WAKTU YANG
DIBUTUHKAN
KETERANGAN
1
Kepala Daerah menyampaikan Raperda RTRW yang
telah disetujui DPRD kepada Mendagri untuk Provinsi
dan kepada Gubernur untuk Kabupaten/Kota.
Maks. 3 hari
Raperda beserta lampirannya
(materi teknis dan album peta)
2
Pelaksanaan evaluasi dan penerbitan serta
penyampaian SK Evalusi Raperda RTRW.
Maks. 15 hari
Evaluasi dapat dilaksanakan
setelah terpenuhinya indikator
sesuai Permendagri No. 13
Tahun 2016
3
Gubernur atau Bupati/Walikota bersama DPRD
menindaklanjuti SK dan menyampaikan hasil
penyempurnaan.
Maks. 7 hari
Setelah mendapakan noreg
Raperda ditetapkan paling
lama 30 hari sejak disetujui
bersama oleh DPRD
TOTAL 25 HARI
11

Republik Indonesia
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda,
setiapPerda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor
register terlebih dahulu.
PerdaProvinsiharusmendapatkannomorregisterdariKementerianDalamNeg
eri,sedangkanPerdaKabupaten/Kotamendapatkannomorregisterdarigu
bernursebagaiwakilPemerintahPusat.
Denganadanyapemberiannomorregistertersebutakanterhimpuninformasi
mengenaikeseluruhanPerdayangdibentukolehDaerahdansekaligusjugai
nformasiPerdasecaranasional.
NOMOR REGISTER
12
12

Republik Indonesia
TIM EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH
Tim Evaluasi melakukan evaluasi Raperda RTRW
RTRW PROVINSI
RTRW PROVINSI
Sesuai amanat Pasal 245 ayat (1) UU 23/2014:
“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur
RPJPD, RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan
Rencana Tata Ruang Daerah harus dievaluasi terlebih
dahulu oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh
Gubernur (bersifat preventif)”.
RTRW KABUPATEN/KOTA
RTRW KABUPATEN/KOTA
Sesuai amanat Pasal 245 ayat (3) UU 23/2014:
“Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota yang mengatur RPJPD,
RPJMD, APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan Rencana Tata
Ruang Daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”.
PERMENDAGRI 13/2016
PERMENDAGRI 13/2016
Permendagri 13/2016 - Pasal 10
“Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi
tentang RTR Daerah dibentuk tim evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang RTR Daerah”  tim evaluasi ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
Permendagri 13/2016-Pasal 11
“Ditjen Bina Bangda atas nama Menteri dibantu oleh Tim
Evaluasi melakukan evaluasi Raperda Provinsi tentang RTR
Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang”.
PERMENDAGRI 13/2016
PERMENDAGRI 13/2016
Pasal 10
“Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang
RTR Daerah dibentuk tim evaluasi rancangan perda kabupaten/kota
tentang RTR Daerah”  Tim Evaluasi ditetapkan dalam Kepgub.
Pasal 11
“Gubernur dibantu oleh Tim Evaluasi melakukan evaluasi rancangan perda
kabupaten/kota tentang RTR Daerah”.
13
Pasal 6
TKPRD mengoordinasikan pelaksanaan:
• evaluasi ranperda tentang RTR provinsi
• evaluasi ranperda tentang RTR kabupaten/kota
• konsultasi dalam rangka evaluasi ranperda tentang RTR kab/kota
PERMENDAGRI 116/2017
PERMENDAGRI 116/2017
13

Republik Indonesia
14
LAYANAN EVALUASI RAPERDA TENTANG RTRW PROVINSI MELALUI
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA)
Meningkatkan
pelayanan yang
akuntabel, transparan,
dan tepat waktu
Meningkatkan
kompetensi petugas
layanan
Mengembangkan
pemanfaatan sistem
informasi untuk
mempercepat layanan
TUJUAN
Aplikasi Siola
SIOLA memiliki kelebihan yaitu layanan administrasi
menjadi lebih mudah, cepat, akurat dan gratis
14
Pasca Evaluasi dilakukan Pemda menyampaikan
e-kuisioner melalui https://bit.ly/3QoDpLh.

Republik Indonesia
15
PERSYARATAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN EVALUASI
RANPERDA TENTANG RTRW PROVINSI MELALUI SIOLA
1. Terdapat 13 Persyaratan yang perlu
dipersiapkan untuk diupload dalam Siola.
2. Persyaratan dimaksud sesuai dengan 3
(tiga) peraturan terkait yaitu:
a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan Perda
tentang Rencana Tata ruang Daerah.
b. SE Mendagri Nomor 061/1249SJ tanggal
10 Februari 2020 tentang Penerapan
Pemanfaatan layanan Online dalam
Aplikasi Siola.
c. Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan, PK, Revisi, dan Penerbitan
Persub RTRW Provinsi, Kab, Kota dan
RDTR.
3. Pelaksanaan Evaluasi Raperda tentang
RTRWP dilaksanakan setelah semua
kelengkapan dokumen berkas adm
dinyatakan lengkap scr sistem SIOLA.
POIN PENTING:
Pemda perlu melaksanakan kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam
wilayah provinsi sebagai salah satu persyaratan administrasi pelaksanaan evaluasi
15

Republik Indonesia
Pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
Peningkatan pelibatan masyarakat, asosiasi, dan Akademisi
dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang partisipatif
Keterpaduan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan
1
2
3
URGENSI
FORUM PENATAAN RUANG
Wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk
membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang
“ ”
Perkembangan Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Daerah
TKPRD BKPRD BKPRD TKPRD ForumPenataanRua
ngdi Daerah
Inmendagri
No. 19 Tahun 1996 tentang
Pembentukan TKPRD Tingkat I
dan Tingkat II
Permendagri
Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Kepmendagri
Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Permendagri
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Permen ATR/BPN
Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang dan
perubahannya Permen ATR/BPN
No. 9 Tahun 2022
PERAN KELEMBAGAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
DALAM PROSES PERIZINAN
dibentuk
16

Republik Indonesia
STATUS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA TENTANG
RTRW PROVINSI DAN RTRW KAB/KOTA SECARA NASIONAL
PERDARTRWPROVINSI
(Terintegrasidenganmuatanperairanpesisir)
PERDARTRWKABUPATEN/KOTA
Peninjauan
Kembali/Revisi
31
Seluruh provinsi telah menetapkan Perda RTRW Provinsi :
• 31 RTRW Provinsi memasuki masa peninjauan kembali/revisi dan
dalam proses pengintegrasian dengan RZWP-3-K.
• 1 RTRW Provinsi dalam proses Persetujuan Substnasi (telah
melaksanakan Forum Lintas Sektor di Kemen ATR/BPN) yaitu
Provinsi Jawa Barat.
• 2 RTRW Provinsi telah ditetapkan menjadi Perda yaitu Provinsi
Sulawesi Selatan dan Papua Barat.
364
1. Sebanyak 503 RTRW Kabupaten/Kota telah ditetapkan menjadi Perda:
• 364 RTRW sedang Peninjauan Kembali/Revisi.
• 3 RTRW  Telah melaksanakan Forum Lintas Sektor dan dalam proses
persetujuan substansi yaitu Kota Bekasi, Kota Bandung, Kab. Sampang
dan Kab. Tabanan
• 4 RTRW  Proses Evaluasi di Gubernur yaitu Kab. Trenggalek. Kab. Kep.
Anambas, Kota Pematangsiantar, dan Kota Depok
• 99 RTRW  Telah Menetapkan Perda Baru hasil revisi
2. Terdapat 5 Kabupaten yang belum menetapkan RTRW nya yaitu: Rokan Hilir,
Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kabupaten Buton Selatan.
Proses Persetujuan Substansi
– Telah melaksanakan Forum
Lintas Sektor
Proses Persetujuan
Substansi - Telah
melaksanakan Forum Lintas
Sektor di Kemen ATR/BPN
1
Telah melaksanakan
Evaluasi di Gubernur
2
34
Provinsi
508
Kab/Kota
Peninjauan Kembali/Revisi
4
4
Perda
Telah Menetapkan Perda
Baru hasil revisi
99
5 Belum Perda
Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Agustus 2022
17
17

Republik Indonesia
KEPALA DAERAH AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2022
PROV. ACEH
1. KAB. BENER MERIAH
2. KAB. SIMEULUE
3. KOTA BANDA ACEH
4. KAB. ACEH TENGAH
5. KOTA SABANG
6. KAB. ACEH BESAR
7. KAB. ACEH JAYA
8. KAB. ACEH TAMIANG
9. KOTA LHOKSEUMAWE
10.KAB. ACEH TENGGARA
11.KAB. PIDIE
12.KAB. ACEH TIMUR
13.KOTA LANGSA
14.KAB. BIREUEN
15.KAB. GAYO LUES
16.KAB. ACEH BARAT
17.KAB. NAGAN RAYA
18.KAB. ACEH BARAT DAYA
19.KAB. ACEH SINGKIL
20.KAB. ACEH UTARA
PROV. SUMUT
1. KOTA TEBING TINGGI
2. KAB. TAPANULI TENGAH
PROV. SUMBAR
1. KAB. MENTAWAI
2. KOTA PAYAKUMBUH
PROV. RIAU
1. KAB. KAMPAR
2. KOTA PEKANBARU
PROV. BENGKULU
1. KAB. BENGKULU TENGAH
PROV. JAMBI
1. KAB. SAROLANGON
2. KAB. MUARO JAMBI
3. KAB. TEBO
PROV. SUMSEL
1. KAB. MUSI BANYUASIN
PROV. LAMPUNG
1. KAB. TULANG BAWANG BARAT
2. KAB. PRINGSEWU
3. KAB. MESUJI
4. KAB. LAMPUNG BARAT
5. KAB. TULANG BAWANG
PROV. JATENG
1. KOTA SALATIGA
2. KAB. BANJARNEGARA
3. KAB. BATANG
4. KAB. JEPARA
5. KAB. PATI
6. KAB. CILACAP
7. KAB. BREBES
PROV. JATIM
1. KOTA BATU
PROV. D.I.Y
1. KOTA YOGYAKARTA
2. KAB. KULON PROGO
PROVINSI BALI
1. KAB. BULELENG
PROV. NTT
1. KAB. FLORES TIMUR
2. KAB. LEMBATA
3. KOTA KUPANG
PROV. KALBAR
1. KAB. LANDAK
2. KOTA SINGKAWANG
PROV. KALTENG
1. KAB. KOTAWARINGIN BARAT
2. KAB. BARITO SELATAN
PROV. KALSEL
1. KAB. HULU SUNGAI UTARA
2. KAB. BARITO KUALA
PROV. GORONTALO
1. KAB. BOALEMO
PROV. SULTENG
1. KAB. BANGGAI KEPULAUAN
2. KAB. BUOL
PROV. SULSEL
1. KAB. TAKALAR
PROV. SULTRA
1. KAB. MUNA BARAT
2. KAB. BUTON SELATAN
3. KAB. BUTON TENGAH
4. KAB. BOMBANA
5. KAB. KOLAKA UTARA
6. KAB. BUTON
7. KOTA KENDARI
PROV. MALUKU
UTARA
1. KAB. KEP. MOROTAI
2. KAB. HALMAHERA TENGAH
PROV. MALUKU
1. KOTA AMBON
2. KAB. SERAM BAGIAN BARAT
3. KAB. BURU
4. KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
5. KAB. MALUKU TENGAH
PROV. PAPUA
1. KOTA JAYAPURA
2. KAB. SARMI
3. KAB. LANNY JAYA
4. KAB. NDUGA
5. KAB. MAPPI
6. KAB. TOLIKARA
7. KAB. KEP. YAPEN
8. KAB. JAYAPURA
9. KAB. INTAN JAYA
10.KAB. PUNCAK JAYA
KAB. DOGIYAI
PROV. PAPUA
BARAT
1. KAB. TAMBRAW
2. KAB. MAYBRAT
3. KOTA SORONG
4. KAB. SORONG
PROV. KEP. BABEL
PROV.BANTEN
PROV. DKI JAKARTA
PROV. SULBAR
PROVINSI KABUPATEN KOTA JUMLAH
7 76 18 101
Sumber: Ditjen Otda, Kemendagri 2022
PROV. JABAR
1. KAB. BEKASI
2. KOTA CIMAHI
3. KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI SULUT
1. KAB. BOLAANG MONGONDOW
2. KAB. KEPULAUAN SANGIHE
18

Republik Indonesia
KEPALA DAERAH AKHIR MASA JABATAN (AMJ) TAHUN 2023
PROV. ACEH
1. KAB. ACEH SELATAN
2. KAB. PIDIE JAYA
3. KOTA SUBULUSSALAM
PROV. SUMUT
1. KAB. DELI SERDANG
2. KAB. PADANG LAWAS
3. KAB. LANGKAT
4. KAB. DAIRI
5. KAB. TAPANULI UTARA
6. KAB. BATU BARA
7. KAB. PADANG LAWAS UTARA
8. KOTA PD. SIDEMPUAN
PROV. SUMBAR
1. KOTA PADANG
2. KOTA SAWAHLUNTO
3. KOTA PDG PANJANG
4. KOTA PARIAMAN
PROV. RIAU
1. KAB. INDRAGIRI HILIR
PROV. JAMBI
1. KAB. KERINCI
2. KAB. MERANGIN
3. KOTA JAMBI
PROV. SUMSEL
1. KAB. OGAN KOMERING ILIR
2. KAB. LAHAT
3. KAB. MUARA ENIM
4. KAB. BANYUASIN
5. KAB. EMPAT LAWANG
6. KOTA PRABUMULIH
7. KOTA PAGAR ALAM
8. KOTA LUBUKLINGGAU
9. KOTA PALEMBANG
PROV. BENGKULU
1. KOTA BENGKULU
PROV. LAMPUNG
1. KAB. TANGGAMUS
2. KAB. LAMPUNG UTARA
PROV. KEP. BABEL
1. KAB. BANGKA
2. KAB. BELITUNG
3. KOTA PANGKAL PINANG
PROV. KEP. RIAU
1. KOTA TNJ. PINANG
PROV. JABAR
1. KAB. PURWAKARTA
2. KAB. SUMEDANG
3. KAB. BOGOR
4. KAB. SUBANG
5. KAB. MAJALENGKA
6. KAB. KUNINGAN
7. KAB. BANDUNG BARAT
8. KAB. GARUT
9. KAB. CIAMIS
10. KAB. CIREBON
11. KOTA SUKABUMI
12. KOTA BOGOR
13. KOTA CIREBON
14. KOTA BANJAR
15. KOTA BANDUNG
16. KOTA BEKASI
PROV. JATENG
1. KAB. KARANGANYAR
2. KAB. MAGELANG
3. KAB. KUDUS
4. KAB. TEMANGGUNG
5. KAB. BANYUMAS
6. KAB. TEGAL
7. KOTA TEGAL
PROV. JATIM
1. KAB. MADIUN
2. KAB. PROBOLINGGO
3. KAB. PASURUAN
4. KAB. BANGKALAN
5. KAB. NGANJUK
6. KAB. TULUNGAGUNG
7. KAB. MAGETAN
8. KAB. BONDOWOSO
9. KAB. LUMAJANG
10. KAB. JOMBANG
11. KAB. BOJONEGORO
12. KAB. SAMPANG
13. KAB. PAMEKASAN
14. KOTA MOJOKERTO
15. KOTA MADIUN
16. KOTA MALANG
17. KOTA KEDIRI
18. KOTA PROBOLINGGO
PROV. BANTEN
1. KAB. TANGERANG
2. KAB. LEBAK
3. KOTA SERANG
4. KOTA TANGERANG
PROV. BALI
1. KAB. GIANYAR
2. KAB. KLUNGKUNG
PROV. NTB
1. KAB. LOMBOK TIMUR
2. KAB. LOMBOK BARAT
3. KOTA BIMA
PROV. NTT
1. KAB. SIKKA
2. KAB. NAGEKEO
3. KAB. SUMBA
TENGAH
4. KAB. KUPANG
5. KAB. TIMOR
TENGAH SELATAN
6. KAB ALOR
7. KAB ENDE
8. KAB. ROTE NDAO
9. KAB. SUMBA BARAT
DAYA
10. KAB. MANGGARAI
TIMUR
PROV. KALBAR
1. KAB. KAYONG UTARA
2. KAB. MEMPAWAH
3. KAB. SANGGAU
4. KAB. KUBU RAYA
5. KOTA PONTIANAK
PROV. KALTENG
1. KAB. KAPUAS
2. KAB. BARITO UTARA
3. KAB. KATINGAN
4. KAB. SERUYAN
5. KAB. SUKAMARA
6. KAB. LAMANDAU
7. KAB. PULANG PISAU
8. KAB. GUNUNG MAS
9. KAB. MURUNG RAYA
10. KAB. BARITO TIMUR
11. KOTA PALANGKARAYA
PROV. KALSEL
1. KAB. TAPIN
2. KAB. TANAH LAUT
3. KAB. HULU SUNGAI SELATAN
4. KAB. TABALONG
PROV. KALTIM
1. KAB. PPU
PROV. SULUT
1. KAB. MINAHASA
2. KAB. BOLMONG
UTARA
3. KAB. KEP.
TALAUD
4. KAB. SITARO
5. KAB. MINAHASA
TENGGARA
6. KOTA
KOTAMOBAGU
PROV. SULTENG
1. KAB. MOROWALI
2. KAB. PARIGI MOUTONG
3. KAB. DONGGALA
PROV. SULSEL
1. KAB. BONE
2. KAB. BANTAENG
3. KAB. SINJAI
4. KAB. JENEPONTO
5. KAB. WAJO
6. KAB. SIDERENG
RAPPANG
7. KAB. ENREKANG
8. KAB. LUWU
9. KAB. PINRANG
10. KOTA PAREPARE
11. KOTA PALOPO
PROV. SULTRA
1. KAB. KONAWE
2. KAB. KOLAKA
3. KOTA BAU-BAU
PROV. GORONTALO
1. KAB. GORONTALO
UTARA
2. KOTA GORONTALO
PROV. SULBAR
1. KAB. MAMASA
2. KAB. POLEWALI MANDAR
PROV. MALUKU
1. KAB. MALUKU
TENGGARA
2. KOTA TUAL
PROV. PAPUA
1. KAB. JAYAWIJAYA
2. KAB. BIAK NUMFOR
3. KAB. PANIAI
4. KAB. MIMIKA
5. KAB. MEMBRAMO
TENGAH
6. KAB. PUNCAK
7. KAB. DEIYAI
PROV. KALTARA
1. KOTA TARAKAN
PROV. MALUKU
UTARA
AMJ TAHUN 2024 (DITARIK KE DALAM AMJ 2023)
PROVINSI KABUPATEN KOTA JUMLAH
17 115 38 170
Sumber: Ditjen Otda, Kemendagri 2022 19

Republik Indonesia
PENENDATANGANAN RAPERDA RTRW DAN RAPERKADA RDTR
PADA KEPALA DAERAH YANG BERAKHIR MASA JABATAN
Sumber: Permendagri 120/2018
Dalam hal kepala daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap,
penandatanganan rancangan perda dan rancangan perkada dilakukan oleh
pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat kepala
daerah dengan ketentuan inisisasi baru saat menjabat harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
20
Permendagri 120/2018

Republik Indonesia
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI (PPPK) RAPERDA PROVINSI DAN KAB/KOTA
1. PPPK Raperda Provinsi dikoordinasikan
oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
2. PPPK Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi dilaksanakan oleh instansi
vertikal kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan.
UU 12/2011 jo. UU 13/2022
CATATAN:

Republik Indonesia
TANTANGAN PELAKSANAAN EVALUASI RTRW PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA
Terbatasnya waktu evaluasi dan/atau konsultasi evaluasi dengan batas waktu penetapan
Raperda pasca terbitnya Persetujuan Substansi  terdapat beberapa daerah yang
mengajukan permohonan konsultasi evaluasi setelah 2 bulan pasca Persub.
Adanya perubahan pola ruang dan struktur ruang pasca terbitnya dokumen Persetujuan
Substansi sehingga Daereh sehingga perlu konfirmasi dan koordinasi kembali dengan
Kementerian ATR/BPN.
Pelaksanaan evaluasi yang melibatkan lintas komponen Kemendagri (Inspektorat
Jenderal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Biro Hukum, Staf Khusus dan Biro Umum).
22
Kelengkapan dokumen administrasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sehingga
diperlukan konfirmasi secara teknis.

Republik Indonesia
DUKUNGAN DITJEN BINA BANGDA
DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN
RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Agenda
Agenda
Agenda
23

Republik Indonesia
SURAT BERSAMA KPK, KEMENDAGRI & KEMEN. ATR KEPADA KDH
TANGGAL 5 APRIL 2021
Perihal Integrasi RZWP3KP ke dalam RTRWP serta Penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota
1
3
4
5
RZWP-3-K yang sedang dalam proses penetapan agar
diintegrasikan dalam dalam revisi RTRWP, sehingga tidak
ada penetapan RZWP3K
2
Bagi provinsi yang sedang dalam proses penyusunan dan
penetapan ranperda RTRW, agar memasukan muatan
pengaturan perairan pesisir yang termuat dalam dokumen
RZWP3K yang sudah mendapatkan Pertek dari Menteri
terkait
Bupati/Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan
Perkada RDTR kabupaten/kota paling lama 12 bulan sejak
dimulainya penyusunan
Penyesuaian ranperda RDTR menjadi Ranperkada dan
segera ditindaklanjuti menjadi Perkada
Melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam
percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR
4
24

Republik Indonesia
PRIORITAS PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG DALAM APBD
Menyelesaikan rencana tata ruang wilayah provinsi
1
Menyelesaikan rencana detail tata ruang
wilayah kabupaten/kota
2
Menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah
serta rencana detail tata ruang
3
Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2022  dalam rangka mendukung
proyek RPJMN di bidang tata ruang, Pemerintah Daerah
mengalokasikan anggaran untuk:
25

Republik Indonesia
SEBARAN PROVINSI
PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERDA RTRW DALAM RKPD TAHUN 2022
STATUS: JULI 2022
16
Provinsi
Daerah TELAH
Menganggarkan Penyusunan
dan Penetapan RTRW
Provinsi TELAH Menganggarkan
Penyusunan dan Penetapan RTRW
Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 26
Provinsi BELUM Menganggarkan
Penyusunan RTRW
Penetapan RTRW
Daerah TELAH Menganggarkan
Penyusunan RTRW
5
Provinsi
Daerah TELAH Menganggarkan
Penetapan RTRW
10
Provinsi
Provinsi BELUM Menganggarkan
Penyusunan dan Penetapan
3
Provinsi
1. Sumbar
2. Sumsel
3. Lampung
4. Jawa Barat
5. Banten
6. NTT
7. Kalteng
8. Kalsel
1. Jawa Tengah
2. NTB
3. Papua Barat
(Sudah Perda)
1. Sumut
2. Riau
3. Kepri
4. Bengkulu
5. Kalimantan
Utara
1. Aceh
2. Jambi
3. Kep. Babel
4. DKI Jakarta
5. Jawa Timur
6. Bali
7. Kalbar
8. Kaltim
9. Papua
10.DIY
9. Gorontalo
10. Sulawesi Utara
11. Sulawesi Tengah
12. Sulawesi Barat
13. Sulawesi Tenggara
14. Sulawesi Selatan
(Sudah Perda)
15. Maluku Utara
16. Maluku

Republik Indonesia
PERCEPATAN PENYELESAIAN RTRW DAN RDTR
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Hal
Percepatan Penyelesaian RTRW dan RDTR yang berisi arahan kepada:
Gubernur, untuk:
a. Menyusun dan menetapkan revisi RTRW Provinsi sesuai dengan
kerangka waktu Renaksi PITTI;
b. Melakukan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan
hutan berdasarkan PP 23/2021; dan
c. Melakukan pembinaan kepada pemerintah Kab/Kota dalam
penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kab/Kota.
Bupati/Wali Kota, untuk:
a. Menyusun dan menetapakan RTRW/revisi RTRW Kab/Kota
termasuk penyusunan dokumen KLHS, perpetaan, serta
kelengkapan administrasi dan substansi lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Dalam hal penyusunan dan penetapan RDTR agar mengacu pada
Perda RTRW yang berlaku.
Seluruh Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan
penetapan RTRW dan RDTR agar dianggarkan dalam APBD Provinsi
dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
27

Republik Indonesia
PENUTUP
28
Melakukan percepatan penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota
guna mendukung proses pembangunan berbasis Rencana Tata Ruang melalui pelayanan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang efektif dan tepat guna.
4
6
3
2
1
5
Mengalokasikan anggaran (APBD) untuk percepatan penyusunan dan penetapan Ranperda
tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota  tertuang dalam Permendagri terkait
penyusunan APBD.
Membentuk Forum Penataan Ruang sebagai wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Melakukan Kesepakatan substansi dengan DPRD dalam rangka Persub, dan persetujuan bersama
dengan DPRD pasca persub dalam sidang paripurna, serta pengharmonisasian, pembulatan dan
pemantapan konsepsi Raperda RTRW Provinsi dan Kab/Kota.
Perlu integritas dalam penyusunan dan penetapan RTR Daerah khususnya memperhatikan aturan batas
waktu tahapan penetapan Ranperda tentang RTRW pasca Persub sebagai wujud implementasi Stranas
KPK.
Pemda mengajukan layanan administrasi melalui SIOLA pada layanan kolom Evaluasi Ranperda tentang RTRW
Provinsi yang dapat diakses melalui: https://ula.kemendagri.go.id sesuai User Id dan Password PIC, dan semua
dokumen administrasi lengkap termasuk kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi

Republik Indonesia
TERIMA KASIH
29

Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi Kabupaten Kota dan Konsultasi RTRW Kabupaten Kota.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi Kabupaten Kota dan Konsultasi RTRW Kabupaten Kota.pdf

Similar to Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi Kabupaten Kota dan Konsultasi RTRW Kabupaten Kota.pdf (20)

Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi Kabupaten Kota dan Konsultasi RTRW Kabupaten Kota.pdf