Sosialisasi

1. KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
dalam PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
dan SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
Drs. Isnugroho M.Sc.
.
Oleh:
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian

2. 2

3. 3

4. 4

5. Perizinan Berusaha
berbasis Risiko:
5
 Kegiatan bersifat
strategis nasional
 HPL Bank Tanah
 Kawasan/tanah yang
akan diberikan HPL
untuk kegiatan
strategis nasional
UMK
Non UMK
Self Declaration/ Automated Response
Kegiatan
Berusaha dapat
dijalankan
Apakah RDTR
tersedia?
Konfirmasi
KKPR
(by system)
Persetujuan
KKPR
(by system)
Penilaian berdasarkan asas
penataan ruang & Pertek
Rekomendasi
KKPR
(diterbitkan
melalui OSS)
Koordinat
lokasi
Kebutuhan
luas lahan
Informasi
penguasaan
tanah
Skala usaha
KBLI 5 digit –
risiko usaha
RDTR
INTERAKTIF
Penilaian KKPR
(otomatis sistem)
Pengecekan RTR & Pertek**
untuk Persetujuan KKPR
(sementara manual)
GISTARU
Satupeta.
KKP
Pelaku usaha
menginput
rencana usaha
RTRWN
RTR KSN
RTRWP
RTRWK
(RTRL,
RZ KAW,
RZ KSN/T,
RZWP3K)
 Risiko rendah:
NIB sebagai legalitas
 Risiko menengah
rendah:
NIB + sertifikat standar
(self declare)
 Risiko menengah
tinggi:
NIB + sertifikat standar
 Risiko tinggi:
NIB + Izin
Cek Lokasi
GISTARU
Satupeta.KKP
Cek Risiko
• KBLI-Risiko
• NSPK
Standar
• Negative
List Daerah/
catatan
kekhususan
(SUBSISTEM
PELAYANAN
INFORMASI)
SPI
Melihat Informasi
(Self Assessed)
Data Identitas
Data Legalitas
REGISTRASI
HAK
AKSES
Berlokasi di dalam
KEK/KI/KP yang
telah memiliki HPL?
Termuat
di RTR?
*Untuk Pemohon non-Badan Usaha melalui Mekanisme Perizinan Non-Berusaha
Hanya untuk Pemohon Badan Usaha*
Permohonan
Perizinan Berusaha
BARU (Pemohon belum
memiliki NIB)
Permohonan Perizinan
Berusaha TAMBAHAN
(Pemohon telah memiliki NIB)
Proses Pengisian
Identitas Usaha
Perizinan
Berusaha
Proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Satupeta.
KKP
GIS
TARU
ATR/BPN: Wilayah Darat KKP: Wilayah Perairan/Laut
ATR/BPN: Wilayah Darat
KKP: Wilayah Perairan/Laut
SUB-SISTEM
PELAYANAN
INFORMASI (SPI)
MODUL KKPR
Pendaftaran/
Pembayaran
PNBP
Perizinan
Berusaha
PP No. 21/2021: Pasal 100 – 115, Pasal 135-143
UU CK: Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU CK
Proses Bisnis KKPR dalam Perizinan Berusaha
**Pertek disampaikan paling lama 10 hari sejak pendaftaran/penerimaan PNBP

6. KKKPR diterbitkan
paling lama 1 hari
sejak pembayaran
PNBP
Pendetailan Proses Bisnis KKPR dalam Perizinan Berusaha (Rapermen KKPR)
Pendaftaran
Dokumen usulan kegiatan
paling sedikit dilengkapi
dengan:
a. koordinat lokasi
(polygon/titik/garis)
b. kebutuhan luas lahan
c. Informasi penguasaan tanah
d. informasi jenis usaha
e. rencana jumlah lantai
bangunan
f. rencana luas lantai bangunan
g. rencana teknis bangunan
dan/atau rencana induk
kawasan*
h. rencana penggunaan air
baku/air bersih**
i. Surat keterangan berlokasi di
KI/KP/KEK***
Pendaftaran
Penilaian Dokumen Usulan KKPR Penerbitan KKPR
Pembayaran
PNBP
Penilaian
Kelengkapan
Apakah RDTR
tersedia dan
terintegrasi
dengan OSS? RDTR
INTERAKTIF
Penilaian KKPR
(otomatis sistem)
Pengecekan RTR & Pertek
untuk Persetujuan KKPR
(sementara manual oleh Menteri
ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang)
GISTARU
Satupeta.
KKP
RTRWK
RTRWP
RTR KSN
RTR Pulau/Kep.
RTRWN
(RTRL,
RZ KAW,
RZ KSN/T,
RZWP3K)
Termasuk dalam 6
kategori usaha yang
dikecualikan?
ATR/BPN: Wilayah Darat
KKP: Wilayah Perairan/Laut
KKPR dan PKKPR Berlaku
dalam jangka waktu 3 tahun
*khusus untuk permohonan PKKPR
**khusus untuk permohonan PKKPR yang kegiatan usahanya berdampak terhadap ketersediaan & kualitas air baku
***khusus untuk permohonan PKKPR untuk usulan lokasi usaha yang berada di dalam KI/KP/KEK, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari
pengelola kawasan yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
Konfirmasi
KKPR
(by system)
diperhatikan
Pertek Pertanahan
(disampaikan paling lambat 10 hari
sejak pembayaran PNBP)
Kantor
Pertanahan
PKKPR diterbitkan
paling lama 20 hari
sejak pembayaran
PNBP
Perizinan
Berusaha
berbasis
Risiko
Penerbitan KKPR paling
sedikit memuat:
a. Lokasi kegiatan
b. Jenis kegiatan
pemanfaatan ruang untuk
KKKPR/jenis peruntukan
pemanfaatan ruang untuk
PKKPR
c. Koefisien dasar bangunan
d. Koefisien lantai bangunan
e. Ketentuan tata bangunan
untuk KKKPR/indikasi
program pemanfaatan
ruang untuk PKKPR
f. Persyaratan pelaksanaan
kegiatan pemanfaatan
ruang.
Persetujuan
KKPR
(by system)
SISTEM OSS
MODUL KKPR
6

7. Keterkaitan KKPR dalam PP21/2021 dengan PP 16/2021
7
PP No. 16/2021: Pasal 8, 20, 21, 22, 51
PP 21/2021
1. Konfirmasi KKPR diberikan
berdasarkan kesesuaian rencana
lokasi kegiatan pemanfaatan
ruang dengan RDTR
2. Konfirmasi KKPR untuk kegiatan
berusaha dilaksanakan melalui
OSS
3. Persetujuan KKPR untuk kegiatan
berusaha diberikan dalam hal
belum tersedia RDTR di lokasi
rencana kegiatan pemanfaatan
ruang
PP 16/2021
1. Bangunan Gedung harus didirikan
pada lokasi yang sesuai dengan
ketentuan RDTR
2. Dalam hal RDTR belum
disusun/tersedia maka Bangunan
Gedung digunakan sesuai
peruntukan lokasi dalam Rencana
Tata Ruang (RTR)
3. Ketentuan peruntukan Bangunan
Gedung merupakan kesesuaian
fungsinya dengan peruntukan pada
lokasinya sesuai RDTR dan/atau
RTBL
4. Setiap Bangunan Gedung harus
mengikuti ketentuan yang ditetapkan
dalam RDTR dan/atau RTBL
PP No. 21/2021: Pasal 102, 103, 106

8. Keterkaitan KKPR dalam PP21/2021 dengan PP 16/2021
8
PP No. 16/2021: Penjelasan Pasal 19
PP No. 21/2021: Pasal 51, 56
RDTR
a. Aturan dasar
1. Jaringan utilitas kota
2. Fungsi Bangunan Gedung
3. TB yang diizinkan
4. Jumlah lantai maks
5. KTB maksimum
6. GSB minimum
7. KDB maksimum
8. KLB maksimum
9. KDH minimum
- Ketentuan kegiatan dan
peggunaan lahan (Matriks ITBX)
- TB yang diizinkan
- Jumlah lantai maks
- KTB maksimum
- GSB minimum
- KDB maksimum
- KLB maksimum
- KDH minimum
b. Teknik Pengaturan Zonasi
- KWT maksimum
- Kepadatan bangunan &
penduduk maksimum
- Tampilan bangunan
1. Tujuan penataan wilayah
perencanaan;
2. Rencana Struktur Ruang;
3. Rencana Pola Ruang;
4. Peraturan Zonasi
Muatan Keterangan Rencana
Kota (KRK) penyusunannya
didasarkan pada RDTR
dan/atau RTBL
Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kab/Kota
KRK

9. Keterkaitan KKPR dalam PP21/2021 dengan PP 16/2021
9
KRK merupakan ketentuan yang berlaku untuk
lokasi yang bersangkutan dan berisi:
a. fungsi bangunan Gedung;
b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung;
c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan
d. GSB minimum;
e. KDB maksimum yang diizinkan;
f. KLB maksimum yang diizinkan;
g. KDH minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
i. jaringan utilitas kota
RTBL memuat materi pokok tentang:
a. Program bangunan dan lingkungan
b. Rencana umum dan panduan rancangan
c. Rencana investasi
d. Ketentuan pngendalian rencana, dan
e. Pedoman pengendalian pelaksanaan
RDTR
PBG
KRK
RTBL
Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan
Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
Menilai kesesuaian
antara pelaksanaan
pembangunan
dengan arahan
pemanfaatan
ruang berupa:
• Konfirmasi KKPR
• Persetujuan KKPR
• Rekomendasi
KKPR
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
• Persetujuan
Lingkungan
• Persetujuan
Bangunan

10. PP Nomor 16 Tahun 2021
10
 KRK adalah Informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
 KRK merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan
berisi:
a. fungsi bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan;
c. jumlah lantai/lapis Bangunan Gedung di bawah permukaan tanah dan
KTB yang diizinkan;
d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang
diizinkan;
e. KDB maksimum yang diizinkan;
f. KLB maksimum yang diizinkan;
g. KDH minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
i. jaringan utilitas kota
 KRK didasarkan pada RDTR dan/atau RTBL
 Pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan KRK kepada
Masyarakat secara elektronik.
Keterangan Rencana Kota (KRK)

11. PP Nomor 16 Tahun 2021
11
 PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:
a. Fungsi Bangunan Gedung, berdasarkan (fungsi utama);
1. fungsi hunian
2. fungsi keagamaan
3. fungsi usaha (untuk kegiatan berusaha)
4. fungsi sosial dan budaya
5. fungsi khusus (ditetapkan oleh Menteri)
6. fungsi campuran (lebih dari 1 fungsi)
b. Klasifikasi Bangunan Gedung, berdasarkan:
1. Tingkat kompleksitas
2. Tingkat permanensitingkat risiko bahaya kebakaran
3. Lokasi
4. Ketinggian Bangunan Gedung
5. Kepemilikan Bangunan Gedung
6. Klas bangunan
 Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi
dalam PBG dikenai sanksi administratif.
 Bangunan Gedung dengan fungsi bangunan gedung harus
didirikan pada lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR.
 Dalam hal RDTR belum disusun dan/atau belum tersedia maka
fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.
 Dalam Dalam hal belum terdapat RTRL, rencana tata ruang
wilayah, RDTR, dan/atau RTBL penetapan peruntukan lokasi harus
memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan TPA
(Tim Profesi Ahli) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
 Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan
bangunan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebelum
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, izinnya masih tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

12. TERIMA KASIH
Bidang Perizinan Sektor Pelayanan
Pembangunan dan Perekonomian