Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to REVISI RTRW KABUPATEN
Similar to REVISI RTRW KABUPATEN (20)
REVISI RTRW KABUPATEN
- 1. PENYUSUNAN REVISI RTRW DAN RDTR di Kabupaten Tanah Bumbu Bahan SosialisasiPP 21/ 2021 (Direktur Jenderal tata Ruang. Kemen ATR/ BPN)
- 3. PENINJAUAN KEMBALI RTRW Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BAB II PERENCANAAN TATA RUANG, • Bagian Keenam Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang, Pasal 92 - Pasal 96. • Pasal 93 Ayat (1). PK RTR dilakukan 1 kali dalam periode 5 tahunan Pasal 93 Ayat (2). Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahunan, apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar b. perubahan batas teritorial nega c. perubahan Batas Daerah d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis Pasal 94 Ayat (3), Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara; RTR dengan Batas Daerah, RTR dengan Kawasan Hutan, dan/atau rencana tata rllang wilayah provinsi dengan rencana tata ruang wilayah kabupatenf kota. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang koordinasi perekonomian dapat merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan peninjauan kembali dan revisi rencana tata rurang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pasal 95 Ayat (2), Revisi RTR dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 95 Ayat (3), Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang, perubahan fungsi rLtang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah Pasal 96. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTR diatur dalam Peraturan
- 8. PENYUSUNAN RTRW Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BAB II PERENCANAAN TATA RUANG, • Bagian Kedua - Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang. Paragraf 4. Pasal 17 - Pasal 19. • Pasal 19. (Ayat1) Penyusunan RTRW, meliputi: Proses Penyusunan RTRW, Pelibatan Peran Masyarakat, dan Pembangana Rancangan RTRW oleh Pemangku Kepentingan. • Pasal 19. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan integrasi KLHS dalam Penyusunan RTRW diatur dengan Peraturan Menteri. Penetapan RTRW Kabupaten Bagian Keempat Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Paragraf 4. Pasal 69 - Pasal 75 Pasal 69 Ayat (1) Prosedur penetapan RTRW Kabupaten, meliputi: a. pengajuan RanPerda Kabupaten tentang RTRW dari Bupati ke DPRD,dilengkapi; BA Pembahasan dari PemProv, Validasi Dok KLHS dari Perangkat Daerah Provinsi (DLH), rekomendasi peta dasar dari BIG. b. pembahasan RanPerda RTRW di DPRD untuk menyepakati subtansi yang akan disampaikan ke Menteri. c. Penyampian RanPerda dari Bupati ke Menteri d. Pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan subtansi e. Penerbitan persetujuan subtansi oleh Menteri f. Pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD berdasarkan persetujuan substansi g. Pelaksanaan evaluasi RanPerda oleh Gubernur untuk memastikan RanPerda sesuai Persub Menteri. h. Penetapan Perda oleh Bupati Pasal 69 Ayat (2), Validasi KLHS dan Rekom Peta Dasar paling laman 10 hari. Pasal 69 Ayat (4), Kesepaatan subtansi antara Bupati dan DPRD paling lama 10 hari. Pasal 69 Ayat (5), Proses penetapan Perda paling lama 2 bulan
- 9. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) Penetapan RTRW Kabupaten Bagian Keempat Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Paragraf 4. Pasal 69 - Pasal 75 Pasal 70. Pembahasan lintas sector mengintegrasikan program/regiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan/atau Kawasan Hutan. Pasal 71. Pengintegrasian Batas Daerah menggunakan Batas Daerah yang sudah clitetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinta.han dalam negeri Pasal 72 Pengintegrasian garis pantai, dapat 2 sumber, yaitu unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupabumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dan garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang, dan/ atau kepentingan hak atas tanah yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus . Pasal 73. Pengintegrasian Kawasan Hutan menggunakan delineasi Kawasan Hutan termutakhir yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati. Pasal 74. Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas sektor dan proses penerbitan persetujuan substansi RTR Pasal 75. Dalam hal RanPerda belum ditetapkan dalam 2 bulan, bupati menetapkan dalam 3 bulan sejak persub, dan apabila belum ditetapkan juga dalam 4 bulan dakan, maka ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 15. PENYUSUNAN & PENETAPAN RDTR Penyusunan RDTR BAB II PERENCANAAN TATA RUANG, • Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Pasal 54 - Pasal 59. • Pasal 55 (Ayat1) Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota. • Pasal 59. Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal wajib mengintegrasikan RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS Penetapan RDTR Bagian Kelima Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Pasal 83 - Pasal 91 Pasal 85 Ayat (1) Prosedur penetapan RDTR meliputi: a. Konsultasi Publik RanPerbup tentang RDTR dengan Masyarakat terrnasuk DPRD b. Penyampaian RanPerbup tentang RDTR kepada Menteri untuk mernperoleh persetujuan sirbstansi: c. pembahasan lintas sektor dalam rangka pemberian persetujuan sulrstansi oleh Menteri d. penetapan RanPerbup tentang RDTR oleh bupati/wali kota sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri Pasal 91 Ayat (1) Penetapan Perraturab Bupati tentang RDTR wajib dilaksanakan dalam jangka rvaktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rn'endapat persetujuan substansi dari Menteri Pasal 91 Ayat (2) Dalam hal RanPerbup tentang RDTR belum ditetapkan oleh bupati maka dalam waktu paling iama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substairsi dari. Menteri, rancargan peraturan kepala daerah terscbut ditetapkan oleh Pernerintah Pusat Pasal 91 Ayat (3) Penetapan rancangan peraturan kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan Presiden
- 20. Ditjend Tata Ruang sedang menyusun 6 Rancangan Peraturam Menteri sebagai Turunan dari UU No. 11/ 2020 dan PP No. 21/ 2021
- 21. Status Kegiatan Tata Ruang di Kabupaten Tanah Bumbu terhadap 6 Rancangan Peraturam Menteri sebagai Turunan dari UU No. 11/ 2020 dan PP No. 21/ 2021 No Rencana di Kabupaten Tanah Bumbu Rapermen ATR 1 Pemantauan Evaluasi dan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tahun 2021 1. Tata Cara Penyusunan & Revisi RTRW dan RDTR, serta Tata Cara Penerbitan Persub 2. Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW dan RDTR 2 Revisi RTRW Kabupaten Tahun 2022 3 Revisi RDTR Kawasan Perkotaan (OSS Ibukota Kabupaten 2021, Satui 2022) 4 SK Bupati Tahun 2021 / 2022 tentang TKPRD dan/atau Forum Penataan Ruang. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (TKPRD menjadi Forum Penataan Ruang) 5 Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pembangunan Perkotaan Batulicin - Kabupaten Tanah Bumbu, yang berhbubungan dengan muatan: • panduan pembangunan perkotaan • pendetailan rencana pembangunan • sinkronisasi RTR dan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksaaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)
- 22. Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Tanah Bumbu (Tahun Anggaran 2022) 1. Persetujuan dan Rekomendasi Peta Dasar BIG 2. Penyusunan Materi Teknis; Fakta Analisa dan Rencana 3. Penyusunan Dokumen dan Validasi KLHS dari DLH Provinsi 4. Berita Acara Konsultasi Publik (KP) dan FGD; Pelibatan Peran Masyarakat dan DPRD untuk Materi Teknis dan KLHS 5. Berita Acara Pembahasan TKPRD / Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau Forum Penataan Ruang (FPR) 6. Berita Acara Konsultasi Asistensi Kemen ATR 7. BA dengan Kabupaten yang berbatasan Pendampingan Persetujuan Subtansi, dan Legalisasi RanPerda RTRW (Tahun Anggaran 2023) 1. BA Pembahasan dari TKPRD Pemerintah Provinsi 2. Berita Acara Konsultasi Asistensi Kemen ATR dalam rangka Persetujuan Subtansi 3. Pembahasan RanPerda RTRW di DPRD untuk menyepakati subtansi yang akan disampaikan ke Menteri. a. Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Persetujuan Subtansi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu 4. Proses Persetujuan subtansi menteri a. Surat Permohonan Persetujuan Subtansi dari Bupati dengan Penilaian Mandiri b. Penyampian RanPerda dari Bupati ke Menteri c. Pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan subtansi, d. Perbaikan atau revisi apabila ada e. Penerbitan persetujuan subtansi oleh Menteri 5. Proses Legalisasi a. Pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD berdasarkan persetujuan substansi b. Pelaksanaan evaluasi RanPerda oleh Gubernur untuk memastikan RanPerda sesuai Persub Menteri. c. Penetapan Perda oleh Bupati