Materi Sosialisasi Perizinan Kewenangan Provinsi Melalui OSS RBA dan JOSS

1. PERIZINAN & PENGAWASAN OSS BERBASISRISIKO

2. 11
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha

3. 11
Alur Sistem OSS-RBA - PerBKPM 3/2021

4. Data Pelaku
Usaha:
Perseorangan &
Badan Usaha
Hak
Akses
- Pilih KBLI
- Input Lokasi Usaha
- Input Kriteria Lain
Penentu Risiko
Validasi Basis Risiko
& Bidang Usaha
Penanaman Modal
Input Data Kegiatan
Usaha:
- Utama
- Pendukung
- Kantor Cabang
Administrasi
Validasi & Notifikasi
KKPR (ATR/BPN &
KKP)
• Data Rencana Umum Kegiatan
Usaha (Produk, Tenaga Kerja,
Investasi, Dll)
• Persetujuan Lingkungan
Validasi Dukcapil
& Imigrasi
Validasi Dokumen
Lingkungan
ALUR PROSES
1
Perorangan
• KTP/Paspor
• NPWP
Non Perorangan
• KTP/Paspor
• NPWP
• AHU
• Persetujuan
Bangunan
Gedung
• Pernyataan
Mandiri
(Pemenuhan
Persyaratan &
Kewajiban)
Validasi AHU
Online & KSWP
Notifikasi
• Persetujuan Lingkungan > KLHK
• Persetujuan Bangunan Gedung > PUPR
• Sertifikat Halal > Kemenag
• SNI > BSN,
• Pengawasan/verifikasi > KLD
• Pelaku Usaha

5. Self Declare
Standar +
Mengisi
Formulir SPPL/
UKL-UPL
Pemenuhan
Izin
Rendah
Menengah
Rendah
Menengah
Tinggi
Tinggi
Self Declare
Standar +
Mengisi
Formulir SPPL/
UKL-UPL
NIB,
SS (Telah
Diverifikasi) *)
NIB,
Izin *)
Pemenuhan
Persyaratan
PBUMKU
Penerbitan
PBUMKU
Apabila
Membutuh
kan
NIB,
Sertifikat Standar
Perizinan
Berusaha
Berbasis
Risiko
Pemenuhan
SS termasuk
persetujuan
UKL/UPL
Mengisi
Formulir SPPL
persiapan, operasional, dan komersial
Operasion
al dan
komersial
persiapan
Pengajuan fasilitasberusaha
Pengajuan
fasilitas
berusaha
Pengajuan
fasilitas
berusaha
NIB, SS
(Belum
Diverifikasi)
NIB
persiapan
Pengajuan
fasilitas
berusaha
Operasional
dan
komersial
Pemenuhan &
Persetujuan
AMDAL
Perset
ujuan
UKL-
UPL
Mengisi
Formulir &
Persetujuan
UKL/UPL
NIB termasuk SPPL
dan merupakan
perizinan tunggal
bagi UMK
Pengajuan
fasilitas
berusaha
ALUR PROSES
2

6. PEMOHON
Alur Penerbitan Sertifikasi Standart OSS
OSS
OSS menerbitkan
Sertifikasi standart
belum terferivikasi
dan kewenangan
• Pengembalian Berkas
• Pemenuhan Ferivikasi Standar
Melalui aplikasi JOSS
TIM VERIFIKATOR
OPD
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
dalam 5 hari kerja
TIM VERIFIKATOR
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
Pemohon melakukan
Permohonan sertifikasi
standart di aplikasi oss
Pemohon melakukan
Permohonan Pemenuhan
sertvikasi standart di
aplikasi JOSS
Ya Ya
Ya
Tidak
Ya Ya
Tidak
Verifikasi Data oleh Tim Lapangan/
Perangkat Daerah
PERANGKAT DAERAH

7. Memberikan
persetujuan
penerbitan
pemenuhan
sertivikasi standart
dengan tanda
tangan elektronik
Pemohon
melakukan cetak
sertfikasi standart
secara eletronik dan
mandiri
Ya
Tidak
PEMOHON
KADIS DPMPTSP
KABID DPMPTSP
Memberikan
persetujuan
penerbitan
pemenuhan
Sertifikasi Standar
TIM VERIFIKATOR
Verifikasi Data oleh Tim
Verifikator
Ya
PEMOHON
Pemohon melakukan Permohonan
sertvikasi standart di aplikasi OSS
dengan melampirkan Pemenuhan
sertivikasi standart
OSS
OSS menerbitkan
Sertifikasi standart
belum terferivikasi
dan kewenangan
TIM VERIFIKATOR
OPD
Verifikasi Data oleh Tim Verifikator
dalam 5 hari kerja dan Template
lampiran Sertifikasi standart
KABID/TIM TEKNIS
Persetujuan Verifikasi Data oleh
Tim Teknis dan koreksi
Template lampiran Sertifikasi
standart
Memberikan
persetujuan
penerbitan Sertifikasi
Standart
KADIS DPMPTSP
Alur Penerbitan Sertifikasi Standart OSS

8. 11
Alur Penerbitan Perizinan Berusaha (dengan
Fiktif Positif)

9. 11
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
PENGAWASAN
PERIZINAN
BERUSAHA
BERBASIS
RESIKO
Pengawasan
PB2R
Pengawasan
Penanaman
Modal
Sub system
pengawasan
3. SUBSISTEM PENGAWASAN

10. 11
Tingkat
kepatuhan
pelaku
usaha
Lembaga
OSS
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Pemerintah
Daerah
Kota
Kawasan
PBPB
Kawasan
KEK
Pelaksanaan
terintegrasi dan
terkoordinasi
memperhatikan
tugas dan
fungsi atau
kewenangan
penerbitan
Perizinan
Berusaha
Tujuan Pelaksanaan Pengawasan

11. 11
Pengawasan Insidental
Laporan
Masyarakat
dan/atau
keadaan
tertentu
Tindak lanjut
Hasil
pengawasan
Solusi/
pemecahan
permasalah
an

12. 11
Pengawasan Penanaman Modal
OSS
RBA
Pengawasan Insidental
• Adanya pengaduan masyarakat
• Adanya pengaduan pelaku usaha lain
• Adanya indikasi adanya kegiatan yang
tidak sesuai dengan kegiatan usaha
• Kebutuhan yang sangat mendesak
berupa terjadinya pencemaran
lingkungan, membahayakan
masyarakat, mengganggu
perekonomian
Pengawasan Rutin
• Laporan Pelaku Usaha dan Inspeksi
laapangan
Ruang Lingkup
Pengawasan penanamaan modal
dilakukan terhadap perkembangan
realisasi penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman modal dan
atau kewajiban kemitraan.
Pelaksana
BKPM, DPM PTSP Provinsi, DPM PTSP
Kabupaten/Kota, administrator KEK, dan
atau Badan Pengusahaan KPBPB.
Pelaksanaan
Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku
usaha mendapat perizinan berusaha

13. 11
Sub sistem Pengawasan
SISTEM
OSS
Pengawasan Rutin
• Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
• Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang
dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan
kewenangan pengawasan
Perangkat Kerja Pengawasan
• Data, Profil dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat
pada system OSS
• Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan
• Surat pemberitahuan kunjungan
• Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait
• Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan
kewajiban, dan BAP
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi
Tindakan Administratif
Tindakan administrative atas dasar permohonan pelaku
usaha atau putusan pengadilan
Pengaduan
Pengaduan terhadap pelaku usaha dari pelaksana
pengawasan serta tindak lanjuti
Laporan berkala dari pelaku usaha
Laporan yang disampaikan sesuai ketentuan
sectoral LKPM
Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan
berusaha
Kualifikasi : Baik sekali, Baik, atau kurang baik
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Secara
Terintegrasi

14. TERIMA KASIH