Basis Data KTV Cipinang

i
Laporan Akhir Basis Data Konsolidasi Tanah & Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta

ii
Kata Pengantar
Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya
sehingga Laporan Akhir Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Tanah DKI Jakarta Tahun 2022 telah diselesaikan. Laporan
ini disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengembangan
Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian
Agraria dan Tara Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dalam rangka membangun database Konsolidasi Tanah Pengembangan
Pertanahan (KTPP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
Jakarta melakukan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan tanah secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk
mendukung kegiatan konsolidasi tanah vertikal (KTV). Kegiatan dimulai
dengan pembentukan Tim Pelaksana, Identifikasi Pemilihan Lokasi,
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Survey Lapangan, Analisis Tindak
Lanjut, Pembuatan Peta Inventarisasi Materi Teknis, dan penyusunan
Laporan Kegiatan. Setelahnya, data yang terkumpul akan diunggah ke
Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
(SIDA KTPP) sebagai baseline yang terintegrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI
Jakarta dalam menyukseskan program skala sektoral, regional, dan
nasional. Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai
bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan menjadi umpan balik bagi
peningkatan kinerja kegiatan di masa mendatang.
Jakarta, Desember 2022
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKl Jakarta
Dwi Budi Martono
19700305 199703 1 004

iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................... ii
DAFTAR ISI.............................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................... iv
DAFTAR GRAFIK...................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Tujuan dan Sasaran ....................................................................... 1
C. Dasar Hukum................................................................................. 2
D. Metodologi ...................................................................................... 3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN............................................................ 8
A. Gambaran Umum Wilayah ............................................................. 8
B. Kebijakan Tata Ruang Wilayah .......................................................10
C. Kondisi Geografis dan Pertanahan ..................................................15
BAB III ANALISIS .....................................................................................17
A. Data Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah.......................................17
B. Hambatan, Kendala, dan Masalah ..................................................25
BAB IV KESIMPULAN...............................................................................26
A. Kesimpulan dan Saran ...................................................................26
B. Evaluasi .........................................................................................26
LAMPIRAN ...............................................................................................28

iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Tahapan penyelenggaraan Kegiatan Basis Data Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta 2022........................ 3
Gambar 1.2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah terkait Pemilihan Lokasi
Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Tahun Anggaran 2022 ............................................................................. 5
Gambar 1.3. Pengambilan Data Lapangan Kegiatan Basis Data Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta................................. 6
Gambar 2.1. Peta Administrasi Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah……. 16
Gambar 3.1. Peta Overlay Administrasi Kecamatan Jatinegara dengan RDTR
DKI Jakarta……………………………………………………………………….…….. 17
Gambar 3.2. Peta Penggunaan Tanah pada Lokasi Basis Data Konsolidasi
Tanah di Kecamatan Jatinegara……..……………………………………….……. 18
Gambar 3.3. Peta Zona Nilai Tanah pada Lokasi Basis Data Konsolidasi
Tanah di Kecamatan Jatinegara……..……………………………………….……. 19
Gambar 3.4. Peta Peninjau Lapang Potensi Obyek Konsolidasi Tanah Basis
Data Konsolidasi Tanah di Kecamatan Jatinegara……..………………..……. 19
Gambar 3.5. Peta Inventarisasi Konsolidasi Tanah Kelurahan Cipinang
Besar Selatan……..………………..………………………………………………….. 24
Gambar 3.6. Peta Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (IP4T) …………………………..……..………………..……. 24
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kelurahan Cipinang Besar Selatan………... 8

v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Format Input Atribut Hasil Peninjauan Lapangan .................... 11
Tabel 3.1. Atribut Hasil Peninjauan Lapangan Basis Data Konsolidasi Tanah
Vertikal Cipinang Besar Selatan............................................................... 24
Tabel 3.2. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Basis Data Pengadaan Tanah
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2022 ............................................................................. 28

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan di
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKl Jakarta memiliki
fokus untuk menghimpun data baseline awal pada bidang yang telah
terbangun di lahan terbatas dengan nama kegiatan Konsolidasi Tanah
Vertikal (KTV). Inventarisasi dan integrasi data kegiatan penyelenggaraan
KTV di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur dilakukan untuk meningkatkan efektivitas agar
terciptanya basis data terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini
sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun
2020-2024 yang memiliki visi terciptanya BPN sebagai institusi pertanahan
yang berstandar dunia dalam melayani masyarakat. Basis data konsolidasi
tanah dan pengembangan pertanahan memiliki peran penting sebagai
informasi awal pelaksanaan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk
memantau, mengevaluasi, dan menentukan arah dan kebijakan kegiatan
KTV agar dapat terealisasi dan berkelanjutan.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Menghimpun Data Pengadaan Tanah di Kelurahan Cipinang Besar
Selatan yang akan dilakukan KTV sehingga memiliki kelengkapan digital
profiling terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses,
digunakan, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Sasaran
Menerapkan basis data konsolidasi tanah vertikal dan pengembangan
pertanahan yang memuat pengembangan pertanahan dan pemanfaatan

2
tanah yang ada terintegrasi dari tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan
Nasional sebagai upaya integrasi pendataan ke sistem informasi
penyimpanan yang terorganisasi sebagai bagian dari inventarisasi,
digitalisasi, standarisasi, dan kontrol kualitas basis data konsolidasi
tanah dan pengembangan pertanahan agar dapat terintegrasi di Sistem
Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA
KTPP).
C.Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang RPJMN 2020-2024
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategi Nasional Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-
Bekasi-Puncak-Cianjur
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2020 – 2024 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Konsolidasi Tanah
6. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017 – 2022
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor SP DIPA-
056.01.2.429630/2022 tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran
2022.

3
D.Metodologi
Gambar 1.1. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta 2022
Sumber: Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 2022
Terdapat delapan tahapan penyelenggaraan kegiatan basis data. Untuk
basis data di KTV Cipinang Besar Selatan karena belum
dilaksanakan/dilakukan pembangunan, maka tidak dilakukan analisis
fisik nilai tanah, hanya mengacu pada eksisting dari Zona Nilai Tanah
(ZNT). Untuk mengumpulkan data, survei lapangan berdasarkan Surat
Tugas Nomor 2395/ST-31.AT.02.02/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang
ditanda tangani Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk
melaksanakan pengumpulan data konsolidasi tanah dan pengembangan
pertanahan selama lima hari kerja mulai Kamis sampai dengan Rabu,
tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Berikut terlampir
nama-nama yang tertera di Surat Tugas tersebut.
1. Nama : Dr. Andri Supriatna, S.T.,M.Sc.
NIP : 19800623 200604 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
2. Nama : Drs. Bambang Pamungkas, A.Ptnh.,M.H.
NIP : 19681209 198803 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Penata Pertanahan Muda

4
3. Nama : Hery Maryanto, S.E.
NIP : 19781119 200604 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Penata Pertanahan Muda
4. Nama : Siti Miftahul Jannah, S.ST
NIP : 19830223 200502 2 001
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
5. Nama : Wahyu Herlambang, S.E.
NIP : 19810316 200604 1 006
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
6. Nama : Ramones
NIP : 19860313 201101 1 002
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Analis Pertanahan
7. Nama : Dwi Kinandari
NIP : 19661030 198903 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Pengolah Data Yuridis Pertanahan
8. Nama : Ester Ulina Suranta Peranginangin, S.E.
NIP : 19870706 201101 2 009
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Analis Pertanahan
9. Nama : Haris Setiawan
NIP : 19740716 201408 1 002
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I/IIb
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan
10. Nama : Rommy Firdaus
NIP : 19810322 201408 1 001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I/IIb
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan
Adapun pemilihan lokasi pelaksanaan basis data konsolidasi tanah
dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
108.1/SK-31.AT.02.02/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang
ditanda tangani Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk
melaksanakan kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

5
Gambar 1.2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah terkait Pemilihan Lokasi Kegiatan Basis Data
Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun Anggaran 2022
Sumber: Kanwil BPN DKI Jakarta, 2022
Proses survei dilakukan bersama dengan stakeholder Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, yakni pihak Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
Kegiatan ini juga turut mengundang warga serta dilakukan sosialisasi

6
mengenai kegiatan KTV. Acara sosialisasi dihadiri oleh warga pemilik
aset, perangkat RT/RW, serta pihak kelurahan.
Gambar 1.3. Pengambilan Data Lapangan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta
Sumber: Survey Lapangan, 2022
Tim survei lapangan (Tim Inventarisasi Data dan Pengumpulan
Data) menyiapkan formulir inventarisasi Basis Data Konsolidasi Tanah
dan Pengembangan Pertanahan berdasarkan Juknis. Inventarisasi
data-data dari lokasi kegiatan basis data yang telah ditetapkan
dilakukan pada tiap bidang tanah yang berada pada lokasi Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan, atau Rencana Konsoliasi

7
Tanah (POKT). Adapun formulir inventarisasi memuat informasi
sebagai berikut: (a) Informasi letak lokasi bidang tanah; (b) data fisik
dan nilai tanah; (c) data yuridis; (d) permasalahan pelaksanaan KT (jika
ada); (e) keterangan.
E. Output Kegiatan
Pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk ditinjau akan
digambarkan dalam Peta Peninjauan Lapang atau Peta Kerja. Peta
peninjauan lapangan dibuat dalam dua format cakupan, yakni: (a)
wilayah administrasi kecamatan yang menampilkan seluruh lokasi
peninjauan lapang yang telah dipilih; (b) dan lokasi peninjau lapang
yang dicetak di kertas ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan, skala
1:25.000/1:5.000 untuk memudahkan kegiatan observasi
homogenitas fisik topografi dan penggunaan tanah di lapangan. Selain
itu akan turut disusun laporan akhir kegiatan basis data konsolidasi
tanah yang memuat analisis lokasi, hasil survei lapangan, analisis fisik
nilai tanah, serta pembuatan album peta. Soft copy peta .shp juga akan
dilakukan sesuai dengan standard atribut sebagai berikut.
Tabel 1.1. Format Input Atribut Hasil Peninjauan Lapangan
No. Nama Keterangan
1 ID_BIDANG Diisi sesuai FID dalam shapefile
2 STATUS_TNH
Tanah Negara, Hak Milik, Hak Perorangan, Tanah Milik
Adat, Tanah Ulayat
3 LOKASI Diisi sesuai luas di dalam sertifikat
4 LUAS_LKS Diisi sesuai luas di dalam sertifikat
5 GUNA_TNH Diisi jenis penggunaan tanah
6 NILAI_TNH
Diisi dengan Nilai Tanah pada Lokasi berdasarkan
informasi dari ZNT, NJOP, dll
7 TAHAPAN_KT
Apakah pelaksanaan POKT/Materi Teknis Konsolidasi
Tanah sudah ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan
Sertipikasi Konsolidasi Tanah
8 Ket
Diisi sesuai dengan kondisi di lapangan, apakah
pelaksanaan/pembangunan KT sudah dilakukan atau
belum.
Sumber: Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, 2022

8
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Gambaran Umum Wilayah
1. Kependudukan
Lokasi basis data berada di Kecamatan Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta. Luas wilayah sebesar +
162,59 Ha. Jumlah penduduk di kelurahan Cipinang Besar Selatan
sebanyak 44.818 jiwa yang terdiri 22.586 pria dan 22.232 wanita.
Maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kelurahan Cipinang
Besar Selatan 263,36 jiwa per hektar. Mayoritas kelompok umur
adalah kelompok umur anak-anak 0-9 tahun sebanyak 2.832 jiwa,
kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 3.837 jiwa.
Grafik 2.1. Piramida Penduduk Kelurahan Cipinang Besar Selatan
Sumber: Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, 2022
Lokasi perencanaan berfokus di RW O6, RT 09 yang memiliki 53
bidang ber-NIB.

9
2. Kondisi Ekonomi
Struktur perekonomian kawasan makro meliputi sektor
perdagangan dan jasa, yaitu pasar ciplak, pertokoan, perkantoran dan
home industri. Perdagangan yang berkembang di kawasan
perencanaan pada umumnya berupa perdagangan eceran, sementara
bentuk perdagangan besar masih relatif sedikit. Bentuk perdagangan
di dalam kawasan permukiman diantaranya warung-warung dan toko-
toko kecil/ruko.
Lokasi penyebaran kawasan perdagangan dan jasa yang besar
terpusat di sepanjang jalan utama yang menjadi zona linier kawasan
perdagangan dan jasa di Jl. D.I Panjaitan - Jl. Basuki Rahmat. Sektor
informal cenderung menyebar di kawasan permukiman. Warung atau
toko lokasinya atau letaknya masih menjadi satu dengan tempat
tinggal atau rumah.
3. Kondisi Sosial Budaya
Hampir sebagian besar masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar
Selatan masih memiliki semangat gotong royong dan sebagian kecil masih
terdapat masyarakat yang individualis. Sebagian besar penduduk yang
bermukim di kawasan makro merupakan pendatang, terutama di RW
06/RT 09 Kesenian ondel-ondel masih sering dijumpai di ruas jalan
Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
Adapun kelembagaan yang ada di Kelurahan Cipinang Besar
Selatan dapat dikelompokan dalam beberapa kategori, antara lain:
1. Kelembagaan yang bergerak dibidang keagamaan;
• Kegiatan Majelis Tak’lim
Adalah mengadakan pengajian setiap bulan satu kali yang
dilaksanakan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
2. Kelembagaan yang bergerak dibidang sosial;
• Karang Taruna
Adalah merupakan wadah Pembinaan Remaja Generasi Muda
Melalui wadah inilah Pembinaan Pengkaderan Generasi Penerus
dilaksanakan. Di Kelurahan ini dibentuk organisasi

10
kepemudaan yang sifatnya sebagai wadah bagi
pembinaan/kegiatan remaja dalam bidang sosial demikian juga
halnya dengan Karang Taruna yang disetiap RW telah terbentuk
struktur organisasinya.
• LMK
Merupakan salah satu wadah untuk menampung segala aspirasi
masyarakat dalam pembangunan wilayah Kelurahan Cipinang
Besar Selatan terutama perbaikan infrastruktur, kegiatan sosial.
• LKM TENGAH MANDIRI
Merupakan salah satu wadah untuk menampung segala aspirasi
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan (3 Daya:
sosial, ekonomi dan fisik lingkungan). LKM terbentuk melalui
program PNPM, dimana program ini dilaksanakan dalam tiga
tahapan kegiatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat
miskin menuju masyarakat berdaya, membangun transformasi
menuju masyarakat mandiri, hingga mewujudkan masyarakat
madani.
• FKDM Cipinang Besar Selatan
Adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Lembaga ini
merupakan lembaga yang bergerak dibidang penanggulangan
bencana
B. Kebijakan Tata Ruang Wilayah
1. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur
(RTR KSN Jabodetabekpunjur)
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020
Tentang RTR KSN Jabodetabekpunjur, tujuan penataan ruang RTR
tersebut yaitu untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-
Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan
perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang
terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis
daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan
Kawasan.

11
Adapun kebijakan penataan ruang yang berkaitan dengan lokasi
program KT/KTV, antara lain:
1. Kebijakan 2: pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti
untuk membatasi penjalaran pertumbuhan ke kawasan sekitarnya;
2. Kebijakan 7: pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan
pemantapan program-program pengendalian banjir dan rob di
Kawasan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif;
3. Kebijakan 9: pengembangan sistem prasarana dalam rangka
pemenuhan standar pelayanan minimum perkotaan yang
mendukung fungsi Kawasan.
4. Kebijakan 10: peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan
keterpaduan pembangunan melalui kerjasama antardaerah, kemitraan
pemangku kepentingan, dan penguatan Peran Masyarakat
Sedangkan strategi yang disusun untuk mewujudkan tujuan dan
kebijakan penataan ruang pada lokasi KT/KTV, antara lain:
1. Kebijakan 2, Strategi 2: meningkatkan pembangunan perumahan
vertikal di Kawasan Perkotaan Inti
2. Kebijakan 7
a. Strategi 2: menetapkan aturan ketat terhadap pembangunan di
sepanjang sempadan sungai;
b. Strategi 4: melakukan pengendalian banjir di sungai; dan
c. Strategi 5: mengendalikan debit air sungai dan peningkatan
kapasitas sungai.
3. Kebijakan 9
a. Strategi 1: mengembangkan SPAM regional terpadu;
b. Strategi 2: mengembangkan instalasi pengelolaan limbah
terpadu;
c. Strategi 3: mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang
ramah lingkungan; dan
d. Strategi 4: mengembangkan sistem jaringan drainase regional.
4. Kebijakan 10
Strategi 3: mendorong penguatan Peran Masyarakat.
2. Arahan Pemanfaatan Ruang

12
Berdasarkan pola ruang dalam rencana pola ruang RTR KSN
Jabodetabekpunjur, adapun ketentuan yang berada pada lokasi KTV
adalah Zona B1 yang merupakan zona dengan karakteristik sebagai
kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat
pelayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan
untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun
horizontal. Zona B1 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur,
antara lain Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung, Kecamatan
Ciracas, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan
Kramatjati, Kecamatan Makasar, Kecamatan Matraman, Kecamatan
Pasar Rebo, dan Kecamatan Pulogadung.
3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Adapun arahan peraturan zonasi untuk Zona B1, antara lain:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman
teratur dengan kepadatan tinggi dan/atau permukiman dengan
kepadatan yang dikendalikan, kegiatan pemerintahan nasional,
provinsi, kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan
perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional,
kegiatan diplomatik dan organisasi internasional, kegiatan
pelayanan pendidikan tinggi, kegiatan pertahanan dan keamanan
negara, kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional,
regional, dan lokal, kegiatan pelayanan kesehatan skala
internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan sistem
angkutan umum penumpang dan angkutan barang skala nasional
dan regional, kegiatan pelayanan transportasi udara skala
internasional, nasional, dan regional, kegiatan pelayanan
transportasi laut skala internasional, nasional, dan regional,
kegiatan industri, kegiatan pengembangan sistem logistik terpadu,
kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, dan/atau
kegiatan budi daya perikanan skala nasional dan regional;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan
industri manufaktur dan kegiatan pemanfaatan ruang untuk

13
fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta
tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B 1;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang
menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada
Zona Bl;
i. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
ii. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang
meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian
bangunan dan GSB terhadap jalan;
iii. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang
berbasis mitigasi bencana;
iv. penerapan rekayasa teknik dengan KWT paling tinggi 70%
(tujuh puluh persen);
v. intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan keselamatan
operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
vi. penyediaan RTH kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari luas kawasan perkotaan;
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
i. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi
bertaraf internasional;
ii. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan
sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
iii. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan
sektor informal, serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
iv. penyediaan sumur resapan air hujan;
v. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi
perdagangan dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan,
serta perkantoran pemerintah dan swasta;
vi. penyediaan sistem drainase yang antisipatif terhadap
kemungkinan bahaya banjir;

14
vii. penanggulangan banjir melalui penyediaan sistem
penanganan banjir baik struktural maupun non struktural;
dan
viii. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian
bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana; dan
e. ketentuan lain meliputi:
i. kegiatan industri, termasuk industri manufaktur diarahkan
pada Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
ii. kegiatan industri harus memenuhi AMDAL; dan
iii. ketentuan lain untuk kegiatan industri dan permukiman skala
besar antara lain:
1) penyediaan air baku melalui sistem jaringan
perpipaan dengan memanfaatkan potensi air
permukaan, dan tidak menggunakan air tanah
sebagai sumber air;
2) penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap
kegiatan budi daya terbangun;
3) konstruksi bangunan mempertimbangkan dan
memenuhi standar keselamatan bangunan gedung
dari ancaman bencana gempa bumi, gerakan tanah,
dan aspek kebencanaan lainnya;
4) fasilitas dan infrastruktur limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) secara mandiri dalam
rangka dukungan pelayanan kesehatan; dan
5) fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah secara
mandiri, dengan penentuan lokasi yang
mempertimbangkan aspek kegeologian.
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Berdasarkan hasil telaah tujuan, kebijakan, dan strategi penaatan
ruang maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan KTV Cibesel ini masuk
ke dalam kebijakan 2,7,9, dan 10 RTR KSN Jabodetabekpunjur,
terutama menjawab strategi 2 pada kebijakan 2 yaitu meningkatkan

15
pembangunan perumahan vertikal di Kawasan Perkotaan Inti serta
strategi 3 pada kebijakan 10 yaitu mendorong penguatan peran
masyarakat dalam pengembangan kawasan.
Lokasi KTV Cibesel masuk ke dalam zona B1 pada rencana pola
ruang yaitu merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan
yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan
prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk
bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun
horizontal. Ketentuan ruang yang diatur pada lokasi KTV yaitu
diperbolehkan kegiatan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi
dan/atau permukiman dengan kepadatan yang dikendalikan dengan
menerapkan intensitas pemanfaatan ruang sesuai standar yang sesuai
peraturan bangunan, penyediaan prasarana dan sarana minimum,
serta ketentuan lainnya yang diatur sesuai dengan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTR KSN Jabodetabekpunjur
C. Kondisi Geografis dan Pertanahan
Kelurahan Cipinang Besar Selatan memiliki luas wilayah mencapai
1,63 km², terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 130 Rukun Tetangga (RT)
dan terletak di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun batas wilayah
administrasi Kelurahan Cipinang Besar Selatan yaitu sebagai berikut:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Cipinang Kelurahan Cipinang
Besar Utara;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Cipinang
Cimpedak;
• Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cipinang Jaya Raya Kelurahan
Cipinang Muara;
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Inspeksi Kalimalang Kelurahan
Cipinang Melayu.
Lokasi pelaksanaan basis data konsolidasi tanah vertikal kawasan cipinang
besar selatan bertempat di Kecamatan Jatinegara Kelurahan Cipinang Besar
Selatan RW 06 RT 009.

16
Gambar 2.1. Peta Administrasi Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah
Sumber: Survei Tim, 2022
Adapun batas wilayah pelaksanaan basis konsolidasi tanah vertikal
adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Cipinang Besar;
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Bypass Jenderal Ahmad Yani
dan Kali Cipinang;
c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan D. I. Panjaitan;
d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Cipinang Besar.
Sedangkan kondisi umum eksisting kawasan adalah:
1. Tipe hunian bervariasi, tidak beraturan, dan kumuh.
2. Dilewati Kali Cipinang yang memiliki lebar 3 meter dengan kondisi
dangkal, berbau, dan berwarna hitam.
3. Terletak pada lokasi yang strategis.

17
BAB III
ANALISIS
A. Data Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2022
1. Overlay Peta Administrasi dan Peta Tata Ruang pada lokasi basis data
Gambar 3.1. Peta Overlay Administrasi Kecamatan Jatinegara dengan RDTR DKI Jakarta 2022
Berdasarkan lokasi peta di atas, tampak bahwa arahan tata ruang di
lokasi konsolidasi tanah di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur adalah sebagai Perumahan Kepadatan Tinggi di
lahan sebelah timur sungai, dan Perdagangan serta Jasa Skala Kota di barat
sungai yang bersebelahan langsung dengan Jalan D.I. Panjaitan.

18
2. Peta Penggunaan Tanah pada lokasi basis data
Gambar 3.2. Peta Penggunaan Tanah pada Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah
di Kecamatan Jatinegara
Penggunaan Tanah pada Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah adalah
Hunian (sebelah timur sungai) dan Penggunaan Lain (sebelah barat sungai
yang bersebelahan langsung dengan Jalan D.I. Panjaitan) tampak bahwa
arahan RDTR 2022 di lokasi konsolidasi tanah di Kelurahan Cipinang Besar
Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagai Penggunaan Lain dan
Usaha.
3. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) pada lokasi basis data
Nilai ZNT pada lokasi Lokasi Basis Konsolidasi Tanah di lokasi
konsolidasi tanah di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur terbagi menjadi dua. Di sebelah timur sungai
sebesar Rp7.800.000,- sedangkan di sebelah barat sungai yang
bersebelahan langsung dengan Jalan D.I. Panjaitan memiliki nilai ZNT
sebesar Rp29.100.000,-.

19
Gambar 3.3. Peta Zona Nilai Tanah pada Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah
di Kecamatan Jatinegara
4. Peta Peninjauan Lapang
Gambar 3.4. Peta Peninjau Lapang Potensi Obyek Konsolidasi Tanah
Basis Data Konsolidasi Tanah di Kecamatan Jatinegara

20
Tabel 3.1. Atribut Hasil Peninjauan Lapangan Basis Data Konsolidasi Tanah Vertikal Cipinang Besar Selatan
No. ID_BIDANG STATUS_TNH LOKASI LUAS_LKS GUNA_TNH NILAI_TNH TAHAPAN_KT KET
1 00194
Hak Guna
Bangunan
Jatinegara 5761
USAHA &
SOSIAL BUDAYA
Rp29.100.000,-
Belum Tindak Lanjut
Sertipikasi Konsolidasi
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
2 04566
Hak Guna
Bangunan
Jatinegara 73 HUNIAN Rp7.800.000,-
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
3 04565
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
4 04548
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
5 04555
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
6 04578
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
7 04556
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
8 04572
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
9 04535
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
10 04563
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
11 04549
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
12 04552
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
13 04562
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT

21
14 04551
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
15 04534
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
16 04547
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
17 04538
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
18 04540
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
19 04564
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
20 04554
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
21 04550
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
22 04560
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
23 04559
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
24 04558
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
25 04581
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
26 04582
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
27 04542
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT

22
28 04546
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
29 04579
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
30 04573
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
31 04576
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
32 04571
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
33 04539
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
34 05448 Hak Milik Jatinegara 6147 HUNIAN Rp29.100.000,-
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
35 04553
Hak Guna
Bangunan
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
36 04567 Akta Jual Beli Jatinegara 27 HUNIAN Rp7.800.000,-
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
38 04570 Girik Jatinegara 470 HUNIAN Rp7.800.000,-
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT

23
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Belum Tindak Lanjut
Tanah
Belum
Pembangunan
KT
Sumber: Survey Lapangan Basis Data, 2022
Berdasarkan hasil peninjau lapang potensi konsolidasi tanah di atas, mayoritas status tanah adalah: Hak
Guna Bangunan sebanyak 34 bidang; Akta Jual Beli sebanyak 14 bidang; Girik sebanyak 4 bidang; dan Hak
Milik sebanyak 1 bidang. Sedangkan mayoritas ZNT di kawasan adalah Rp7.800.000,00.

24
5. Peta Inventarisasi Konsolidasi Tanah
Gambar 3.5. Peta Inventarisasi Konsolidasi Tanah Kelurahan Cipinang Besar Selatan
Survei dilakukan secara lapangan serta secara persandingan
dan integrasi data softcopy. Gambar 3.5 merupakan photo mapping
proses pengecekan lapangan berdasarkan database yang dimiliki
Kanwil DKI Jakarta.
Gambar 3.6. Peta Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah (IP4T) Kelurahan Cipinang Besar Selatan
Sumber: Laporan IP4T Cipinang Besar Selatan, 2021

25
Di tahun 2021 kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) telah dilakukan di RT 9
dan RT 12 pada RW 09 oleh Kanwil BPN DKI Jakarta seperti yang
terlampir di Gambar 3.6. di atas. Peta di atas merupakan salah satu
hasil IP4T berupa Peta Penggunaan Tanah Skala Rinci yang
menggambarkan mayoritas fungsi bangunan berupa perumahan
kampung padat.
B. Hambatan, Kendala, dan Masalah
Dalam pelaksanaan kegiatan, ditemukan beberapa hambatan
dan kendala terkait teknis di lapangan. Beberapa data terkait status
tanah bidang belum tersedia di database sistem informasi sehingga
membutuhkan survei lapangan. Selain itu, kebutuhan akan
keterlibatan pihak Kantah dan Kelurahan Ketika sosialisasi awal dan
proses survei maupun integrasi membutuhkan Surat Tugas dan DIPA
anggaran yang cukup untuk mengakomodir instansi terkait. Adapun
detail permasalahan teknis lainnya pada proses pelaksanaan kegiatan
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.2. Permasalah Dalam Pelaksanaan Basis Data Pengadaan Tanah Pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2022
No Permasalahan Tahun 2022 Solusi Tahun 2023 Keterangan
1 Belum ada nilai tanah untuk masing-
masing bidang karena dinamika fisik
yang berbeda (rumah/ rumah &
toko/rumah & kontrakan)
Merumuskan perhitungan
nilai konversi bidang
berdasarkan nilai pasar serta
kondisi bangunan di atas
bidang berbasis pendekatan
appraisal
2 Status kepemilikan tanah yang bersifat
jual beli belum terintevarisasi dengan
baik di tingkat Kelurahan maupun
Kantah Jakarta Timur
Mengusulkan adanya integrasi
data jual beli tanah di tingkat
kelurahan melalui Sistem
Infirmasi yang diperkasai
Kantah atau Kelurahan
Cipinang Besar Selatan
Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

26
BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi DKl Jakarta Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah yang telah dilaksanakan di
Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota
Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan basis data
terdapat 53 bidang yang telah dilakukan Kegiatan PTSL di tahun 2018.
Selain itu di tahun 2021 juga telah dilakukan kegiatan IP4T di RT 12/RW
06 dan RT 09/RW 06 di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.
2. Berdasarkan hasil kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah sebanyak 34
bidang tanah dengan status HGB, sebanyak 17 bidang merupakan tanah
milik adat (girik), serta terdapat juga Hak Milik sebanyak 1 bidang.
Adapun saran kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah pada Kantor
Wilayah Provinsi BPN DKl Jakarta Tahun Anggaran 2022, yakni sebagai
berikut:
1. Diharapkan alokasi kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah juga perlu
turut dilakukan alokasi dana di tingkat Kantor Pertanahan dalam
Kegiatan Basis Data Pengadaan Tanah agar kegiatan berjalan lebih
maksimal
2. Pembentukan Tim Pelaksana disarankan turut melibatkan instansi
terkait di tingkat administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur agar data
dapat lebih terintegrasi.
B. Evaluasi
Adapun evaluasi terkait kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKl Jakarta, yaitu:

27
1. Pada proses pelaksanaan kegiatan basis data tahun 2022, turut
dilakukan sosialisasi kepada instansi OPD Jakarta Timur berdasarkan
inisiatif Kanwil BPN DKI Jakarta hingga diketahui keterkaitan program
sektor daerah yang turut membutuhkan Basis Data terkait indikasi
lokasi pembenahan hunian tidak layak versi Sudin Perumahan Kota
Jakarta Timur
2. Untuk penentuan lokasi pelaksanaan basis data di periode
selanjutnya, penting untuk tetap melibatkan Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Jakarta Timur, atau instansi
terkait lainnya.

28
LAMPIRAN

29
LAMPIRAN I – Surat Tugas Tim Pelaksana Pengumpulan Data Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Tahun 2022

30

31
LAMPIRAN II – SK Pemilihan Lokasi Basis Data Konsolidasi Tanah

32
LAMPIRAN III – Formulir Inventarisasi basis data Konsolidasi Tanah &
Pengembangan Pertanahan DKI Jakarta

33

34
LAMPIRAN IV – Berita Acara Hasil Koordinasi dengan Pemda/Stakeholders
Wilayah (Kantah Jaktim)

35
LAMPIRAN V – Peta-Peta Hasil Kegiatan

36

37

38

39

40
I

41

Basis Data KTV Cipinang

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Basis Data KTV Cipinang

Similar to Basis Data KTV Cipinang (20)

More from Nurlina Y.

More from Nurlina Y. (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Basis Data KTV Cipinang