Recommended
More Related Content
Similar to PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
Similar to PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
- 1. RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN JANGKA BUYA KABUPATEN PIDIE JAYA Selasa, 8 Desember 2020 KONSULTASI PUBLIK 2 PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- 2. 2 Page | 01 KETENTUAN UMUM 02 TUJUAN PENATAAN BWP 03 RENCANA JARINGAN PRASARANA 04 RENCANA POLA RUANG 05 PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA KONTEN PRESENTASI Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ Kabupaten/Kota KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG PERATURAN ZONASI 06 07
- 3. 3 Page | LATAR BELAKANG UU No. 26 Tahun 2007 PP No. 15 Tahun 2010 RTRW Provinsi Aceh RTRW Kabupaten Pidie Jaya Kecamatan Jangka Buya PPK Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan sektor pendidikan dan perikanan TANTANGAN o Pengembangan kawasan dapat memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman o Kondisi fisik lingkungan dengan keterbatasan daya dukungnya POTENSI o Potensial pada sektor perikanan o Sudah dikenal orang pada sektor pendidikan, perikanan, pertanian dan pariwisata
- 4. 4 Page | LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jangka Buya ini mempunyai landasan hukum, berturut-turut sebagai berikut: • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; • Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; • Peratudan Menteri dalam Negri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah; • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Dareah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota • Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034;
- 5. 5 Page | MAKSUD & TUJUAN • Mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan; • Menyiapkan produk Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jangka Buya yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Pidie Jaya dan ketentuan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta ketentuan terkait lainnya, agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah • Menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam menciptakan fungsi dan intensitas penggunaan ruang kota; • Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota dalam usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya, yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang bagian wilayah kota; • Meningkatkan daya guna dan hasil pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan secara optimal yang tercermin dalam penetapan sistem kota; • Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan; • Membantu penetapan prioritas pengembangan kota dan membantu penyusunan peraturan zonasi (zoning regulation) untuk dijadikan pedoman bagi tertib bangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci. Guna penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di wilayah tersebut.
- 6. 6 Page | SASARAN • Tersajinya data dan informasi ruang kawasan yang akurat dan aktual; • Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan • Tersusunnya pedoman bagi pemerintah daerah (peraturan zonasi, advice planning, tinjauan RTBL serta pemberian izin pemanfaatan ruang) • Tersajinya strategi pembangunan kawasan fungsi kota yang terkendali yang dapat mendorong investasi • Tersusunnya prioritas pengendalian pengembangan kota dan program pembangunan kota • Tersajinya rujukan teknis (kebutuhan standar) dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan; • Tersusunnya rekomendasi upaya peningkatan kinerja tata ruang Kecamatan Jangka Buya dari segi perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang kawasan; • Tersusunnya pedoman/acuan dalam penyusunan rencana operasional, memuat ketentuan-ketentuan dengan penjabaran rencana yang bersifat makro ke rencana yang lebih rinci; • Tersajinya panduan teknis pengembangan tapak/pemanfaatan lahan karena mencakup panduan teknis untuk pengembangan/pemanfaatan tapak yang mencakup penggunaan lahan intensitas pembangunan, tata massa bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.
- 7. 7 Page | RUANG LINGKUP MATERI Kompilasi Data Analisis Data Persiapan Pengumpulan Data dan Observasi Tinjauan Kebijakan Perumusan Konsepsi Rencana Detail dan PZ Perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muatan Materi • Tujuan Penataan BWP • Rencana Struktur Ruang • Rencana Pola Ruang • Penetapan Sub BWP prioritas • Ketentuan Pemanfaatan Ruang Perumusan Zoning Regulation Kawasan Perkotaan Substansi Zoning • Arahan Penentuan Kawasan • Ketentuan Penggunaan • Peraturan Pembangunan • Pengendalian Pemanfaatan
- 9. 9 Page | Kajian Kebijakan Daerah Arah Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Kebijakan Pembangunan Daerah •RPJP •RPJM •RKP Review Arahan Kebijakan Tata Ruang Visi & Misi Pembangunan Daerah •Rencana Struktur Ruang •Rencana Pola Ruang •Kawasan strategis Kondisi Kecenderungan Perkembangan Kawasan Kondisi fisik dasar, lingkungan dan penggunaan lahan Kajian sosial budaya Kondisi kependudukan Kondisi perekonomian Analisis wilayah Analisis sosial budaya Kondisi sarana & prasarana Kondisi kawasan & tata bangunan Analisis ekonomi & sektor unggulan Analisis ketersediaan & kebutuhan sarana & prasarana Analisis kependudukan Analisis penataan kawasan & bangunan Analisis kebutuhan & pola ruang Analisis potensi & masalah pengembangan kawasan RDTR Kecamatan Perumusan Konsep Pengembangan Wilayah Kecamatan Jangka Buya •Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi •Konsep pengembangan kawasan Perumusan RDTR Kecamatan Jangka Buya •Tujuan penataan BWP •Rencana struktur ruang •Rencana pola ruang •Penetapan Sub Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang diprioritaskan penanganannya •Ketentuan pemanfaatan ruang •Peraturan zonasi Kondisi kelembagaan & sistem pembiayaan pembangunan Analisis kelembagaan & sistem pembiayaan pembangunan Analisis kualitas kinerja kawasan & lingkungan Rencana Tata Ruang •RTRWP Aceh •RTRWK Pidie Jaya
- 10. 10 Page | KETENTUAN UMUM – Kedudukan RDTR dan Masa Berlaku • RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 tahun. • Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi: • bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; • perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau • perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 11. 11 Page | TINJAUAN KEBIJAKAN-RTRWP ACEH Qanun Aceh No.19/2013 • Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh • Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh. RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI ACEH RENCANA POLA RUANG PROVINSI ACEH • Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung • Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan • Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung • Pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan • Peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya • Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI ACEH • menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal • memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan Asia dan Internasional secara optimal • meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan • mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi
- 12. 12 Page | RENCANA STRUKTUR RUANG Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa Kawasan Jangka Buya sebagai bagian dari Kecamatan Jangka Buya diarahkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), yang memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan yang menjadi pusat kegiatan pendidikan dan perikanan dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: 1. Mukim Jangka Buya Baroh, berfungsi untuk melayani kegiatan perikanan 2. Mukim Jangka Buya Barat, berfungsi melayani kegiatan perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan TINJAUAN KEBIJAKAN-RTRWP KABUPATEN PIDIE JAYA Qanun No.4/2014
- 13. 13 Page | RENCANA POLA RUANG • Kawasan lindung berupa sempadan sungai dan bencana banjir • Budidaya pertanian berupa sawah, kebun dan tambak TINJAUAN KEBIJAKAN-RTRW KABUPATEN PIDIE JAYA Qanun No.4/2014
- 14. 14 Page | Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Agribisnis yang produktif dan berkelanjutan “ Peningkatan pengelolaan kawasan lindung untuk keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup Penataan lahan hutan untuk mendukung kelestarian dan keserasian lingkungan hidup Pengembangan pusat kegiatan perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana kegiatan agribisnis dan permukiman Pengembangan wisata potensial ramah lingkungan dan ramah budaya Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebencanaan Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara TINJAUAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN RTRWK PIDIE JAYA Tujuan penataan ruang Kabupaten Pidie Jaya
- 15. 15 Page | PETA DELINIASI PERENCANAAN KECAMATAN JANGKA BUYA Nama Gampong Luas (ha) Meuko Jurong 40 Buket Teungoh 55,93 Jurong Ara 92 Jurong Teungoh 78 Jurong Binje 85 Reului Mangat 98 Meunasah Mee 57 Meunasah Kumbang 43 Kuta Baroh 74 Nama Gampong Luas (ha) Meuko Meugit 1,69 Keurisi Meunasah Raya 6,31 Kiran Dayah 6,09 Kiran Baroh 6,01 Kiran Krueng 10,00 Keurisi Meunasah Lueng 3,31 Keude Jangka Buya 5,11 Gampong Cot 4,89 Keurisi Meunasah Beurembang 9,77
- 16. 16 Page | •Pedagang Kaki Lima di Jangka Buya pada umumnya bertempat di persimpangan Keude Jangka Buya. Untuk saat ini PKL hanya menempati bahu jalan yang mana jika tidak ditindak lanjuti dapat mengganggu sirkulasi kendaraan PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) •Sarana transportasi yang digunakan untuk pergerakan internal di Jangka Buya berupa kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil serta kendaraan umum becak. Sarana transportasi eksternalnya adalah L300. Hingga saat ini, Jangka Buya masih belum memiliki terminal angkutan untuk mendukung pergerakan dari kendaraan umum yang beroperasi di Jangka Buya TRANSPORTASI •sarana dan prasarana Persampahan yang belum memadai. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan sehingga masih banyak sampah yang menumpuk SAMPAH ISU-ISU STRATEGIS
- 17. 17 Page | •Jagka Buya memiliki potensi dalam bidang perikanan. Namun sayangnya potensi perikanan Jangka Buya belum digali dengan optimal. Hal ini terlihat dari tambak yang masih kurang produktif dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang masih belum optimal pemanfaatannya MINAPOLITAN •Saat ini telah terdapat jaringan irigasi yang bersumber dari Kecamatan Ulee Glee. Namun terdapat dua permasalahan terkait irigasi tersebut. Pada saat menanam yang mana dibutuhkan air, aliran airnya sering dihentikan di Ulee Glee dan di saat musim hujan, irigasi ini bisa menjadi sumber banjir dan membawa sampah ke Jangka Buya. IRIGASI •Kawasan Jangka Buya rawan terhadap gempa bumi, longsor, tsunami, dan banjir. Untuk itu, respon terhadap kondisi kerawanan tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan rute evakuasi beserta titik-titik pentingnya dan memperketat pengaturan bangunan melalui peraturan zonasi MITIGASI BENCANA ISU-ISU STRATEGIS
- 19. 19 Page | Agropolitan Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem dan sistem agribisnis. Pengembangan Agropolitan, adalah pembangunan berbasis pertanian di kawasan agribisnis, dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem usaha agribisnis yang berdaya saing, kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Minapolitan Konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan serta memiliki mempunyai fungsi utama ekonomi sentra produksi, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan lainnya. “ TUJUAN PENATAAN RUANG KECAMATAN JANGKA BUYA Mewujudkan Kecamatan Jangka Buya sebagai Kawasan Minapolitan, Agropolitan, Pendidikan yang ramah lingkungan “
- 20. 20 Page | “ TUJUAN PENATAAN RUANG KECAMATAN JANGKA BUYA Mewujudkan Kecamatan Jangka Buya sebagai Kawasan Minapolitan, Agropolitan, Pendidikan yang ramah lingkungan “ Pendidikan Kota pendidikan merujuk kepada salah satu fungsi kota baru, atau kota yang dikembangkan dan difungsikan sebagai kota pendidikan. Suatu kota pendidikan harus didesain untuk memiliki institusi pendidikan dan kegiatan seputaran pendidikan, Ramah Lingkungan (eco) Konsep yang menawarkan kota yang sehat, ramah linkungan, dan berkelanjutan. Konsep ini mengajarkan untuk kembali ke alam dan menghemat energi, mendorong kota menghadirkan ruang terbuka hijau sebanyak mungkin, dan manajemen kota yang seimbang pada aspek lingkungan, ekonomi, sumber daya alam, dan manusianya sendiri. .
- 21. 21 Page | Minapolitan Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan Pengembangan Kawasan Minapolitan melalui Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga • Peningkatan produksi dan nilai tambah produk • Pengembangan kawasan ekonomi KP untuk menggerakkan ekonomi di daerah Peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan
- 22. 22 Page | Eco City Eco City adalah konsep kota yang dibangun dengan sinergi dan saling ketergantungan antara ekologi dan ekonomi yang keberlanjutan. Secara ekonomi, Eco City dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi bahaya polusi dan limbah/ sisa. Dengan demikian, kualitas hidup warganya diharapkan meningkat, baik meningkatkan dalam daya saing maupun dalam ketahanan ekonomi serta menciptakan sistem yang berkelanjutan 4 Prinsip Eco City Pendekatan Berbasis Kota Platform Desain Partisipatif dan Pengambilan Keputusan yang sinergi dan berkelanjutan Pendekatan Satu- Sistem Kerangka Investasi yang Keberlanjutan
- 23. 23 Page | Adapun penerapan konsep eco city di Kecamatan Jangka Buya mengikuti program pengembangan kota hijau (P2KH) yaitu : • Green planning and design : perencanaan dan perancangan yang ramah lingkungan • Green open space : peningkatan kuantitas dan kualitas RTH sesuai karakteristik kota dengan target RTH public 30% • Green waste : usaha untuk zero waste dengan melaksanakan prinsip 4R yaitu mengurangi sampah, mengembangkan proses daur ulang, meningkatkan nilai tambah dan menggunakan kembali. • Green transportation : pengembangan system transportasi yang berkelanjutan, missal, transportasi public, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. • Green water : efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, pencegahan pencemaran dan pengendalian resiko Green Energy bencana terkait air. • Green Building : bangunan hemat energy diawali dengan perda bangunan gedung. • Green energy : pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah lingkungan. • Green community : kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau.
- 24. 24 Page | Pola bermukim di kawasan perencanaan berkembang secara alami, mengikuti jalan utama dan dengan pola mengelompok pada pusat Jangka Buya dan menyebar mengikuti pola jalan menuju setiap gampong .
- 25. 25 Page | Luas Kavling Minimum = 𝟏𝟒𝟒𝒎𝟐 Kebutuhan luas lahan permukiman tahun 2040 adalah 126,84 Ha Tabel Eksisting dan Proyeksi Kebutuhan Sarana Pemukiman Pertahun
- 27. SARANA UMUM Jenis Sarana Kebutuhan lahan (ha) Sarana Pendidikan 12,42 Sarana Kesehatan 3,46 Sarana Peribadatan 1,02 Sarana Perdagangan dan Jasa 4,2 Sarana Perkantoran 2,43 Total 23,44 • Luas lahan total adalah 934 ha • Kebutuhan ruang terbuka hijau sebanyak 30 % adalah 280,2 ha • RTH Publik yang harus disediakan adalah sebanyak 186 ha Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Sarana Pelayanan Umum
- 28. 28 Page | Rekapitulas total kebutuhan lahan sarana per hektar KEBUTUHAN SARANA PENDUKUNG PERKOTAAN SARANA UMUM Jenis Sarana Kebutuhan lahan (ha) Sarana Pendidikan 11,34 Sarana Kesehatan 10,06 Sarana Peribadatan 2,64 Sarana Perdagangan dan Jasa 2,22 Sarana Budaya dan Olahraga 6,3 Sarana Perkantoran 0,72 Sarana Perkotaan Lainnya 2,8 Total 36,08 • Kebutuhan ruang terbuka hijau sebanyak 30 % adalah 399,12 ha • RTH Publik yang harus disediakan adalah sebanyak 266,08 ha Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau
- 29. {[ 29 Page | SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI Fakta • Terdapat satu jalan utama dan satu jalan pintu masuk untuk setiap gampong • Sirkulasi jalan cukup lancar • Belum ada fasilitas dan sistem parkir yang jelas • Angkutan umum pergerakan internal menggunakan ojek • Angkutan umum Pergerakan eksternal menggunakan L300/Bis Analisa/Respon • Pengembangan jaringan jalan lokal dan lingkungan sesuai dengan standar minimal. • Penataan fasilitas parkir • Perancanaan sirkulasi di Kawasan Perencanaan Jangka Buya • Penyediaan jalur pejalan kaki • Penyediaan Fasilitas Jalan (Street Funiture) Kolektor Primer (Provinsi dan Kabupaten) berupa; 1. Tempat penyeberangan (zebra cross) 2. Lampu penerangan jalan 3. Papan nama jalan 4. Rambu-rambu 5. Trotoar
- 30. 30 Page | RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI Standar Jalan Lokal Standar Jalan Lingkungan Standar Jalan Pedestrian Standar Jalan Kolektor sumber: PP No.34 Tahun 2006
- 31. 31 Page | Pada kondisi eksisting, tidak ada angkutan umum resmi yang melayani pergerakan di dalam Kecamatan Jangka Buya. Angkutan umum yang ada hanya melayani pergerakan eksternal, yakni kendaraan berupa Bus Umum dan L300 yang mengambil penumpang maupun barang. Angkutan ini merupakan kendaraan yang transit melayani pergerakan. Disamping itu terdapat pula kendaraan paratransit, merupakan becak di sekitar kawasan Keude Jangka Buya. Angkutan antar gampong, yang dapat melalui jalan kolektor primer dan/atau jalan kolektor sekunder yang menghubungkan satu pangkalan angkutan desa dengan pangkalan lainnya Dihubungkan dengan terminal yang nantinya diadakan di Ulee Glee. RENCANA PEMBANGUNAN ANGKUTAN UMUM
- 32. 32 Page | RENCANA PENGEMBANGAN PARKIR Tempat parkir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu parkir di badan jalan (on-site) dan parkir di luar badan jalan (off-site). Tempat parkir di badan jalan yaitu diarahkan pada tepi jalan dengan dan/atau tanpa pengendalian parkir. Penentuan sudut parkir yang akan digunakan umumnya ditentukan oleh: 1.lebar jalan; volume lalu lintas pada jalan bersangkutan; karakteristik kecepatan; dimensi kendaraan; dan sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan. 1. Pola parkir parallel 2. Pola parkir menyudut:
- 33. 33 Page | SISTEM UTILITAS SISTEM JARINGAN KELISTRIKAN standar pelayanan PLN • Rumah tangga : 750 watt/rumah tangga • Perdagangan : 70% kebutuhan rumah tangga • Fasilitas Umum : 15% kebutuhan rumah tangga • Fasilitas Perkantoran : 10% kebutuhan rumah tangga • Penerangan jalan : 1% kebutuhan rumah tangga • Cadangan : 5% kebutuhan rumah tangga Indikasi Rencana RTRW • Dalam RTRW Kabupaten Pidie Jaya, prasarana jaringan listrik akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) kapasitas 20 KV yang melintasi Kecamatan Jangka Buya. • Pengembangan gardu induk berada di Gampong Blang Awe di Kecamatan Meureudu Respon • Proses menuju 2040, Diperlukan penambahan energi listrik dan perluasan pendistribusian energi listrik sesuai dengan pertambahan pengguna listrik melalui penambahan travo distribusi. • Suplai energi listrik disediakan dan didistribusikan untuk kawasan- kawasan pengembangan baru • Direkomendasikan untuk menggunakan listrik yang renewable pada fasilitas umum dan perkantoran, seperti solar panel Kebutuhan Standar Total kebutuhan (Watt) Rumah tangga (RT) 9.281.250 Kebutuhan perdagangan 70 % RT 6.496.875 Fasilitas Umum 40 % RT 3.712.500 Perkantoran 10 % RT 928.125 Penerangan Jalan 1 % RT 92.812,5 Cadangan 5 % RT 464.062,5 Total 20.975.625 Tabel Proyeksi Kebutuhan Listrik
- 34. 34 Page | Rencana Pengembangan jaringan Energi dan Kelistrikan • Pengembangan jaringan distribusi sekunder berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV yang ditempatkan pada seluruh wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik perkotaan. Pengembangan jaringan ini harus dilengkapi dengan infrastruktur pendukungnya, termasuk penyediaan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum. • Pengembangan jaringan listrik lingkungan mengikuti hirarki pelayanan, dimana besar pasokannya telah diprediksikan berdasarkan jumlah unit hunian yang mengisi blok siap bangun. • Penyediaan tiang listrik sebagai penerangan jalan, dengan daya 500 lux dengan tinggi >5 meter dari muka tanah, yang ditempatkan pada area Rumija (ruang milik jalan) pada sisi jalur hijau yang tidak menghalangi sirkulasi pejalan kaki di trotoar. • Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik yang sudah ada. Pemeliharaan berupa pengawasan kabel dan tiang listrik yang terhalang/terganggu oleh ranting-ranting pohon. Serta pengawasan tiang-tiang listrik pada kawasan-kawaan yang rawan banjir. Arahan rencana pengembangan pelayanan jaringan listrik di Kecamatan Jangka Buya meliputi:
- 35. 35 Page | Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 1. Jaringan Terestrial/Kabel Rencana pengembangan jaringan kabel dimana sistem jaringan kabel tembaga dipadukan dengan sistem jaringan serat optik (fiber optic). Jaringan serat optik (fiber optic) ditempatkan dalam tanah sedangkan jaringan kabel tembaga dapat ditempatkan dalam tanah maupun di udara. 2. Jaringan Nirkabel Adapun rencana pembangunan jaringan nirkabel di Kecamatan Jangka Buya, meliputi: • Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; • Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan • Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasara BWA (Broardband Wirlass Acess) dan VSAT (Very Small Avperture Terminal) sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh.
- 36. 36 Page | Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Pengelolaan air limbah terdiri dari dua sistem yaitu On- Site System dan Off-Site System dengan penjelasan sebagai berikut. Ilustrasi alur WWG (waste water gardens)
- 37. 37 Page | Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Sebagai upaya peningkatan daya serap air, akan dicanangkan pembuatan lubang biopori di rumah penduduk dan pembangunan sumur resapan di kawasan pengembangan baru kawasan perumahan baru, perkantoran, dan fasilitas publik. 1. Pembuatan Lubang Biopori Struktur Lubang Biopori 2. Pembangunan Sumur Resapan Sumur resapan air hujan adalah prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Jenis Bangunan Jarak minimum dari sumur resapan air hujan (m) Sumur resapan air hujan/ sumur air bersih 3 Pondasi bangunan 1 Bidang resapan /sumur resapan tangki septik 5 Sumber: SNI 03-2453-2002 Sumur Resapan
- 38. 38 Page | Berdasarkan proyeksi sampah di Kecamatan Jangka Buya pada tahun 2040, timbulan sampah per hari mencapai 70.467 liter/hari. Peningkatan jumlah timbulan sampah ini harus diikuti oleh penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai, melalui upaya pengelolaan sampah terpadu. Dalam konteks Kecamatan Jangka Buya, pengelolaan sampah terpadu meliputi: Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan Contoh Pengolahan Sampah di TPST Alur Pengolahan Sampah
- 41. RENCANA POLARUANG Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Luas (ha) Sempadan Pantai 34,14 Sungai Besar 12,26 Sempadan Sungai Besar 24,80 Sempadan Sungai Kecil 14,04 RTH 80,36 Jalan 35,08 200,70 Kawasan Budidaya Luas (ha) Pemukiman 186,67 Pertanian 438,80 industri 1,33 Tambak 79,25 Perkantoran dan Jasa 0,84 Perdagangan dan Jasa 5,99 Peribadatan 1,61 Pendidikan 13,86 Olahraga 1,03 Kesehatan 3,52 Hankam 0,44 Balai Sosial 0,14 733,49
- 42. RENCANA POLA RUANG Kawasan Lindung • Rencana jalur hijau; penataan jalur hijau di sepanjang pengembangan jalan baru dan jalan utama eksisting • Rencana Taman Kota dan Lingkungan • Rencana Jalur Hijau di sepanjang sempadan sungai (20 meter) dan pantai (100 meter)
- 43. Kawasan Budidaya • Arahan pengembangan perumahan di Kecamatan Jangka Buya: • Permukiman dengan kapling minimal 144 meter • Kebutuhan rumah 2040: 8808 unit (126,84 Ha). 1. Kawasan perumahan Regulasi intensitas bangunan: 1. KDB bangunan perumahan diarahkan 30%-50% 2. Bangunan perumahan diarahkan maksimal 2 lantai 3. GSB bangunan perumahan diarahkan minimal 2 meter • Arahan kawasan Perdagangan & Jasa di Kawasan Perkotaan Jangka Buya: • Bangunan dapat berupa deret atau tunggal • Memenuhi ketentuan umum prasarana dan sarana minimum dari zona perdagangan dan jasa (infrastruktur dasar, sarana parkir, peribadatan, ruang pejalan kaki, dll). • Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi 2. Kawasan perdagangan dan jasa Regulasi intensitas bangunan: 1. KDB bangunan diarahkan 75%-80% 2. Bangunan diarahkan maksimal 3 lantai 3. GSB bangunan diarahkan minimal 8-10 meter
- 44. • Sarana Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) • Sarana Kesehatan • Sarana Peribadatan • Sarana Perkantoran • Zona Pariwisata • Zona Pertanian • Zona Khusus • Zona (TPST) • Arahan kawasan perkantoran di Kecamatan Jangka Buya: • perkantoran di jalan K4 Sub BWP 2 . • perkantoran swasta dapat dibangun pada zona permukiman atau perdagangan dan jasa dengan aturan yang diatur di peraturan zonasi. 4. Zona Sarana Pelayanan Umum Regulasi intensitas bangunan: 1. KDB bangunan diarahkan 50%-70% 2. Bangunan diarahkan maksimal 2 lantai 3. GSB bangunan diarahkan minimal 8-10 meter 3. Zona Perkantoran Kawasan Budidaya
- 50. 50 Page | KAWASAN TEPI SAWAH JANGKA BUYA
- 51. 51 Page | Ditinjau dari topografi wilayah, Kecamatan Jangka Buya berada di zona rawan terhadap bencana tsunami, gerakan tanah, banjir, serta abrasi pantai. Mengakomodasi kebutuhan penduduk dalam evakuasi bencana, arahan untuk rencana sistem evakuasi bencana adalah sebagai berikut: Merencanakan titik kumpul (assembly point) dibeberapa titik seperti RTH, meunasah dan lapangan terbuka. Titik kumpul ini biasanya menjadi tempat perlindungan sementara ketika terjadi gempa. Mengembangkan lokasi tempat evakuasi sementara, yaitu di Masjid Jangka Buya. Untuk bencana banjir, lokasi evakuasi diarahkan pada lahan dengan kontur yang lebih tinggi, yang dianggap cukup aman dari bahaya banjir. Mempersiapkan tempat penampungan akhir (shelter) untuk tempat evakuasi dan pengungsian, jika terjadi bencana yang mengharuskan penduduk mengungsi sementara. Rencana Jalur Evakuasi Bencana
- 52. 52 Page | KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR merupakan upaya mewujudkan RDTR Kecamatan Jangka Buya dalam bentuk program pengembangan BWP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, yaitu dari tahun 2020-2040. Penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang berfungsi sebagai: 1. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan BWP Kecamatan Jangka Buya; 2. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program; 3. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 tahun; dan 4. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. Perwujudan rencana pola ruang di BWP Kecamatan Jangka Buya meliputi: 1. Perwujudan zona lindung pada BWP, berupa pengembangan RTH dan perlindungan terhadap kawasan perlindungan setempat Sempadan Sungai. 2. Perwujudan zona budi daya pada BWP yang terdiri atas perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP, berupa: a. Pengembangan kawasan Pendidikan b. Pengembangan lingkungan perumahan siap bangun c. Pembangunan fasilitas kesehatan skala kecamatan d. Pengembangan kawasan RTH Publik e. Pengembangan kawasan olahraga dan rekreasi di Penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perdagangan dan jasa f. Pembangunan sarana pelayanan umum transportasi berupa fasilitas terminal tipe C Pengembangan RTH Publik pusat kota g. Perluasan kawasan mesjid Kecamatan h. Pengembangan sarana pelayanan umum transportasi berupa fasilitas parkir i. Pembangunan Kawasan pusat sejarah dan seni budaya berupa fasilitas Meseum j. Pengembangan Kawasan rekreasi dan pariwisata sempadan sungai k. Pengembangan kawasan pasar ikan dan pasar sayur di blok l. Pengembangan kawasan RTH Publik yang terintegrasi Pembangunan sarana Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)
- 53. 53 Page | KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG Skema Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Izin pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang TKPRD Pertimbangan Teknis Perangkat Daerah (Penataan Ruang) Mengarahkan Lokasi PTSP Aturan Zonasi Rencana Tata Ruang Pemanfaatan Bidang Tanah
- 54. 54 Page | KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG Skema Pemberian Insentif Identifikasi Faktor Pendorong Rencana Kegiatan Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang Perangkat Daerah Penataan Ruang Koordinas ii Perangkat Daerah terkait Rumusan Bentuk Insentif Insentif Fiskal Insentif Non Fiskal
- 55. 55 Page | KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG Skema Pemberian Disentif Identifikasi Faktor Pendorong Rencana Kegiatan Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang Perangkat Daerah Penataan Ruang Koordinas ii Perangkat Daerah terkait Rumusan Bentuk Disinsentif Disinsentif Fiskal Disinsentif Non Fiskal
- 56. 56 Page | KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG Skema Pemberian Snaksi Menyimpang Pemantauan Rekomendasi Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang Evaluasi Srt Peringatan Dikirim 3x Diabaikan Satpol PP & WH PPNS Perangkat Daerah Penataan Ruang Sanks Pidana Sanksi Admin Penindakan Satpol PP Satpol PP & WH TKPRD – pokja Pengendalian Susun Laporan Bahas Laporan Sanksi administratif terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang : a. penghentian sementara kegiatan; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; f. pembongkaran bangunan; g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau h. denda administratif.
- 57. TERIMAKASIH