Materi Pengawasan

1. SUBSISTEM PENGAWASAN DAN
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM

2. 2
Gambaran Umum Sistem OSS-RBA

3. KOORDINATOR PENGAWASAN
(KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI. DPMPTSP KAB/KOTA, ADMINISTRATOR KEK, BP KPBPB)
dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KEMENTERIAN/
LEMBAGA/
PEMERINTAH DAERAH
pengawasan terhadap standar
dan/atau kewajiban
pelaksanaan kegiatan usaha
PELAKSANAAN KEGIATAN
USAHA
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP
PROVINSI, DPMPTSP
KABUPATEN/KOTA,
ADMINISTRATOR KEK, BADAN
PENGUSAHAAN KPBPB SESUAI
KEWENANGANNYA
perkembangan realisasi penanaman modal
serta pemberian fasilitas, insentif dan
kemudahan untuk penanaman modal
DATA SHARING
ATAS HASIL
PENGAWASAN
pada OSS RBA

4. DASAR HUKUM
• Amanat UUCK No 11
Tahun 2020
• Amanat PP 5 Tahun
2021
OBJEK PENGAWASAN
• Standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan
usaha
• Perkembangan realisasi penanaman modal serta
pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk
penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan
PELAKSANA
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Administrator KEK
• Badan Pengusahaan KPBPB
DASAR HUKUM, OBJEK DAN PELAKSANA
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – SISTEM OSS

5. Perencanaan inspeksi lapangan tahunan
Pelaksanaan Pengawasan
Laporan berkala pelaku usaha
Tindak Lanjut Pengawasan
Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
Tindakan Administratif
1
2
3
4
5
6
7
ELEMEN SUBSISTEM PENGAWASAN
Profil pelaku usaha
8
Sanksi
9

6. Dalam hal hasil inspeksi lapangan, Pelaku usaha
dinyatakan patuh, maka Sistem OSS dapat
mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi
lapangan tahunan berikutnya.
Skala Prioritas
Pelaku Usaha
(Tahap Persiapan
Atau Tahap
Operasional
Dan/Atau Tahap
Komersial)
1. Perizinan Berusaha
2. nilai rencana Penanaman Modal
3. pemenuhan persyaratan dasar Perizinan
Berusaha
4. perkembangan realisasi Penanaman Modal;
dan/atau
5. kriteria prioritas lainnya
• Dalam hal hasil inspeksi lapangan telah dilakukan selama 2 (dua) tahun
berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan
nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka K/L/D menindaklanjuti dengan
mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut
• K/L/D dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya
dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan
1

7. Pelaksanaan Pengawasan
2
• Data profil awal dan informasi pelaku usaha yang terdapat di OSS
• Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan
• Surat pemberitahuan kunjungan
• Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban
• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
• Perangkat kerja lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
pengawasan
3 Laporan Berkala Pelaku Usaha
a. Laporan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB.
b. Laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM kepada
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota,
administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.
SINGLE SIGN ON
(SSO)

8. Tindak Lanjut Pengawasan
Pelaksana
• K/L/D
• Administrator KEK
• Badan
Pengusahaan
KPBPB
Tindak Lanjut
• Pembinaan
• Perbaikan
• Penerapan Sanksi
Hasil Pengawasan
Adanya
ketidaksesuaian/ketidakpatuhan
Pelaku Usaha atas ketentuan
peraturan perundang-undangan
Kementerian/lembaga, pemda provinsi, pemda
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan
pengusahaan KPBPB mencatatkan informasi
pemberian sanksi ke dalam sistem OSS
4

9. Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha
5
Dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau
kewajiban perizinan berusaha
Kepatuhan
Teknis
• indikator pemenuhan rasio realisasi
Penanaman Modal,
• pemenuhan penyampaian laporan berkala,
• penyerapan tenaga kerja Indonesia,
• kewajiban kemitraan dengan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah,
• pemanfaatan fasilitas dan insentif serta
• dukungan terhadap pemerataan ekonomi
Kepatuhan
Administratif
PROFIL PELAKU USAHA

10. OSS
MASYARAKAT Obyek Pengaduan:
 Pelaku Usaha;
 Lembaga OSS, K/L/D, administrator KEK, dan badan
pengusahaan KPBPB; dan
 ASN dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
HAK AKSES
Kategori Pengaduan:
 Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 Pelaksanaan kegiatan usaha
 Pelaksanaan kegiatan Pengawasan
 Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengaduan (Masyarakat & Pelaku Usaha)
6
PELAKU USAHA
Elemen data pada sistem OSS yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha atau
masyarakat yang menyampaikan pengaduan meliputi jenis pengaduan, sub jenis
pengaduan, tujuan pengaduan, kriteria pengaduan

11. • Pembubaran badan usaha
• Pencabutan perizinan
berusaha dan/atau kegiatan
usaha yang tidak
membubarkan badan usaha
Tindakan Administratif
7
KEMINVEST/BKPM, DPMPTSP PROVINSI, DPMPTSP KABUPATEN/KOTA, BADAN PENGUSAHAAN KPBPB,
ATAU ADMINISTRATOR KEK SESUAI KEWENANGANNYA
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN
PERMOHONAN PELAKU
USAHA
(Pasal 20 – 26 Per BKPM 5/2021)
• Pembatalan Sertifikat Standar
dan/atau Izin yang langsung
diterbitkan sesuai kriteria
percepatan penerbitan Izin,
yang telah terbit dan belum
terverifikasi; atau
• Pencabutan NIB, Sertifikat
Standar, dan/atau Izin yang
telah terverifikasi.
TINDAKAN ADMINISTRATIF
BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG
BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(Pasal 19 Per BKPM 5/2021)
*Semua Tindakan Administratif akan dinotifikasi kepada K/L/D melalui Sistem OSS

12. Kriteria kepatuhan pelaku usaha
1. Sangat baik
2. Baik
3. Kurang baik
DATA KEPATUHAN
Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang
dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai Investasi,
Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal
DATA KEGIATAN USAHA
Informasi dan data terkait pelaku usaha
(Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman
Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan, Susunan
Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan)
DATA LEGALITAS
DATA SHARING
Profil Pelaku Usaha
8

13. Sanksi Administratif
Sanksi Administrasi
 Peringatan Tertulis
 Penghentian sementara kegiatan berusaha
 Pencabutan Perizinan Berusaha
 Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha
*Sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk
Sank
si
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke sistem
OSS, bila tidak diberikan sanksi
administratif selanjutnya
 Pengenaan denda administratif
 Pengenaan daya paksa polisional
 Pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan
Diberikan K/L/D sesuai kewenangannya
DAPAT DIKENAKAN
SECARA
BERJENJANG
• Peringatan Pertama (30 Hari)
• Peringatan Kedua (15 Hari)
• Peringatan Ketiga (10 Hari)
• Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir (30 Hari)
• Penghentian Sementara (30 Hari)
• Pencabutan
*hari: hari kerja
9

14. Menu Subsistem Pengawasan – Akun Pelaku Usaha

15. TINDAKAN ADMINISTRATIF ATAS
PERMOHONAN PELAKU USAHA

16. TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 19:
Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui
Sistem OSS
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha
Pasal 20:
Tindakan Administratif yang dimaksud adalah:
a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria
percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi; atau
b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.

17. Pembatalan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap SS/Izin yang
belum terverifikasi
• Dapat diajukan untuk 1 KBLI
maupun lebih dari 1 KBLI
• Verifikasi NPWP dan LKPM untuk
keseluruhan kegiatan usaha
• Terbit secara otomatis
• Produk: Pembatalan SS/Izin
disertai dengan pemuktahiran NIB
Pencabutan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap Kegiatan Usaha,
SS/Izin yang telah terverifikasi
• Dapat dilakukan untuk 1 KBLI atau
lebih dari 1 KBLI (Non Likuidasi),
maupun keseluruhan KBLI/Kegiatan
Usaha (Likuidasi)
• Non Likuidasi : Verifikasi NPWP,
Verifikasi LKPM dan terbit otomatis
• Likuidasi: Verifikasi NPWP oleh
sistem, Upload Akta Pembubaran,
Verifikasi oleh Verifikator
TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Atas permohonan pelaku usaha

18. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan
Validasi NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan
secara daring melalui sistem OSS
Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pembatalan >
Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih
proyek/kegiatan usaha yang akan
dibatalkan
Memilih SS/Izin Belum
Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi
LKPM untuk seluruh proyek yang
dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir

19. 19
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
2. Validasi NPWP
3. Validasi LKPM periode terakhir yang telah
disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki
Pelaku Usaha
4. Validasi akta notaris tentang pendirian
badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem
Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
(khusus PMA)
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Pelaku Usaha badan usaha
nonperseroan
3. Pelaku Usaha badan usaha
perseroan
PERMOHONAN PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA
Validasi sistem OSS dilakukan terhadap
data pelaku usaha yang tersimpan pada
database sistem OSS.

20. PRODUK PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA
NIB + SS
Risiko Menengah Tinggi (MT)
belum terverifikasi
NIB + Izin Percepatan
(berlokasi usaha di KEK,
KPBPB, dan Kawasan Industri
atau proyek strategis
nasional.)
Risiko Tinggi (T)
belum terverifikasi
Pemutakhiran NIB
+
Pembatalan SS
Pemutakhiran NIB
+
Pembatalan Izin

21. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan
Validasi NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pencabutan
secara daring melalui sistem OSS
Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pencabutan Non
Likuidasi > Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih
proyek/kegiatan usaha yang akan
dicabut.
Memilih SS/Izin Sudah
Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN
PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi
LKPM untuk seluruh proyek yang
dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pencabutan
Non Likuidasi Perizinan
Berusaha
Pengisian Formulir

22. 22
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
2. Validasi NPWP
3. Validasi LKPM periode terakhir yang telah
disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki
Pelaku Usaha
4. Validasi akta notaris tentang pendirian
badan usaha dan perubahan terakhir
serta pengesahan dari Sistem
Administrasi Badan Hukum (AHU-Online)
(khusus PMA)
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Pelaku Usaha badan usaha
nonperseroan
3. Pelaku Usaha badan usaha
perseroan
PERMOHONAN PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
Validasi sistem OSS dilakukan terhadap
data pelaku usaha yang tersimpan pada
database sistem OSS.

23. PRODUK PENCABUTAN NON LIKUIDASI
PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko
Menengah
Tinggi (MT)
telah
terverifikasi
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
telah
terverifikasi
Pemutakhiran NIB
Pemutakhiran NIB
+ Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan SS
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS
RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1 Telah berstatus efektif dan migrasi ke
OSS RBA
Izin Usaha
Pemutakhiran NIB +
Pencabutan Izin
Usaha

24. www.free-powerpoint-templates-design.com
SISTEM
OSS RBA
Pengajuan Permohonan
Pencabutan secara daring
melalui sistem OSS Berbasis
Risiko
Perizinan Berusaha >
Pencabutan > Likuidasi
Proses
Permohonan
Pelaku Usaha
mengajukan
permohonan likuidasi
Permohonan
Terkirim
Permohonan Pencabutan
Likuidasi terkirim kepada
verifikator
Validasi
NPWP
Sistem OSS akan
melakukan
Validasi NPWP
Pelaku Usaha.
Pengisian
Formulir
Pengisian Formulir
Pencabutan Likuidasi
Perizinan Berusaha
termasuk upload akta
pembubaran
Verifikasi
Verikator akan
memverifikasi
permohonan pencabutan
likuidasi.
ALUR PERMOHONAN PENCABUTAN
LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA

25. 25
PEMOHON PERSYARATAN
1. Validasi Identitas Pelaku Usaha
perseorangan/likuidator/ tim penyelesai;
2. Validasi NPWP
3. Akta notaris tentang pembubaran badan
usaha
4. Pencatatan pembubaran badan usaha
dari Sistem Administrasi Badan Hukum
1. Pelaku Usaha Perseorangan
2. Likuidator
3. Tim Penyelesai
PERMOHONAN PENCABUTAN (LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA

26. Verifikasi oleh
Kementerian
Investasi/BKPM,
DPMPTSP Prov/Kab/Kota,
Badan Pengusahaan
KPBPB, atau
administrator KEK
sesuai kewenangan
KEWENANGAN VERIFIKASI DAN PRODUK PENCABUTAN
(LIKUIDASI) PERIZINAN BERUSAHA
NIB Risiko
Rendah (R)
NIB + SS
Risiko Menengah
Rendah (MR)
NIB + SS
Risiko Menengah
Tinggi (MT)
NIB + Izin
Risiko Tinggi
(T)
Pencabutan NIB
Pencabutan NIB
+ Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan SS
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Perizinan Berusaha OSS
RBA
Izin Usaha Versi 1.0 - 1.1
Izin Usaha
Pencabutan NIB +
Pencabutan Izin
Usaha
KEMINVEST/
BKPM
PENCABUTAN NIB
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM PUSAT
DPMPTSP
PROV
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
KAB/KOTA
DPMPTSP
KAB/KOTA
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA KEW PEM
PROVINSI

27. Akta memuat Informasi pembubaran badan usaha
Akta memuat Informasi penunjukan Nama Likuidator yang diberikan
wewenang mengurus proses likuidasi
Halaman depan Akta Pembubaran memuat
Informasi Nama Notaris, Alamat Notaris, Nomor
dan Tanggal Akta, Jenis Akta
Verifikator melakukan pengecekan atas informasi data akta pembubaran dan Pencatatan Penerimaan
Pembubaran dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditulis oleh pemohon
dengan lampiran dokumen yang diupload oleh pemohon.

28. Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran
Perseroan dari Kementerian Hukum dan
HAM memuat Nomor Dokumen, Perihal,
dan Informasi Notaris pengurus
pembubaran.