1. Permen ATR/ BPN No. 11 Tahun 2021
Telaah Singkat
TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI,
REVISI, DAN PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI,
KABUPATEN, KOTA,
DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
2. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten
(Lampiran II Permen ATR/ BPN
No. 1/2018)
01
02
03
Rencana Detail Tata Ruang
(Permen ATR/ BPN No. 16/2018)
Pemberian Persetujuan
Substansi
(Permen ATR/ BPN No. 8/2017)
Menggantikan…
4. ● Lamanya penyusunan dan penetapan RTRW
● Tahapan penyusunan RTRW
● Substansi Data dan Informasi
● Substansi Analisis
● Struktur Ruang
● Pola Ruang
● Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
● Arahan pemanfaatan ruang
● Pengendalian pemanfaatan ruang
Content yang
berubah…
5. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Lama 15 bulan penyusunan 12 bulan untuk penyusunan dan 18 bulan sampai penetapan
Tahapan
penyusunan
Penyusunan dan pembahasan Penyusunan (sudah tidak melewati tahapan pembahasan)
• Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik
• RTRW ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi
mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi,
kabupaten, dan kota.
Data dan
Informasi
TAMBAHAN:
• peta bidang pertanahan yang berisikan gambaran umum penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar) serta neraca penatagunaan
tanah
• Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI)
• Peta Indikatif Penunadaan Pemberian Izin Baru (PIPPI
Analisis TAMBAHAN:
• potensi dan permasalahan regional dan global
• penatagunaan sumber daya air
• pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
• analisis transportasi dan sistem pergerakan
• analisis perizinan pemanfaatan ruang (termasuk di dalamnya analisis data PITTI dan PIPPIB).
Struktur ruang Sistem perkotaan Sistem pusat permukiman
Tidak ada jalan desa, tambahan jembatan, tidak ada klasifikasijalam berdasarkan kewenangan
6. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Pola Ruang TAMBAHAN:
• Badan Air
• Kawasan Hutan Adat
• Kawasan Pergaraman
• Kawasan Transportasi
• Sempadan Pantai
• Sempadan Sungai
• Kawasan sekitar danau atau
waduk
• Kawasan lindung spiritual dan
kearifan lokal
sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau/waduk/embung, dan sempadan mata
air, serta dapat juga berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di area perkotaan di dalam
wilayah kabupaten yang secara kaidah perpetaan dapat digambarkan dalam skala RTRW
kabupaten
Hutan Rakyat Perkebunan rakyat
• Kawasan Industri
• Sentra Industri Kecil dan
Menengah
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan
Strategis Kab
Penetapan kawasan strategis Kawasan strategis (tidak ada kata penetapan)
Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:
• nilai strategis kawasan;
• delineasi kawasan;
• tujuan pengembangan kawasan; dan
• arah pengembangan kawasan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten dalam
menyusun RDTR.
Kebijakan pengembangan KSK akan menjadi acuan dalam ketentuan umum zonasi dan indikasi
program RTRW Kabupaten.
7. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Arahan
pemanfaatan
ruang
Indikasi program perwujudan struktur
dan pola ruang
• Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
• Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan
• Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang
Pengendalian
pemanfaatan
Ruang
• KUPZ
• Ketentuan perizinan
• Ketentuan insentif dan disinsentif
• Arahan sanksi.
• KUZ
• Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian pelaksanaan
KKPR dan penilaian perwujudan RTRW
• ketentuan insentif dan disinsentif
• arahan sanksi
TAMBAHAN OVERLAY KETENTUAN KHUSUS KUZ:
• kawasan cagar budaya
• kawasan resapan air
• kawasan sempadan
• kawasan pertahanan dan keamanan
• kawasan karst
• kawasan migrasi satwa
• kawasan pertambangan mineral dan batubara
• ruang dalam bumi
11. Content yang
berubah…
● Lamanya penyusunan dan penetapan RDTR
● Tahapan penyusunan RDTR
● Perubahan (penambahan, penghapusan,
penggantian)
● Substansi Data dan Informasi
● Substansi Analisis
● Struktur Ruang
● Pola Ruang
● Ketentuan Khusus
● Teknik Peraturan Zonasi
12. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No.
16/2018
Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Lama 24 bulan Penyusunan dan
Penetapan
8 bulan penyusunan RDTR dan 4 bulan Penetapan (12 bulan)
Tahapan
penyusunan
• Konsultasi publik pada tahapan penyusunan raperkada tentang RDTR
minimal dilakukan 1 (satu) kali yang melibatkan DPRD, perguruan tinggi,
pemerintah Provinsi, swasta, asosiasi perencana, dan masyarakat
• Penyusunan RDTR mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan,
dan kawasan lintas kabupaten/kota
• Pelibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik
• Ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat agar
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR kabupaten/kota
Penyusunan dan
pembahasan
Penyusunan (sudah tidak melewati tahapan pembahasan)
Perubahan
(penghapusan,
penambahan
dan
penggantian)
Naskah Akademik Kajian Kebijakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR kabupaten/kota
BWP Wilayah Perencanaan
penetapan sub BWP yang
diprioritaskan
penanganannya
Tidak ada
Data dan
informasi
TAMBAHAN:
Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan
13. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No.
16/2018
Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Analisis TAMBAHAN:
• kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
• perkiran mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
• kinerja layanan atau jasa ekosistem
• efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
• tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
• tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Struktur ruang Penyesuaian dengan basis data banyak yang beda
Pola ruang Penyesuaian dengan basis data banyak yang beda
Ketentuan
Khusus
TAMBAHAN:
• kawasan resapan air
• kawasan sempadan
• kawasan karst
• kawasan pertambangan mineral dan batubara
• kawasan migrasi satwa
• ruang dalam bumi
Teknik
Peraturan
Zonasi
• Zona Performa (Performance zoning)
• Zona Fiskal (Fiscal zoning)
• Zona Pemufakatan Pembangunan (Negotiated Development)
• Zona Pertampalan Aturan (Overlay Zone)
• Zona Ambang (Floating Zone)
• Zona Banjir (Flood Plain Zone)
• TPZ Khusus
• Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control)
• Zona Pelestarian Cagar Budaya
18. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No.
8/2017
Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Pemberian
Persub
RTRW
• naskah akademik rancangan peraturan daerah
• rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya
• materi teknis RTRW provinsi, kabupaten, dan kota
• tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah
• berita acara kesepakatan substansi antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota (jika tidak dapat diterbitkan, maka digunakan notula
hasil pembahasan terakhir yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah)
• rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi
geospasial
• validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang
membidangi urusan lingkungan hidup
• keterangan kesesuaian substansi
• berita acara pembahasan bersama Pemerintah Daerah provinsi
Pemberian
Persub
RDTR
• kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah
• rancangan peraturan kepala daerah beserta seluruh lampirannya
• materi teknis RDTR kabupaten/kota
• tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah
• rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi
geospasial
• validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi
urusan lingkungan hidup (jika validasi tidak diterbitkan sampai batas waktu yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan, maka pengajuan persetujuan substansi menggunakan permohonan
validasi kajian lingkungan hidup strategis)
• keterangan kesesuaian substansi (diterbitkan setelah dilakukan konsultasi dan asistensi substansi oleh
Pemerintah Daerah)
19. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No. 8/2017 Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Tahap Evaluasi
Menteri
• kebijakan strategis nasional
• ruang terbuka hijau publik (untuk kawasan
perkotaan di kabupaten dan kota)
• peruntukan kawasan hutan
• lahan pertanian pangan berkelanjutan
• mitigasi bencana
Tidak ada
Persiapan
Lintas Sektor
(materi rapat)
• rancangan Perda RTR
• album peta
• tabel pemeriksaan mandiri
• materi teknis berupa buku rencana dan fakta analisis
• dokumen kajian lingkungan hidup strategis
• naskah akademik atau kajian kebijakan
• rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah RTR
• materi teknis berupa buku rencana dan fakta
• analisis
Pelaksanaan
Lintas Sektor
Pelaksanaan paling lama 2 (dua) hari kerja • Pelaksanaan lintas sektor dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari
• Pembahasan lintas sektor diselesaikan dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) hari sampai dengan diterbitkannya Persetujuan
Substansi oleh Menteri
• Yang harus dipersiapkan Pemda : program/kegiatan sektor,
kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai,
dan Kawasan Hutan (sebelumnya masuk ke tahapan evaluasi)
20. Content
Perubahan
Permen ATR/ BPN No. 8/2017 Permen ATR/ BPN No. 11/2021
Kelengkapan
dokumen
untuk
Penerbitan
Persub
• tabel pemeriksaan mandiri
• tabel hasil evaluasi rancangan Perda tentang RTR
• album peta
• berita acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah
• tabel hasil persandingan muatan rancangan peraturan
daerah/peraturan kepala daerah sebelum dan sesudah pembahasan
lintas sektor
• tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturah
daerah/peraturan kepala daerah
• peta rencana struktur ruang dan pola ruang yang diparaf oleh
perangkat daerah terkait untuk RTRW provinsi, kabupaten, dan kota
• peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan tabel ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah
terkait untuk RDTR
• berita acara pertemuan lintas sektor
Ketentuan
lain-lain
Dalam hal Peraturan Menteri ini memberikan pilihan tidak mengatur,
tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan,
Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.