Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1. Bandung, 23 Februari 2022
Diskusi Penguatan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di Kawasan Perkotaan
Cekungan Bandung

2. 2
Mengendalikan pengembangan permukiman serta perdagangan dan jasa di kawasan konservasi air tanah
Mengendalikan pengembangan kegiatan skala besar dan industri yang mencemari lingkungan dan memanfaatkan air tanah
f
Pasal 13: Strategi untuk kebijakan penetapan dan peningkatan kawasan konservasi air dan tanah untuk mempertahankan kualitas dan
kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir
Amanat pengendalian pemanfaatan ruang
c
v
Mempertahankan fungsi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan sebagai
daerah tangkapan air, peresap, dan pengalir air bagi daerah bawahannya, dan melakukan pemulihan kerusakan elan pencemaran lingkungan yang
sudah terjadi
Mengendalikan perkembangan fisik kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah khususnya di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian
utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan
Menetapkan dan memantapkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
Mengembangkan dan menerapkan rekayasa teknik yang berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk mengurangi bencana banjir dan longsor
Mengendalikan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung dengan melibatkan Masyarakat dalam memelihara Kawasan Lindung
Perpres No. 45 Tahun 2018 tentang RTR KP Cekungan Bandung
g
e
d
c
b
a
Pasal 10 f: Strategi untuk kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan
Mengembangkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan secara terbatas
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pertanian, pariwisata, dan konservasi
c
v

3. 3
PETA POLA RUANG
Perpres No. 45 Tahun 2018 tentang RTR KP Cekungan Bandung
Keterangan
Zona L1 (Hutan Lindung)
Zona L1 (Resapan air)
Zona L2
Zona B4
Zona B5

4. 4
Merumuskan rancangan kebijakan dalam penguatan pengendalian pemanfaatan
ruang di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
TUJUAN RAPAT
SASARAN
Teridentifikasinya permasalahan pemanfaatan ruang (pembangunan fisik) di Zona L1 (kawasan resapan air) di KBU, KBS,
perbatasan Kab/Kota dan kawasan rawan bencana
Teridentifikasinya harapan terhadap upaya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dibutuhkan (ruang
lingkup pedoman teknis)
1
3
TUJUAN
Kepastian substansi Peraturan Daerah Jawa Barat No. 2 Tahun 2016 ttg Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung
Utara sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaan Ruang pasca UUCK dan PP No. 21/2021
4
5
Teridentifikasinya hambatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden
No. 45 Tahun 2018 tentang RTR KP Cekungan Bandung (keterlibatan masyarakat)
6
7 Terbentuknya tim penyusun pedoman teknis dan mekanisme penguatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang
Teridentifikasinya kebutuhan data, informasi pendukung sebagai bahan penyusunan pedoman teknis dan mekanisme
penguatan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
Teridentifikasinya permasalahan pemanfaatan ruang di lahan milik instansi vertikal
2

5. NO KEGIATAN OUTPUT
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH PROVINSI PEMDA KAB/KOTA
BP CEKUNGAN
BANDUNG
1
Penyusunan pedoman
teknis pengendalian
pemanfaatan ruang
Konsep pedoman teknis
pengendalian pemanfaatan
ruang
Menyusun kriteria, indikator
dan parameter teknis
berdasarkan karakteristik
kawasan
1. Menyampaikan
permasalahan
pelaksanaan
pengendalian
pemanfaatan ruang
2. Menyampaikan peta
dasar dan peta tematik
dalam skala rinci
1. Memfasilitasi
pembahasan pedoman
teknis pengendalian
pemanfaatan ruang
2. Mengkoordinasikan
pelaksanaan
pengendalian bersama
2
Penyusunan mekanisme
pelaksanaan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Mekanisme pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan
ruang dan mekanisme
penanganan sengketa
penataan ruang di wilayah
perbatasan Kab/Kota
Menyusun konsep mekanisme
pelaksanaan Pengendalian
Bersama
1. Menyampaikan
mekanisme rutin
pelaksanaan
pengendalian
pemanfaatan ruang
2. Menyampaikan
hambatan pelaksanaan
pengendalian
Memfasilitasi
pembahasan
mekanisme
pelaksanaan
Pengendalian
pemanfaatan ruang
3
Kerjasama dengan
perguruan tinggi dalam
rangka pengendalian
pemanfaatan ruang
Perjanjian kerja sama dengan
perguruan tinggi dalam
pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang di KBU
Memberikan masukkan
terhadap konsep kerja sama
Memberikan masukkan
terhadap konsep kerja
sama
Menyusun konsep kerja
sama dengan
perguruan tinggi
QUICK WIN BP CEKUNGAN BANDUNG:
Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6. NO KEGIATAN OUTPUT
PEMBAGIAN PERAN
PEMERINTAH PROVINSI PEMDA KAB/KOTA
BP CEKUNGAN
BANDUNG
4
Penyusunan konsep sistem
informasi pengendalian
pemanfaatan ruang
Konsep sistem informasi
pengendalian pemanfaatan
ruang
Menyusun konsep sistem
informasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Menyusun konsep sistem
informasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Memfasilitasi
pembahasan sistem
informasi pengendalian
pemanfaatan ruang
6
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pengendalian di
Kabupaten/Kota
Laporan pelaksanaan
pengendalian
1. Melakukan pengawasan
pelaksanaan pengendalian
2. Melakukan kompilasi dan
analisis data dan informasi
pelaksanaan pengendalian
Melaporkan data dan
informasi pelaksanaan
pengendalian
Melakukan analisis
pelaksanaan
pengendalian di
Kab/Kota terhadap
RTR Cekungan Bandung
QUICK WIN BP CEKUNGAN BANDUNG:
Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7. RENCANA KERJA KEGIATAN
Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NO KEGIATAN OUTPUT SUB KEGIATAN
1
Penyusunan pedoman teknis
pengendalian pemanfaatan
ruang
Konsep pedoman teknis
pengendalian
pemanfaatan ruang
1.Identifikasi awal permasalahan pengendalian (Rapat pendahuluan
dengan OPD terkait di Provinsi, Kab/Kota)
2.Membentuk Tim penyusun pedoman teknis
3.Menyusun konsep pedoman teknis
4.Melaksanakan konsultasi dengan Biro Kerjasama, Biro Hukum, Biro
Organisasi, dll
5.Menyampaikan surat kpd Kementerian ATR/BPN utk mendapatkan
arahan/tanggapan terhadap draft konsep pedoman teknis
6. Finalisasi konsep penyusunan pedoman teknis
7. Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis terhadap kegiatan ini
2
Penyusunan mekanisme
pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang
Mekanisme pelaksanaan
pengendalian
pemanfaatan ruang dan
mekanisme penanganan
sengketa penataan ruang
di wilayah perbatasan
Kab/Kota
1.Rapat pendahuluan dengan OPD terkait di Provinsi, Kab/Kota
2.Menyusun konsep mekanisme penguatan pelaksanaan pengendalian
3. Menetapkan mekanisme penguatan pelaksanaan pengendalian
4.Menyusun rencana kerja pengendalian
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan ini

8. RENCANA KERJA KEGIATAN
Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
NO KEGIATAN OUTPUT SUB KEGIATAN
3
Kerjasama dengan perguruan tinggi
dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang
Perjanjian kerja sama dengan
perguruan tinggi dalam pelaksanaan
pengendalian pemanfaatan ruang
1. Melakukan diskusi awal dalam rangka membahas
kerjasama dengan perguruan tinggi
2.Menyusunan dan membahas Draft Kerjasama
3.Melaksanakan konsultasi dengan Biro Kerjasama, Biro
Hukum, Biro Organisasi, dll
4.Melaksanakan penandatanganan kerjasama
4
Penyusunan konsep sistem informasi
pengendalian pemanfaatan ruang
Konsep sistem informasi pengendalian
pemanfaatan ruang
1.Koordinasi awal dengan OPD terkait di Provinsi, Kab/Kota
2.Menyusun konsep sistem informasi
3.Menyusun SOP sistem informasi & konsep kerjasama
4.Melaksanakan konsultasi dengan Diskominfo, Biro
Kerjasama, Biro Hukum, Biro Organisasi, dll
5.Melaksanakan penandatanganan kesepakatan
bersama/kerjasama
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan ini
5
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang
Laporan pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap: KKPR,
Sengketa, Alih Fungsi Lahan, Kebencanaan
2. Melakukan Analisis
3. Melaksanakan Rapat pembahasan
4. Menyusun laporan pelaksanaan

9. RINGKASAN RAPAT DESEMBER 2021
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Setelah UU No. 11 Tahun 2020 dan
PP 21 Tahun 2021 yaitu materi pengendaliannya bertambah menjadi:
a. Penilaian Pelaksanaan KKPR
b. Penilaian Perwujudan RTR
c. Insentif dan disinsentif
d. Sanksi
e. Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang
9
2. BP Cekungan Bandung memiliki fungsi pengawasan untuk mewujudkan
rencana taat ruang, serta melakukan penilaian KKPR Kab/Kota dan
Provinsi yang termasuk ke dalam wilayah KP Cekungan Bandung
3. BP Cekungan Bandung bisa berperan dalam menangani sengketa
pemanfaatan ruang sebagai salah satu kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang, menyusun SOP/intruksi kerja yang dibutuhkan
4. BP Cekungan Bandung bisa melakukan penilaian KKPR baik di tingkat
Provinsi maupun Kab/Kota karena BP Cekungan Bandung memiliki
delegasi dari Menteri dan Provinsi dan memiliki indikasi program
berdasarkan Rencana Tata Ruang
5. Dalam melakukan pengendalian dibutuhkan kriteria dan indikator
sebagai pedoman penilaian KKPR dan perwujudan RTR KSN Cekungan
Bandung.
6. Perlu pengaturan insentif dan disisentif yang tidak hanya difokuskan
pada 1 sector/intansi saja
7. Cara dan langkah untuk mewujudkan zona kendali dan zona yang di
dorong perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan

10. 10
Ruang lingkup PEDOMAN TEKNIS
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
2. Berdasarkan Jenis Pengendalian dalam PP No. 21/2021
a) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
b) Penilaian perwujudan RTR;
c) Pemberian insentif dan disinsentif;
d) Pengenaan sanksi; dan
e) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang
a) Pemanfaatan ruang di Zona Lindung 1 (kawasan resapan air)
b) Penyelesaian sengketa di wilayah perbatasan kab/kota
1. Berdasarkan Kepentingan Kawasan Lindung/Wilayah
a) Kawasan Bandung Utara
b) Kawasan Bandung Selatan
c) Wilayah perbatasan kab/kota
a) KDB, KDH, KLB, ketinggian bangunan, dll
b) Pengaturan zonasi, RTHA
c) Rekayasa Teknik u/ peningkatan fungsi hidrologis, mencegah
banjir & longsor
3. Berdasarkan Ketentuan Teknis Objek Fisik dan Lingkungan
Ruang lingkup mekanisme PENGUATAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
a) Permukiman
b) Perdagangan & jasa
c) Kegiatan skala besar dan industri
4. Berdasarkan Kegiatan yang Menganggu Fungsi Resapan Air
dan Tanah

11. 11
DISKUSI
1. Sejauh mana pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian pemanfaatan
ruang di Zona L1 (resapan air) di KBU, KBS, perbatasan Kab/Kota dan kawasan rawan
bencana? Ada masalah apa saja?
2. Sejauh mana pelaksanaan pengendalian di lahan milik instansi vertical? Apakah ada
hambatan?
3. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan pengendalian?
4. Apakah kedalaman substansi Perda Jabar No. 2 Tahun 2016 bisa dijadikan pedoman
teknis?
5. Kawasan Bandung Utara sudah memiliki Perda Jabar No. 2 Tahun 2016, bagaimana
substansi pedoman teknis untuk Kawasan Bandung Selatan?

12. bappeda.jabarprov.go.id