Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada BKPM, sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelaporan LKPM, serta tindakan administratif perizinan berusaha seperti pembatalan dan pencabutan perizinan berusaha.

1. SOSIALIASI LKPM
&
TINDAKAN ADMINISTRATIF
Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan TataCara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh
Pelaku Usaha kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat
perkembangankegiatan usaha

3. DASAR HUKUM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LKPM
Undang-undang No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman
Modal
Pasal 15:
Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman
modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan BKPM No. 5 Tahun
2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
Pasal 5 huruf c :
Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM
Pasal 32 ayat (1):
Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau
lokasi.
Peraturan Pemerintah No. 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 173 ayat (1) huruf c:
Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal

4. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM
LKPM adalah laporan
mencakup realisasi
Penanaman Modal, realisasi
tenaga kerja, realisasi produksi
termasuk nilai ekspor,
kewajiban kemitraan, dan
kewajiban lainnya terkait
pelaksanaan Penanaman
Modal
Berdasarkan Peraturan BKPM
Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat
(4):
1. Pelaku usaha kecil Rp 1
– 5 miliar (per semester);
2. Pelaku Usaha menengah
Rp 5 – 10 miliar dan
Pelaku Usaha besar > Rp
10 miliar (per triwulan).
What? Who?
Pelaku Usaha besar dan
menengah wajib
menyampaikan LKPM setiap 3
(tiga) bulan (triwulan)
Pelaku Usaha kecil wajib
menyampaikan LKPM setiap 6
(enam) bulan (semester)
When?

5. LKPM untuk Pelaku Usaha Kecil
JENIS LKPM BERDASARKAN SKALA USAHA
• Bagi Pelaku Usaha skala kecil dengan nilai
modal usaha lebih besar dari Rp 1 miliar
sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar (tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)
• Disampaikan setiap 6 bulan sekali (per
semester)
• LKPM tidak terbagi atas tahap
konstruksi/persiapan maupun operasional
dan/atau komersial
LKPM untuk Pelaku Usaha Non UMK
• Bagi Pelaku Usaha skala menengah dengan nilai
modal usaha Rp 5 - 10 miliar (tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha)
• Bagi Pelaku Usaha skala besar dengan nilai modal
usaha lebih besar dari Rp 10 miliar (tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha)
• Disampaikan setiap 3 bulan (per triwulan)
• LKPM terbagi atas tahap konstruksi/ persiapan
maupun operasional dan/atau komersial

6. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PELAKU USAHA
1. LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa
pelaporan
2. Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM
ketika LKPM telah disetujui
3. Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan
Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas
4. Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki lebih
dari 1 (satu) KBLI
5. Pelaku Usaha (PMA) wajib merealisasikan nilai minimum investasi
sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun
2021)
6. Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu
maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan

7. Modal Tetap Modal Kerja
Setelah operasional/produksi
komersial, tidak ada lagi tambahan
realisasi modal tetap, kecuali atas
pembelian capital expenditure (capex)
berupa tanah, bangunan, mesin
produksi, kendaraan, ataupun aset
perusahaan lainnya
Khusus bagi non UMK, realisasi
modal kerja berupa nilai realisasi
pengeluaran bahan baku atau
penolong, biaya sewa
lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah
karyawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon), dan biaya overhead
perusahaan tidak diinput dalam
LKPM OSS berbasis risiko
PELAPORAN LKPM TAHAP OPERASIONAL
DAN/ATAU KOMERSIAL
Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

8. ALUR VERIFIKASI LKPM
LKPM
TERKIRIM
PELAPORAN
LKPM
LKPM
DISETUJUI
PROSES VERIFIKASI
LKPM dikembalikan
ke Pelaku Usaha
untuk diperbaiki
LKPM diperbaiki
Pelaku Usaha dan
dikirimkan kembali
LKPM PERLU
PERBAIKAN
LKPM SUDAH
DIPERBAIKI
Pelaku Usaha telah
memenuhi kewajiban
pelaporan LKPM

9. SANKSI ADMINISTRATIF
Peringatan
Tertulis
Penghentian
Sementara
Pencabutan
Perizinan
Berusaha
dan/atau
kegiatan usaha
Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran
ringan, salah satunya karena:
• Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode
berturut-turut
• Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai
tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode
berturut-turut dengan nilai realisasi nihil
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan
Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi
kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang
• Peringatan Pertama (30 hari kerja)
• Peringatan Kedua (15 hari kerja)
• Peringatan Ketiga (10 hari kerja)
• Penghentian Sementara (30 hari
kerja)
• Pencabutan Perizinan Berusaha
dan/atau kegiatan usaha
Sanksi dinyatakan gugur bila
memenuhi kewajiban dan
memberikan tanggapan ke
sistem OSS. Apabila tidak, akan
diberikan sanksi administratif
selanjutnya
TENGGAT WAKTU SANKSI
DAPAT DIKENAKAN SECARA
BERJENJANG

10. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap
operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu
turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya
operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan
*) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian
bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk
pembelian bahan baku kembali)
Pencatatan Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi,
yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat
Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya

11. TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 19:
Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses
secara daring melalui Sistem OSS
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha
Pasal 20:
Tindakan Administratif yang dimaksud adalah:
a. Pembatalan Sertifikat Standar dan/atau Izin yang langsung diterbitkan
sesuai kriteria percepatan penerbitan Izin, yang telah terbit dan belum
terverifikasi; atau
b. Pencabutan NIB, Sertifikat Standar, dan/atau Izin yang telah terverifikasi.

12. Pembatalan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap SS/Izin yang belum
terverifikasi
• Dapat diajukan untuk 1 KBLI maupun lebih
dari 1 KBLI
• Verifikasi NPWP dan LKPM untuk keseluruhan
kegiatan usaha
• Terbit secara otomatis
• Produk: Pembatalan SS/Izin disertai dengan
pemuktahiran NIB
Pencabutan Perizinan Berusaha
• Dilakukan terhadap Kegiatan Usaha, SS/Izin yang
telah terverifikasi
• Dapat dilakukan untuk 1 KBLI atau lebih dari 1 KBLI
(Non Likuidasi), maupun keseluruhan
KBLI/Kegiatan Usaha (Likuidasi)
• Non Likuidasi : Verifikasi NPWP, Verifikasi LKPM
dan terbit otomatis
• Likuidasi: Verifikasi NPWP oleh sistem, Upload
Akta Pembubaran, Verifikasi oleh Verifikator
TINDAKAN ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA
Atas permohonan pelaku usaha

13. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan secara
daring melalui sistem OSS Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pembatalan >
Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih proyek/kegiatan
usaha yang akan dibatalkan
Memilih SS/Izin Belum Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN PEMBATALAN
PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi LKPM
untuk seluruh proyek yang dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir

14. www.free-powerpoint-templates-design.com
Sistem OSS akan melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Validasi NPWP
Pengajuan Permohonan Pembatalan secara
daring melalui sistem OSS Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pembatalan >
Permohonan
SISTEM OSS RBA
Pelaku Usaha memilih proyek/kegiatan
usaha yang akan dibatalkan
Memilih SS/Izin Sudah Terverifikasi
ALUR PERMOHONAN PENCABUTAN
NON LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA
Sistem OSS akan melakukan validasi LKPM
untuk seluruh proyek yang dimiliki
Validasi LKPM
Pengisian Formulir Pembatalan
Perizinan Berusaha
Pengisian Formulir

15. www.free-powerpoint-templates-design.com
SISTEM
OSS RBA
Pengajuan Permohonan
Pembatalan secara daring melalui
sistem OSS Berbasis Risiko
Perizinan Berusaha > Pencabutan >
Likuidasi
Proses
Permohonan
Pelaku Usaha
mengajukan permohonan
likuidasi
Permohonan
Terkirim
Permohonan Pencabutan
Likuidasi terkirim kepada
verifikator
Validasi
NPWP
Sistem OSS akan
melakukan Validasi
NPWP Pelaku Usaha.
Pengisian
Formulir
Pengisian Formulir
Pencabutan Likuidasi
Perizinan Berusaha termasuk
upload akta pembubaran
Verifikasi
Verikator akan
memverifikasi permohonan
pencabutan likuidasi.
ALUR PERMOHONAN PENCABUTAN
LIKUIDASI PERIZINAN BERUSAHA