Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Indis2.pdf
Similar to Indis2.pdf (18)
Indis2.pdf
- 1. Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang Dr.Ir. Eka Aurihan Dj.,S.H.,MUM.
- 2. InDis sebagai instrumen Pemanfaatan Ruang ▪ Memberikan rangsangan dan pembatasan pembangunan ▪ Distorsi kebijakan DAU/DAK InDis sebagai instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ▪ Pemanfaatan tanah → kasiba, tdr, pbb ▪ Pelayanan umum → Amdal, user charge, CSR,PBB,IPR, subsidi ▪ Penyediaan infra- struktur → fasos, fasum, skema kredit InDis sebagai instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ▪ Instrumen ZK/ZD ▪ Implikasi Renstranas ▪ Pelengkap penilaian KKPR ▪ Pelengkap putusan sengketa tata ruang ▪ Alternatif sanksi pemulihan fungsi UUPR 1992 UUPR 2007 UUCK a. Insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak yang dimiliki masyarakat; b. Insentif dan disinsentif tidak memberikan dampak negatif terhadap pembangunan dan kepentingan publik c. Insentif dan disinsentif mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang; d. Secara umum insentif dan disinsentif diaplikasikan untuk memastikan bahwa RTR diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya, dan pemanfaatan lahan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan; e. Secara khusus insentif dan disinsentif diaplikasikan agar manajemen pembangunan menjadi responsif terhadap perubahan yang berlangsung dalam pembangunan Prinsip Dasar Kebutuhan InsDis sebagai Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang, 2. Mewujudkan keadilan, mengurangi konflik, dan dampak negatif, 3. Menjamin berlangsungnya pembangunan kota/wilayah yang efisien dan efektif, 4. Menyelenggarakan peran masyarakat dalam penataan ruang. Batasan Disinsentif dan Sanksi Persamaan Disinsentif dan Sanksi Hukum Penataan Ruang Ketidaksesuaian (non conforming use) Disinsentif Sanksi Administratif Sanksi Pidana Ketidaksesuaian yang dapat ditoleransi Ketidaksesuaian yang menyebabkan perubahan fungsi ruang dan tidak dapat ditoleransi Ketidaksesuaian yang menyebabkan perubahan fungsi ruang dan tidak dapat ditoleransi serta menimbulkan kerugian, kerusakan, atau kematian Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pengawasan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Penilaian pelaksanan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK Penilaian perwujudan RTR Pemberian insentif dan disinsentif Pengenaan sanksi Penyelesaian sengketa penataan ruang
- 3. Pengaturan Indis diatur dalam bentuk: bertujuan untuk: meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dilaksanakan untuk • Menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan paada zona kendali atau zona yang didorong • Menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional • Menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang • Mendukung penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diberikan kepada Pelaku Kegiatan Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk Mendukung Perwujudan RTR 1 Pemerintah Pusat Pemda Pemda lainnya Masyarakat INSENTIF NONFISKAL DISINSENTIF NONFISKAL Insentif Nonfiskal (selanjutnya disebut insentif) adalah perangkat pengendalian pemanfaatan tuang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Disinsentif Nonfiskal (selanjutnya disebut disinsentif) adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. 1. Pemberian kompensasi 2. Subsidi 3. Imbalan 4. Sewa Ruang 5. Urun Saham 6. Fasilitasi PKKPR 7. Penyediaan sarana & prasarana 8. Penghargaan 9. Publikasi atau promosi Bentuk 1.kewajiban memberi kompensasi/imbalan 2.pembatasan penyediaan prasarana & sarana 3.pemberian status tertentu Kewenangan Pemberian Pengaturan Insentif dan Disinsentif dalam PP No. 21 Tahun 2021: Membagi: Arahan – Ketentuan – Pemberian Insentif dan Disinsentif Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 mengatur aspek “Pemberian”
- 4. Pemberian Kompensasi Subsidi Imbalan Sewa Ruang Urun Saham Kriteria Lokasi: a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan intensitas pemanfaatan ruangnya; b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi; c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi. Fasilitasi PKKPR Penyediaan Prasarana dan Sarana Kriteria Jenis Kegiatan: a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik; b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik. Pemberian Penghargaan Publikasi atau Promosi Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan Subsidi Imbalan Kriteria Lokasi: a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR; b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau c. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup. Kriteria Jenis Kegiatan: a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan; b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya. Insentif Disinsentif
- 5. pengajuan insentif dapat dilakukan oleh : Insentif Dengan Pengajuan Permohonan Insentif Tanpa Pengajuan Permohonan a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. publikasi atau promosi. Insentif Nonfiskal lainnya berupa perkembangan teknologi atau kearifan lokal sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing atau Masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lainnya Insentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan merupakan insentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi Insentif, dan/atau Forum Penataan Ruang. Disinsentif Dengan Pengajuan Permohonan berupa berupa: penghargaan dapat diajukan oleh: Masyarakat Disinsentif Tanpa Pengajuan Permohonan merupakan: Disinsentif yang diinisiasi oleh instansi yang membidangi penataan ruang, instansi pemberi disinsentif, dan/atau Forum Penataan Ruang merupakan:
- 6. Masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif Menteri ATR melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dilakukan penilaian kelayakan penerimaan insentif oleh Menteri dan Menteri/Kepala lembaga pemberi insentif diajukan ke Dapat melibatkan ahli/ akademisi dan instansi terkait lainnya Jenis Insentif Insentif dapat berupa: a. Pemberian kompensasi; b. Subsidi; c. Imbalan; d. Sewa Ruang; e. Urun Saham; f. Penyediaan sarana dan prasarana; g. Penghargaan; dan/atau h. Publikasi atau promosi Insentif lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi atau kearifan lokal Layak menerima insentif Tidak layak menerima insentif Menteri/ Kepala Lembaga Pemberi Insentif Menerbitkan SK Pemberian Insentif Menteri ATR melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menyampaikan Pemberitahuan Penolakan Permohonan Insentif Dapat Bermohon Lagi Setelah Memenuhi Ketentuan • pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan; • ketersediaan kajian teknis; • kesesuaian lokasi dengan RTR; dan • kepemilikan hak atas tanah mempertimbangkan
- 7. Masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan disinsentif Gubernur atau Bupati/ Wali Kota ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang Dilakukan penilaian kelayakan penerimaan disinsentif oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang dan instansi pemberi disinsentif diajukan ke Dapat melibatkan ahli/ akademisi dan instansi terkait lainnya Layak menerima disinsentif Tidak layak menerima disinsentif Gubernur atau Bupati/ Wali Kota menerbitkan SK Pemberian Disinsentif Gubernur atau Bupati/ Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan penolakn permohonan disinsentif Dapat Bermohon Lagi Setelah Memenuhi Ketentuan Pertimbangan Forum Penataan Ruang Jenis Disinsentif Disnsentif berupa: a.Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b.Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau c.Pemberian status tertentu Disinsentif lainnya berupa perkembangan teknologi atau kearifan lokal • pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan; • ketersediaan kajian teknis; • kesesuaian lokasi dengan RTR; dan • kepemilikan hak atas tanah mempertimbangkan
- 8. Pengajuan Masyarakat ke Pemerintah Pusat Pengajuan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya
- 10. 1. Pencatatan nomor menurut urutan pembukuan inventarisasi insentif dan disinsentif ke dalam buku inventarisasi insentif dan disinsentif, sesuai dengan bukti pengajuan atau pemberian insentif dan disinsentif; 2. Pencatatan sesuai dengan tanggal pencatatan insentif dan disinsentif ke dalam buku inventarisasi pemberian insentif dan disinsentif; 3. Pencatatan kode sesuai dengan nomenkelatur di daerah masing-masing; 4. Pencatatan nama orang atau lembaga atau instansi yang akan memberi insentif dan disinsentif; 5. Pencatatan nama orang atau lembaga atau instansi yang akan menerima insentif dan disinsentif; 6. Pencatatan jenis dan bentuk insentif dan disinsentif yang diberikan. Informasi terkait jenis dan bentuk insentif dan disinsentif disesuaikan dengan klasifikasinya; 7. Pencatatan tahun mulai berlaku dan tahun berakhir insentif dan disinsentif yang akan diberikan; 8. Pencatatan sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam pemberian insentif. Pembiayaan pada umumnya berasal dari disinsentif, dan dapat berasal dari APBN, APBD, dan swasta; 9. Pencatatan daftar dokumen yang disyaratkan untuk mendapat insentif dan disinsentif (secara lengkap); dan 10.Pencatatan nomor dan tanggal berita acara pemberian insentif dan disinsentif.
- 14. Disinsentif diberikan pada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang masih pada batas dapat ditoleransi dan belum memenuhi unsur pelanggaran secara hukum. Hal yang dapat ditoleransi • Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T), dan bersyarat (B) dalam KUPZ atau PZ • Pelampauan garis sempadan dengan menerapkan rekayasa teknis dan pembatasan tertentu • Perubahan intensitas tanpa menimbulkan eksternalitas negatif dan tidak melampaui DDDT • Kegiatan tersebar namun tidak mengubah fungsi ruang dan dengan beberapa modifikasi dan masih dalam dominasi fungsi utama peruntukan Hal yang tidak dapat ditoleransi • Kegiatan dilarang (X) dalam PZ dan KUPZ • Perubahan kegiatan pemanfaatan ruang → perubahan fungsi • Pelanggaran terhadap garis sempadan • Pelanggaran terhadap ketentuan teknis dalam RDTR dan atau standar teknis Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (non-conforming situation) adalah kondisi pemanfaatan ruang yang kurang bersesuaian dengan fungsi peruntukan namun masih dapat ditoleransi dengan persyaratan dan pembatasan (conditional use). Prinsip Perimbangan Anggaran Kebijakan “indis nonfiskal” → penuangan dalam “Buku Inventarisasi Insentif dan Disinsentif → menuntut “prinsip perimbangan anggaran” o Kebutuhan insentif berdasarkan potensi sumber daya, kapasitas kelembagaan, skala kepentingan, manfaat, dan keberhasilgunaan o Kebutuhan disinsentif sesuai dengan kebijakan dan kondisi masing- masing daerah o Tidak membuat “kurang” atau “lebih” anggaran setiap tahunnya o Membutuhkan pengaturan “manajemen supply (disinsentif) dan demand (insentif)” secara cermat Prinsip Risk Management Besaran disinsentif merupakan “faktor resiko” yang sudah diperhitungkan pengguna ruang (developer) → sudah diperhitungkan sebagai “project-cost” Toleransi Pelanggaran Intensitas Pemanfaatan Ruang KLB KDB KTB KDH Garis Sempadan Sempadan bangunan, jalan, pantai sungai, danau, waduk, tebing, jurang, hingga objek strategis tertentu
- 15. Kriteria lokasi Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana; b. kawasan yang baru dikembangkan; dan/atau c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah. a. Memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung; b. Memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan/atau c. Sesuai dengan prioritas pembangunan; Bentuk pemberian insentif disinsentif a. uang atau denda administratif; b. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang Aspek pertimbangan bentuk, besaran, dan mekanisme pemberian kompensasi dan imbalan a. Jenis dampak b. Kebutuhan penerima kompensasi/imbalan c. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang d. Potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat pemanfaatan ruang e. Kondisi sosek masyarakat yang berpotensi terkena dampak f. Kerawanan kawasan terhadap bencana g. Luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak h. Jangka waktu terjadinya dampak i. Tingkat kesulitan penanganan dmapak j. Ketersediaan kajian teknis terkait potensi dampak yang timbul Kompensasi dan imbalan merupakan bentuk disinsentif berupa ganti rugi atas:: • Dampak negatif pemanfaatan ruang • Pelampauan ketentuan PZ atau KKPR Tujuan : • Antisipasi kerusakan, degradasi lingkungan, dampak negatif pemanfaatan ruang • Mencegah kerugian akibat pemanfaatan ruang Pemberian kompensasi dan imbalan dilakukan dengan memperhatikan: a. Persyaratan b. Kondisi penerapan c. Metode perhitungan Kompensasi → metode disinsentif yang populer digunakan dalam berbagai kebijakan
- 16. Besaran kompensasi diterapkan pada: • Pelampauan intensitas pemanfaatan ruang • Dampak lalu lintas pembangunan kawasan • Pelampauan ketentuan teknis kawasan industri Perhitungan kompensasi dapat dibantu menggunakan indeks kompensasi (IK): merupakan faktor pengimbang nilai lahan yang mengacu pada lokasi, guna lahan, dan fungsi lahan. Dalam situasi dimana lokasi bidang merupakan daerah yang mendapat insentif IK < 1 IK > 1 Dalam situasi dimana lokasi bidang merupakan daerah yang mendapat disinsentif, Indeks Kompensasi Pelampauan KLB Tipologi Kawasan Nilai Indeks Kompensasi Insentif Disinsentif Insentif * Disinsentif* Zona Komersil Pusat/ Sub Pusat Kota 0,7 1,4 0,7 – 0,9 1,4 – 1,6 Zona Komersil 0,6 1,2 0,6 – 0,8 1,2 – 1,4 Zona Perumahan 0,5 1,0 0,5 – 0,7 1,0 – 1,2 Zona Industri/KPI 0,8 1,6 0,8 – 1,0 1,6 – 1,8 Zona Perkantoran 0,7 1,4 0,8 1,6 – 1,8 Indeks Kompensasi Pelampauan KDB Tipologi Kawasan Nilai Indeks Kompensasi Insentif Disinsentif Insentif * Disinsentif* Zona Komersil Pusat/ Sub Pusat Kota 0,8 1,6 0,8 – 1,0 1,6 – 1,8 Zona Komersil 0,7 1,4 0,7 – 0,9 1,4 – 1,6 Zona Perumahan 0,6 1,2 0,6 – 0,8 1,2 – 1,4 Zona Industri/KPI 0,9 1,8 0,9 – 1,1 1.8 – 2,0 Penentuan Angka Indeks Kompensasi (IK) Kawasan dengan kondisi khusus: kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan dekat dengan obyek strategis nasional, dan lainnya yang memeperlukan pengendalian khusus * Pada Zona Khusus dan/atau Zona Kendali K = I x (P/KLB dasar x NL) K = Nilai Kompensasi (Rp) I = Indeks Kompensasi P = Pelampauan luas lantai bangunan (m2) KLB = Nilai KLB sesuai RTRW/RDTR NL = Nilai lahan pada lokasi (~ NJOP Rp/m2)
- 17. Kompensasi dikenakan atas bangunan yang melampaui KLB maksimum hingga batas toleransi. Contoh Kondisi Bangunan • Luas persil = 2.500 m2 • Rasio hijau/area resapan = 20% = 500 m2 • KLB dasar = 3,0 • Luas lantai dasar (KDB) = 2.000 m2 • Luas seluruh lantai = 10.000 m2 • Nilai tanah berdasarkan NJOP = Rp 1.000.000/m2 • Harga pasaran tanah = Rp 1.500.000/m2 • Harga bangunan = Rp 2.500.000/m2 • Indeks kompensasi = 1,2 Asumsi: • Pelampauan KLB tidak melampaui ketentuan lainnya • Lokasi di kawasan permukiman • Perubahan kegiatan menjadi rumah susun Perhitungan kompensasi K = I x (P/KLBdasar x NL) K = 1,2 x (4.000/3,0 x 1.000.000) K = Rp 1.600.000.000 Pengujian nilai kompensasi: Nilai lahan pada lantai yang dilampaui NB = P x NL NB = Nilai bangunan pada lantai yang dilampaui %NB = Persentase nilai bangunan yang dilampaui P = Pelampauan luas lantai bangunan (m2) NL = Nilai lahan pada lokasi (~ NJOP Rp/m2) K = Nilai kompensasi (Rp) NB = 4.000 x 1.000.000 NB = Rp4.000.000.000 Persentase nilai kompensasi terhadap nilai bangunan pada lantai yang dilampaui %NB = (K : NB) x 100% = (1.600.000.000 : 4.000.000.000)x100% = 40 % → releable Nilai kompensasi yang telah dibayarkan kemudian dicatat dalam buku inventarisasi insentif dan disinsentif.
- 18. Kompensasi dikenakan atas bangunan yang melampaui KDB maksimum hingga batas toleransi. Pelampauan KDB dihitung berdasarkan pelampauan luas lantai dasar berdasarkan batas-batas pondasi bangunan dan tidak termasuk luas lantai di atasnya atau luas lantai secara keseluruhan Syarat pemberian kompensasi atas pelampauan KDB tidak melanggar ketentuan sempadan: • Garis sempadan bangunan (GSB) • Garis sempadan jalan (GSJ) • Garis sempadan sungai (GSS) • Garis sempadan lainnya Contoh Kondisi Bangunan • Luas persil/tanah (LT) = 200 m2 • Ketentuan KDB dasar = 50% atau 100 m2 • Luas bangu nan (lantai dasar/LB) = 120 m2 • Luas perkerasan (teras, carport) = 40 m2 • Pelampauan KDB = Luas lantai dasar – KDBdasar = 120 – 100= 20 m2 • Nilai berdasarkan NJOP = Rp 1.000.000/m2 • Harga bangunan = Rp 2.500.000/m2 • Harga pasaran tanah = Rp 1.000.000/m2 • Indeks kompensasi = 1,2 Asumsi: • Lokasi di kawasan permukman • Tidak terjadi pelanggaran terhadap fungsi ruang • Tidak terjadi pelanggaran sempadan maupun pelanggaran ketentuan teknis lain • Pendekatan nilai lahan berdasarkan NJOP Perhitungan kompensasi K = I x (P/KDBdasar x NL) K = 1,2 x (20/0,5 x 1.000.000) K = Rp48.000.000 Nilai lahan pada lantai dasar yang dilampaui NB = P x NL NB = 20 x 1.000.000 NB = Rp20.000.000 Persentase nilai kompensasi terhadap nilai bangunan pada lantai dasar yang dilampaui %NB = (K : NB) x 100% = (48.000.000 : 20.000.000) x 100% = 240 % Nilai kompensasi yang telah dibayarkan kemudian dicatat dalam buku inventarisasi insentif dan disinsentif. K = I x (P/KDB dasar x NL) K = Nilai Kompensasi (Rp) I = Indeks Kompensasi P = Pelampauan luas lantai bangunan (m2) KDB = Nilai KDB sesuai RTRW/RDTR NL = Nilai lahan pada lokasi (~ NJOP Rp/m2)
- 19. Kerugian Lingkungan Hidup dihitung sebagai nilai moneter atau valuasi ekonomi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Kerugian Lingkungan Hidup dihitung sebagai nilai moneter atau valuasi ekonomi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Bentuk kerugian lingkungan hidup yang dapat dikenakan imbalan • Potensi pelampauan baku mutu lingkungan hidup akibat tidak terpenuhinya kewajiban pengolahan emisi atau limbah; • Potensi kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup • Potensi kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Potensi kerugian ekosistem Perhitungan biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH: • Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan • Biaya pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan LH juga menimbulkan kerugian masyarakat dan menyangkut dimensi yang luas, terutama yang menggantungkan hidup terhadap SDA. Pembangunan Ekonomi Pengenaan disinsentif imbalan dapat dilakukan jika: • Kegiatan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung • Kegiatan belum mencapai kerusakan dan/atau pencemaran Biaya kerugian masyarakat termasuk: • Kerugian primer dari aset; • Kerugian dari pendekatan surplus ekonomi; • Biaya tambahan dan biaya pencegahan Menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup Merugikan Perorangan Organisasi LH Pemerintah Kelompok Masyarakat
- 20. KDH merupakan angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka (tanpa perkerasan) di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas persil/kavling Penerapan ketentuan KDH dapat dilakukan secara penilaian kolektif untuk satu kawasan atau blok peruntukan Contoh • Kawasan A dengan luas 6.000 m2 • 4.200 m2 merupakan perumahan sejumlah 30 persil • 1.800 m2 berupa fasos fasum (termasuk 400 m2 RTH) • Ketentuan RTH Publik 20% dengan 10% disediakan • RTH privat 10% setiap persil Kondisi • Terdapat variasi pemanfaatan ruang • RTH 400 m2 → 6,7% (belum memenuhi 10%) • Hanya 9 persil yang memenuhi ketentuan KDH • Kebutuhan RTH publik : 10% x 6.000 m2 = 600 m2 • Kekurangan RTH publik : 600 m2 – 400 m2 = 200 m2 • Harga pasaran lahan di sekitar kawasan = Rp1.000.000/,2 • Kebutuhan biaya penyediaan RTH publik = Rp 200.000.000 Penentuan nilai kewajiban imbalan ditentukan secara proporsional dari kekurangan kewajiban KDH setiap persil Besaran persentase KDH eksisting per persil Besaran imba;an per persil Selain membayar kewajiban imbalan, pemilik persil juga perlu menaati ketentuan pemenuhan KDH.
- 21. Kondisi penerapan pemberian insentif dan disinsentif (Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang): 1. Menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; 2. Menindaklanjuti implikasi kebijakan atau Rencana Strategis Nasional; 3. Menindaklanjuti penetapan penilaian permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR; 4. Menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan 5. Mendukung penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Peta Penilaian Perwujudan RTR Pola Ruang Struktur Ruang Peta Analisis Penilaian Perwujudan RTR Peta Konsentrasi Pemanfaatan Ruang Peta Dominasi Pemanfaatan Ruang Peta Implikasi Kewilayahan Peta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Zona Kendali (ZK) Zona Dorong (ZD) Peta Kawasan Tematik / Prioritas Peta Insentif dan Disinsentif
- 24. Pemberian insentif dan disinsentif: ❖ responsif dan sensitif terhadap dinamika pembangunan ❖ eliminasi kelemahan standar dan persyaratan teknis (→ KKPR) ❖ membutuhkan manajemen pengelolaan secara khusus → availability, supply and demand ❖ alternatif pembiayaan pembangunan, namun bukan sourceable ❖ terukur dan terhitung, mengurangi uncertainty, csr model ➢ Kebutuhan di daerah-daerah, termasuk pembinaan, pendampingan, dan percontohan ➢ Peluang awal: penerapan terhadap keberatan penilaian KKPR → pengabulan sebagian dengan disinsentif ➢ Manajemen tersendiri di unit Kementerian dan OPD → ke pekerjaan2 infrastruktur dan manajemen aset ➢ Perubahan peran: regulator → enabler ❑ Kebijakan tersendiri → pengaturan insentif dan disinsentif tidak berubah ❑ Perbaikan kebijakan makro (revisi UUCK) melalui revisi UUPR Kebijakan Insentif dan Disinsentif → Kebijakan yang Paling Impresif dari “Kebijakan Baru” Penataan Ruang → ultimum remidium, new wave of development (public participation), equitable development
- 25. TERIMAKASIH