Rangkuman dokumen tersebut adalah: Pokja PKP Provinsi NTB melakukan evaluasi capaian tahun 2023-2024, membahas isu strategis penyelenggaraan PKP seperti penguatan kelembagaan dan perencanaan, serta merencanakan program kerja untuk tahun berikutnya meliputi penyusunan peraturan terkait RP3KP, penataan lahan, dan peningkatan fasilitas perumahan.

1. Pokja PKP Provinsi NTB
Tahun 2023-2024
Evaluasi Capaian
Rencana Kerja
Mataram, 03 Agustus 2023
Disampaikan Oleh:
Sadimin, S.T.,M.T
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

2. UU No 1 Tahun 2011
Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 131 Ayat 3 mengenai Pembentukan
Forum PKP .
DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN PKP
PP No 88 Tahun 2014
Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada
Pasal 16 a mengenai Fasilitas Forum PKP.
PP No 14 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu pada Pasal 54 Ayat 1 dan
3 yang mengamanatkan perlunya suatu lembaga yaitu Pokja PKP .
Permen PUPR No 12 Tahun 2020
Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Tugas
Melaksanakan koordinasi & sinkronisasi kegiatan Perencanaan,
pembangunan, pemanfaatan & pengendalian pengembangan PKP
Melaksanakan koordinasi & sinkronisasi kebijakan, strategi, program
nasional dan daerah
Mendukung pengarus-utamaan pengembangan PKP dalam agenda
pembangunan daerah
Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP
TUGAS & FUNGSI
POKJA PKP
Fungsi
Sebagai wadah Komunikasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor
Pemerintahan dalam Penyelenggaraan bidang PKP
Unsur
Perencanaan;
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Pertanahan;
Lingkungan Hidup;
OPD Terkait PKP.
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi:

4. Penguatan Kelembagaan
Belum optimalnya kelembagaan, regulasi dan
kolaborasi pendanaan dalam pelaksanaan
pembangunan bidang perumahan, air Minum,
dan sanitasi
ISU STRATEGIS
PENYELENGGARAAN PKP
Perencanaan
Manajemen informasi/data dan evaluasi masih kurang
akurat dan belum bisa jadi acauan dalam penyelesaian
permasalahan perumahan dan kawasan permukiman
Ketersediaan
Infrastuktur
Belum optimalnya pengembangan
tekonologi bangunan gedung dalam
mewujudkan green building dan smart
living
Ketersediaan
Lahan
Keterbatasan penyediaan lahan,
menyebabkan Lahan yang berpotensi
menjadi LSD beralih fungsi menjadi
perumahan sehingga perlu disediakan lahan
dan kawasan yang layak (Kasiba & Lisiba)
PSU
Perumahan yang tidak memperhatikan
keterpaduan PSU dan aksesibiltas
DOKUMEN KASIBA LISIBA

5. ISU STRATEGIS
PENYELENGGARAAN PKP
Penataan
Kawasan Kumuh
Kewenangan Kab/Kota(1.107,83Ha)
Kewenangan Provinsi(612,75Ha)
Kewenangan Pusat(5.044,14Ha)
sumber data : dinas pkp kab/kota
Tingginya Angka
Backlog dan RTLH
Backlog(204.492RumahTangga)
RTLH(203.598UnitRumah)
sumber data : dinas pkp kab/kota
Perubahan Perilaku
Masyarakat
Belum optimalnya advokasi terhadap
perilaku masyarakat untuk mewujudkan
pencapaian akses air minum dan sanitasi
layak dan aman di daerah
Akses Pembiayaan
Potensi pembiayaan mikro yang masih belum
dimanfaatkan secara optimal dan rendahnya
keterjangkauan masyarkat terhadap
pembiayaan primer

6. Nomor 188.32/3935/SJ tanggal 8 Juli 2020
perihal Penyampaian Peraturan Menteri Nomor 12tahun 2020 tentang
Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman telah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk
membentuk/merestrukturisasi dan merevitalisasi Pokja PKP dan Forum
PKP.
PROFILE
POKJA PKP
Provinsi NTB
SURAT EDARAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI
SK Gubernur Nomor : 600-412 Tahun 2023
PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI NTB TAHUN 2023
Jabatan & Kedudukan dalam POKJA PKP
Gubernur
Sekda
Asisten II
Bidang Kebijakan Strategi
Bidang Teknis PKP
Bidang Kelembagaan, kemitraan &
informasi
Bidang Pemantauan & Evaluasi
: Pembina
: Pengarah
: Ketua Pelaksana
1.
2.
3.
4.
Sekretariat : Dinas Perumahan dan Permukiman

7. Maksud Penyusunan Program Kerja Pokja PKP dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pokja PKP melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
MAKSUD, TUJUAN & MANFAAT
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA
Tujuan Memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Pokja PKP ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung
pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
Sinkronisasi tugas dan wewenang lintas sektor pengembangan PKP dalam
agenda pembangunan daerah yang menyeluruh;
Meningkatkan keaktifan Pokja PKP dalam mendukung pengarustamaan
pembangunan daerah dan program pusat;
Menyusun strategi pencapaian dengan mengembangkan potensi yang ada.
Maksud Memberikan arah dan panduan dalam melaksanakan program kebijakan pusat
dan daerah;
Integrasi dan keterpaduan program yang dilaksanakan oleh lintas sektor;
Kesepakatan atas data yang menjadi target dan sasaran dalam RPJMN/D;
Mendorong keaktifan Pokja PKP dalam mengembangkan perumahan dan
kawasan permukiman melalui kolaborasi dan inovasi dibidang perumahan dan
kawasan permukiman.

8. STATUS POKJA PKP & FORUM PKP KAB/KOTA
Sumber data : Pokja PKP Kab/Kota

9. KEBERFUNGSIAN POKJA PKP
Aktivitas
Monitoring Rutin
dan Pelaporan

10. Rencana
Program
Pokja PKP Provinsi NTB Tahun
2023-2024
01 Pertemuan Pokja dan Forum PKP Provinsi NTB
02 Update data terpadu dalam Bidang PKP
(Perumahan, Kumuh, Backlog, RTLH, Squatter, Air Bersih,
Sanitasi, Ketersediaan Lahan) Berbasis GIS yang termuat
dalam Aplikasi GIS.
03 Penyusunan Peraturan Gubernur terkait Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman mengenai Pencegahandan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman (RP3KP)
04 Penataan kembali kepemilikan Lahan (Land
Consolidation/LC) penyiapan Kasiba Lisiba

11. Rencana
Program
Pokja PKP Provinsi NTB Tahun
2023-2024
05 Percepatan Peningkatan IPLT (Instalasi Pengelolaan
Limbah Terpadu)
06 Advokasi penganggaran Sektor PKP (Perumahan, Air
Minum, Sanitasi dan Lingkuan Kumuh) dan Program PKP
sebagai Prioritas Kabupaten
07 Percepatan Penghunian Rusunawa Senggigi

12. Disperkim Provinsi NTB sebagai
Sekretariat Pokja PKP Provinsi NTB
telah melakukan rapat Pra Pokja
PKP yang membahas tentang
evaluaso Kegiatan dan rencana
kerja Pokja PKP
Rapat Pra Pokja PKP
CAPAIAN POKJA PKP
TAHUN 2022-2023
Aplikasi SILAMO
Disperkim Provinsi NTB telah
melakukan Pembentukan UPTD
Rusunawa Batu Layar, Senggigi yang
tertuang dalam SK Gubernur NTB
Nomor: 014-771 Tahun 2022
UPTD Rusunawa Senggigi
Disperkim Provinsi NTB telah
menyusun inovasi yakni Aplikasi
SILAMO (Sistem Informasi
Pelaksanaan dan Monitoring).
Disperkim Provinsi NTB telah
melakukan rapat koordinasi dan
sinskronisasi antara Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kab/Kota dalam
sosialisasi pemahaman, urgensi, peran
kelembagaan dan identifikasi
kebutuhan data dalam pembangunan
Basis Data PKP
Sinkronisasi Data
Disperkim Provinsi NTB telah
menyusun Dokumen RP3KP Tahun
2022 dan saat ini sedang dalam
proses legalisasi
Pergub RP3KP

13. 01
Keberlanjutan program kedepan menjadi penting untuk
mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman untuk
menggunakan satu data satu perencanaan dan satu peta
sehingga penyelesaian penanganan bisa lebih terukur;
02 Pemerintah Provinsi diharapkan untuk memfasilitasi sinergitas
dan keterapaduan lintas sektor dengan beberapa organisasi
perangkat daerah(OPD) dan swasta dalam mendukung upaya
dalam penyelenggaraan PKP
03 Untuk mendorong keberfungsian Pokja PKP Provinsi NTB,
proses penilaian keberfungsian Pokja perlu terus dilakukan dan
mendorong Pokja untuk melakukan proses review terkait
indikator penilaian yang belum tercapai dan menyusun rencana
kerja untuk proses pencapaiannya
Rekomendasi
04 Terkait sumber anggaran Kolaborasi yang masih rendah dari
Perguruan Tinggi, perbankan, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta
dan LSM, maka perlu ada strategi meningkatkan potensi
anggaran kolaborasi dari Lembaga-lembaga tersebut sehingga
kedepan bisa lebih maksimal dan secara perlahan bisa lepas
dari ketergantungan anggaran dari pemerintah
05 Provinsi dan Kab/Kota dapat meng-Update SK Pokja PKP
terbaru

14. TERIMA KASIH