Good Governance dan Good Corporate Governance bisa diterapkan di negara manapun jika dikaji berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal negara bersangkutan dan Ideologi yang digunakan.

1. Implementasi Good Governance dan Good Corporate Governance
Good Governance dan Good Corporate Governance bisa diterapkan di negara manapun
jika dikaji berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal negara bersangkutan dan
Ideologi yang digunakan.
Implementasi Good Governance Diindonesia telah diterapkan oleh Unit Kerja Presiden
Bidang Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menginisiasi
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai bentuk realisasi
komitmen keterbukaan pemerintah. LAPOR! merupakan inovasi yang mengubah pola pikir
dan pola kerja pemerintah agar lebih terbuka dan mendengar suara rakyat. Kini, LAPOR!
dilanjutkan proses pengembangannya oleh Kantor Staf Presiden yang ditugaskan Presiden
Joko Widodo untuk mengendalikan program pembangunan. LAPOR! menjadi sarana social
audit dan participatory performance monitoring agar pemerintah memberikan pelayanan
sebaik-baiknya, dan penyelenggaraan program pemerintahan dapat diawasi dengan
mudah oleh seluruh elemen masyarakat. [5]
LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah
diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44
BUMN di Indonesia. Penulis memandang LAPOR! menjadi salah satu inovasi pemerintah
untuk menciptakan good governance, dengan meningkatkan partisipasi publik yang
harapannya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam
pembangunan dan pelayanan publik. Dengan platform daring (online), penulis menilai
mekanisme LAPOR! dapat mendorong efisiensi dan efektivitas, baik bagi masyarakat
maupun pemerintah. [5]
Pelayanan publik melalui media juga telah diterapkan oleh negara-negara maju, salah
satunya di Kanada. Dalam konteks Indonesia, yang perlu menjadi perhatian adalah
bagaimana memastikan seluruh daerah dan setiap warganegara mendapatkan hak dan
kesempatan yang sama untuk ikut mengawasi program dan kinerja pemerintah, salah
satunya dengan pemerataan akses telepon seluler dan internet seperti yang dilakukan
Kanada, bahwa akses teknologi informasi menjadi layanan dasar publik di negaranya. [5]
Dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan
indonesia diperlukan persiapan yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan
pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan
tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan
dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.
Tahap Persiapan
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) awareness building, 2) GCG assessment, dan 3)
GCG manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun
kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya.
Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar
perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi
kelompok. [4]
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan
kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan
titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah

2. yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi
penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk
mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan
langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. [4]
GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan.
Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas
penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.
Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar
perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan
dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: [4]
• Kebijakan GCG perusahaan
• Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
• Pedoman perilaku
• Audit commitee charter
• Kebijakan disclosure dan transparansi
• Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
• Roadmap implementasi
Definisi Bagian Struktur Organisasi dan Tanggung Jawabnya
Board of Director adalah organ perseroan yang terdiri lebih dari satu anggota yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran
dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. [2]
Board of Commites adalah Susunan yang Terdiri dari anggota dewan direksi dan
diberi mandat untuk melaksanakan fungsi, program, atau proyek tertentu yang
ditugaskan oleh dewan direksi.
Board Power adalah Wewenang atau tugas yang menjadi tanggung jawab dewan
komisaris untuk memberikan bantuan, pengarahan, nasihat kepada direksi untuk
kepentingan dan kemajuan perseroan.
Board Composition adalah Komposisi susunan pimpinan dari board of director yang
berbeda di setiap perseroan dan organisasi berdasarkan jenis perseroan.
Dalam konsep corporate governance dikenal dua framework pengelolaan korporasi,
yaitu one tier system dan two tier system. One tier system merupakan konsep Pada
konsep ini fungsi pengelolaan dan pengawasan dijadikan satu wadah/board.
Sedangkan Two tier system merupakan konsep pengelolaan dan pengawasan yang
dijadikan dua wadah atau board. [3]
Dalam perkembangannya konsep two tier system lebih banyak digunakan dalam
praktek bisnis disebabkan keunggulannya dalam mengakomodasi konflik
kepentingan antara pemilik modal dan manajemen. Konsep ini juga makin

3. berkembang pesat setelah munculnya berbagai skandal bisnis besar seperti Enron,
World-com, HIH Insurance dan lain sebagainya. United States (US) sendiri sebagai
negara anglo saxon yang awalnya dikenal menggunakan konsep one tier system
akhirnya mengarah kepada konsep two tier system dalam pengelolaannya. [3]
Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut two tier system seperti
pengelolaan yang digunakan oleh Belanda. Dasar hukum yang mengatur tentang
korporasi di Indonesia (biasa disebut Perseroan Terbatas atau ‘PT’) adalah UU No. 40
tahun 2007. Perseroan Terbatas di Indonesia kemudian diwajibkan memiliki 3 organ,
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. [3]
RUPS merupakan organ tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh
organ lainnya. Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Sementara
Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Permasalahan
kemudian muncul ketika mencari terjemahan kata yang tepat untuk menterjemahkan
kata “Direksi” ke dalam Bahasa Inggris. [3]
Pada umumnya istilah yang sering digunakan di dunia global untuk menunjuk Board
yang berfungsi melakukan daily operation adalah Executive Board/Board of
Management. Itulah sebabnya Top Management dalam beberapa perusahaan US
sering disebut Chief Executive Officer atau pada perusahaan UK disebut Managing
Director. Sementara istilah yang digunakan untuk menunjuk Board yang berfungsi
melakukan pengawasan kepada Executives adalah Board of Director/Supervisory
Board. Pimpinan tertinggi dari Board of Director sering disebut Chairman. Jika ‘Direksi’
yang digunakan dalam UU No. 40 tahun 2007 diterjemahkan sebagai Director, maka
‘Dewan Direksi’ jika diterjemahkan akan menjadi Board of Director. [3]
Sebagai contoh tempat perusahaan saya bekerja menggunakan system two tier
system dimana Board of Director terdiri dari dua badan pimpinan yang pertama yaitu
pemegang saham dan yang kedua yaitu badan pimpinan pengawas.
Badan pimpinan pertama terdiri dari investor yang memiliki nilai saham tertinggi
dalam perusahaan yang bertugas memberikan supervisi kepada pimpinan direksi
perusahaan serta memberikan arahan terhadap investasi untuk pengembangan
perusahaan serta saran dalam peningkatan sumber daya manusia dan prasarana
perusahaan. Sementara badan pimpinan yang kedua terdiri anggota eksekutif dari
investor yang masuk ke jajaran direksi perusahaan yang dibagi menjadi CEO dan
Wakil CEO bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan
membantu dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
Daftar Pustaka :
E-Books
[1] Studio, Pram. 2016 http://board.ibp.co.id/2014/02/apa-itu-komisaris-dan-

4. direktur.html
Online Website
[2] Yudi Henrayana, Gede. 2017
http://www.academia.edu/30220829/IKHTISAR_PERATURAN_TENTANG_DEWAN_KO
MISARIS_BOARD_OF_DIRECTORS_
[3] Kurniawan, Nova. 2015 http://www.kompasiana.com/kurniawannova/menyoal-
istilah-board-of-director-di-indonesia_54f791dda33311a3738b4784
[4] Proxygroup, 2017 https://www.proxsisgroup.com/articles/good-corporate-
governance-gcg-dan-penerapannya-di-indonesia-part/
[5] Kusumawardani Natalia, Novita. 2015
http://www.kompasiana.com/novitanataliak/good-governance-di-indonesia-sebuah-
inovasi-bernama-lapor_557e7e108efdfd420d851d12