Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perusahaan yang baik dan etika bisnis. Secara khusus membahas mengenai dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan, serta komite audit dan unit audit internal sebagai bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa tantangan dalam menerapkan tata kelola yang baik di Indonesia.

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
ADE CASWITO
55116120090
Program Studi Magister Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. Banyak pakar yang menyatakan sangat sulit menerapkan Good Corporat Governance di
Indonesia, karena beberapa factor diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang, multi
esnis, suku dan budaya, Negara kepulaun dan lain sebagainya. Menurut Pendapat saya Good
governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian
keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai
suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi
penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan
demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang
dapat dipertanggungjawaban kepada publik. Meruju pada 3 (tiga) pilar pembangunan
berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good
governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak
korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan
kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam
penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi
jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi (Efendi,
2005).
Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan
Indonesia saat ini. Banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap
clean and good governance, diantaranya (Efendi, 2005):
1. Integritas Pelaku Pemerintahan
Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan
cukup tinggi tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan
penyimpangan misalnya korupsi.
2. Kondisi Politik dalam Negeri
Jangan menjadi dianggap lumrah setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik.
Bagi terwujudnya good governance konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang
berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan. Maka tentu harus segera dilakukan
perbaikan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
4. Kondisi Sosial Masyarakat

3. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan
pemerintahan. Khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan
perwujudan riil good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang
efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika masyarakat yang belum
berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti
konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa
ditegakkan.
5. Sistem Hukum
Menjadi bagian yang tidak terpisahkan disetiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan
faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan
berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governanance
tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan
sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good
governance.
Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya good governance. Dengan
melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi,
dan masyarakat sipil saling menjaga, support dan berpatisipasi aktif dalam penyelnggaraan
pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah dan masyarakat menjadi
bagian penting tercapainya good governance. Tanpa good governance sulit bagi masing-masing
pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi. Good governance tidak akan bisa
tercapai apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin.
Hukum hanya akan menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah
menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan
masyarakat harus terjamin sebagai wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap
pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Di Indonesia, istilah dewan direksi memiliki makna yang berbeda dari board of directors
tergantung dari istilah yang digunakan. Umumnya, di Indonesia dewan direksi adalah dewan
eksekutif, sedangkan di negara barat, board of directors adalah dewan pengawas. Sebagai
contoh, di Bank OCBC NISP, dewan pengawas dinamakan dewan komisaris, sedangkan dewan
eksekutif dinamakan dewan direksi. Namun, Pertamina menggunakan istilah board of
commissioners (sebagai pengawas) dan board of directors (sebagai eksekutif). Untuk keperluan
artikel ini, istilah yang akan digunakan adalah dewan pengawas (biasanya disebut dewan
komisaris) dan dewan eksekutif (biasanya disebut dewan direksi) untuk menghindari kekeliruan
karena penggunaan istilah dewan direksi di Indonesia bisa mengacu ke salah satu fungsi dari
kedua dewan tersebut.

4. Dewan Komisaris adalah organ P.T. yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum
dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Untuk
pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta
Pendirian. Untuk selanjutnya anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Dewan
Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih.
DEWAN KOMISARIS
DALAM P.T.
o Anggaran Dasar P.T. dapat mengatur adanya 1 orang atau lebih Komisaris
Independen dan 1 orang Komisaris Utusan.
o Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris lainnya.
o Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
o Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan dalam Anggaran Dasar P.T.
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan
Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.
BOARD POWER DAN BOARD COMPOSITION
o Anggota Dewan Komisaris Perusahaan masing-masing terdiri dari paling sedikit 3 (tiga)
orang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris , 1 (satu) orang Wakil Presiden
Komisaris dan lainnya adalah Komisaris. Untuk Anggota Direksi terdiri dari paling sedikit
3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur, 1 (satu) orang Wakil Presiden
Direktur dan lainnya Direktur sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Untuk Dewan
Komisaris , 30 % dari jumlah seluruh Komisaris merupakan Komisaris lndependen yang
merupakan anggota Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan , tidak memiliki saham
baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan , tidak memiliki hubungan

5. afiliasi dengan Perusahaan , Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan
dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan Perusahaan. Anggota Komisaris ini semata-mata ditunjuk
berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang
dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan Perusahaan.
KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE MENGENAI KOMITE AUDIT
Komite Audit
o Komite Audit ini bertugas menilai laporan keuangan dan sistem pengendalian internal
yang disusun oleh Direksi, di samping mengidentifikasi setiap isu yang menyangkut
kepatuhan usaha terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan lain yang
berlaku . Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang. Komite Audit
diketuai oleh Komisaris Independen
Unit Audit Internal
o Perusahaan juga menyadari bahwa Unit Audit Internal merupakan bagian dalam
Perusahaan yang berfungsi sebagai organ penting dan aktif dalam upaya menunjang
penerapan GCG melalui fungsi pengawasan
o Unit Audit Internal merupakan fungsi yang tidak memihak dan obyektif dalam
memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan nilai dan perbaikan kinerja
operasi Perusahaan. Unit Audit Internal atau Audit Internal juga membantu organisasi
Perusahaan mencapai tujuannya dengan mengevaluasi secara sistematik terhadap
perbaikan/peningkatan efektivitas proses Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan
Tata Kelola Perusahaan.
Perusahaan teah memenuhi peraturan BAPEPAM-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28
November 2008 dengan membentuk Unit Audit Internal yang berada di bawah Direksi dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris
http://acidatama.co.id/tata-kelola.php
MODUL PERKULIAHAN Business Ethics & GG The corporate culture: in fact and implications Business
Ethics & GG Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA