Disampaikan pada Bimtek JF Analis Kebijakan Kementerian ESDM Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA. Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI

1. Peran JF Analis Kebijakan
Dalam Kerangka Kebijakan Restrukturisasi Birokrasi
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
(DKKIAN) LAN-­RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

2. Kerumitan
Kemenduaan
Ketidakajegan
Ketidakpastian
Karakteristik Dunia Saat Ini …

3. VUCA Menghasilkan Masalah yang Wicked
Sumber:
http://www.slideshare.net/curtistim/wicked-­‐issues-­‐taming-­‐problems-­‐and-­‐systems-­‐29770163
Masalah Kompleks:
1)
berskala besar,
2)
tidak berdiri sendiri
(memiliki kaitan erat
dengan masalah lain),
3)
mengandung konsekuensi besar,
4)
pemecahannya memerlukan pemikiran
yang
holistik/komprehensif.
Masalah Tidak Terstruktur:
1)
penyimpangan dari
masalah organisasi
yang
bersifat umum,
2)
tidak rutin
(tidak
repetitif kasusnya),
3)
tidak jelas faktor
penyebab dan
konsekuensinya.

5. Mengapa perumusan kebijakan &
rekomendasi butuh biaya sangat
besar?
-­‐ Biaya konsultan /
nara sumber.
Mengapa butuh konsultan?
Tidak ada
kompetensi internal?
-­‐ Biaya pengumpulan data
lapangan.
Mengapa harus ke lapangan?
Tidak ada data
base?
Belum terbiasa melakukan meta
analisis?
Mampukah AK
menjadi solusi terhadap masalah tsb?
Ataukah AK
justru terjebak dalam tradisi tsb?
-­‐ Tidak cukup kompetensi untuk menggantikan peran para
konsultan /
NS?
Refleksi atas Kritik DPR-RI

6. 5 AGENDA KERJA PRIORITAS KABINET
PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 2019-2024
(“trigger” dalam Kebijakan Resrukturisasi Birokrasi)
Yang
pertama,
pembangunan SDM.
Pembangunan
SDM
akan menjadi prioritas utama
kita.
Membangun SDM
yang
pekerja keras,
yang
dinamis. Membangun SDM yang
terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mengundang talenta-­‐talenta
global
untuk bekerja sama dengan kita.
Yang
kedua,
pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.
Yang
ketiga,
segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan,
harus kita potong,
harus kita pangkas.
Yang
keempat,
penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-­‐besaran.
…. Prosedur yang
panjang harus dipotong.
Birokrasi yang
panjang harus kita
pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan…
Saya akan minta untuk
disederhanakan menjadi 2
level
saja,
diganti dengan jabatan fungsional yang
menghargai keahlian,
menghargai KOMPETENSI.
Yang
kelima adalah transformasi ekonomi.

7. Tantangan Pengembangan Kompetensi AK
PP No. 17/2000 tentang Perubahan
PP No. 11/2017
PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS
Syarat Lulus
Uji Kompetensi
pada Pengangkatan Pertama
dihapuskan à Pelatihan CAK
otomatis menjadi tidak
relevan

8. Kebijakan Penyetaraan &Tantangan thd
Pengembangan Kompetensi
JA/JP
diangkat langsung tanpa
Uji Kompetensi.
Bagi yang
belum memenuhi
syarat pendidikan,
wajib Ujikom
oleh instansi ybs.
Formasi mengikuti jabatan, bukan pengangkat
an dalam jabatan mengikuti formasi?
Permenpan No. 28/2019 Tentang
Penyetaraan JA kedalam JF

9. Asumsi Dampak thd Standar Kompetensi AK
INPUT PROSES OUTPUT
o CPNS
o JA
o JP
o Pemetaan
o Ujikom
Standar
Kompetensi
G.I.G.O
=
Garbage
In
Garbage
Out
Semakin rendah kualitas input
dan proses,
maka semakin
rendah pula
output
(hasil)
yang
diperoleh

10. Strategi Pembinaan AK (1): Sertifikasi Profesi
o Dapat diikuti ASN
dan Non
ASN,
baik
dari JFAK
maupun JF
lain,
termasuk
JPT,
Administrator,
Pengawas,
dan
Pelaksana.
o Seluruh kantor LAN
dapat menjadi
Tempat Uji Kompetensi (TUK)
o Peningkatan kapasitas individu ASN
dengan standar kompetensi berbasis
SKKNI
dan KKNI.
o Memperkuat eksistensi AK
sebagai
SDM
IPTEK
dalam lansekap UU
Sisnasiptek.

11. Strategi Pembinaan AK (2): Kolaborasi JF
Sumber:
Draft
Manual
Guide
Pendayagunaan JFAK
oleh
LAN,
UGM,
KSI
(2020)

12. Strategi Pembinaan AK (3): Perencanaan Kebutuhan Bangkom
Sumber:
Draft
Manual
Guide
Pendayagunaan JFAK
oleh
LAN,
UGM,
KSI
(2020)

13. Terima Kasih
“Membenahi Bangsa Melalui Kebijakan yang Berkualitas”
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL