Tugas Tata Keloa TI : E-Government

1. E-GOVERNMENT
ANUGERASURYA P SUTIMIN
16021106086

2. APA ITU E-GOVERNMENT ?
E-Goverment adalah suatu sistem diamaana pemerintah memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingannya. Sistem ini juga
memberikan pemerintah dan masyarakat kemudahan untuk melakukan segala
macam kebutuhan dan bersifat efektif dan efisien. Sistem ini digolongkan
dalam 4 (empat) tingkatan.
• Tingkat pertama : pemerintah mempublikasikan atau mengenalkan
informasi melalui internet
• Tingkat kedua : interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan
• Tingkat tiga : masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan
kantor pemerintah secara timbal balik
• Tingkat empat : integrasi diseluruh kantor pemerintahan

3. Menurut World Bank (www.worldbank.org) mendefinisikan sebagai
berikut :
• “E-Government refers to the use by government agencies of
information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet,
and mobile computing) that have the ability to transform relations with
citizens, businesses, and other arms of government. These
technologies can serve a variety of different ends: better delivery of
government services to citizens, improved interactions with business
and industry, citizen empowerment through access to information, or
more efficient government management. The resulting benefits can be
less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue
growth, and/or cost reductions.”
Menurut Working Group on E-Government in the Developing World
(www.pacificcouncil.org) mendefinisikan sebagai berikut :
• “E-government is the use of information and communication
technologies (ICTs) to promote more efficient and effective government,
facilitate more accessible government services, allow greater public
access to information, and make government more accountable to

4. Dari definisi diatas dapat diketahui, bahwa e-government atau pemerintahan
elektronik dapat membantu Pemerintahan dalam menjalankan sistemnya. E-
Government juga dapat membuat Masyarakat dan Pemerintah lebih mengenal
satu sama lain dengan adanya e-goverment dengan cara Pemerintah dengan
jelas mengungkapkan rencana atau kebijakan apa yang akan dibuat oleh
pemerintahan sehingga masyarakat juga bisa mendukungnya. E-Government
juga memudahkan hubungan atau interaksi antara pembisnis dan pemerintah
sehingga pembangunan akan lebih mudah dan cepat dan pemerintah juga
bisa bertindak secara cepat.
E-Government di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Dikarenakan
pemerintah membutuhkan infratsruktur untuk bisa membangun e-
government, mulai dari internet, komputer, bahkan sampai software.

5. MANFAAT
• E-Government meningkatkan efisiensi Dengan menggunakan E-Goverment,
waktu pendataan lebih singkat, biaya lebih murah, serta pemerintah bisa
dengan cepat mendapatkan informasi atau data lebih mudah dan efisiensi
waktu.
• E-Government meningkatkan layanan. E-Government juga bisa
meningkatkan pelayanan sehingga lebih baik. Dengan menggunakan
metode online, pemerintah bisa langsung memberikan pelayanan dengan
cepat serta mudah. Sehingga pelayana yang diberikan tidak terlalu memakan
waktu dan terlalu lama dibagian administrasi. Pemerintah juga bisa
meningkatkan pelayanan secara nyata dengan cara menanyakan kepada
penguna dunia Internet baik lokal maupun nasional tentang pelayana seperti
apa yang bisa membuat mereka merasa nyaman dan mudah.

6. • E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu E-Government
dapat membantu mencapai hasil kebjakan tertentu dengan cara
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mereka dapat
melakukannya dengan cara menanyakan kepada masyrakat kebijakan atau
keputusan yang mereka bat mendapat persetujuan dari masyarakat
langsung secara online. Pemerintah juga bisa menghemat biaya dan waktu
dalam penerapannya. Dengan demikian, tanpa disadari, pemerintah dan
masyarakat dapat bekerjasama satusama lain tanpa adanya didnding
pemisah jabatan.
• E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan
Warganya Masyarakat bisa percaya dengan kebijakan yang dibuat
pemerintah sehingga masyarakat berburuk sangka kalau kebijakan yang
dibuat pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri. Pemerintah juga
transparan dengan recana-rencana atau kebijakan yang akan dibuat oleh
mereka sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa ini yang dikerjakan
oleh pemerintah. e-goverment juga dapat mencegah korupsi karena
pemerintah dapat meningkatkan keterbukaanya kepada publik sehingga

7. MODEL E-GOVERNMENT
G2C (Government to Citizen)
Dalam model ini, pemerintah memanfaatkan dan mengembangkan
Teknologi Informasi dan Komunukasi dengan tujuan untuk
mendekatkan pemerintah dengan masyarakat serta memudahkan
masyarakat untuk bisa berhubungan langsung dengan pemerintah
sebagai pemenuhan berbagai ekbutuhan pelayanan sehari-hari.
Contoh :
 Kepolisian membangun dan menawarkan jasa peranjang
Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) secara online untuk mempermudah
masyarakat
 Dinas Pendidikan dapat menawarkan beasiswa kepada siswa
atau mahasiswa secara Online ( pendaftaran online )

8. G2G (Government to Goverment)
Dalam model ini, pemerintah berinteraksi dengan pemerintahan yang
lain (seperti antara DPR dengan DPRD). Tujuannya agar pemerintah
yang satu dengan yang lain dapat bekerja sama, tidak hanya dalam hal
politik, namun dalam hal untuk pembangunan atau pelayanan
masyarakat. Dalam model ini juga, pemerintah dapat bertukar
informasi antara yang pusat dengan daerah.
Contoh :
• Hubungan antara KPUD dengan KPU Pusat dalam pendistribusian
surat suara. Mereka bekerjasama agar tidak terjadi kesalahan yang
fatal dikarenak salah satu pihak tidak mau bekerja.

9. G2E (Government to Employees)
Dalam model ini diperuntukan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pegawai negeri maupun karyawan yang bekerja
disejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Dalam model ini juga,
pemerintah dapat memberi jaminan kepada pegawainya.
Contoh :
• Sistem pengembangan karir seperti mutasi, rotasi, dan promosi
untuk meengembangkan dan memperbaiki kualitas Sumber Daya
Manusia
• Memberikan asuransi bagi para pegawai yang bekerja dilapangan
dengan resiko tinngi seperti PLN.
• Para pegawai pemerintah atau PNS medapatkan jaminan hari tua
sebagai tanda jasa kepada mereka yang mengabdikan diri kepada

10. G2B (Government to Business)
Dimana pemerintah menyediakan informasi atau transaksi yang
dibutuhkan kepada para pembisnis. Sehingga para pembisnis
bisa mambuka usahanya di tempat tertentu dan juga merupakan
sebuah keuntungan kepada pemerintah. Lapangan kerja terbuka
dan pendapatan daerah bertambah.
Contoh :
• Sistem e-procurement (meida elektronik utnuk keperluan
bisnis).

11. PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Pengembangan E-Goverment menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang
kebijakan dan strategi nasional pengembangan :
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik
dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi
informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :
• Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronis
• Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di

12. Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government
diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :
• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat
luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap
saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau
oleh masyarakat.
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan
memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan
perdagangan internasional.
• Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

13. STRATEGI PENGEMBANGAN
Strategi pengembangan e-goverment dapat dilihat dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang
berkaitan erat, yaitu :
• Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat luas.
• Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh
batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Dunia usaha memerlukan informasi dan
dukungan interaktif dari pemerintah untuk dapat menjawab perubahan pasar dan
tantangan persaingan global secara cepat.
• Kelancaran arus informasi untuk menunjang hubungan dengan lembaga-lembaga negara,
serta untuk menstimulasi partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam
pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus
transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan
komunikasi dan informasi.

14. • Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerahotonom secara holistik. Pencapaian Strategi-
1 harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan
proses kerja di semua instansi pemerintah pusat dan daerah.
Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah
harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi
informasi secara cepat.
• Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan
setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan
transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk
dokumen dan informasi elektronik dalam volume yang besar,
sesuai dengan tingkatannya. Kemajuan teknologi informasi dan
perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan

15. • Meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani
oleh pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat
pencapaian tujuan strategis e-government.
• Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun
pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy
masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) baik sebagai pengembang,
pengelola maupun Pengguna e-government merupakan faktor yang
turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanakan
dan pengembangan e-government. Untuk itu, perlu upaya
peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya,
dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan
kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal
dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang

16. • Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui
tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.
• Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh
karena itu pengembangan e-government perlu direncanakan
dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang
realistik dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat
difahami dan diikuti oleh semua pihak.

17. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
Kelebihan:
• Dapat leluasa mengakses informasi tanpa harus ke kantor dan memakan waktu.
• Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja-sama dikarenakan pemerintah yang
begitu transparan memberikan informasi.
• Pemerintah juga dapat melaksannkan kenijakan tanpa adanya rasa khawatir dari
masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.
• Interasksi alngsung antara masyarakat dengan pemerintah.
• Masyarakat dapat memberi masukan atau saran kepada pemerintah untuk
pembangunan.
• Masyarakat dapat mengawai berjalannya pemerintahan

18. Kekurangan :
• Situs web bisa diintai oleh hacker karena bersifat terbuka.
• Kemungkinan ada informasi yang seharusnya tidak dipublikasi malah
dipublikasikan.
• Semakin berkembangnya e-goverment, semakin banyak pengeluaran
pemerintah untuk membangun infrastruktur pendukung.
• Kurangnya layanan internet yang merata bagi masyarakat.
• Masih ada masyarakat yang kurang mengerti dengn cara kerja e-goverment
dikarenakan baru pertama kali menggunakan internet atau web.
• Kurangnya pelatihan kepada masyarakat sebelum adanya era internet tentang
penggunaannya.