Perjanjian ini mengatur kompensasi kayu yang akan diberikan PT Perusahaan kepada perwakilan masyarakat hukum adat atas areal perkebunan seluas beberapa hektar. Kompensasi akan dibayarkan dalam jumlah tertentu dan pihak kedua akan melepaskan hak atas kayu tersebut. Perjanjian ini juga mengatur tanggung jawab para pihak dan penyelesaian sengketa.

1. 1
PERJANJIAN KOMPENSASI KAYU
Perjanjian Kompensasi Kayu (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari............,
tanggal........, bulan .........., tahun .................... (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara:
1. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk
kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di
............................................................. (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak
Pertama”); dan
2. ___________, perwakilan masyarakat hukum adat yang terletak di
..........................................................................., yang keseluruhan anggota masyarakatnya
turut serta sebagai pihak dalam Perjanjian ini (untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai “Pihak Kedua”).
Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para
Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah
tertanggal .......................... yang dibuat di hadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan
Jair beserta tokoh masyarakat adat lainnya dengan nilai pelepasan hak sebesar Rp.
.....................,- (..................................) untuk tanah ulayat seluas ................ Ha
(................................................... Hektar) (“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas
Tanah”).
B. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian Ganti Rugi Tanaman
.......... Di Areal Perkebunan .................. PT ________________ tertanggal .....................
dengan nilai besaran ganti rugi sebesar Rp. .......................,- (....................................)
untuk areal seluas .............. Ha (................................................................................
Hektar).
C. Bahwa Pihak Pertama dengan ini bermaksud untuk memberikan ganti rugi kayu di areal
perkebunan ...................... Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana akan diatur
dalam Perjanjian ini; dan
D. Bahwa Pihak Kedua dengan ini menerima maksud dari Pihak Pertama tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam
Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pihak Pertama dengan ini setuju untuk memberikan kompensasi kayu yang berada di areal
perkebunan ................ Pihak Pertama seluas ............... Ha

2. 2
(........................................................) kepada Pihak Kedua dengan nilai kompensasi yang
akan diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini (“Kompensasi Kayu”).
PASAL 2
BIAYA KOMPENSASI KAYU
1. Kompensasi Kayu akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-
lambatnya ....................(...................................) hari terhitung sejak ditandatanganinya
Perjanjian ini dengan nilai kompensasi sebesar Rp. ________________
(_________________) (“Biaya Kompensasi Kayu”).
2. Pihak Kedua akan membuat kwitansi bermeterai sebagai tanda penerimaan yang sah
terhadap Biaya Kompensasi Kayu yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
3. Pembayaran Biaya Kompensasi Kayu akan dilaksanakan melalui mekanisme transfer
melalui rekening milik Pihak Kedua sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
4. Para Pihak sepakat terhadap segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini
akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku.
PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
1. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Pertama bahwa:
a. Pihak Kedua menjamin bahwa ganti rugi tersebut benar-benar menjadi haknya dan
tidak ada pihak lain manapun yang berhak atas ganti rugi tersebut;
b. Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama untuk dapat menggunakan
haknya terhadap pengelolaan dan/atau penebangan kayu-kayu tersebut bebas dari
gangguan dan/atau hambatan dari Pihak Kedua maupun pihak lain;
c. Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga lainnya baik sekarang maupun dikemudian hari
yang memiliki hubungan dan/atau keterkaitan secara langsung maupun tidak
langsung dengan Pihak Kedua tidak dan tidak akan menuntut dan/atau meminta ganti
rugi dan/atau melakukan upaya hukum apapun baik secara pidana, perdata,
administrasi Negara, tata usaha Negara dan/atau dalam bentuk apapun juga kepada
Pihak Pertama;

3. 3
d. Pihak Kedua menjamin dalam hal dikemudian hari terdapat permasalahan internal
antara Pihak Kedua yang menyangkut pembayaran Biaya Kompensasi Kayu, maka
Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, ganti rugi,
dan segala permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, dan Pihak
Kedua akan menanggung, bertanggungjawab dan menyelesaikan sendiri
permasalahan tersebut tanpa melibatkan Pihak Pertama;
e. Pihak Kedua secara sadar dan tanpa adanya tekanan dan/atau paksaan dari pihak
manapun sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini;
f. Pihak Kedua setelah dilakukan pembayaran Biaya Kompensasi Kayu akan
melepaskan haknya terhadap kayu tersebut dan menyerahkan sepenuhnya hak kayu
tersebut kepada Pihak Pertama;
g. Pihak Kedua menjamin setelah penandatangan Perjanjian ini, tidak ada lagi biaya
kompensasi dalam bentuk apapun sehubungan dengan areal perkebunan kelapa sawit
Pihak Pertama; dan
h. Pihak Kedua akan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
2. Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak Kedua bahwa:
a. Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan
kepada hukum Negara Republik Indonesia dan telah sah untuk melakukan perbuatan
hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
b. Pihak Pertama akan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dan pelaksanaan Perjanjian ini diatur oleh dan
hanya dapat ditafsirkan berdasar dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Segala perselisihan atau sengketa yang timbul di antara Para Pihak dari dan/atau
sehubungan dan/atau sebagai akibat dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak
secara musyawarah mufakat.

4. 4
PASAL 5
LAIN-LAIN
1. Bahwa Para Pihak sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur
dan/atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian dalam suatu
amandemen dan/atau addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diubah, dilengkapi dan disempurnakan
dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan
lain yang dibuat sebelumnya oleh Para Pihak baik yang dilakukan secara lisan maupun
tulisan, kecuali kesepakatan-kesepakatan serta lampiran-lampiran dan/atau dokumen-
dokumen yang akan maupun telah dibuat oleh Para Pihak pada saat dan/atau setelah
Perjanjian ini ditandatangani yang harus diberlakukan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Segala addendum, amandemen, dan lampiran (apabila ada) merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal adanya suatu ketentuan di dalam Perjanjian ini yang menjadi batal dan/atau
tidak berlaku dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan, maka ketidakberlakuan
ketentuan tersebut tidak akan mengakibatkan batalnya ketentuan lain dari Perjanjian ini.
Para Pihak akan, dalam setiap kejadian semacam itu, menyetujui dan mengikatkan diri
serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk
menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan suatu atau lebih
ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di Indonesia.
6. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata perihal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan
dengan pengakhiran perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani antara Para Pihak serta di
saksikan oleh saksi-saksi, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT ________________
_________________
PIHAK KEDUA
1. ______________
_________________

5. 5
Nama:
Jabatan: Direktur
Saksi-Saksi
1. _________________
Nama:
Jabatan:
2. _________________
Nama:
Jabatan:
Marga:
Jabatan: Ketua Adat
_________________
2. A______________
_________________
3. _______________
_________________
4. _______________
_________________
5. _______________
_________________
6. _______________
_________________
7. _______________
_________________
8. _______________
_________________
9. _______________
_________________
10. _______________
_________________
11. _______________

6. 6
_________________
12. _______________
_________________
13. _______________
_________________
14. _______________
_________________
15. _______________
_________________
16. _______________
_________________
17. _______________
_________________
18. _______________
_________________
19. _______________
_________________
20. _______________
_________________
21. _______________
_________________
22. _______________
_________________
23. _______________

7. 7