Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.futurumcorfinan.com
Page 1
Isu-isu Penentuan Tarif Royalti dalam
Transfer Pricing
Pendahuluan
Awal September 2010 lalu...
www.futurumcorfinan.com
Page 2
ada menunjukkan eksistensi manfaat terletak pada adanya harga premium produk
yang dapat dij...
www.futurumcorfinan.com
Page 3
termasuk goodwill, jaringan distribusi, bahkan lokasi. Pertanyaannya kemudian,
bagaimana me...
www.futurumcorfinan.com
Page 4
Dengan demikian, Wajib Pajak kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam
menjelaskan dengan ...
www.futurumcorfinan.com
Page 5
Mengingat bahwa intangible itu sendiri nilainya tidak terkait dengan bentuk fisiknya,
maka ...
www.futurumcorfinan.com
Page 6
lebih baik atau lebih buruk.
Pendekatan DCF juga memiliki keunggulan karena dapat disesuaik...
www.futurumcorfinan.com
Page 7
Disclaimer
This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di itr)

565 views

Published on

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di itr)

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Isu penentuan tarif royalti dalam transfer pricing (mentahan untuk dimuat di itr)

  1. 1. www.futurumcorfinan.com Page 1 Isu-isu Penentuan Tarif Royalti dalam Transfer Pricing Pendahuluan Awal September 2010 lalu, Direktur Jenderal Pajak telah menelurkan suatu peraturan bernomor PER-43/PJ./2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut PER-43). Dalam aturan ini, Dirjen Pajak telah merinci metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan, yaitu comparable uncontrolled price (CUP), cost plus method (CPM) dan transactional net margin method (TNMM). Ketiga metode tersebut, pada dasarnya berpijak pada analisa kesebandingan. Namun dalam perkembangannya, sejauh menyangkut tarif royalti terdapat penekanan pada apakah penggunaan suatu Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau aktiva tidak berwujud, memberikan manfaat bagi perusahaan Wajib Pajak, atau secara umum dikenal sebagai uji manfaat (benefit test). Dalam Pasal 17 ayat (1) PER-43/PJ./2010 terdapat penyebutan manfaat ekonomis atau komersial, namun tidak terdapat rincian lebih lanjut. Interpretasi umum yang Sukarnen DILARANG MENG-COPY, MENYALIN, ATAU MENDISTRIBUSIKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH TULISAN INI TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENULIS Untuk pertanyaan atau komentar bisa diposting melalui website www.futurumcorfinan.com
  2. 2. www.futurumcorfinan.com Page 2 ada menunjukkan eksistensi manfaat terletak pada adanya harga premium produk yang dapat dijual, pangsa pasar yang lebih tinggi, penghematan biaya, kurva pembelajaran yang lebih singkat, atau nama merek yang kuat. Definisi royalti sendiri, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), mengacu pada imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan berbagai HAKI maupun pengetahuan, peralatan/perlengkapan industrial, film, dan sebagainya. Jadi, kata kuncinya adalah imbalan. Di mana, tampaknya pihak Dirjen Pajak melihat bahwa pembayaran royalti tersebut sangat terkait dengan pengembalian investasi. Konteks dari pembayaran royalti ini pada umumnya didapatkan pada dunia bisnis. Dapat disimpulkan bahwa ada motif profit-seeking dari pembayaran royalti. Bisnis sendiri merupakan serangkaian kegiatan dan aktiva yang digunakan dan dikelola untuk tujuan mendatangkan imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, adalah logis bahwa pembayaran royalti terkait dengan pemberian imbal hasil kepada investor, sehubungan dengan penggunaan atau hak untuk menggunakan HAKI (Smith dan Parr, 2000). Penggunaan atau hak menggunakan HAKI sendiri adalah satu satu input dalam proses bisnis untuk menghasilkan pendapatan yang dapat diidentifikasi. Pendapatan yang dapat diidentifikasi tersebut berarti: (1) Ada probabilitas (secara umum di atas 50%) bahwa manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan, dan (2) Jumlah pendapatan itu sendiri dapat diukur dengan handal. Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa tarif royalti pada umumnya ditentukan persentase tertentu dari penjualan, margin kotor, atau volume/kuantitas penjualan. Di samping itu, mengingat konteks pembayaran royalti dalam dunia bisnis masih terkait dengan imbal hasil di atas, diharapkan dari penggunaan HAKI tersebut, bisnis tersebut akan menghasilkan pendapatan dan laba. Laba (sebelum beban royalti dan pajak) inilah yang akan dibagi di antara pemegang HAKI dengan pihak yang membayar royalti. Namun, bicara bagi-hasil pun bisa menjadi rumit, karena laba yang dihasilkan dari suatu bisnis merupakan hasil kontribusi dari seluruh input-input yang ada, termasuk modal kerja, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud lainnya,
  3. 3. www.futurumcorfinan.com Page 3 termasuk goodwill, jaringan distribusi, bahkan lokasi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengetahui berapa besar kontribusi penggunaan HAKI, atas mana pembayaran royalti, dilakukan terhadap laba yang ada. Tantangan lainnya adalah pemeriksaan oleh pihak fiskus. Pada umumnya pemeriksaan pajak dilakukan atas satu tahun pajak dan uji manfaat yang ditekankan menjadi problematik. Pasalnya, seperti kita ketahui, suatu investasi atau usaha pemasaran tidak secara otomatis manfaatnya dapat dinikmati atau terlihat pada tahun terjadinya pengeluaran, termasuk pembayaran royalti. Di samping itu, perlu diingat bahwa jangka waktu perjanjian royalti adalah untuk jangka panjang, bahkan dalam beberapa perjanjian, tidak memiliki batas waktu. Dengan kata lain, tarif royalti ditentukan di muka (misalnya 5% dari tingkat penjualan) dan tarif ini dapat berlaku sampai, misalnya, 20 tahun tanpa perubahan. Jadi, dapat disimpulkan secara implisit, perjanjian royalti adalah untuk manfaat yang kemungkinan besar hanya dapat dianalisis untuk beberapa tahun pajak. Keputusan penentuan tarif royalti adalah keputusan bisnis yang disepakati pada saat perjanjian dibuat dan pemeriksaan pajak dapat saja tidak terjadi sampai beberapa tahun kemudian. Tentunya, selama periode tersebut dapat terjadi laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan sejalan dengan konjungtur ekonomi, siklus produk (pengenalan, pertumbuhan, matang, dan penurunan, atau bahkan ada tahap inovasi berkelanjutan), kondisi internal perusahaan (arus barang, pabrik, tenaga kerja, overhead, dan sebagainya), kondisi vendor (jadwal pengiriman barang yang tidak tepat waktu), dan sebagainya. Pada saat yang sama OECD Transfer Pricing Guidelines tidak memperbolehkan penggunaan pengetahuan hindsight dalam analisa transfer pricing. Pemeriksaan pajak atas tarif royalti yang tidak mencakup beberapa periode akan selalu mendatangkan tantangan tersendiri bagi pihak Wajib Pajak untuk memberikan justifikasi atas tarif royalti yang dibayar. Apalagi, dokumentasi transfer pricing untuk keperluan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak dipersiapkan pada umumnya beberapa bulan menjelang batas akhir penyampaian SPT. Sedangkan keputusan penentuan tarif royalti dapat terjadi beberapa tahun sebelumnya, dimana, kondisi bisnis, asumsi bisnis, indikator makro ekonomi, ekspektasi imbal hasil market, dan sebagainya, dapat sangat berbeda.
  4. 4. www.futurumcorfinan.com Page 4 Dengan demikian, Wajib Pajak kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam menjelaskan dengan gamblang mengenai tarif royalti, bahkan melalui analisa kesebandingan dan metode-metode penentuan harga wajar yang ada (CUP, CPM, dan TNMM). Risiko terburuknya, tarif royalti dapat dikoreksi menjadi nihil atau dianggap tidak memberikan manfaat apapun kepada bisnis Wajib Pajak. Semua tantangan di atas, baik untuk fiskus maupun Wajib Pajak, timbul karena memang elemen kunci dari pengenaan pajak atas aktiva tidak berwujud atau HAKI yang menimbulkan sengketa pajak belum disepakati antar pihak yang berkepentingan. Untuk tujuan perpajakan, wajib diperjelas apakah hanya legally enforceable/protected intangible asset saja yang dapat diakui biaya royalti-nya? Bagaimana dengan aktiva tidak berwujud yang bersifat “de facto” atau yang “commercially transferrable” walaupun tidak “legally protected intangible asset”. Dengan kata lain, hanya dicakup oleh perjanjian/kontrak antar dua pihak. Marketing intangible sendiri menimbulkan tantangan tersendiri karena Wajib Pajak mengeluarkan seluruh biaya pemasaran dan promosi untuk membawa suatu marketing intangible ke pasar domestik. Di mana, biaya tersebut dibebankan seluruhnya pada laporan laba rugi (mengurangi Penghasilan Kena Pajak), tetapi pada saat bersamaan, Wajib Pajak membayar biaya royalti untuk intangible ke pihak licensor. Dengan bahan marketing yang diperoleh Wajib Pajak dari perusahaan licensor, dan strategi dan sumberdaya (promosi penjualan, iklan, tenaga penjualan, jaringan distribusi) yang dikembangkan Wajib Pajak, dapat memberikan pertumbuhan bisnis yang tinggi. Yang menjadi isu adalah apakah Wajib Pajak berhak mengambil bagian atas laba yang dihasilkan dari pertumbuhan yang tinggi tersebut? Dalam kasus sengketa perpajakan, misalnya Maruti Suzuki (India), otoritas perpajakan beragumentasi bahwa biaya-biaya marketing yang dikeluarkan Wajib Pajak adalah untuk membawa manfaat bagi perusahaan licensor dan bukan Wajib Pajak, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Wajib Pajak. Bagaimana dengan manufacturing intangible sendiri? Item-item atau atribut apa saja yang dapat diterima oleh pihak fiskus yang memang dianggap memberikan kontribusi kepada penjualan? Misalnya, know-how, inovasi manufaktur, formula, layout pabrik, dan sebagainya. Bagaimana mengaitkan masing-masing item dengan peningkatan penjualan?
  5. 5. www.futurumcorfinan.com Page 5 Mengingat bahwa intangible itu sendiri nilainya tidak terkait dengan bentuk fisiknya, maka dengan mudah intangible dapat dipecah-pecah dan dipegang oleh pihak-pihak di negara-negara yang memang diarahkan ke perencanaan pajak. Misalnya, suatu intangible di negara A, dipecah menjadi dua intangible, satu marketing intangible, ditransfer ke negara B dan intangible lainnya di transfer ke negara C. Di mana pada akhirnya, semua royalti yang diterima oleh negara B dan negara C akan ditransfer ke negara A juga. Dengan kata lain, pada waktu ada konflik antara beneficial ownership dan uji pengendalian praktis, di mana posisi fiskus? Bagaimana dengan pembayaran atas produk/jasa di mana pembayaran tersebut juga untuk pembayaran royalti yang digabungkan ke dalam pembayaran atas produk/jasa? Jadi, dapat disimpulkan ada tiga permasalahan yang meliputi royalti dalam transfer pricing, yaitu (1) Esensi pembayaran royalti itu sendiri? Apakah valid?, (2) Tarif royalti yang dibayar, dan (3) Pihak penerima royalti dipertanyakan apakah memang sebagai beneficial owner atau legal owner? Untuk masalah (1) dan (3), transaksi atas intangible menjadi persoalan tersendiri. Di mana, transaksi atas intangible biasanya melibatkan intangible yang unik, yang pada umumnya tidak akan ditransaksikan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Apalagi mengingat adanya transaksi di mana hak atau know- how yang berharga atau unik tersebut di-bundle dan ditransfer/dilisensikan, di mana akan terbatas bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Analisis kesebandingan berupa perbandingan pasar dengan sendirinya tidak akan dapat ditemukan untuk intangible yang memang di-bundle atau bahkan pendekatan biaya (cost to replicate) sekalipun belum dapat diandalkan. Transaksi-transaksi intangible juga banyak yang merupakan “closely linked” sehingga evaluasi transaksi- transaksi tersebut tidak dapat dilakukan secara memadai apabila secara terpisah- pisah. Untuk permasalahan ke-2, Pasal 6.20 dan Pasal 9.59 OECD Transfer Pricing Guideline memberikan kemungkinan penggunaan penghitungan net present value dan metode discounted cash flow (DCF) diterima juga oleh OECD dengan melakukan analisis dua keadaan, yaitu “as is” dan “after transaction”. Dengan demikian, nilai kini dari keadaan “sebelum transaksi” dan “sesudah transaksi” diperbandingkan untuk melihat apakah kondisi Wajib Pajak pembayar royalti akan
  6. 6. www.futurumcorfinan.com Page 6 lebih baik atau lebih buruk. Pendekatan DCF juga memiliki keunggulan karena dapat disesuaikan dengan isi persyaratan dan kondisi perjanjian, sifat dari intangible, maupun untuk transaksi package deal atau yang di-bundle. Tentunya, yang menjadi tantangan ke depan adalah apakah metode DCF yang dikenal di dunia penilaian, baik untuk pelaporan keuangan maupun untuk manajemen keuangan, harus dilakukan penyesuaian pada saat diterapkan ke dalam penilaian tarif royalti untuk tujuan transfer pricing? ~~~~~~ ####### ~~~~~~
  7. 7. www.futurumcorfinan.com Page 7 Disclaimer This material was produced by and the opinions expressed are those of FUTURUM as of the date of writing and are subject to change. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but FUTURUM does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof. This material has been prepared for general informational purposes only and is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice. This document may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the authors and FUTURUM. For any questions or comments, please post it at www.futurumcorfinan.com © FUTURUM. All Rights Reserved

×