Kantor akuntan publik (KAP) bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan. KAP menyediakan jasa audit dan jasa lain seperti akuntansi, perpajakan, dan konsultasi manajemen. Struktur KAP dapat berupa perusahaan perorangan, persekutuan, korporasi, atau limited liability companies. Standar auditing mencakup standar kualifikasi auditor, standar pelaksanaan audit, dan standar pelaporan. Tanggung jawab auditor mencakup k

1. BAB II
Kantor Akuntan Publik (KAP)
KAP bertanggung jawab atas audit seluruh laporan keuangan perusahaan bertujuan umum. Hak legal
ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kegiatan KAP
Selain menyediakan jasa audit, KAP juga menyediakan jasa laiinya, antara lain : (a) Jasa Assurance,
(b) Jasa Atestasi, (c) Jasa Akuntansi dan pembukuan, (d) Jasa Perpajakan, (e) Jasa Konsultasi
Manajemen.
(i) Jasa Akuntansi dan Pembukuan
Biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan kecil, karena perusahaan seperti itu tidak punya
kemampuan atau personel untuk melakukan tugas pembukuan mereka sehingga KAP
memberikan jasa tersebut. Dalam beberapa kasus, KAP kadang memberikan review atau
audit untuk laporan keuangan tersebut sebelum diserahkan untuk kepentingan pihak ketiga.
(ii) Jasa Perpajakan
Hampir semua KAP menyediakan jasa ini, jasa perpajakan meliputi kegiatan menyiapkan
SPT pajak baik perusahaan maupun perorangan. Bagi banyak KAP kecil, jasa ini
menyumbang pendapatan besar.
(iii) Jasa Konsultasi Manajemen
KAP juga kadang memberikan jasa konsultasi manajemen yang memungkinkan klien
menjalankan operasional usahanya. Jasa tersebut meliputi penasihat manajemen,
manajemen risiko, teknologi informasi dan system e-commerce, uji tuntas merger dan
akuisisi, penilaian bisnis, dan aktuaria.
Struktur Kantor Akuntan Publik (KAP)
Factor yang memperngaruhi struktur KAP
(i) Kebutuhan akan independensi dari klien
KAP diharuskan untuk independen dan tidak bias dalam menarik kesimpulan terhadap
laporang keuangan.
(ii) Pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi
Kompetensi mendorong auditor untuk melaksanakan audit dan melakukan jasa lainnya
secara efektif dan efisien.
(iii) Mengingkatnya risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor
KAP terkadang menyediakan struktur tertentu dalam badannya yang bertugas
menangani tuntutan hukum yang diajukan terhadap dirinya dan anggotanya.
Struktur KAP
(i) Perusahaan perorangan (Proprietorship)
KAP yang beroperasi dibawah satu pemilik tunggal.
(ii) Persekutuan Umum (General Partnership)
KAP jenis ini diperlakukan sama dengan perusahaan perorangan hanya saja pemiliknya
lebih banyak. Sturktur kepemilikan lain menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik.
(iii) Korporasi Umum (PT)

2. Struktur ini membentuk satu badan hukum baru yang terpisah dari para pemiliknya serta
tanggung jawab pemiliknya juga terbatas pada persentase kepemilikannya saja. Bentuk ini
dilarang di sebagian negara.
(iv) Korporasi Profesional
Bentuk perusahaan ini memberikan jasa-jasa professional dan memiliki pemegang
saham seperti korporasi umum.
(v) Limited liability companies
Bentuk ini menggabungkan korporasi umum dan persekutuan umum. LLC dikenai pajak
secara terpisah sebagai badan hukum dan para pemiliknya bertanggung jawab terbatas
pada modalnya saja. Bentuk ini lebih sering dipakai.
(vi) Limited liability partnership
Struktur jenis ini mirip dengan persekutuan umum dan dikenai pajak seperti persekutuan
umum, tetapi memiliki perlindungan kewajiban yang lebih rendah ketimbang korporasi
umum. Partner dalam LLP bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban dan utang
persekutuan, tindakan mereka sendiri, dan tindakan anggota dibawahnya tetapi tidak
bertanggung jawab atas kecerobohan partner yang lainnya.
Standar Auditing yang berlaku umum (General Accepted Auditing Standard)
Secara historis, standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi :
(i) Standar umum (standar kualifikasi bagi auditor)
a. Training Teknikal dan Provisi – edukasi formal, pengalaman kerja, dan edukasi lanjutan
b. Independensi – mengikuti kode etik auditor
c. Tanggung jawab Professional – bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
(ii) Standar Pekerjaan Lapangan (standar dalam mengumpulkan bukti dan pelaksanaan audit)
a. Perencanaan dan pengawasan
b. Memahami klien, bisnis klien, dan pengendalian internal (pengilaian risiko)
c. Bukti yang tepat dan cukup
(iii) Standar Pelaporan
Prinsip yang melandasi audit berdasarkan GAAS, prinsip ini menyediakan kerangka kerja demi
membantu auditor mencapai dua tujuan tertentu :
(i) Mendapatkan kepastian yang wajar mengenai laporan keuangan telah bebas dari kesalahan
saji yang material, atau karena kecurangan, sesuai dengan kerangka kerja yang berlaku
(ii) Melaporkan dan mengkomunikasikan laporan temuan auditor sesuai syarat GAAS.
Tujuan Audit
Tujuan audit adalah memberi pendapat kepada pemaikai laporan keuangan tentang apakah
laporan kuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan
kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan pendapat ini, keyakinan pemakai terhadap
informasi dalam laporan keuangan akan meningkat.
Pertanggungjawaban auditor
(i) Kompetensi dan kapabilitas yang memadai
Standar ini merupakan suatu keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal
dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai, serta mengikut pendidikan
professional lanjutan.

3. (ii) Ketaatan terhadap persyaratan etis yang relevan
Prinsip ini mengharuskan auditor mengikuti code of professional conduct AICPA yang
mengharuskan KAP untuk bersikap independen dan menataan persyaratan etis untuk
menjalankan tugasnya.
(iii) Menegakkan skeptisisme professional dan menggunakan pertimbangan professional
Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, seorang auditor harus waspada
terhadap kondisi yang menunjukkan kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh
kecurangan atau kesalahan. (Curiga Profesional)
Tanggung jawab Kinerja
Tahap ini meliputi tahap pengumpulan bukti dan aktivitas lainnya selama audit actual.
(i) Perencanaan dan pengawasan yang memadai – perencaan audit yang layak dan
memadai dan mengawasi anggota staf.
(ii) Menentukan dan menerapkan tingkat materialitas – Salah saji dianggap material apabila
pengentahuan tentang salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan
keuangan.
(iii) Menilai risiko salah saji yang material – Auditor bertanggung jawab untuk menilai risiko
bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang material, artinya auditor harus
mampu menjabarkan risiko yang akan dihadapi kliennya akibat kesalahan material tersebut
sehingga auditor harus memahami sektor usaha dari klien tersebut.
(iv) Bukti yangmencukupi dan tepat – Dalam menentukan laporan keuangan salah saji secara
material, auditor harus mengumpulkna bukti audit yang cukup dan tepat.
Tanggung jawab pelaporan
Auditor bertanggung jawab untuk memberikan pendapat dalam bentuk laporan tertulis tentang
apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan
kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku. Pendapat ini berdasarkan evaluasi bukti dan
temuan. Jika pendapat tidak diberikan, laporan auditor harus menyatakan kesimpulan tersebut.
Pengendalian Mutu
Metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab
profesionalnya kepada klien dan pihak lainnya. Pengendalian mutu KAP dapat dilihat dari strukturnya
yang menjamin dilakukannya review teknis oleh ahli dalam industri klien. KAP juga menerapkan
prosedur dan kebijakan pengendalian mutu.
Unsur pengendalian Mutu
(i) Tanggung jawab kepemimpinan demi kualitas perusahaan
(ii) Persyaratan etis yang relevan
(iii) Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan
(iv) SDM
(v) Kinerja penugasan
(vi) Pemantauan

4. Peer Review – merupakan review, oleh akuntan public, atas ketaatan KAP pada system pengendalian
mutu KAP, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa KAP telah mengembangkan prosedur dan
kebijakan pengendalian mutu yang memadai dan mengikut kebijakan tesebut. Setelah review selesai,
diterbitkan kesimpulan dan saran terhadap KAP yang direview. Review ini sangat menguntungkan bagi
KAP, karena mendorong peningkatan kinerja, meningkatkan praktik, dan memperbaiki reputasi.