Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kode etik profesi akuntan menuju era global

7,786 views

Published on

Kemajuan ilmu pengetehauan teknologi, khususnya Teknologi sistem informasi dan komunikasi telah ikut mendorong perkembangan ekonomi menuju pernyataan sistem ekonomi global, peyatuan sitem ekonomi global ini semakin mendorongnya tumbuhnya perusahaan- perusahaan multi nasional yang ber operasi melampui batas- batas suatu negara kesatuan aktivitas perekonomian ini terlihat jelas pada bursa saham perdaganagan valuta asing.
Dua Persoalaan Di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung kearah kesatuan ekonomi global yaitu:
a. Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.
Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Kode etik profesi akuntan menuju era global

  1. 1. Dua Persoalaan Di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung kearah kesatuan ekonomi global yaitu:  Setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri, yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya.  Profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi.
  2. 2. Sistem Anglo-Saxon yang dimotori oleh AS, Sistem Kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa Negara Eropa lainnya, Sistem yang berlaku di Inggris dan Negara-negara persemakmuran.
  3. 3. Pemerintah dan Lembaga Legeslatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan Badan pengatur/otoritas pasar modal • BAPEPAM LK • BEI • SEC • dan lain-lain Organisasi profesi akuntan di masing-masing negara • IAI, • IAPI • dan lain-lain Badan atau Organisasi mandiri Internasional • IFAC • IASB Para pemakai/pengguna laporan keuangan dan sebagainya
  4. 4. 1. Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rakan sejawat (peer pressure) 2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah dari pada mengandalkan kepribadian manuasiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. 3. Dapat memberikan tuntunan, terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu (ambiguous situations) 4. Kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan (employees), namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan (employers) 5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri 6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri, kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya.
  5. 5. Prinsip-prinsip dan aturan etika AICPA 1. Tanggung Jawab: Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara snsitif (Artikel 1) 2. Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme (Artikel II) 3. Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi (artikel III) 4. Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya (Artikel IV) 5. Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualita jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan (Artikel V) 6. Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup an sifat jasa yang diberikan (Artikel VI).
  6. 6. 101 Independensi 102 Integritas & Objektivitas 201 Standar umum 202 kesesuaian dengan standar 203 prinsip akuntansi 301 informsi klien rahasia 302 FEE Kontigen 501 Tindakan mendiskreditkan 502 Advertensi dan solisitasi 503 komisi dan Fee rujukan 505 bentuk dan nama organisasi
  7. 7. Pendahuluan Meliputi filosofi yang melandasi aturan yang mengikat tanggung jawab seorang Chartered Accountant. Karakter seorang profesional Delapan unsur, termasuk subordinasi kepentingan pribadi atas kepentingan publik Prinsip-prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa  Berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompenten atas berbagai masalah bisnis.  Memelihara reputasi, baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik.  Menjalankan integritas, kehati-hatian, kompetensi profesional yang cukup, dan mematuhi berbagai peraturan.  Tidak ada pengaruh, kepentingan, atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atu objektivitas, atau kesan demikian dari pengamat yang berakal sehat.  Kewajiban untuk merahasiakan dan tidak mmanfaatkan informasi uang berkaitan dengan urusan klien.  Pengembangan praktik berdasarkan keunggulan profesional, bukan atas dasar promosi pribadi.  Menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan dalam berhungan dengan rekan
  8. 8. Lanjutan . . . . Prinsip-prinsip yang mengatur tanggung jawab firma  Menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi untuk firma secara keseluruhan atau untuk partner yang mengetahui dan bertanggung jawab. Karakter pribadi dan kode etik Mengikuti prinsip-prinsip dan aturan etika, perilaku terhormat melampaui larangan-larangan tertulis. Penerapan aturan etika  Untuk semua anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik, dan/atau dimana publik dan/atau asosiasi mengandalkan individu berdasarkan keanggotaanya di ICAO.  Kepada bukan anggota yang diawasi oleh atau bersekutu dengan anggota  Di dalam yuridiksi di luar Ontario, anggota harus menghormati peraturan lokal, tetapi tidak menjelekkan
  9. 9. 101 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 102 tuduhan kriminal atau serangan 102.2. melaporkan penghentian sementara (suspensi) karena pertimbangan disiplin 103 tidak dikaitkan dengan salah saji 104 harus secara tertulis dalam melakukan koresponden dengan institut
  10. 10. Standar-standar yang memengaruhi kepentingan publik 201 memelihara reputasi baik profesi dan kemampuan melayani publik 203.2 kerja sama dalam penyelidikan dan investigasi 206 kepatuhan dengan standar profesional 210 konflik kepentingan 213 tidak boleh ada kegiatan yang melanggar hukum 216 tidak ada fee rujukan atau kompensasi 202 integritas dan kehati-hatian 204 independensi dan objektivitas 207 tidak ada imbalan yang tidak diotorisasi 211 kewajiban melaporkan pelanggaran anggota mahasiswa, pelamar, atau irma 214 penawaran fee 217 pembatasan advertensi 203 memelihara kompetensi profesional 205 pernyataan palsu atau mnyesatkan 208 memelihara kerahasiaan informasi tentang urusan klien 212 menangani dana trust dan kekayaan lain 215 fee kontinjen 218 penahanan dokumen dan kertas kerja
  11. 11. 302 penerimaan penugasan bila ada auditor penanggung jawab sebelumnya 303 kerja sama dengan pengganti 304 penugasan bersama 305 komunikasi penugasan khusus dengan auditor sebelumnya 306 tanggung jawab dalam penugasan khusus
  12. 12. 401 nama kantor 404 tanggung jawab yang membawa corak mode tertentu, operasi kantor 405 asosiasi dengan firma-firma 406 asosiasi dengan firma-firma 407 bisnis dan praktik terkait 408 asosiasi dengan anggota non-anggota dalam praktik umum 409 kantor perwakilan 410 praktik akuntan publik berbentuk perseroan
  13. 13. 501 pendirian, pemeliharaan 502 dan penegakan kebijkan dan prosedur 503 asosiasi dengan firma
  14. 14. Bagian A Bagian B Bagian c
  15. 15. melayani kepentingan publik melayani kepentingan publik dari arti luas profesionalisme,kinerja dan kepentingan publik kredibilitas, profesionalisme , kualitas jangka tinggi, kerahasiaan integritas, obyektif , integritas, objektifitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan,perilaku profesional, dan standar teknis sikap Indenpenden
  16. 16. kewajiban kepada masyarakat pelayan kepentingan publik objektif memenuhi harapan profesionalisme kinerja,kepentingan publik kebutuhan dasar; kredibilitas,profesionalisme, jasa kualitas tertinggi,kerahasiaan Prinsip-prinsip fundamental : Integritas,Objektifitas,Kompentensi profesional,dan Kehati-hatian,perilaku profesional,dan standar teknis
  17. 17. Kerangka Dasar Kode Etik IFAC 1.MELINDUNGI KEPENTINGAN PUBLIK 2.JASA PROFESIONAL KEPADA KLIEN PENILAIAN INTEGRITAS SKEPTIME PROFESIONA L OBJEKTIVITAS INDEPENDENSI PIKIRAN DAN PENAMPILAN
  18. 18. • Pengamanan melalui profesi, pelatihan, dan pengalaman • Pengamanan di dalam klien • Pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma
  19. 19. Prinsip-prinsip fundamental etika Independensi. Ancaman terhadap independensi. Pengamanan terhadap ancaman independensi.
  20. 20.
  21. 21.  September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.  Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya.  Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.
  22. 22. CUKUP SEKIAN dan TERIMA KASIH

×