Dokumen tersebut membahas tentang profesi akuntan publik (Certified Public Accountant) yang meliputi penjelasan mengenai kantor akuntan publik, kegiatan kantor akuntan publik, struktur organisasi kantor akuntan publik, hierarki kantor akuntan publik, penggunaan teknologi informasi oleh kantor akuntan publik, peraturan-peraturan yang berlaku bagi kantor akuntan publik seperti Sarbanes-Oxley Act dan Public Company Accounting Overs
2. Kantor Akuntan Publik (KAP)
• Hak legal untuk melakukan audit diberikan
kepada kantor akuntan publik oleh Menteri
Keuangan atau peraturan di setiap negara
bagian.
• Empat kategori ukuran digunakan untuk
menggambarkan kantor akuntan publik (KAP):
– Kantor internasional Empat Besar
– Kantor nasional
– Kantor regional dan kantor lokal yang besar
– Kantor lokal kecil
3. Kegiatan Kantor Akuntan
Publik
• KAP menyediakan jasa audit serta jasa atestasi
dan assurance lainnya.
• Jasa-jasa tambahan yang diberikan oleh KAP:
– Jasa akuntansi dan pembukuan
– Jasa perpajakan
– Jasa konsultasi manajemen.
• KAP terus mengembangkan produk dan jasa
baru, termasuk perencanaan keuangan, penilaian
usaha, akuntansi forensik, audit internal yang
disubkontrakkan (outsourcing), serta jasa
penasihat teknologi informasi.
4. Struktur Kantor Akuntan
Publik
Tiga faktor utama yang mempengaruhi
struktur organisasional :
• Kebutuhan akan independensi dari klien
• Pentingnya struktur untuk memicu
kompetensi
• Meningkatnya risiko tuntutan hukum yang
dihadapi auditor
5. Enam struktur organisasi bagi KAP:
• Perusahaan Perorangan ( Proprietorship )
• Persekutuan Umum (General Partnership)
• Korporasi
• Korporasi Profesional ( Professional
Corporation , PC)
• Limited Liability Company (LLC)
• Limited Liability Partnership ( LLP)
6. Hierarki KAP
Pengalaman
Tingkat Staf Tanggung Jawab Utama
Rata-Rata
Asisten Staf 0-2 tahun Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terinci
Auditor senior 2-5 tahun Mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan
atau penanggung lapangan audit, termasuk mengawasi dan mereview pekerjaan
jawab staf
Manajer 5-10 tahun Membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola
audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina
hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung
jawab atas lebih dari satu penugasan pada saat yang sama
Partner 10 tahun ke atas Mereview keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam
keputusan-keputusan audit yang signifikan. Seorang partner
adalah pemilik KAP dan karenanya mengemban tanggung jawab
akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien.
7. E-Commerce dan Operasi
KAP
• KAP memanfaatkan internet untuk memasarkan jasa-
jasanya, serta menyoroti hal-hal seperti, lokasi
kantor, lini-lini jasa, serta spesialisasi industri, dan
menyediakan alat-alat serta bahan acuan bagi klien
yang sekarang maupun calon klien.
• Web site KAP menampilkan berita dan bahasan
mengenai masalah-masalah bisnis, seperti informasi
terbaru tentang perubahan peraturan perpajakan.
• Dengan berlangganan database online, para akuntan
dapat selalu mengetahui informasi tentang
perusahaan dan perkembangan industri tertentu
serta memperoleh data industri terbaru yang
berguna untuk keperluan auditing dan konsultasi.
8. Sarbanes-Oxley Act dan Public
Company Accounting Oversight
Board
• Sarbanes-Oxley Act disahkan pada
tanggal 30 Juli 2002
• Sarbanes-Oxley Act membentuk Public
Company Accounting Oversight Board
(PCAOB).
• PCAOB bertanggung jawab atas standar
auditng untuk perusahaan terbuka,
sedangkan ASB terus menyediakan
standar-standar auditing bagi
perusahaan swasta.
9. Securities and Exchange
Commission
• Securities and Exchange Commission (SEC)
adalah badan pemerintah federal yang
membantu menyediakan informasi yang
andal bagi investor untuk keputusan
investasi.
• Securities Act tahun 1933 dan 1934
mensyaratkan laporan keuangan yang
disertai dengan pendapat akuntan publik
independen sebagai bagian dari laporan
registrasi dan laporan-laporan berikutnya.
10. Hal terpenting dari laporan-laporan ini, yaitu:
• Formulir S-1
• Formulir 8-K
• Formulir 10-K
• Formulir 10-Q
Peran SEC yaitu menetapkan prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan persyaratan
pengungkapan bagi laporan keuangan karena
kewenangannya menetapkan persyaratan pelaporan yang
dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada
investor.
Kewenangan SEC adalah menetapkan aturan bagi
setiap akuntan publik yang terkait dengan laporan
keuangan yang telah diaudit yang diserahkan kepada
komisi ini.
11. American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA)
• Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) adalah organisasi profesi nasional yang
memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap
para akuntan public (CPA) yang mendapat lisensi
dari negara bagian tempat mereka berpraktik.
• AICPA memiliki kewenangan untuk menetapkan
standar dan pembuat aturan dalam lima bidang
utama berikut ini:
– Standar auditing
– Standar kompilasi dan review
– Standar atestasi lainnya
– Standar konsultasi
– Kode Perilaku Profesional
12. Fungsi-Fungsi AICPA:
• menetapakan persyaratan profesional bagi
para CPA
• melakukan riset
• mempublikasikan berbagai bahan
• mempromosikan profesi akuntansi
• menyusun dan memberi nilai dalam CPA
Examination
• mengadakan banyak seminar
• memberikan berbagai bantuan pendidikan
• memberikan bahan-bahan referensi dalam
perpustakaan online CPExpress.
13. Standar Auditing Yang
Berlaku Umum
Pedoman paling luas tersedia adalah 10
standar auditing yang berlaku umum yang
dikembangkan oleh AICPA.
Tabel
14. Standar Auditing yang Berlaku Umum
Standar Umum
1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang
auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
Standar Pekerjaan Lapangan
1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk
menilai resiko salah saji yang signifikan dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu,
serta luas prosedur audit selanjutnya.
3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk
memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan
1. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akutansi yang
berlaku umum.
2. Auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten
diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika Auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
4. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak
bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan
alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporam
keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul
auditor, dalam laporan auditor.
15. Ikhtisar Standar Auditing
yang Berlaku Umum
Standar Auditing yang
Berlaku Umum
Umum Pekerjaan Lapangan Pelaporan
kualifikasi dan perilaku pelaksanaan audit hasil
Pelatihan dan Perencanaan dan Apakah laporan disusun
kecakapan yang pengawasan yang sesuai dengan prinsip-
memadai tepat prinsip akuntansi yang
Independensi dalam Pemahaman yang berlaku umum
sikap mental mencukupi atas Keadaan bila prinsip-
entitas,
Kemahiran prinsip akuntansi yang
lingkungannya, dan
profesional berlaku umum tidak
pengendalian
internalnya
diikuti secara konsisten
Bukti yang Memadainya
mencukupi dan tepat pengungkapan
informatif
Pernyataan pendapat
mengenai laporan
keuangan
16. Statement on Auditing
Standard
• Standar auditing yang berlaku umum dan
SAS dianggap sebagai literatur
otoritatif, dan setian anggota yang
melakukan audit atas laporan keuangan
historis diharuskan mengikuit standar-
standar ini menurut Code of Professional
Conduct AICPA.
• Semua SAS diberi dua nomor klasifikasi:
– nomor SAS
– nomor AU
17. Standar Auditing
Internasional
• International Standards on Auditng
(ISA) dikeluarkan oleh International
Auditing Practices Commitee (IAPC) dari
International Federation of Accountants
(IFAC).
• IAPC berupaya meningkatkan keseragaman
praktik auditing dan jasa-jasa terkait di
seluruh dunia dengan mengeluarkan
persyaratan mengenai berbagai fungsi
audit dan atestasi serta dengan mendorong
penerimaannya di seluruh dunia
18. Pengendalian Mutu
• Pengendalian mutu terdiri atas metode-
metode yang digunakan untuk
memastikan bahwa kantor itu memenuhi
tanggung jawab profesionalnya kepada
klien dan pihak-pihak lain.
• SAS 25 (AU 161) mengharuskan KAP
menetapkan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu.
19. Unsur-unsur Pengendalian
Mutu
Unsur Ikhtisar Persyaratan Contoh Prosedur
Independensi, Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan Setahun sekali setiap partner
integritas dan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan dan pegawai harus menjawab
objektivitas semua tanggung jawab profesional dengan integritas, “kuesioner independensi” yang
serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan menanyakan hal-hal seperti
tanggung jawab profesional mereka. kepemilikan saham dan
keanggotaan dewan direksi.
Manajemen Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi Setiap profesional harus
kepegawaian KAP kepastian yang wajar bahwa: dievaluasi atas setiap penugasan
Semua personel baru memiliki kualifikasi untuk dengan memakai laporan
melakukan pekerjaan secara kompeten. penilaian penugasan individu dari
Pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki KAP yang bersangkutan.
keahlian dan pelatihan teknis yang memadai.
Semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi
berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi
yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab
yang diberikan.
Personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan
memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi
tanggung jawab yang diberikan.
20. Unsur Ikhtisar Persyaratan Contoh Prosedur
kualifikasi yang diperlukan untuk
memenuhi tanggung jawab yang
diberikan.
Penerimaan dan Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan Sebuah formulir penilaian klien,
kelanjutan klien serta untuk memutuskan apakah akan yang berkaitan dengan hal-hal
penugasan menerima atau melanjutkan hubungan seperti komentar audit
dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini terdahulu dan evaluasi atas
harus meminimalkan risiko yang manajemen, harus disiapkan
berkaitan dengan klien yang untuk setiap klien baru sebelum
manajemennya tidak memiliki integritas. penerimaan.
KAP juga harus hanya menerima
penugasan yang dapat diselesaikan
dengan kompetensi profesional.
Kinerja penugasan Kebijakan dan prosedur harus Direktur akuntansi dan auditing
konsultasi memastikan bahwa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh personel penugasan KAP siap memberikan konsultasi
memenuhi standar profesi yang berlaku, serta harus menyetujui semua
persyaratan peraturan, dan standar mutu
KAP itu sendiri. penugasan sebelum penugasan itu
diakhiri.
Pemantauan Prosedur Harus ada kebijakan dan prosedur untuk Partner bagian pengendalian
memastikan bahwa keempat unsur mutu harus menguji prosedur
pengendalian mutu lainnya diterapkan pengendalian mutu setidaknya
secara efektif. setahun sekali untuk mematikan
kepatuhan KAP.
21. AICPA Practice Section
• AICPA telah membentuk dua seksi
praktik (practice sections):
– Centre for Public Company Audit Firms
(CPCAF)
– Private Companies Practice Sections (PCPS),
yang juga disebut sebagai AICPA Alliance
for CPA Firms.
• Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas
praktik oleh KAP sesuai dengan standar
pengendalian mutu AICPA
22. Peer Review
• Pemantauan praktik, yang juga dikenal sebagai peer
review, adalah review, oleh akuntan publik, atas
ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu
sendiri.
• Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan
melaporkan apakah KAP yang direview itu telah
mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai
bagi kelima unsur pengendalian mutu, dan mengikuti
kebijakan serta prosedur itu dalam praktik.
• Kedua program pemantauan praktik yang telah disetujui
AICPA :
– Centre For Public Company Audit Firms Peer Review
Program
– AICPA Peer Review Program.
23. Hubungan Antara GAAS,
Pengendalian Mutu, AICPA
Practice Sections dan Peer
Review Standar Pengendalian Mutu
Standar yang diberlakukan KAP untuk
membantu memenuhi standar auditing yang
berlaku umum
AICPA Practice Sections
Center for Public Company Audit Firms & Standar Auditing yang Berlaku Umum
Private Companies Practice Sections
Standar yang diberlakukan pada setiap
Organisasi yang dimaksudkan untuk audit
membantu KAP memenuhi standar
pengendalian mutu dan GAAS
Peer Review
Metode untuk menentukan apakah suatu
KAP memenuhi standar pengendalian mutu
25. • Sherly (11.1.638) : standar audit berlaku umum,
standar pekerjaan lapangan, apa maksud
merancang sifat, waktu, serta prosedur audit
selanjutnya?
• Rinawati (11.1.017) : peer review, apa dampak peer
review terhadap profesi auditor?
• Vera Muliawan (11.1.454) : apa keuntungan dan
kerugian partnership atau persekutuan umum?
• Noviyanti (11.1.402) : 3 faktor yang mempengaruhi
struktur organisasi, point pertama, jelaskan!
• Melianti (11.1.503) : jelaskan hubungan
pengendalian mutu dengan KAP!
• Sepri (11.1.455) : ISA, tujuan IAPC!