SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
1. 1
ARAH DAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA IPLEMENTASI
UU NO 6 TAHUN 2014
Disampaikan Oleh:
Ahmad Fuad Fahrudin
PNPM-MANDIRI PERDESAAN
Disampaikan Dalam :
Rapat Koordinasi Camat dan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa
2. 1. UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2015
DASAR HUKUM
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
4. 1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA
3. PENATAAN DESA
4. KEWENANGAN DESA
5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
7. PERATURAN DESA
8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
10. BADAN USAHA MILIK DESA
11. KERJASAMA DESA
12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
15. KETENTUAN PERALIHAN
16. KETENTUAN PENUTUP 4
SUBSTANSI PENGATURAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
( 16 BAB, 122 PASAL )
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
5. 1. KETENTUAN UMUM
2. PENATAAN DESA
3. KEWENANGAN DESA
4. PEMERINTAHAN DESA
5. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
6. KEUANGAN DESA DAN KEKAYAAN DESA
7. PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
8. BADAN USAHA MILIK DESA
9. KERJASAMA DESA
10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN
LAIN
12. KETENTUAN PERALIHAN
13. KETENTUAN PENUTUP
5
SUBSTANSI PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
( 13 BAB, 159 PASAL )
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
6. 1. KETENTUAN UMUM
2. PENATAAN DESA
3. KEWENANGAN DESA
4. PEMERINTAHAN DESA
5. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
6. KEUANGAN DESA DAN KEKAYAAN DESA
7. PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
8. BADAN USAHA MILIK DESA
9. KERJASAMA DESA
10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN
LAIN
12. KETENTUAN PERALIHAN
13. KETENTUAN PENUTUP
6
SUBSTANSI PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
( 13 BAB, 159 PASAL )
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG:
1. PENATAAN DESA
2. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
3. BIDANG URUSAN PADA SEKRETARIAT DESA DAN PELAKSANA TEKNIS
SEBAGAI UNSUR PEMBANTU KEPALA DESA
4. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
5. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
6. PEMILIHAN KEPALA DESA
7. MUSYAWARAH DESA
8. PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
9. PENGEOLAAN KEUANGAN DESA
10. PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
11. PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
12. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
13. BADAN USAHA MILIK DESA
14. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
15. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA
7
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
8. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TENTANG:
1. TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA (PEMBAHASAN BERSAMA
BAPPENAS, KEMENDAGRI DAN K/L LAINNYA UNTUK MENETAPKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA)
2. TATA CARA PENYALURAN DANA DESA
3. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
8
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TENTANG
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
9. 1. PENATAAN DESA (BATAS DESA, PENETAPAN DESA DAN DESA
ADAT, STATUS DESA) TK KESULITAN GEOGRAFIS DESA
(KLUSTER)
2. KEWENANGAN DESA (KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DESA, KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERBUP/WALIKOTA PERDES)
3. PILKADES SERENTAK, DAPAT BERGELOMBANG MAKS.3 KALI
DLM 6 THN (IDENTIFIKASI MASA JABATAN KADES,
KEMAMPUAN APBD, IDENTTIFIKASI PENJABAT KADES)
4. PERANGKAT DESA (SEKDES PNS)
5. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ALOKASI DANA DESA DAN
DANA DESA
6. PEMBANGUNAN DESA (SINKRONISASI PERENCANAAN DI DESA
DAN KAB/KOTA)
ARAH KEBIJAKAN
TEKNIS
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sumbawa
10. • Penyelenggaraan kewenangan desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa didanai dari APBDesa.
• Penyelenggaraan Kewenangan lokal
berskala desa selain didanai dari APBDesa
dapat didanai APBD dan APBN
10
1. ASAL USUL
2. LOKAL BERSKALA DESA
4. KEWENANGAN LAIN YG
DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA,
SESUAI DGN KETT. PER
UU.
3. DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH, PEMDA
PROV., KAB./KOTA ;
• PROGRAM AKSELERASI mempercepat
pembangunan di Desa, seperti BBGRM,
PNPM, program Desa siaga, dll.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah didanai dari
APBN (dialokasikan pada bagian
kementerian/lembaga dan disalurkan
melalui SKPD Kabupaten/Kota.
• Penyelenggaraan kewenangan Desa yang
ditugaskan oleh pemerintah daerah
didanai dari APBD.
KEWENANGAN DESA DAN PENDANAANNYA
12. RPJMDESA
• MENGACU PADA RPJM KAB/KOTA
• MEMUAT:
- VISI DAN MISI KADES
- RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA,
PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASY DAN
PEMBERDAYAAN MASY
• DISUSUN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI OBYEKTIF DESA
DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB/KOTA
• BERLAKU 6 TAHUN, DAN DITETAPKAN PALING LAMA 3 BLN
SETELAH PELANTIKAN KADES
13. RKPDESA
• PENJABARAN DARI RPJMDESA
• MEMUAT:
RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASY DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SATU TAHUN
• URAIAN:
a. EVALUASI PELAKS RKPDESA THN SBLUMNYA
b. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA DESA
c. PRIORITAS PROG,KEG DAN ANGGARAN DESA YG DIKELOLA MELL KERJASAMA
ANTAR DESA DAN ATAU PIHAK KETIGA
d. RENCANA PROG,KEG DAN ANGGARAN YG DIKELOLA OLEH DESA SBG
KEWENANGAN PENUGASAN
e. PELAKSANA KEGIATAN (UNSUR PERANGKAT DESA DAN ATAU UNSUR
MASYARAKAT DESA
• DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA BULAN JULI, DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN DESA PADA AKHIR BULAN SEPTEMBER
• SEBAGAI DASAR PENETAPAN APBDESA
16. Sumber-Sumber Pendapatan Desa
• PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI ATAS HASIL USAHA, HASIL ASET, SWADAYA
DAN PARTISIPASI, GOTONG ROYONG, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA;
• ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA;
– 10% DARI DANA TRANSFER KE DAERAH (DANA TRANSFER KE DAERAH
ADALAH 110% YANG TERBAGI 100% UNTUK DAERAH DAN 10% UNTUK
DESA)
• BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA;
– 10% DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
• ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA;
– 10% SETELAH DIKURANGI DAK (DAU + DBH)
• BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN/KOTA;
• HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA; DAN
• LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH.
Diterima & disalurkan melalui rekening kas desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa
18. DANA DESA
PEMERINTAH MENGALOKASIKAN DANA DESA DALAM APBN
SETIAP T.A DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YG BERBASIS
DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN DITRANSFER
MELALUI APBD KAB./KOTA;
ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN: JUMLAH PENDUDUK,
ANGKA KEMISKINAN, LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN
GEOGRAFIS. DGN BOBOT:
30% UNTUK JUMLAH PENDUDUK
20% UNTUK LUAS WILAYAH
50% UNTUK ANGKA KEMISKINAN (RT MISKIN)
TK KESULITAS GEOGRAFIS: KETERSEDIAAN PELAYANAN DASAR,
KONDISI INFRASTUKTUR, TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI DESA
KE KAB.;
PENYALURAN SECARA BERTAHAP :
TAHAP I, SEBESAR : 40%, TAHAP II, SEBESAR : 40%
TAHAP III, SEBESAR : 20%
19. ALOKASI DANA DESA
Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD
setiap T.A
Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa
‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.
Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Penyaluran dilakukan secara bertahap diatur
dalam peraturan Bupati dan berpedoman pada
Peraturan Menteri.
20. BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan
Pengalokasian dgn ketentuan :
‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa
‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi pajak
dan retribusi masing-masing Desa
Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota
Penyaluran dilakukan secara bertahap diatur
dalam peraturan Bupati dan berpedoman pada
Peraturan Menteri.
21. BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari
APBD kepada Desa
Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus
Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan
Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan
dalam rangka percepatan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat.
22. BELANJA DESA
70%
- PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA,
- PEMBANGUNAN
DESA
- PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
- PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
30%
- PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA
- OPERASIONAL PEMDES
- TUNJANGAN DAN OPS
BPD
- INSENTIF RT DAN RW
23. BELANJA DESA
23
Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014
- Diprioritas utk KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
- Kebutuhan Pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas
pd:
a. KEBUT. PRIMER;
b. PELAYANAN DASAR;
c. LINGKUNGAN;
d. PEMBERDAYAAN MASY. DESA.
CATATAN:
- Kebutuhan primer adl sandang, pangan,
papan;
- Pelayanan dasar adl a.l. pendidikan,
KESEHATAN, infrastruktur dasar.
24. PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD
Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :
‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60%
‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%
‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%
‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%
Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan
letak geografis.
Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :
‒ Kepala Desa
‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan
‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari Siltap
kades per bulan
Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan
Bupati/Walikota.
27. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN
Pasal 154
(1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan
Desa.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;
28. j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak
ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa
serta penetapan dan penegasan batas Desa;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;
q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di
wilayahnya.
