SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
KONSOLIDAS
I ASET DESA
Modul 4
Tujuan Pembelajaran
 Memahami UU Desa Dalam Optimalisasi Tata
Kelola Aset Desa
 Menemukenali Aset Desa dan Nilai
Manfaatnya Bagi Kelompok Marjinal
 Mendorong Optimalisasi Aset Desa untuk
meningkatkan Sumber Daya dan Kemandirian
Desa
Sub Topik
4.1. Pengertian & Ruang Lingkup (60 menit)
4.2. Tatacara Identifikasi Potensi/Aset Desa
(90 menit)
4.3. Tata Kelola Aset Desa (60 menit)
Sub Topik 4.1.
Pengertian & Ruang Lingkup
Waktu : 60 Menit
Output Pembelajaran:
a. Peserta memahami pengertian aset desa (15”)
b. Peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis aset desa
baik yang masih dikelola desa sendiri maupun yang
sudah dijadikan fasilitas public dan dikelola oleh
daerah (30”)
c. Peserta mendapatkan gambaran pengelolaan aset
desa yang saat ini dijalankan oleh Desa (15”)
PENGERTIAN & RUANG LINGKUP
 Salah satu tujuan pengaturan Desa: mendorong
prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama (UU Desa Psl.4)
 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
 Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak
Uraian Pembahasan 4.1
 Aset ditempatkan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki,
namun banyak aset yang belum dimanfaatkan secara
optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat
bermanfaat untuk meraih cita-cita di masa depan.
 Aset desa sebagai sebuah entitas yang dapat
diidentifikasi dalam arti luas mencakup aspek fisik dan
non fisik,misalnya : aset sumberdaya manusia, aset
sumberdaya alam, aset fisik atau infrastruktur, aset
sosial atau perkumpulan, aset institusi, aset finansial,
aset spiritual dan budaya
 Aset desa dalam arti luas dimiliki baik di tingkat individu
dan komunitas menjadi dasar bagi warga dan
masyarakat untuk meningkatkan kekayaan dan
kesejahteraan.
 Aset milik desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat,
pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa,
mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik
Desa (UU Desa,Psl 76)
 Sedangkan aset lainnya milik Desa antara lain:
 Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau
yang sejenis;
 Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 Hasil kerja sama Desa; dan
 Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
JENIS ASET DESA
PERTANYAAN DISKUSI 4.1
1. Apa pengertian aset desa yang
dipahami selama ini? (masing-
masing peserta menulis dalam metaplan dan
ditempel di depan)
2. Sebutkan jenis aset yang ada di
desa ? (masing-masing peserta menulis
kembali dalam metaplan dan ditempel di
depan)
3. Bagaimana pengelolaan aset
desa selama ini?
Sub Topik 4.2.
Tatacara Identifikasi Potensi/Aset Desa
Waktu : 90 Menit
Output Pembelajaran:
a. Peserta dapat melakukan pemetaan potensi / aset
desa dengan menggunakan alat kajian sketsa desa
b. Peserta dapat melakukan pengelompokkan/
katagorisasi Potensi/Aset desa
c. Peserta dapat melakukan analisis manfaat masing-
masing aset desa baik manfaat secara umum maupun
manfaat khusus bagi kelompok marjinal
Uraian Pembahasan 4.2.a
Waktu : 45 menit
 Pengertian pemetaan aset adalah kegiatan untuk menemukenali
potensi dan set desa yang ada di masing-masing dusun atau wilayah
terkecil yang disepakati sebagai basis wilayaah pemetaan.
 Alat yang dipergunakan dalam pemetaan pada dasarya banyak
metodologi, tetapi kita akan belajar khusus dengan menggunakan
bagian dari PRA, yatu sketsa dusun. PRA selengkapnya akan
didiskusikan pada sesi berikutnya.
 Tujuan penggunaan alat ini untuk menemukenali jenis potensi baik
yang bersifat ekonomi maupun untuk mendorong pembangunan desa
lainnya. Dalam pokok bahasan ini hanya digunakan untuk
menemkenali potensi aset yang secara langsung mendorong
kemandirian ekonomi desa.
 Aset desa sebagai sebuah entitas yang dapat diidentifikasi dalam arti
luas mencakup aspek fisik dan non fisik, misalnya : aset
sumberdaya manusia, aset sumberdaya alam, aset fisik atau
infrastruktur, aset sosial atau perkumpulan, aset institusi, aset
finansial, aset spiritual dan budaya
 Peserta dibagi dalam 3 kelompok / dusun dan praktek musyawarah
dusun untuk melakukan pemetaan potensi dusun
KATAGORISASI
ASET
ASET
DESA
Sumber
daya
manusia
aset
sumber
daya
alam
fisik atau
infra
struktur
aset
sosial
atau
perkump
ulan
aset
institusi
aset
finansial
spiritual
dan
budaya
Dikembangkan
dari buku FPPD
TOOL SKETSA DUSUN
RT
01
RT
02
RT
03
RT
04
RT
05
Lembar Kerja 4.2.a
Dusun/Dukuh: ……….
KATAGORI
ASET
JENIS ASET RT 1 RT 2
Sumber daya
manusia
aset sumber
daya alam
fisik atau infra
struktur
aset sosial atau
perkumpulan
aset institusi
aset finansial
spiritual dan
budaya
Uraian Pembahasan 4.2.b
Waktu : 45 Menit
 Pengelompokkan jenis aset menjadi penting agar ketika
desa merencanakan membangun lembaga ekonomi
khususnya, akan benar-benar mempunyai prespektif
pemberdayaan masyarakat marjinal
 Praktek pengelompokkan dilakukan dengan
menggunakan tool pengelompokkan aset sebagaimana
pada lembar kerja 4.2.b
 Setelah seluruh aset di masing-masing dusun
dikelompokkan, selanjutnya dilakukan pengelompokkan
di tingkat desa dengan merekap seluruh hasil dari dusun
Lembar Kerja 4.2.b
Dusun/Dukuh: ……….
KATAGORI
ASET
JENIS ASET Jumlah Pelaku
Perorangan
Jumlah pelaku
Kelompok
Sumber daya
manusia
aset sumber
daya alam
fisik atau infra
struktur
aset sosial atau
perkumpulan
aset institusi
aset finansial
spiritual dan
budaya
Uraian Pembahasan 4.2.c
Waktu : 45 Menit
 Hasil pembelajaran pengelompokkan sebagaimana
bahan ajar 4.2.b, kemudian peserta diminta untuk
mengambil beberapa contoh potensi/aset desa yang
berkaitan langsung dengan ekonomi desa baik yang
bersifat kelompok maupun perorangan.
 Setelah seluruh aset di masing-masing dusun
dikelompokkan selanjutnya dilakukan analisis
sejauhmana manfaat aset tersebut terhadap kelompok
marjnal dengan menggunakan tools transek/bagan
kelembagaan
 Dari analisis tersebut diharapkan tergali informasi
manfaat masing-masing aset desa untuk kelompok
marjinal
TOOL TRANSEK
Masyarak
at
Marjinal
Pengra
jin
Tempe
Tanah
Kas
Desa
Wisata
Pantai
Warungan/k
elontong
Pengrajin
anyaman
Pengrajin
gula
kelapa
Penjahit
Gapokt
an
LMDH
Pokdarwis
Lembar Kerja 4.2.c
Dusun/Dukuh: ……….
KATAGORI
ASET
JENIS ASET MANFAAT
UMUM
MANFAAT
LANGSUNG BAGI
KELOMPOK
MARJINAL
Sumber daya
manusia
aset sumber
daya alam
fisik atau infra
struktur
aset sosial atau
perkumpulan
aset institusi
aset finansial
spiritual dan
budaya
Sub Topik 4.3.
Tata Kelola Aset Desa
Waktu : 60 Menit
Output Pembelajaran:
a. Peserta memahami pengertian, asaz pengelolaan
aset desa dan tugas/ tanggungjawab pengelolaan
aset desa (15”)
b. Peserta memahami tahapan dan tata cara
pengelolaan aset desa (15”)
c. Peserta memahami regulasi desa dan daerah yang
dibutuhkan untuk memproteksi tata kelola asset desa
(15”)
d. Peserta memahami tata kelola data base asset
melalui SID (15”)
Uraian Pembahasan 4.3.a
Waktu : 15 Menit
 Pengertian aset desa
Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
Desa
 Azas pengelolaan aset desa
Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai
 Pengelola aset desa terdisi dari :
 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa
 Sekretaris Desa sebagai pembantu pengelola aset desa
 Perangkat Desa (Kaur) sebagai petugas/pengurus aset desa.
TUGAS
PENGELOLA
• menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
• menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus
aset desa;
• menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan aset desa;
• menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
• mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan
atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis
melalui musyawarah desa;
• menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
aset desa sesuai batas kewenangan; dan
• menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah
dan/atau bangunan.
Kepala Desa
(Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa)
• meneliti rencana kebutuhan aset desa;
• meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
• mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh
Kepala Desa;
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset
desa;dan
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
aset desa.
Sekretaris Desa
(Pembantu
Pengelola Aset
Desa)
• mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
• mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa
yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya
yang sah kepada Kepala Desa;
• melakukan inventarisasi aset desa;
• mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya;
dan
• menyusun dan menyampaikan laporan aset desa
Perangkat Desa
(Petugas/Pengurus
Aset Desa)
PROSEDUR
PENGELOLAAN
Pengadaan
Penggunaan
Pemanfaatan
Pengamanan
Pemeliharaan
Penghapusan
Pemindahtanganan
Penatausahaan
Pelaporan
Penilaian
Pembinaan
Pengawasan
Pengendalian
Perencanaan
Uraian Pembahasan 4.3.b
Waktu : 15 Menit
Mandatory
Regulasi AsetUU No.6 Tahun 2014
Pasal 77 ayat (3)
PP 43 Tahun 2014 diubah PP 47 Tahun 2015
Pasal 113
Permendagri No.1 Tahun 2016
Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Aset Desa (Pasal 45)
Peraturan di Desa (PP 43/2014,Psl 125 ayat (1)
Tentang Pengadaan, pemanfaatan, status penggunaan aset desa
(Permendagri Pasal 8,10,11)
1. Pengadaan Aset : Perdes RPJM
Desa; Perdes RKP Desa dan
Perdes APB Desa (psl 8)
2. Perdes pemanfaatan Aset Desa
(psl 11)
Keputusan Kades tentang
Status Penggunaan Aset Desa
(psl 10)
Uraian Pembahasan 4.3.c
Waktu : 15 Menit
SID & ASET
DESA•UU No.6/2014 Psl. 86
• SID adalah sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan
desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna
memudahkan proses pencariannya.
• SID sebagai alat yang secara efektif dapat menyajikan
informasi tentang potensi/aser di desa mulai dari sistem
pendataan aset, sistem informasi pengelolaan aset sampai
dengan publikasiinformasi yang mudah cepat dan akurat
Pengertian
SID
• Membantu menyimpan data
• Membantu memanggil data; dan
• Membantu mengolah dataFungsi SID
• untuk menyimpan, memproses dan memperbaharui data
dan informasi; membangun kesadaran dan kecerdasan
masyarakat desa; mendukung peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan
publik ; meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran desa sesuai kebutuhan masyarakat dan
berbasis data; dan meminimalisir tumpang tindih data
Manfaat
SID
OPTIMASI ASET DESA

More Related Content

What's hot

2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Dodik Mer
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021TV Desa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28TV Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 

What's hot (20)

Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdMateri musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpd
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 

Similar to OPTIMASI ASET DESA

PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdf
PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdfPetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdf
PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdfJembiseRonald
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaMustika Aji
 
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes 2024[1].pptx
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes  2024[1].pptxPaparan musyawarah perencanaan RKPDes  2024[1].pptx
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes 2024[1].pptxHASRUL36
 
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptx
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptxSosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptx
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptxNovaniElipta
 
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desaTeknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desaChenk Alie Patrician
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.BPPMDDTT Makassar
 
Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping  desaRevitalisasi pendamping  desa
Revitalisasi pendamping desaLembaga Nasional
 
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxPeran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxMulyadiSiagian
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptBramaHabibi
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSRIKURNIATI6
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmWaode Rizki Uke
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaKantor Desa Junwangi
 

Similar to OPTIMASI ASET DESA (20)

PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdf
PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdfPetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdf
PetunjukTeknis-Rev-Desa-Adat_rev-mar-bpnb-2015_1_.pdf
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
 
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes 2024[1].pptx
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes  2024[1].pptxPaparan musyawarah perencanaan RKPDes  2024[1].pptx
Paparan musyawarah perencanaan RKPDes 2024[1].pptx
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptx
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptxSosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptx
Sosialisasi Satgas Pelesterian Adat (1).pptx
 
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desaTeknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.
 
Revitalisasi pendamping desa
Revitalisasi pendamping  desaRevitalisasi pendamping  desa
Revitalisasi pendamping desa
 
Dana desa 2016
Dana desa 2016Dana desa 2016
Dana desa 2016
 
desa-siaga-b.ppt
desa-siaga-b.pptdesa-siaga-b.ppt
desa-siaga-b.ppt
 
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptxPeran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
Peran Strategis Lembaga Adat Desa Dalam Pembangunan Desa.pptx
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
 
narsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.pptnarsum sekda grand dian.ppt
narsum sekda grand dian.ppt
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenFormasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIFormasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaFormasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaFormasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDFormasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIFormasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiFormasi Org
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Formasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (8)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

OPTIMASI ASET DESA

  • 2. Tujuan Pembelajaran  Memahami UU Desa Dalam Optimalisasi Tata Kelola Aset Desa  Menemukenali Aset Desa dan Nilai Manfaatnya Bagi Kelompok Marjinal  Mendorong Optimalisasi Aset Desa untuk meningkatkan Sumber Daya dan Kemandirian Desa
  • 3. Sub Topik 4.1. Pengertian & Ruang Lingkup (60 menit) 4.2. Tatacara Identifikasi Potensi/Aset Desa (90 menit) 4.3. Tata Kelola Aset Desa (60 menit)
  • 4. Sub Topik 4.1. Pengertian & Ruang Lingkup Waktu : 60 Menit Output Pembelajaran: a. Peserta memahami pengertian aset desa (15”) b. Peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis aset desa baik yang masih dikelola desa sendiri maupun yang sudah dijadikan fasilitas public dan dikelola oleh daerah (30”) c. Peserta mendapatkan gambaran pengelolaan aset desa yang saat ini dijalankan oleh Desa (15”)
  • 5. PENGERTIAN & RUANG LINGKUP  Salah satu tujuan pengaturan Desa: mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama (UU Desa Psl.4)  Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah  Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak Uraian Pembahasan 4.1
  • 6.  Aset ditempatkan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki, namun banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita di masa depan.  Aset desa sebagai sebuah entitas yang dapat diidentifikasi dalam arti luas mencakup aspek fisik dan non fisik,misalnya : aset sumberdaya manusia, aset sumberdaya alam, aset fisik atau infrastruktur, aset sosial atau perkumpulan, aset institusi, aset finansial, aset spiritual dan budaya  Aset desa dalam arti luas dimiliki baik di tingkat individu dan komunitas menjadi dasar bagi warga dan masyarakat untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan.
  • 7.  Aset milik desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa (UU Desa,Psl 76)  Sedangkan aset lainnya milik Desa antara lain:  Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;  Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  Hasil kerja sama Desa; dan  Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. JENIS ASET DESA
  • 8. PERTANYAAN DISKUSI 4.1 1. Apa pengertian aset desa yang dipahami selama ini? (masing- masing peserta menulis dalam metaplan dan ditempel di depan) 2. Sebutkan jenis aset yang ada di desa ? (masing-masing peserta menulis kembali dalam metaplan dan ditempel di depan) 3. Bagaimana pengelolaan aset desa selama ini?
  • 9. Sub Topik 4.2. Tatacara Identifikasi Potensi/Aset Desa Waktu : 90 Menit Output Pembelajaran: a. Peserta dapat melakukan pemetaan potensi / aset desa dengan menggunakan alat kajian sketsa desa b. Peserta dapat melakukan pengelompokkan/ katagorisasi Potensi/Aset desa c. Peserta dapat melakukan analisis manfaat masing- masing aset desa baik manfaat secara umum maupun manfaat khusus bagi kelompok marjinal
  • 10. Uraian Pembahasan 4.2.a Waktu : 45 menit  Pengertian pemetaan aset adalah kegiatan untuk menemukenali potensi dan set desa yang ada di masing-masing dusun atau wilayah terkecil yang disepakati sebagai basis wilayaah pemetaan.  Alat yang dipergunakan dalam pemetaan pada dasarya banyak metodologi, tetapi kita akan belajar khusus dengan menggunakan bagian dari PRA, yatu sketsa dusun. PRA selengkapnya akan didiskusikan pada sesi berikutnya.  Tujuan penggunaan alat ini untuk menemukenali jenis potensi baik yang bersifat ekonomi maupun untuk mendorong pembangunan desa lainnya. Dalam pokok bahasan ini hanya digunakan untuk menemkenali potensi aset yang secara langsung mendorong kemandirian ekonomi desa.  Aset desa sebagai sebuah entitas yang dapat diidentifikasi dalam arti luas mencakup aspek fisik dan non fisik, misalnya : aset sumberdaya manusia, aset sumberdaya alam, aset fisik atau infrastruktur, aset sosial atau perkumpulan, aset institusi, aset finansial, aset spiritual dan budaya  Peserta dibagi dalam 3 kelompok / dusun dan praktek musyawarah dusun untuk melakukan pemetaan potensi dusun
  • 13. Lembar Kerja 4.2.a Dusun/Dukuh: ………. KATAGORI ASET JENIS ASET RT 1 RT 2 Sumber daya manusia aset sumber daya alam fisik atau infra struktur aset sosial atau perkumpulan aset institusi aset finansial spiritual dan budaya
  • 14. Uraian Pembahasan 4.2.b Waktu : 45 Menit  Pengelompokkan jenis aset menjadi penting agar ketika desa merencanakan membangun lembaga ekonomi khususnya, akan benar-benar mempunyai prespektif pemberdayaan masyarakat marjinal  Praktek pengelompokkan dilakukan dengan menggunakan tool pengelompokkan aset sebagaimana pada lembar kerja 4.2.b  Setelah seluruh aset di masing-masing dusun dikelompokkan, selanjutnya dilakukan pengelompokkan di tingkat desa dengan merekap seluruh hasil dari dusun
  • 15. Lembar Kerja 4.2.b Dusun/Dukuh: ………. KATAGORI ASET JENIS ASET Jumlah Pelaku Perorangan Jumlah pelaku Kelompok Sumber daya manusia aset sumber daya alam fisik atau infra struktur aset sosial atau perkumpulan aset institusi aset finansial spiritual dan budaya
  • 16. Uraian Pembahasan 4.2.c Waktu : 45 Menit  Hasil pembelajaran pengelompokkan sebagaimana bahan ajar 4.2.b, kemudian peserta diminta untuk mengambil beberapa contoh potensi/aset desa yang berkaitan langsung dengan ekonomi desa baik yang bersifat kelompok maupun perorangan.  Setelah seluruh aset di masing-masing dusun dikelompokkan selanjutnya dilakukan analisis sejauhmana manfaat aset tersebut terhadap kelompok marjnal dengan menggunakan tools transek/bagan kelembagaan  Dari analisis tersebut diharapkan tergali informasi manfaat masing-masing aset desa untuk kelompok marjinal
  • 18. Lembar Kerja 4.2.c Dusun/Dukuh: ………. KATAGORI ASET JENIS ASET MANFAAT UMUM MANFAAT LANGSUNG BAGI KELOMPOK MARJINAL Sumber daya manusia aset sumber daya alam fisik atau infra struktur aset sosial atau perkumpulan aset institusi aset finansial spiritual dan budaya
  • 19. Sub Topik 4.3. Tata Kelola Aset Desa Waktu : 60 Menit Output Pembelajaran: a. Peserta memahami pengertian, asaz pengelolaan aset desa dan tugas/ tanggungjawab pengelolaan aset desa (15”) b. Peserta memahami tahapan dan tata cara pengelolaan aset desa (15”) c. Peserta memahami regulasi desa dan daerah yang dibutuhkan untuk memproteksi tata kelola asset desa (15”) d. Peserta memahami tata kelola data base asset melalui SID (15”)
  • 20. Uraian Pembahasan 4.3.a Waktu : 15 Menit  Pengertian aset desa Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.  Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa  Azas pengelolaan aset desa Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai  Pengelola aset desa terdisi dari :  Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa  Sekretaris Desa sebagai pembantu pengelola aset desa  Perangkat Desa (Kaur) sebagai petugas/pengurus aset desa.
  • 21. TUGAS PENGELOLA • menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; • menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; • menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; • menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; • mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; • menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan • menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa) • meneliti rencana kebutuhan aset desa; • meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; • mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; • melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan • melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Sekretaris Desa (Pembantu Pengelola Aset Desa) • mengajukan rencana kebutuhan aset desa; • mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; • melakukan inventarisasi aset desa; • mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan • menyusun dan menyampaikan laporan aset desa Perangkat Desa (Petugas/Pengurus Aset Desa)
  • 23. Mandatory Regulasi AsetUU No.6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (3) PP 43 Tahun 2014 diubah PP 47 Tahun 2015 Pasal 113 Permendagri No.1 Tahun 2016 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa (Pasal 45) Peraturan di Desa (PP 43/2014,Psl 125 ayat (1) Tentang Pengadaan, pemanfaatan, status penggunaan aset desa (Permendagri Pasal 8,10,11) 1. Pengadaan Aset : Perdes RPJM Desa; Perdes RKP Desa dan Perdes APB Desa (psl 8) 2. Perdes pemanfaatan Aset Desa (psl 11) Keputusan Kades tentang Status Penggunaan Aset Desa (psl 10) Uraian Pembahasan 4.3.c Waktu : 15 Menit
  • 24. SID & ASET DESA•UU No.6/2014 Psl. 86 • SID adalah sebuah aplikasi yang membantu pemerintahan desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. • SID sebagai alat yang secara efektif dapat menyajikan informasi tentang potensi/aser di desa mulai dari sistem pendataan aset, sistem informasi pengelolaan aset sampai dengan publikasiinformasi yang mudah cepat dan akurat Pengertian SID • Membantu menyimpan data • Membantu memanggil data; dan • Membantu mengolah dataFungsi SID • untuk menyimpan, memproses dan memperbaharui data dan informasi; membangun kesadaran dan kecerdasan masyarakat desa; mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik ; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa sesuai kebutuhan masyarakat dan berbasis data; dan meminimalisir tumpang tindih data Manfaat SID