Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Similar to Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx (20)
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
- 1. Dr. CONRITA ERMANTO, MSi. Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana
- 2. 2 KEBI JAKAN P ENGATURAN TTG DESA I NDONESIA UU 22 / 1999 Organisasi pemerintah semu UU 32 /2004 Desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintah semu UU 5 / 1974 Organisasi Pemerintah semu UU 19 / 1965 dibentuk Desapraja sbg DT III Penpres 6 / 1959 tidak mengatur tentang desa UU 1 / 1957 Desa dijadikan daerah otonom tingkat III UU 1 / 1945 tidak mengatur tentang desa IGO dan IGOB UU Desa Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum UU 22 / 1948 Desa dijadikan daerah otonom tingkat III
- 3. 3 • PP 22/2015 Ttg Perub. I PP 60/2014 UU 6/2014 tentang Desa • PP 43/2014 tentang Perlak UU 6/2014 • PP 47/2015 Perub. PP 43/2014 • PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111 Tahun 2014 2. Permendagri No. 112 Tahun 2014 3. Permendagri No. 113 Tahun 2014 4. Permendagri No. 114 Tahun 2014 5. Permendagri No. 1 Tahun 2016 6. Permendagri No. 44 Tahun 2016 7. Permendagri No. 45 Tahun 2016 8. Permendagri No. 46 Tahun 2016 PMK 49 /PMK.07/ 2016 (Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa) PERMENDES: 1. Permendes No. 2 Tahun 2015 2. Permendes No. 3 Tahun 2015 3. Permendes No. 4 Tahun 2015 4. Permendes No. 2 Tahun 2016 5. Permendes No. 5 Tahun 2016 6. Permendes No. 9 Tahun 2016 7. Permendes No.22 Tahun 2016 • PP 8 /2016 Ttg Perub. II PP 60/2014
- 4. 4 Aceh 6474 Sumut 5389 -> 5418 Sumbar 880 Bengkulu 1341 Kepri 275 Jambi 1398 -> 1399 Riau 1592 Babel 309 Sumsel 2817 -> 2859 Lampung 2435 Banten 1238 Jateng 7.809 Jabar 5319 DIY 392 Jatim 7723->7724 Bali 634 NTB 995 NTT 2931->2976 Kalbar 1908->1977 Kalteng 1434 Kalsel 1864->1866 Kaltim 833->836 Kaltara 447 Gorontal o 657 Sulut 1491->1506 Sulteng 1838-1841 Sulbar 576 Sulsel 2253 Sultra 1820->1846 Malut 1064->1065 Maluku 1191->1198 Papua 5090->5391 PaBar 1628->1744 Jumlah Desa 74.093-> 74.754 PETA SEBARAN DESA PER PROVINSI (Permendagri No. 39 Tahun 2015 Permendagri No. 56 Tahun 2015)
- 5. 5 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA 3. PENATAAN DESA 4. KEWENANGAN DESA 5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA 7. PERATURAN DESA 8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 10. BUM DESA/BUM DESA BERSAMA 11. KERJASAMA DESA 12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA 13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP SUBSTANSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (16 BAB, 122 PASAL)
- 6. 6 1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang ada dengan keberagamanya 2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa 3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat 4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat 5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, bertanggungjawab 6. Meningkatkan pelayanan publik guna perwujudan ke- sejahteraan umum 7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat 8. Memajukan perekonomian masyarakat desa 9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pem- bangunan TUJUAN PENGATURAN DESA
- 7. 7 ASAS PENGATURAN DESA 1. Rekognisi (Pengakuan Hak asal usul); 2. Subsidiaritas (kewenangan beskala lokal); 3. keberagaman; 4. kebersamaan; 5. kegotongroyongan; 6. kekeluargaan; 7. musyawarah; 8. demokrasi; 9. kemandirian; 10. partisipasi; 11. kesetaraan; 12. pemberdayaan; dan 13. keberlanjutan. Asas Pengaturan Desa
- 8. 8 DEFINISI DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk “mengatur” dan “mengurus” urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. 9 DESA MENCAKUP : Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum; Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat; Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self- governing community(komunitas yang mampu mengurus kepentingan dan kebutuhannya sendiri) dengan local self-government (komunitas yang diberi tugas menjalankan urusan-urusan pemerintahan supra desa, tetapi bukan merupakan satuan pemerintahan quasi government organization) Sumber : Sadu Wasistiono, 2014
- 10. 10 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota Desa terdiri dari : desa dan desa adat Catatan : Penyebutan desa dan desa adat disesuaikan dengan penyebutan di daerah setempat (misalnya : Nagari di Sumatera Barat; Kampung di Papua/Papua Barat; Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir dll.dsb.nya) KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
- 11. 11 Kewenangan Desa meliputi: 1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 2. Kewenangan lokal berskala Desa; 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. (PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA ) ---- Prinsip No Mandate Without Funding KEWENANGAN DESA
- 12. KERANGKA IMPLEMENTASI UU DESA 12
- 13. PETA JALAN IMPLEMENTASI UU DESA 13
- 14. PETA JALAN DANA DESADAN ALOKASI DANA DESA Sumber: DJPK-Kementerian Keuangan 2016 14
- 15. STRUKTUR K/L DALAM IMPLEMENTASI UU DESA 15
- 17. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Swasta CSR, Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal, Pasar CSO Lokal, Nasional, Global Pendamping Desa Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Berbasis Komunitas desa) KELEMBAGAAN DESA SEBAGAI PELAKU UTAMA DESA MEMBANGUN 17
- 19. (2) LUMBUNG EKONOMI DESA (BUMI DESA) Optimalisasi sumber daya Desa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan ketahanan energi INOVASI MENUJU KEMANDIRIAN DESA LINGKAR BUDAYA DESA (KARYA DESA) Partisipasi masyarakat desa sebagai kerja budaya JARING KOMUNITAS WIRADESA (JAMU DESA) Penguatan daya dan ekspansi kapabilitas masyarakat desa 19
- 20. Pendalaman Keterlibatan • Formulasi Kebijakan • Koordinasi & Negosiasi • Kesepakatan Kelembagaan Manajemen • Regulasi • Kebijakan • Program Desentralisasi • Transfer ke Regional • Kolaborasi NGO’s/PT • Pengelolaan Jaringan Koordinasi • Integrasi Kebijakan • Komite Antarlembaga • Pembagian Tanggungjawab Birokrasi Sektorisasi Partisipasi Rentang Kendali MATRIKS TATA KELOLA DESA TATA KELOLA 20
- 21. 1. UU Desa menempatkan Desa sebagai self governing community jauh lebih besar dan kuat daripada porsi desa sebagai local self government Subjek Pembangunan; 2. Pemerintah menyempurnakan kerangka regulasi, kelembagaan dan kebijakan dalam rangka implementasi UU Desa merupakan suatu keniscayaan yang menjadi amanat pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan Nawa cita ke3. 3. Pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota) menindaklanjuti regulasi, kelembagaan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan NSPK sebagai dasar penyusunan arah dan kebijakan pemerintah daerah. 4. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, BPD, perangkat Desa, pendamping desa dan masyarakat yang sesuai dengan kondisi desa. 21
Editor's Notes
- Inlandsche Gemeente Ordonanntie Java en Modoera, disingkat dengan nama I.G.O (Stb.1906-83) dengan segala perubahannya. Inlandsche Gemeente Ordonanntie Buitengewesten, disingkat dengan nama I.G.O.B (Stb. 1938-490 yo.681) dengan segala