Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah untuk menilai tingkat perkembangan suatu desa dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan guna menentukan status serta program pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan instrumen yang meliputi berbagai aspek pembangunan

1. ARDI SUSANTO, SH
KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARRU
----- EVALUASI PERKEMBANGAN DESA-----
berdasarkan
PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN

2. DASAR HUKUM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN
1.UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
3. PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN
DESA
4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

3. FILOSOFI KONSTITUSI
PEMBUKAAN UUD 1945
“……MEMBENTUK SUATU
PEMERINTAHAN NEGARA
INDONESIA YG MELINDUNGI
BANGSA INDONESIA DAN UNTUK
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN
UMUM……….”

4. APA ITU EVALUASI ?

5. DAS SEIN
DAS
SOLLEN
BINWAS
EVALUASI

6. 3 PERTANYAAN DASAR
DIMANA KITA SEKARANG (EXISTING CONDITION) ?
MAU KEMANA KITA (TARGET) ?
BAGAIMANA STRATEGI MENCAPAI TARGET (ACTION
PLANS)

7. KONSTRUKSI
DESA KE DEPAN
MAJU, MANDIRI &
SEJAHTERA TANPA
HARUS
KEHILANGAN JATI
DIRINYA

8. KEWILAYAHAN
PEMERINTAHAN
KEMASYARAKATAN

9. EVALUATION
EVALUATION

10. TUJUAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA
untuk mengetahui efektivitas,
tingkat perkembangan desa dan
kelurahan, kemajuan,
kemandirian,
keberlanjutan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat serta
daya saing desa dan kelurahan

11. BAGAIMANA CARA UNTUK
MENDAPATKAN HASIL EVALUASI ?
diperlukan instrumen
sebagai alat ukur
perkembangan Desa
dan kelurahan

12. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia 81
Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Perkembangan Desa
dan Kelurahan
Merupakan instrumen alat ukurnya

13. MAKSUD TUJUAN EVALUASI
 Menentukan status tertentu
 Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat
 Melihat tahapan dan menentukan keberhasilan dalam satu
tahun

14. RUANG
LINGKUP
Evaluasi
perkemb
angan
Perlombaa
n desa dan
kelurahan
Pekan
Inovasi
Perkemba
ngan
Penentuan
lokasi Labsite
untuk model
pengembangan

15. EVALUASI PERKEMBANGAN
Pemantauan
 dilakukan secara
berkala di tingkat
pusat, provinsi,
kabupaten/kota,
serta desa dan
kelurahan
Penilaian evaluasi diri;
 penilaian di tingkat kecamatan;
 analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi,
dan pemeringkatan di tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan
kecamatan; dan
 Keputusan Menteri mengenai tingkat
perkembangan desa dan kelurahan di
seluruh Indonesia.

16. EVALUASI BIDANG
BIDANG PEMERINTAHAN
 Pemerintahan;
 kinerja;
 inisiatif dan kreativitas dalam
pemberdayaan masyarakat;
 Desa dan kelurahan berbasis
teknologi informasi/E-
Government; dan
 pelestarian adat dan budaya. BIDANG KEWILAYAHAN
 identitas;
 batas;
 inovasi;
 tanggap dan siaga bencana; dan
 pengaturan investasi.
BIDANG KEWILAYAHAN
 partisipasi masyarakat;
 lembaga kemasyarakatan;
 pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 keamanan dan ketertiban;
 pendidikan;
 kesehatan;
 ekonomi;
 penanggulangan kemiskinan; dan
 peningkatan kapasitas masyarakat.

17. INSTRUMEN EVALUASI
1. INSTRUMEN PEMANTAUAN
• LAMPIRAN I
2. INSTRUMEN PENGUNGKAP DATA DAN NILAI
PERKEMBANGAN DESA/KELURAHA
• LAMPIRAN II

18. TIM EPDESKEL
TIM EPDESKEL PUSAT
• komponen terkait
lingkup Kementerian
Dalam Negeri;
• praktisi;
• akademisi; dan
• tenaga ahli
TIM EPDESKEL
• Pejabat yang
menangani bidang
pemerintahan desa
dan kelurahan;
• Pejabat SKPD
terkait;
• praktisi; dan
• akademisi.
TIM EPDESKEL PUSAT
• Pejabat yang
menangani bidang
pemerintahan desa
dan kelurahan;
• Pejabat SKPD terkait
yang didalamnya
termasuk Camat;
• praktisi; dan
• akademisi.

19. KAPAN EVALUASI ?
EVALUASI DIRI
OLEH DESA
 Januari sampai dengan
Minggu Ketiga Februari
OLEH KECAMATAN
 Minggu Keempat Februari
sampai dengan Maret.

20. EVALUASI KECAMATAN
Analisis dan Validasi
“Hasil evaluasi diri Desa”
Peninjauan dan
Klarifikasi untuk Uji
Keseusian Data
Penilaian “Hasil Evaluasi
Diri” yang sudah sesuai
a.1. Desa Cepat Berkembang;
b.2. Desa Berkembang; dan
c.3. Desa Kurang Berkembang.

21. Kecamatan
 Melakukan Pemeringkatan Desa dan Kelurahan di
wilayahnya dengan berita acara
 Melaporkan ke Kabupaten pada Bulan April
 Desa dan kelurahan “kurang berkembang” dilakukan
pembinaan khusus
 Desa dan kelurahan “Cepat berkembang dan berkembang”
dapat diikutsertakan dalam lomba Desa/Kelurahan

22. PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN
 Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan
pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan
syarat:
1. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan
2. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

23. PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN
 PINDESKEL dilaksanakan untuk mempublikasikan:
1. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
3. Potensi desa dan kelurahan.

24. LAMPIRAN I
INSTRUMEN PEMANTAUAN

25. LAMPIRAN II
INSTRUMEN PENGUNGKAP
DATA DAN NILAI
PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN

26. PETUNJUK
 1. Instrumen Pengungkap Data dan Nilai Perkembangan Desa dan Kelurahan
ini merupakan instrumen yang cukup objektif untuk melihat dan menilai
perkembangan Desa dan Kelurahan.
 2. Isilah Instrumen Evaluasi ini dengan kejujuran karena akan berdampak pada
keabsahan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan demikian
maka pembinaan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap Desa dan
Kelurahan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bagi Desa dan
Kelurahan itu sendiri dapat mengevaluasi diri dan melakukan upaya segera
untuk meningkatkan perkembangan Desa dan Kelurahannya masing-masing.
 3. Lingkarilah poin/angka (Kolom 4 dan Kolom 5) yang besumber dari Bidang,
Aspek, Indikator, dan Subindikator secara benar dan tepat pada kondisi dua
tahun terakhir.
 4. Kondisi/jumlah tahun ke-I (kolom 4) dan tahun ke-II (kolom 5) harus diiisi
lengkap. Apabila salah satu data tidak diisi lengkap maka data cukup sulit
diolah. Sebagai konsekuensinya, Desa dan Kelurahan yang bersangkutan
cukup sulit diketahui tingkat perkembangannya.
 5. Untuk mengisi instrumen ini secara akurat diperlukan sumber data yang
komprehensif dan terdokumentasikan serta informan yang andal.

27. LAMPIRAN III
FORMAT LAPORAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN

28. FORMAT LAPORAN EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA DAN KELURAHAN
I. PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Evaluasi
 B. Tujuan
 C. Manfaat
II. PELAKSANAAN KEGIATAN
 A. Jadwal Kegiatan
 B. Nama-Nama Tim EPDesKel Pengumpulan Data
 C. Sumber-sumber Data yang Digunakan
III. HASIL EVALUASI
 A. Kondisi Desa dan Kelurahan Berdasarkan
Bidang, Aspek, Indikator, dan Subindikator
 B. Hasil Evaluasi/Poin
IV. POTENSI DAN PENGEMBANAN KEUNGGULAN LOKAL
 A. Produk Unggulan Lokal
 B. Adat istiadat Spesifik
 C. Inisiatif dan Kreatifitas Desa dan Kelurahan
 D. Kesenian dan Budaya Khas Desa dan Kelurahan
V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA
 A. Permasalahan yang Timbul pada Saat Pengumpulan dan
Pengolahan Data
 B. Permasalahan yang dihadapi terkait Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan
 C. Upaya Pemecahan Masalah
VI. SIMPULAN DAN SARAN
 A. Simpulan
 B. Saran
VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

29. ARDI SUSANTO
Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Barru.
Facebook : Ardi Drafter
HP. : 081 355 555 453
Email : ardibarru@gmail.com