SlideShare a Scribd company logo

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat

1 of 33
Download to read offline
PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2018
DASAR HUKUM
• UU Nomor 6 Tahun 2014
• PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pp 47 Tahun 2015
• PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 22 Tahun
2015
• Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
PENGERTIAN BPD
•Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis
TUGAS BPD
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala
Desa antarwaktu;
TUGAS BPD
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEDUDUKAN BPD
a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis.
b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Recommended

Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaEka Saputra
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 

More Related Content

What's hot

materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fdFrans Dione
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017kodri .
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 

What's hot (20)

materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Badan permusyawaratan desa fd
Badan permusyawaratan desa   fdBadan permusyawaratan desa   fd
Badan permusyawaratan desa fd
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 

Similar to Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat

TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxArif Merdesa
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxZulkifliYahya2
 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxBADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxDidi584616
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfSuhendiHendi11
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxhalagam
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)agus raharjo
 
pembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxpembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxSugengWahyudi32
 
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxharnawan
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptxDarmawati Darmawati
 
Slide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptxSlide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptxSeNkLaId1
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdfanantadiraja
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Sungonlegowo
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptCHAIRUDIN2
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 

Similar to Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat (20)

TUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptxTUPOKSI BPD 2019.pptx
TUPOKSI BPD 2019.pptx
 
BPD.pptx
BPD.pptxBPD.pptx
BPD.pptx
 
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptxPeran Tugas Fungsi Kec.pptx
Peran Tugas Fungsi Kec.pptx
 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptxBADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.pptx
 
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptxPeran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa.pptx
 
Tatib bpd
Tatib bpdTatib bpd
Tatib bpd
 
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
Sosialisasiuudesa membangundesaberbasisaset-140703222403-phpapp01(1)
 
pembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptxpembinaan pengawasan.pptx
pembinaan pengawasan.pptx
 
materi RT_RW.pptx
materi RT_RW.pptxmateri RT_RW.pptx
materi RT_RW.pptx
 
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptxPermendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
Permendagri 110 tahun 2016 Tentang BPD.pptx
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
Slide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptxSlide BKAD 2020.pptx
Slide BKAD 2020.pptx
 
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
390299179-MATERI-PELATIHAN-BPD-pptx.pdf
 
21 rperbub pkd rev hkm 090415
21 rperbub pkd rev hkm 09041521 rperbub pkd rev hkm 090415
21 rperbub pkd rev hkm 090415
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12
 
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.pptMATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
MATERI BPD DESA PADDUMPU.ppt
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 

More from Pemdes Seboro Sadang

Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaPemdes Seboro Sadang
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Pemdes Seboro Sadang
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Doc gambar
Doc gambarDoc gambar
Doc gambar
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Himbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumenHimbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumen
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 

Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat

  • 1. PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA INSPEKTORAT KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018
  • 2. DASAR HUKUM • UU Nomor 6 Tahun 2014 • PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pp 47 Tahun 2015 • PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 22 Tahun 2015 • Permendagri Nomor 110 Tahun 2016
  • 3. PENGERTIAN BPD •Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
  • 4. TUGAS BPD a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  • 5. TUGAS BPD i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 6. KEDUDUKAN BPD a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  • 7. HAK BPD a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  • 8. HAK ANGGOTA BPD a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  • 9. KEWAJIBAN BPD a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d
  • 10. KEWAJIBAN BPD d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
  • 11. LARANGAN a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan
  • 12. LARANGAN e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam perat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
  • 13. MUSYAWARAH BPD/RAPAT BPD a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  • 14. MUSYAWARAH BPD/RAPAT BPD d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
  • 15. PENGAWASAN  Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.  Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.
  • 16. TUJUAN PENGAWASAN Pengawasan pada dasarnya tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai.Adapun tujuan dari pengawasan diantaranya ialah: a.Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. b.Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. c.Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. d.Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. e.Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.
  • 17. PENGERTIAN KINERJA • Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran keberhasilan organi • Shadily (1992:425), mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. • Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi publik setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektif dan akuntabel. • performance adalah sebuah tindakan yang dapat dilihat, diamati serta dimungkinkan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan (tujuan). Kinerja juga dapat dikatakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya yang diperoleh selama periode waktu tertentu, aktifitas, keadilan dan daya tanggap organisasi dalam mencapai misinya.
  • 18. FUNGSI BPD (PASAL 55 UU NOMOR 6 TAHUN 2014) a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  • 19. PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa: 1.Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 2.Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. 3.Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
  • 20. Ketentuan Pasal 55 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah poin penting bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, ini bentuk transparansi dan akuntabilitasnya pemerintah desa dalam penyelenggara pemerintahan desa.
  • 21.  Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik.  BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi.  Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauhmana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut.
  • 22.  Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.  Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.  Adanya mekanisme ‘check and balance’ ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.
  • 23. Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD, BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, agar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan asas-asas dan bila ditemui kesulitan dapat diupayakan untuk perbaikan.
  • 24.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa, peran pengawasan oleh BPD dilakukan sejak Perencanaan dimulai, atau dengan kata lain BPD menjalankan fungsi pengawasannya saat Pemerintah desa merumuskan program kerjanya, yaitu dalam perumusan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des). Dengan begitu segala bentuk penyimpangan- penyimpangan dapat dicegah.
  • 25.  Sesuai dengan pengertian diatas, terkait kinerja kepala desa dan hubungannya dengan fungsi pengawasan oleh BPD, maka suatu pencapaian oleh kepala desa dalam kurun waktu tertentu tergantung bagaimana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Artinya kinerja ditentukan oleh kemampuan dan usaha kepala desa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah pemerintahan desa dan BPD dalam fungsi pengawasan terhadap proses pecapaian dari kinerja kepala desa yang dimulai dari perencanaan program kerja.
  • 26. RUANG LINGKUP PENGAWASAN Ruang lingkup pengawasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: 1.administrasi pemerintahan desa dan 2.urusan pemerintahan desa. Pengawasan yang dimaksud meliputi: 1)Kebijakan desa, 2)kelembagaan desa, 3)keuangan desa dan 4)kekayaan desa. Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah pada Inspektorat kabupaten/kota.
  • 27. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi: I.Administrasi pemerintahan desa, terdiri atas: A. Kebijakan desa, meliputi: 1) Peraturan desa 2) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa 3) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa B. Kelembagaan desa, meliputi: 1) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta Wewenang 2) Administrasi Desa
  • 28. C. Keuangan desa, meliputi: 1)Pengelolaan Keuangan Desa 2)Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 3)Pelaksanaan APBDesa 4)Penatausahaan 5)Pelaporan 6)Pertanggungjawaban D.Aset desa, meliputi: 1)Kebijakan pengelolaan aset desa 2)Perencanaan Kebutuhan Aset Desa 3)Inventarisasi aset desa 4)Lain-lain aset milik Desa
  • 29. II. Urusan pemerintahan desa, meliputi: A.Kewenangan berdasarkan hak asal usul B.Kewenangan lokal berskala Desa C.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota D.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E.Penyelenggara Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) F.Badan Permusyawaratan Desa G.Lembaga Kemasyarakatan Desa H.Kerjasama Desa I.Perencanaan Pembangunan Desa J.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa K.Pembinaan dan Pengawasan  
  • 30. •Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 sbb:
  • 31. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu : 1.Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. 2.Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. 3.Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
  • 32.  Dana yang besar diberikan kepada pemerintah desa bertujuan untuk bisa menambah daya gedor pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun bisa jadi tujuan tersebut tidak tercapai dan malah melenceng, dengan kata lain gagal.  Kegagalan tersebut bisa jadi disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran yang diberikan dan ketidakmampuan aparat desa untuk mengelolanya.  Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyiapkan formula untuk mengawal pengamplikasian pemerintah desa yang terbaru, khususnya sistem pengawasannya.  Sistem pengawasan yang diharapkan kedepannya lebih baik dari dewasa ini. Jangan sampai anggaran yang besar yang digelontorkan ke pemerintah desa akan menjadi sia-sia saja.