1. UU NO 6/2014 & ATURAN PENDUKUNGNYA
(ASPEK KEUANGAN)

2. UNDANG UNDANG
NO 6/2014
TENTANG DESA
PP NO 43/2014
PP NO 60/2014
PERKA LKPP NO 13/2013

3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan
Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia,
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4.  1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia;
 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab;
 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat
perwujudan kesejahteraan umum;
 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional;
 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

5. PASAL 71 – 75 UU NO 6/2014
PASAL 90 – 106 PP NO 43/2014
PP NO 60/2014

6.  Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan
pendapatan, belanja, pembiayaan, dan
pengelolaan Keuangan Desa.

7. KEUANGAN DESA
APB DESA
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAA N

8. TAHAPAN WAKTU KET
Kesepakatan bersama RAPBDes Max Oktober Kades & BPD
Evaluasi atas RAPBDes 3 hari sejak
kesepakatan
bersama
Bupati mendelegasikan kpd
Camat (atau sebutan lain)
Perdes ttg APBDes Max 31 Desember
Bantuan Keuangan Provinsi 10 hari sejak
KUA/PPAS Prov
Dari Gubernur ke Kepala
Desa
Rencana ADD 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa
Rencana Bagi Hasil Pajak/Retribusi 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa
Rencana Bantuan Keuangan 10 hari sejak
KUA/PPAS Kab
Dari Bupati ke Kepala Desa

9. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
(Pasal 90 PP 43/2014)
KEWENANGAN SUMBER DANA KET
Berdasarkan Hak Asal Usul APB Desa
Lokal berskala desa  APB Desa
 APBN
 APBD
Ditugaskan Pemerintah APBN Dialokasikan di Kementrian &
disalurkan melalui SKPD
Kabupaten
Ditugaskan Pemerintah
Daerah
APBD Dialokasikan dalam bantuan
keuangan melalui rek kas
desa

10.  Perencanaan;
 Pelaksanaan;
 Penatausahaan;
 Pelaporan, dan
 Pertanggungjawaban

11. PENDAPATAN DESA
(Pasal 72 UU 6/2014 dan Pasal 95 – 98 PP 43/2014)
JENIS SUMBER
PAD hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa
Alokasi APBN Belanja Pusat dengan mengefektifkan
program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan.
Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi
daerah.
Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan
Kabupaten (setelah dikurangi DAK)
Bantuan Keuangan APBN & APBD
Hibah & Sumbangan Pihak Ketiga
Lain-lain pendapatan yang sah

12. Hasil usaha Hasil aset
Swadaya &
partisipasi
PAD
(antara lain)
Gotong royong

13. APBN
program yang berbasis
Desa secara merata dan
berkeadilan.
(Pasal 72 UU 23/2014)
DANA DESA
(Pasal 95 PP 43/2014)
Dana dari APBN melalui
APBD utk penyelengg.
Pem, pemb, binmas &
pemberdayaan masy.
PP 60/2014

14. Anggaran Belanja
Non Kementerian/
Lembaga
•Pos Cadangan
Dana Desa
Dibahas oleh DPR
•Persetujuan Pagu
Nasional Dana
Desa
ANGGARAN
TRANSFER KE
DA•ERDAi HPe &ru DbEaShAan
APBN tetap
Anggaran Dana Desa di APBN

15. DANA
DESA PER
DESA
Jumlah
Penduduk
(bobot 30%)
Luas Wilayah
(bobot 20%)
Angka
Kemiskinan
(bobot 50%)
Tingkat
kesulitan
geografis
KOMPONEN PEMBAGIAN ALOKASI PER DESA

16. • APBN
transfer
RKUD KAB
• APBD
• Perbup
• 40%
TAHAP 1
TAHAP 2
• 40%
• 20%
TAHAP 3
PENYALURAN DANA DESA KE
RKUD KABUPATEN

17. Minimal 10% (UU
& PP)
Kab. Bogor
sudah 12%
Bagi Hasil
Pajak &
Retribusi
PASAL 97 PP 43/2014 :
60 % PEMERATAAN (seluruh desa)
40% PROPORSIONAL (sesuai realisasi potensi)
Ditetapkan diatur oleh PERBUP

18. •DANA
PERIMBANGAN
DIKURANGI
DIKALI 10%
•DANA ALOKASI
KHUSUS
•ALOKASI DANA
DESA
ADD TOTAL
KAB
ALOKASI DANA DESA (ADD)

19. BANTUAN KEUANGAN
• UMUM
•KHUSUS
APBN APBD
UMUM :
Peruntukan dan penggunaan diserahkan ke Desa
KHUSUS :
Peruntukan dan pengelolaan ditetapkan pemberi bantuan

20. HIBAH &
SUMBANGAN
PIHAK
KETIGA
PIHAK
KETIGA
PIHAK
KETIGA

21. Hasil
kerjasama dg
Pihak Ketiga
Bantuan
Perusahaan
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH

22.  Prioritas untuk kebutuhan pembangunan hasil
Musyawarah Desa dan harus sesuai dengan
Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan
Pusat.
Kebutuhan tersebut antara lain :
 Kebutuhan Primer
 Pelayanan Dasar
 Lingkungan
 Pemberdayaan Masyarakat

23. BELANJA DESA
Min 70%
Penyelenggaraan Pemdes
Pembangunan Desa
Binmas Desa
Pemberdayaan Masy
Max 30%
Penghasilan tetap & tunjangan
Operasional Pemdes
Tunj & Opnal BPD
Insentif RT dan RW

24. PENGHASILAN KADES &
PERANGKAT DESA
PENGHASILAN TETAP
(ADD)
< 500 JUTA =
Max 60%
500 – 700 JUTA
=
Max 50%
> 700 – 900 JUTA =
Max 40%
> 900 =
Max 30 %
TUNJANGAN & PENERIMAAN
LAIN YG SAH
Ditetapkan
PERBUP

25.  Ditetapkan dan diatur oleh PERBUP
 Kepala Desa
 Sekretaris Desa : min 70% dari Kades
 Perangkat Desa Lain : min 50% dari Kades
Alokasinya sesuai dengan besaran ADD