Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Peran BPD
Similar to Peran BPD (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Peran BPD
- 1. Kabupaten Situbondo PERAN BPD DALAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERTEMUAN BPD SABTU, 18 NOVEMBER 2022
- 2. www.ciptaDesa.com DASAR • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, • Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, • Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, • Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, • Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, • Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, • Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. • Perda Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 tentang BPD
- 3. www.ciptaDesa.com TUJUAN • Peserta memahami peran BPD dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, • Peserta memahami peran BPD dalam penyelenggaraan musyawarah Desa, • Peserta memahami tentang peran BPD dalam pengelolaan keuangan Desa, • Peserta memahami tentang peran BPD dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa, • Peserta memahami tentang peran BPD dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- 4. www.ciptaDesa.com PENGUATAN PERAN BPD mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa
- 5. www.ciptaDesa.com FUNGSI BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- 6. www.ciptaDesa.com TUGAS BPD Menggali aspirasi masyarakat, Menampung aspirasi masyarakat, Mengelola aspirasi masyarakat, Menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD, Menyelenggarakan musyawarah Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7. www.ciptaDesa.com SIKLUS TAHUNAN DESA RKP DESA (Juli – September) APB DESA (Oktober – Desember) PELAKSANAAN KEGIATAN 5 (LIMA) BIDANG (Januari – Desember) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (Januari – Maret) LPPD (Bupati), LKPPD (BPD), IPPD (Masyarakat) (Paling lambat 3 bulan)
- 8. www.ciptaDesa.com a) Pendataan Desa; b) Perencanaan Pembangunan Desa; c) Pelaksanaan Pembangunan Desa; dan d) Pertanggungjawaban Pembangunan Desa. PERMENDESA, PDTT 21/2020 Pasal 14 ID M INDEKS DESA MEMBANGUN SIKLUS PENYUSUNAN RKP DESA
- 9. www.ciptaDesa.com Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa. Rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. Mencermati dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan. Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan dokumen RKP Desa dengan Peraturan Desa. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa dan/atau APBD Kabupaten. 01 - TIM PENYUSUN 02 - PENCERMATAN 03 - REVIEW RPJM DESA 04 - PENYUSUNAN RANCANGAN a. Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa b. Musdes tentang perencanaan desa MUSDES - 06 MUSRENBANG DESA- 05 RKP DESA ALUR PENYUSUNAN
- 10. www.ciptaDesa.com TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA Penyusunan Ranc. Perdes ttg. APB Desa Penyepakatan bersama BPD Penyampaian kpd. Bupati melalui Camat Proses evaluasi oleh Bupati Proses Penyempurnaan oleh Kepala Desa Penetapan Perdes tentang APBDesa Awal Oktober Paling Lambat Akhir Oktober Paling lama 3 Hari Kerja Paling lama 20 Hari Kerja Paling lama 7 Hari Kerja Paling lambat 31 Desember
- 11. www.ciptaDesa.com PP NOMOR 11 TAHUN 2021 BUM DESA 11 & PERMENDESA PDTT NOMOR 3 TAHUN 2021
- 12. www.ciptaDesa.com 12 12 Pentingnya PP 11/12/2021 tentang BUM Desa • Meneguhkan posisi BUM Desa atau BUM Desa Bersama sebagai badan hukum yang dapat bertindak dalam menjalankan kegiatan ekonomi di desa, sekaligus menjadi induk kelembagaan potensi, produksi, dan sisi keekonomian lainnya di Desa. • Memberikan norma-norma umum apabila pemerintan dan lembaga lainnya dalam hal melakukan kerja sama, investasi maupun pemberdayaan kepada BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang ada di Indonesia • Menggariskan norma umum apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh organisasi BUM Desa atau BUM Desa Bersama yang ada di Indonesia • Menformulasikan integrasi keberlanjutan dari setiap program-program pemerintahan yang dijalankan untuk mengembangkan ekonomi di desa, melalui lembaga bernama BUM Desa atau BUM Desa Bersama. • Memberikan mandat agar pemerintah memperhatikan eksistensi dua lembaga tersebut; melalui intervensi program-program pembinaan dan pengembangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, apakah itu dari sisi permodalan ataupun peningkatan kualitas pengelola.
- 13. www.ciptaDesa.com Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci. Organisasi BUM Desa PENGUATAN BUM DESA DALAM PP 11/2021 Kegiatan Usaha dan Unit Usaha BUM Desa Sebagai Badan Hukum, BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya (Operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum (Investment Company) Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pemeringkatan BUM Desa memastikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan BUM Desa yang selama ini ada, tapi belum terfasilitasi dengan baik. MODAL DAN ASET BUM Desa Terkait dengan kejelasan penyertaan modal Desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindahtangankan menjadi aset BUM Desa. Tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaat ekonominya oleh BUM Desa melalui skema kerja sama usaha.
- 14. www.ciptaDesa.com ISU YANG BELUM DIATUR SEBELUM ADANYA PP 11/2021 Akses Permodalan/ Pinjaman Di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Pemberhentian Kegiatan Usaha BUM Desa sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan, melainkan hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya. Bantuan ke BUM Desa Implikasi dari adanya badan hukum, BUM Desa dapat dibantu langsung atau melalui APB Desa, seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini. Pajak/Retribusi BUM Desa Ada upaya dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan bagi BUM Desa Business Judgment Rules Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas tidak serta merta dapat dilaporkan ke APH. Ketiga organ ini adalah pelaksana keputusan Musdes/MAD. Tranformasi & Integrasi Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD harus bertransformasi menjadi BUM Desa bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. % STOP
- 15. www.ciptaDesa.com AMANAH UU CIPTA KERJA • Pasal 117 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mencabut pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 UU Desa. • PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa mencabut pasal 132-142 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa KELENGKAPAN REGULASI TURUNAN - Permendesa 3/2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama (disertasi lampiran format) - Permenkumham tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama - Permendesa tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama
- 16. www.ciptaDesa.com PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BUM DESA POKOK PIKIRAN NO 11 TAHUN 2021
- 17. www.ciptaDesa.com Badan hukum yang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa • guna mengelola usaha, • memanfaatkan aset, • mengembangkan investasi dan produktivitas, • menyediakan jasa pelayanan, • menyediakan jenis usaha lainnya 1 2 3 4 Tujuan utama Pilihan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama Kepastian Hukum DEFINISI BUM DESA DALAM UU CIPTA KERJA B U M D E S
- 18. www.ciptaDesa.com CAKUPAN PENGATURAN KETENTUAN UMUM ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI & PEGAWAI PENDIRIAN KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN RENCANA KERJA UNIT USAHA BAB I BAB III BAB IV BAB II BAB VI BAB V BAB VII PENGADAAN BARANG/JASA KERJA SAMA BAB VIII BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA PEMBAGIAN HASIL USAHA PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, & PENGEMBANGAN PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X BAB XII BAB XIII BAB XI BAB XV BAB XIV BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP BAB XVII BAB XVIII
- 19. www.ciptaDesa.com Tujuan• melakukan kegiatan usaha ekonomi • melakukan kegiatan pelayanan umum • memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli Desa, dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; • pemanfaatan aset desa; • mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Landasan Semangat: • kekeluargaan; • kegotongroyongan; Prinsip: • profesional; • terbuka dan bertanggung jawab; • partisipatif; • prioritas sumber daya lokal; • berkelanjutan; Fungsi - konsolidasi produk; - produksi; - penampung, pembeli, pemasar; - inkubasi usaha masyarakat; - stimulasi dan dinamisasi usaha masyarakat; - pelayanan kebutuhan dasar dan umum; - peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan s- umber daya alam; - Peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa. KETENTUAN UMUM BAB I
- 20. www.ciptaDesa.com PENDIRIAN (ps. 7 s/d 10) BAB II BUM Desa 1 Desa Musyawarah Desa BUM Desa bersama 2 Desa atau lebih Musyawarah Antar Desa Peraturan Desa Peraturan Bersama Kepala Desa JENIS PENDIRI FORUM PENETAPAN JENIS PENDIRI FORUM PENETAPAN BUM Desa 1 Desa Musyawarah Desa Peraturan Desa BUM Desa bersama 2 Desa atau lebih Musyawarah Antar Desa Peraturan Bersama Kepala Desa
- 21. www.ciptaDesa.com Pendirian BUM Desa Bersama BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah dan tidak terikat pada batas wilayah administratif. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. PENDIRIAN BAB II
- 22. www.ciptaDesa.com Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. BAB III Anggaran Dasar dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. AD/ART (ps 11 s/d 13) 22
- 23. www.ciptaDesa.com Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan dengan menempatkan Musyawarah Desa/MAD sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus memastikan bahwa tujuan utama BUM Desa adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bukan kesejahteraan individu. BAB IV PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA a. Musyawarah Desa/ MAD; b. penasihat; c. pelaksana operasional; d. pengawas. ORGANISASI & PEGAWAI (ps. 14 s/d 36) 23
- 24. www.ciptaDesa.com Pelaksana operasional menyusun rencana program kerja yang memuat: BAB V RENCANA KERJA (ps. 37 sd 38) • sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan; • anggaran yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan • hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- 25. www.ciptaDesa.com KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN (ps. 39 s/d 48) BAB VI KEPEMILIKAN MODAL ASET PINJAMAN Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki Desa dan/atau bersama Desa-Desa. Penyertaan modal Desa berupa: a. uang; b. barang selain tanah dan bangunan. Aset desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat dikelola/dimanfaatkan BUM Desa dengan skema kerja sama usaha. Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari; a. penyertaan modal; b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; c. hasil usaha; d. pinjaman; dan/atau e. sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Syarat pinjaman: a. digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha; b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur; c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut; d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- 26. www.ciptaDesa.com UNIT USAHA (ps. 49 s/d 52) BAB VII Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit usaha yang memiliki fungsi strategis & berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum maka sebagian besar modalnya harus dimiliki BUM Desa/BUM Desa bersama. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha. BUM DESA
- 27. www.ciptaDesa.com PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama memperhatikan prinsip: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- 28. www.ciptaDesa.com KERJA SAMA KERJA SAMA USAHA KERJA SAMA NON USAHA • Seperti: kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa. • dilarang menjaminkan atas Aset Desa yang dikerjasamakan. Seperti: transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BAB IX • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Pemerintah Desa • dunia usaha atau koperasi • lembaga nonpemerintah • lembaga pendidikan • lembaga sosial budaya • BUM Desa/BUM Desa bersama lain STAKEHOLDER KERJASAMA
- 29. www.ciptaDesa.com PERTANGGUNGJAWABAN BAB X LAPORAN BERKALA a. laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi; b. rincian masalah selama 1 semester. a. laporan keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi; b. laporan keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha; c. laporan keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai; d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya; e. rincian masalah selama tahun buku; f. laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan pemberian nasihat. LAPORAN SEMESTERAN TAHUNAN
- 30. www.ciptaDesa.com HASIL USAHA UNTUK PENYERTA MODAL HASIL USAHA UNTUK PADes PEMBAGIAN HASIL USAHA BAB XI Pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada Desa menjadi PADes yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar.
- 31. KERUGIAN Terhadap laporan keuangan, dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas. Pelaksanaan pemeriksaan/audit dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Organ BUM Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: • kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; • telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desadan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; • tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan • telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. BAB XII www.ciptaDesa.com
- 32. www.ciptaDesa.com SEBAB PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA Sebab penghentian kegiatan usaha: a. mengalami kerugian terus menerus; b. mencemarkan lingkungan; c. dinyatakan pailit; dan d. sebab lain yang sah. Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum. BUM Desa dapat dioperasionalisasikan kembali melalui: a. penyertaan modal baru; b. penataan organisasi; c. pembentukan usaha baru; d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan. BAB XIII PENYELESAI BADAN HUKUM AKTIVASI
- 33. www.ciptaDesa.com PERPAJAKAN & RETRIBUSI BAB XIV Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 34. www.ciptaDesa.com PENDATAAN, PEMERINGKATAN, PEMBINAAN, & PENGEMBANGAN BAB XV PENDATAAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN Menteri Desa melakukan pendataan dan pemeringkatan BUM Desa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh: a. Menteri Desa untuk pembinaan dan pengembangan umum; b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis;
- 35. www.ciptaDesa.com PEMERINGKATAN BAB XV KLASIFIKASI 1. Level A Klasifikasi MAJU dg skor lebih dari atau sama dengan 85 sampai dg 100 2. Level B klasifikasi BERKEMBANG dg skor lebih dari atau sama dengan 70 sampai dg 85 3. Level C klasifikasi PEMULA dg skor lebih dari atau sama dengan 55 sampai 70 4. Level D klasifikasi PERINTIS dg skor kurang dari 55
- 36. www.ciptaDesa.com KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI Pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Aset yang dikelola pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPD dihitung sebagai modal yang dimiliki masyarakat secara bersama. Keuntungan yang diperoleh dari BUM Desa bersama hasil transformasi digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 37. www.ciptaDesa.com KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pelaksana operasional dan pengawas tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.
- 38. www.ciptaDesa.com STEPS 1. peraturan desa 2. peraturan bersama kepala desa 3. berita acara Musyawarah Desa 4. anggaran dasar 5. anggaran rumah tangga 6. rencana program kerja 7. analisis keuangan 8. rencana kegiatan dan rencana kebutuhan 8. laporan pelaksanaan 9. laporan pengawasan 10. laporan keuangan 11. laporan tahunan 12. laporan semesteran 13. rencana kerja sama usaha 14. rencana kerja sama nonusaha Dokumen-dokumen BUM Desa/BUM Desa Bersama
- 40. www.ciptaDesa.com MUSYAWARAH DESA (MUSDES) POIN PENTING Musyawarah Desa dalam struktur BUM Desa merupakan pemilik otoritas tertinggi terhadap pengambilan keputusan di tubuh BUM Desa. Musyawarah Desa dilakukan untuk menetapkan keputusan antara lain: 1) Pendirian BUM Desa 2) Pengisian Struktur Organisasi 3) Persetujuan penyertaan Modal Desa 4) Persetujuan Program kerja 5) Persetujuan pinjaman untuk BUM Desa dg nilai tertentu 6) Persetujuan kerjasama BUM Desa dg nilai tertentu 7) Persetujuan pembagian laba dan penggunaannya 8) Memutuskan pembentukan/penutupan unit usaha BUM Desa
- 41. www.ciptaDesa.com PENGAWASAN OLEH BPD Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan dilakukan melalui: a) perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa, b) pelaksanaan kegiatan, c) laporan pelaksanaan APB Desa, dan d) capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa .