Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.

1. Oleh:
BITO WIKANTOSA
Direktur Pelayanan Sosial Dasar – Ditjen PPMD
Kuliah Online Akademi Desa
Jumat, 3 April 2020
KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PERCEPATAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

2. Stranas Percepatan Pencegahan
Stunting mengamanatkan kepada
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
untuk mendorong Dana Desa
membiayai kegiatan konvergensi
pencegahan stunting di Desa.

3. Prioritas Penggunaa Dana DesaMODEL KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING:
# Pembagian tugas dan tanggungjawab multisector dalam mendukung Desa melakukan pencegahan Stunting
Enabling Factors
 Kemendagri (NIK, akta lahir, APBD)
 Kemenkeu (Dana Insentif Daerah)
Bappenas
Koordinator Pelaksana Teknis
Kem
PU&PR
Kemdikbud
Kemperin Kemtan
BPOM
Kursus
pranikah,
pendidikan
gizi, pemuka
agama
Kemsos
BKKBN
Kesehatan
reproduksi, Bina
Keluarga Balita
Kemenag
Intervensi Gizi Sensitif
PAUD
Fortifikasi
Air bersih dan
sanitasi
Ketahanan
pangan
Bantuan
pangan non
tunai, PKH
Keamanan
pangan
 Kemendes PDTT (Dana Desa)
Intervensi Gizi Spesifik (Kemkes)
 Suplementasi gizi makro dan mikro
(TTD, Vitamin A, Taburia)
 ASI Eksklusif, MP-ASI
 Fortifikasi
 Kampanye gizi seimbang
 Kelas ibu hamil
 Obat cacing
 Penanganan kekurangan gizi
 JKN

5. 5
PERMENDESA, PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
CONTOH PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

6. PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT
DI DESA DILAKUKAN DENGAN
MENINGKATKAN NILAI INDEKS DESA
MEMBANGUN (IDM)Indeks Ketahanan Sosial
(IKS)
Indeks Ketahanan Ekonomi
(IKE)
Indeks Ketahanan
Lingkungan/Ekologi
(IKL)
• Modal Sosial
• Kesehatan
• Pendidikan
• Permukiman
• Keberagaman produksi
masyarakat Desa
• Tersedia pusat pelayanan
perdagangan
• Akses distribusi/logistik
• Akses ke lembaga keuangan
dan perkreditan.
• Lembaga ekonomi
• Keterbukaan wilayah
• Kualitas lingkungan
• Potensi rawan bencana
• Tanggap bencana
Target :
Pada 2024 status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal tersisa 5.000 Desa.

7. DUKUNGAN
Pada Konvergensi
Pencegahan
Stunting
Terintegrasi antara
Daerah dgn Desa
1. Kemendesa, PDTT telah menetapkan 5 (lima) Paket Layanan
Pencegahan Stunting di Desa pada sasaran rumah tangga
1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), diantaranya: Layanan
Kesehatan Ibu dan Anak serta Layanan Konseling Gizi Terpadu,
Layanan Air Bersih dan Sanitasi, Layanan Jaminan Sosial, dan
Layanan PAUD.
2. Fasilitasi Pengembangan Model Ketahanan Keluarga dengan
memastikan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan Aman
Lokal melalui 3K (Kebun, Kandang, dan Kolam)
3. Pendayagunaan Tenaga Ahli dan Pendamping Profesional dalam
mendukung pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan dan
Perkembangan Balita serta Pemberian Vitamin A.
4. Telah terbit regulasi yang memuat dukungan Dana Desa
terhadap pencegahan stunting di Desa (Permendesa, PDTT No.
11 Tahun 2019, dan PMK Nomor 205/PMK.07/2018)
5. Upaya Integrasi Data berbasis Early Warning System (EWS)
antara EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi
Berbasis Masyarakat) dengan Indeks Desa Membangun (IDM)
dan eHDW yang akan menjadi dasar dalam penetapan lokasi
Desa prioritas (Desa Merah Stunting) dan rekomendasi
intervensi lintas sektor.

8. CONTOH SINERGI
PEMBIAYAAN
“Pendayagunaan
Dana Desa”
untuk Percepatan
Konvergensi
Pencegahan Stunting di
Desa
sesuai
Kewenangan Desa
1. Mendukung keterpaduan data dan informasi sasaran
1000 HPK dan cakupan layanan dasar di Desa.
2. Mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS).
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan di Desa (khususnya di Posyandu) dan
Keluarga Berencana (KB).
4. Peningkatan kapasitas Kader di Desa, khususnya
Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
5. Pembiayaan insentif Kader di Desa.
6. Penyuluhan Pendidikan Gizi Masyarakat.
7. Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu.
8. Penyuluhan pentingnya pengasuhan kepada orang tua
dan/atau pengasuh.
9. Kewenangan Desa lainnya pada bidang kesehatan
yang harus diputuskan melalui Musyawarah Desa
(sebagaimana terlampir dalam Permendesa, PDTT Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020).

9. PENGUATAN
PENDAMPING
MASYARAKAT DAN
PEMDA
1. KEBIJAKAN (BIG DATA) “SATU DATA DI DESA:
By Name By Address”
Integrasi IDM – EPPGBM - e-HDW  Menentukan
Desa Sasaran Prioritas (DESA MERAH STUNTING)
2. SASARAN PRIORITAS sebagai sasaran utama
(kesamaan Lokus dan Fokus) untuk Kolaborasi Lintas
K/L (INTEGRASI PERENCANAAN SECARA VERTIKAL
DAN HORIZONTAL)
4. Pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS)
sebagai Sekretarian Bersama berfungsi PUSAT
LITERASI KESEHATAN warga Desa
dalam bergotong royong mendorong kegiatan
promotif dan preventif di bidang kesehatan
3. MONITORING DAN EVALUASI TERPADU berbasis
Early Warning System (EWS)
LANGKAH FASILITASI
KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING
Catatan:
Kementerian Kesehatan adalah lembaga yang
memiliki otoritas menyatakan secara resmi
tentang Data Stunting.
Sumber: EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan
Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)

10. Fakta
Pendataan
di Desa:
1. Terdapat beberapa sistem pengumpulan data yang
berjalan masing-masing:
1. ePPGBM (kemenkes)
2. Scorecards dan OMSPAN (Kemendesa, PDTT dan
Kemenkeu)
3. SIPEDE dan IDM (Kemendes)
4. STBM (Kemenkes)
5. dll
2. Masing-masing system mengumpulkan data tidak
komprehensif (bersifat parsial sesuai kebutuhan
masing-masing sektor).
3. Masing-masing system belum mampu menjangkau
seluruh Desa.
4. Kompilasi dan analisa data bukan oleh Desa, demikian
juga hasilnya tidak didistribusikan ke Desa, sehingga
Desa tidak dapat memanfaatkan data-data tersebut.

11. SIMULASI
PEMETAAN
KONDISI DESA
BERDASARKAN
IDM 2019 DAN
EPPGBM 2019

12. PETA KONDISI DESA SAAT INI DALAM PENCEGAHAN STUNTING
Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Desa dalam upaya pencegahan Stunting
hingga akhir tahun 2019:
PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(KPM)
• KPM adalah kader Desa yang
bertugas melakukan pendataan
sasaran (1.000 HPK) dan
memantau 5 paket layanan
konvergensi pencegahan stunting
di Desa
• Desember 2019: sebanyak 72.636
Desa (96,9%) telah membentuk
KPM dari target 74.954 Desa
• Desember 2019: sebanyak 68.712
(94,9%) KPM sudah mengikuti
pelatihan dasar.
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT
(RDS)
• RDS sebagai Sekretarian Bersama
merupakan ruang aktivitas bagi
warga Desa dalam bergotong
royong mendorong kegiatan
promotif dan preventif di bidang
kesehatan
• Penguatan kelembagaan RDS
bekerja sama dengan Direktorat
Promosi Kesehatan Ditjen Kesmas
Kementerian Kesehatan
• Desember 2019: sebanyak 34.992
(46,7%) Desa telah membentuk
Rumah Desa Sehat.
FASILITASI REMBUK STUNTING
TINGKAT DESA
• Rembuk Stunting tingkat Desa adalah
forum musyawarah antara masyarakat
Desa dengan pemerintah Desa dan
BPD untuk membahas pencegahan
Stunting dan penanganan masalah
kesehatan di Desa dengan
mendayagunakan sumber daya
pembangunan yang ada di Desa
• Desember 2019: sebanyak 24.607
(74,4%) Desa pada kabupaten/kota
lokus stunting telah melakukan rembuk
stunting, dimana sekitar 48% usulannya
diakomodir oleh Musyawarah Desa.

13. Gambaran Umum eHDW
(TOT Uji Coba Modul Pelatihan eHDW : 31 Mar – 3 Apr 2020)
Aplikasi eHDW adalah aplikasi digital sbg alat bantu KPM dalam pendataan
dan Pemantauan layanan thd rumah tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan,
meliputi:
1. Fitur Tugas Saya: Berisi daftar penerimaan layanan setiap rumah
tangga 1.000 HPK.
2. Fitur Pemetaan: Berisi profil dusun, Polindes, PAUD, Posyandu, Air
Bersih dan Sanitasi, rumah tangga 1.000 HPK, dan sasaran PAUD.
3. Fitur Diagnostik: Berisi keberadaan dan kondisi layanan serta tingkat
penerimaan layanan rumah tangga 1,000 HPK.
4. Fitur Rembuk: Berisi daftar kegiatan pencegahan stunting sebagai hasil
pembahasan dalam rembuk stunting tingkat Desa yang diusulkan oleh
masyarakat Desa untuk dibiayai dengan keuangan Desa (khususnya
Dana Desa).
5. Fitur Laporan: Berisi Laporan 3 Bulanan dan Tahunan yang
menggambarkan tingkat konvergensi penerimaan layanan rumah
tangga 1.000 HPK dan Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan
stunting (khusus Laporan Tahunan).
6. Fitur Media: Berisi materi-materi pelatihan dan beragam informasi
tentang pencegahan stunting di Desa.

14. DASHBOARD
• Kab/Kota
• Provinsi
• Pusat
Terbangunnya Satu Data di Desa dan dashboard data terintegrasi/terpadu
untuk mendukung agenda konvergensi pencegahan stunting:
1. Data yang tersedia (ter-update & tervalidasi secara periodik) akan
mendukung perbaikan kualitas perencanaan di Desa.
2. Data dan dashboard mendukung proses integrasi perencanaan secara
vertikal (daerah-Desa) dan horizontal (antar sektor di kabupaten/kota
dan kecamatan).
3. Kegiatan pembaharuan data menjadi input utama dalam sistem
peringatan dini (early warning system/EWS), untuk melakukan respon
cepat atas progres kegiatan di Desa:
 Pusat dapat mengingatkan kepada Daerah ketika masalah gizi dan
stunting tidak turun dan program kerjanya tidak mendukung
perbaikan gizi.
 Daerah dapat memberikan respon cepat untuk memberikan
bimbingan kepada Desa ketika program kerja Desa tidak sesuai
dengan profil masalah Desa.

15. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta
TERIMA KASIH