SlideShare a Scribd company logo
SOSIALISASI KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA

Desa Jungut Batu, 27 Februari 2014

Oleh:
Didi Sadili
Direktorat Konservasi Kawasan danJenis Ikan
Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Keci
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Latar Belakang

APA ITU KONSERVASI SDI ?
APA ITU KONSERVASI SDI ?

Konservasi Sumberdaya ikan
“Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk
ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan
keanekaragaman sumberdaya ikan” (PP 60 thn 2007)
Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
“Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan
kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya” (UU 27 thn 2007)
KONSERVASI
SDI
Meliputi :

• Konservasi Ekosistem
• Konservasi Jenis Ikan
• Konservasi Genetik Ikan
DEFINISI
DEFINISI

UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN dan perubahannya
UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN dan perubahannya
UU No. 45/2009 ttg Perubahan UU No. 31/2004
UU No. 45/2009 ttg Perubahan UU No. 31/2004

IKAN adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (Pisces,
Crustacea, Mollusca, Coeloenterata,
Echinodermata, Amphibia,
Reptilia, Mamalia dan Algae)

KONSERVASI JENIS IKAN adalah upaya melindungi,
melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis
ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang
TUJUAN KONSERVASI JENIS IKAN:
•Melindungi jenis ikan terancam punah
•Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan
•Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem
•Memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan
PRIORITAS KONSERVASI JENIS IKAN 2010-2014
No.

JENIS

STATUS KONSERVASI
DILINDUNGI

CITES

IUCN

Kepmen KP 59/2011

-

-

-

-

ENDANGERED

Permen 18/2009

-

LEAST CONCERN

1

TERUBUK

2

BANGGAI CARDINAL FISH

3

SIDAT

4

HIU dan PARI

-

APPENDIX II

RED LIST

4.1

PARI MANTA

Kepmen KP 4/2014

APPENDIX II

VUNERABLE

4.2

HIU PAUS

Kepmen KP 18/2013

APPENDIX II

VUNERABLE

5

PENYU

PP 7/99

APPENDIX I

RED LIST

6

DUGONG

PP 7/99

APPENDIX I

VULNERABLE

7

ARWANA

PP 7/99

APPENDIX I

ENDANGERED

8

BAMBU LAUT

-

-

-

9

PAUS

PP 7/99

APPENDIX I

RED LIST

10

KIMA

PP 7/99

APPENDIX II

RED LIST

11

LOLA

PP 7/99

-

-

12

NAPOLEON

Kepmen KP 37/2013

APPENDIX II

ENDANGERED

13

KUDA LAUT

-

APPENDIX II

RED LIST

14

KARANG HIAS

-

APPENDIX II

RED LIST

15

LABI-LABI

-

APPENDIX II

VULNERABLE
PERLINDUNGAN
TERKELOLANYA
15 JENIS BIOTA
PERAIRAN
TERANCAM
PUNAH

PELESTARIAN

PEMANFAATAN
BERKELANJUTAN
UPAYA POKOK PROGRAM KONSERVASI JENIS IKAN
Kerjasama
Regional/Internasional

Penyusunan Regulasi
Status Konservasi Spesies
Perlindungan habitat
pada fase2 kritis

UPAYA
PERLINDUNGAN

Pengawasan dan penya
daran masyarakat

Pengembangbiakan
populasi in-situ

LE
A
ST

Dukungan
Penelitian

UP
PE AYA
BE MA
RK N F
EL AA
AN TA
JU N
TA
N

E
AP
AY
UP AN
RI

Pengembangbiakan
populasi ex-situ

Pengendalian
pemanfaatan
Survey potensi populasi

Pengaturan kuota tangkap
Regulasi
pemanfaatan

Penetapan
KKP dan KKP3K
UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN jo UU No.45/2009

Pasal 1, ayat (7)
Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber
daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin, keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
KONSERVASI JENIS IKAN
Status Jenis Ikan yang dilindungi ditetapkan oleh
Menteri
Tatacara status perlindungan jenis ikan diatur
dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013
1. Menteri menetapkan status perlindungan dengan mempertimbanglan
rekomendasi ilmiah;
2. Penetapan status perlindungan memuat :
(1). Nama spesies (nama lokal dan nama ilmiah)
(2). Tipe perlindungan
MENGAPA PERLU TINDAKAN KONSERVASI TERHADAP
JENIS “IKAN” TERTENTU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adanya ancaman serius akan kepunahannya;
Nilai ekonomi tinggi;
Nilai ekologi;
Nilai sosial;
Nilai adat/budaya;
Nilai religi; dan
Nilai estetika.
TUJUAN PENETAPAN STATUS :
Untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keanekaragaman SDI dan lingkungannya secara
berkelanjutan
Penggolongan Status Jenis Ikan
dalam Konteks Konservasi terdiri
dari :
• Jenis Ikan yang dilindungi,
• Jenis Ikan yang tidak dilindungi
rendah
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KONSERVASI JENIS
IKAN
1. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi
berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak
dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi
dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang
diratifikasi
PENGGOLONGAN JENIS IKAN (PP 60 2007)

PENUH

BUDIDAYA

DILINDUNGI
TERBATAS

(waktu, tempat, ukuran)

ALAM

JENIS
JENIS
IKAN
IKAN
APPENDIK CITES I

BUDIDAYA

TDK DILINDUNGI
BUDIDAYA
APPENDIKCITES II,III

ALAM
PERLINDUNGAN TERBATAS
BERDASARKAN PERMENKP NO.35/2013

A. PERLINDUNGAN PENUH
Dilakukan pada seluruh tahapan
siklus hidup termasuk bagian
tubuhnya

B. PERLINDUNGAN TERBATAS
1. Perlindungan Terbatas Ukuran
2. Perlindungan Terbatas Wilayah
Sebaran Tertentu
3. Perlindungan Terbatas Periode
Waktu Tertentu
Kriteria Status Jenis Ikan
dilindungi :
• Terancam punah
• Langka
• Daerah penyebaran terbatas (endemik)
• Terjadinya penurunan jumlah individu dalam
populasi ikan di alam secara dratis
• Tingkat kemampuan reproduksi rendah rendah
KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN

1. TERANCAM PUNAH

Faktor Alami ::
Faktor Alami
1.Perubahan komponen
1.Perubahan komponen
ekosistem; dan
ekosistem; dan
2.Bencana alam
2.Bencana alam
..

Aktivitas Manusia :
1.Tangkap lebih;
2.Penangkapan dg alat tangkap yg merusak;
3.Masuknya spesies pendatang berupa predator,
kompetitor, dan pembawa penyakit; dan/atau
4.Kerusakan habitat.

2. LANGKA

Ciri ::Ciri ::
Ciri Ciri
1. Kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat;
1. Kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat;
2. Waktu matang seksual pertama sangat lama; dan/atau
2. Waktu matang seksual pertama sangat lama; dan/atau
3. Laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang.
3. Laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang.
KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
3. DAERAH PENYEBARAN TERBATAS (ENDEMIK)

Ciri –Ciri :
(1). Sebaran geografis alami terbatas,
(2). Lingkungan hidup sempit (sungai, danau, rawa, laut; dan
(3). Hidup pada karakteristik ekosistem tertentu.

4. PENURUNAN DRASTIS JUMLAH INDIVIDU

Ciri : :Ciri : :
Ciri Ciri
(1)Berkurangnya jumlah individu dlm jml besar pada suatu habitat dlm waktu kurang dari 11
(1)Berkurangnya jumlah individu dlm jml besar pada suatu habitat dlm waktu kurang dari
th; dan
th; dan
(2)Penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE)
(2)Penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE)

5. KEMAMPUAN REPRODUKSI RENDAH

Ciri : Ciri :
(1) Jumlah telur yg dihasilkan rendah;
(2) Berpasangan tetap; dan
(3) Kematian alami tinggi.
Usulan
Inisiatif

Analisis
Kebijakan

Penetapan
Status

Verifikasi
Usulan

Rekomend
asi Ilmiah

TIDAK LAYAK

a. Surat ditujukan ke
MenKP
b. Dilengkapi dengan
dokumen KAJIAN
AWAL dan PETA
PENYEBARAN

a.
b.
c.
d.

Studi Literatur;
Survey;
Konsultasi publik;
Koordinasi dg
instansi terkait;

a. Kondisi habitat dan
populasi di alam;
b. Tingkat dan cara
pemanfaatan;
c. Kepedulian dan
kesadaran
masyarakat;
d. Keterkaitan
program lintas
sektoral

LAYAK

a. Surat permintaan
Rekom Ilmiah dari
MenKP (MA) ke
Kepala LIPI (SA)
b. Surat Rekom Ilmiah
dari Kepala LIPI
(SA) ke MenKP
(MA)

a. Penetapan Status
Perlindungan oleh
MenKP
b. Mempertimbangka
n Rekomendasi
Ilmiah dan Hasil
Analisis Kebijakan
PERLINDUNGAN PARI MANTA (Manta spp)
Pari manta merupakan jenis ikan eksotik, berukuran besar,
pemakan plankton, dan tidak berbahaya bagi manusia.

RAWAN PUNAH (IUCN)
PERTIMBANGAN PENETEPAN STATUS
PERLINDUNGAN PARI MANTA
Berdasarkan hasil monitoring populasi pari manta di
beberapa lokasi telah menunjukkan penurunan populasi
yang tajam, 57% dalam 10 tahun terakhir.

Masuk dalam daftar merah (red list) IUCN (vunerable/rawan)

Masuk dalam Apendik II CITES (Bangkok, 2013)
Masuk dalam Apendik II CITES (Bangkok, 2013)

Kemampuan Reproduksi rendah (jumlah anakan 1 ekor
Kemampuan Reproduksi rendah (jumlah anakan 1 ekor
dalam 5 tahun)
dalam 5 tahun)
PERTIMBANGAN PENETEPAN STATUS
PERLINDUNGAN PARI MANTA
Sebagai indokator kesehatan ekosistem perairan

Tidak menjadi target utama penangkapan nelayan

Berpotensi sebagai aset wisata bahari. Nilai ekonomi satu
Berpotensi sebagai aset wisata bahari. Nilai ekonomi satu
ekor pari manta sebesar 9.75 milyar selama hidupnya,
ekor pari manta sebesar 9.75 milyar selama hidupnya,
sedangkan nilai manta dijual untuk kebuthan konsumsi
sedangkan nilai manta dijual untuk kebuthan konsumsi
hanya sekitar 1 juta.
hanya sekitar 1 juta.
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA
Deskripsi Ikan Pari Manta Birostris
KLASIFIKASI
Filum
: Chordata
Kelas
: Chondrichthyes
Sub–Kelas
: Elasmobranchii
Bangsa
: Myliobatiformes
Suku
: Mobulidae
Marga
: Manta Bancroft, 1829
Spesies
: Manta birostris (Walbaum, 1792)
Nama Umum
: Pari Manta Oseanik
Nama Lokal
: Plampangan, Pari Kerbau (Lombok),
Pari
Cawang Kalung (Jawa), Sarangah Bulan, Pari
Kalong, Pari Kelelawar
CIRI BIOLOGI
•Usia maksimun diestimasi mencapai 40 tahun dengan
kisaran usia pertama kali dewasa yaitu 8-10 tahun.
•Kemampuan reporduksinya sangat rendah dengan
waktu periode reproduksi2-5 tahun, lama kehamilan1213 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi,
dan waktu generasi 24-25 tahun.
•Merupakan jenis ikan peruaya, melakukan migrasi lebih
dari ribuan kilometer (antar negara)
•M. birostris terlihat lebih soliter dibandingkan dengan M.
alfredi, namun M. birostris seringkali terlihat melakukan
agregasi dalam jumlah besar untuk makan, kawin, atau
untuk dibersihkan.
•Merupakan ikan pelagis yang terdistribusi secara luas,
menghuni perairan tropis, subtropis, dan temperata.
Sebarannya di Indonesia mencakup perairan Samudera
Hindia, Laut Cina Selatan dan sekitarnya

CIRI MORFOLOGI
•Bentuk kepala sangat lebar dan sangat pendek
•Letak mulut di ujung/terminal
•Tidak terdapat gigi pada rahang bagian atas, tetapi pada
rahang bawah terdapat gigi kecil.
•Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak
putih yang melintang, terdapat tonjolan yang mengeras di
belakang sirip punggung.
•Permukaan tubuh kasar.
•Ekor tanpa duri berukuran lebih pendek daripada lebar
tubuh.
•Berukuran sangat besar, lebar tubuhnya dapat mencapai
670 cm hingga 910 cm. Ukuran yang umum tertangkap
sekitar 400 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar
122 – 127 cm
Deskripsi Ikan Pari Manta Alfredi
KLASIFIKASI
Filum :
Kelas :
Sub–Kelas
Bangsa
Suku :
Marga :
Spesies
Nama Umum
Nama Lokal

Chordata
Chondrichthyes
: Elasmobranchii
: Myliobatiformes
Mobulidae
Manta Bancroft, 1829
: Manta alfredi (Krefft, 1868)
: Pari Manta Karang
: Pari Manta

CIRI BIOLOGI
•Usia maksimum diestimasi mencapai 40 tahun dengan
kisaran usia pertama kali dewasa antara 6-8 tahun.
•Kemampuan reproduksinya sangat rendah dengan
waktu periode reproduksi2-3 tahun, lama kehamilan1213 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi,
dan waktu generasi
24-25 tahun
•M.alfredi hanya dijumpai diperairan tropis dan
subtropis, diperkirakan memiliki home range yang lebih
kecil, memiliki pola pergerakan yang filopatrik, dan jarak
migrasi musiman yang lebih pendek (hingga beberapa
ratus kilometer).
•Umum ditemukan di perairan karang, gosong karang
atau di dekat gunung-gunung karang. Di Indonesia
sering ditemukan di perairan karang yang masih relatif
baik dan belum banyak terganggu oleh aktivitas
penangkapan, mulai dari perairan barat Sumatera,
selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, timur Kalimantan,
Laut Cina Selatan, Laut Banda, perairan Sulawesi,
Maluku dan Papua

CIRI MORFOLOGI
•Bentuk kepala sangat lebar
•Letak mulut di ujung/terminal
•Tidak terdapat gigi pada rahang bagian atas
•Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak
putih yang melintang, tidak terdapat tonjolan yang
mengeras di belakang sirip punggung.
•Ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan M.
birostris, dengan ukuran lebar tubuhnya maksimum
mencapai 550 sentimeter. Ukuran yang umum tertangkap
sekitar 300 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar
182 – 192 cm
•
•

Di perairan Cilacap telah mengalami penurunan sekitar 31 %
pada periode tahun 2006 – tahun 2011
Di wilayah NTB dan NTT laju penurunan hasil tangkapan
sudah mencapai 57% selama periode 10 tahun terakhir
KRITERIA JENIS IKAN
DILINDUNGI (PP. 60 TH 07)

1

LANGKA

2

TERANCAM PUNAH

3

PENURUNAN POPULASI

4

FEKUNDITAS RENDAH

5

ENDEMIK

PARI MANTA
(Manta spp)

X
PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
JENIS IKAN (Permen KP 35/2013)
1. Usulan Inisiatif
PENGUSUL
2. Verifikasi Usulan

MENTERI KP
DIRJEN KP3K

3. Konsultasi Publik

TIM PENETAPAN STATUS :
1.VERIFIKASI USULAN
2.ANALISIS KEBIJAKAN

4. Analisis Kebijakan

MENTERI KP

5.Rekomendasi
Ilmiah

LIPI

MENTERI KP
6. Penetapan Status Perlindungan
PROSES PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
PARI MANTA
No

TAHAPAN

WAKTU

KETERANGAN

September 2013

V

a. Sibolga

17 Oktober 2013

V

b.Banda Aceh

24 Oktober 2013

V

c. NTB

31 Oktober 2013

V

d. Jakarta

6 Nopember 2013

V

e. Surabaya

14 Nopember 2013

V

Nopember Desember 2013

V

10 Desember 2013

V

1.

Usulan Inisiatif ke Menteri

2.

Verifikasi Usulan / Pengumpulan Data dan
Informasi  Konsultasi Publik

3.

Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan

4.

Permintaan Rekomendasi Ilmiah ke LIPI

5.

Rekomendasi Ilmiah dan Perancangan SK

10 Jan 2013

V

6.

Penetapan oleh Menteri

28 Jan 2014

X
PARIWISATA BAHARI, ALTERNATIF PEMANFAATAN PARI MANTA DI MASA DEPAN
Derawan

P. Komodo
Gili Terawangan
Nusa Penida

Raja Ampat
Bunaken
Nilai pari manta hiudp untuk wisata bahari

Nilai pari manta mati di pasar

10 Milyar

1 Juta
Sanksi Penangkapan Ikan sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentag Perikanan

Bagi Nelayan Besar:
Pasal 100B
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4),
Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23
ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27
ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35
ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3),
atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan
kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Bagi Nelayan Kecil:
Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil
dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL
PISCES (Ikan bersirip)
NO
1
2

3

4
5

6

APPEND DIPUTUSKAN DI COP … DI
ATURAN
JENIS BIOTA
NAMA LATIN
IX
…
NASIONAL
COP ke-XI di Gigiri, Kenya
Ikan Raja Laut
Latimeria chalumnae
I
PP No. 7/1999
(2000)
Peyang malaya, Tangkelasa, Ikan Scleropages
I
COP ke- II di San Jose,
PP No. 7/1999
Naga
formosus
Costa Rica (1979), COP keIX di Fort Lauderdale,
United States of America
(1994), COP ke-XV, Doha,
Qatar (2010)
Hiu Gergaji
Pristis microdon
I
COP ke-XIV di Hague,
PP No. 7/1999
Netherlands (2007), COP
ke-XVI di Bangkok,
Thailand (2013)
Ikan Napoleon
Cheilinus undulatus
II
COP ke-XIII di Bangkok,
PP No. 7/1999;
Thailand (2003)
Kepmen KP No.
37/2013
Hiu Paus/whale shark
Rhincodon typus
II
COP ke-XIII di Bangkok,
PP No. 7/1999;
Thailand (2003)
Kepmen KP No.
18/2013
Carcharodon
Basking Shark
II
PP No. 7/1999
carcharias

7 Kuda laut

Hippocampus spp

II

PP No. 7/1999

KETERAN
GAN

9 spesies
BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL
REPTILIA (melata)
NO
JENIS BIOTA
1 Penyu tempayan

NAMA LATIN
Caretta caretta

APPENDIX
DIPUTUSKAN DI COP … DI …
ATURAN NASIONAL
COP ke-III, New Delhi, India (1981), PP No. 7/1999
I
COP ke-II, San José, Costa Rica (1979)
COP ke-I, Bern, Switzerland (1976)

2

Penyu hijau

Chelonia mydas

I

COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999
COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP
ke-14, Hague, Netherlands (2007),
COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004),
COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP
ke-8, Kyoto, Jepang (1992)

3

Penyu belimbing

Dermochelys coriacea

I

COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999
COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP
ke-14, Hague, Netherlands (2007),
COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004),
COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000)

4

Penyu sisik

Eretmochelys imbricate

I

5
6
7

Penyu ridel
Penyu pipih
Labi-labi, asiatic softshell

Lepidochelys olivacea
Natator depressa
Amyda cartilagenea

I
I
II

COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999
COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP
ke-14, Hague, Netherlands (2007),
COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004),
COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP
ke-9, Fort Laurdedale, United States,
1994
COP ke-3, New Delhi, India (1981)
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999

KETERANGA
N
BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL

ANTHOZOA
NO
1

JENIS BIOTA
Karang batu/corals

NAMA LATIN
Scleractinia spp

APPEN
DIX

DIPUTUSKAN DI COP … DI … ATURAN NASIONAL

II

PP No. 7/1999

KETERANG
AN
160 spesies

BIVALVIA
NO
1
2
3
4
5
6
7

JENIS BIOTA
Nautilus berongga
Ketam tapak kuda
Troka, susur bundar
Batu laga, Siput hijau
Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
Kima Cina
Kima kunia, Lubang

NAMA LATIN
Nautilus pompillius
Tachipleus gigas
Trochus niloticus
Turbo marmoratus
Hippopus hippopus
Hippopus porcellanus
Tridacna crocea

8
9
10
11

Kima selatan
Kima raksasa
Kima kecil
Kima sisik, Kima seruling

Tridacna derasa
Tridacna gigas
Tridacna maxima
Tridacna squamosa

APPEN
DIPUTUSKAN DI COP … DI …
DIX
II
II
II
II
II
II
II
COP ke-IV, Buenos Aires,
Argentina (1985), COP ke-XIII,
Bangkok, Thailand (2004)
COP ke-XIII, Bangkok, Thailand
II
(2004)
II
II
II

KETERANG
ATURAN NASIONAL
AN
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999

PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
PP No. 7/1999
BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL

MAMALIA
NO

JENIS BIOTA

NAMA LATIN

APPEN
DIX

DIPUTUSKAN DI COP … DI … ATURAN NASIONAL

1

Paus biru

Balaenoptera musculus

PP No. 7/1999

2

Paus bersirip

Balaenoptera physalus

PP No. 7/1999

3

Paus bongkok

Megaptera
novaeangliae

PP No. 7/1999

4

Duyung

Dugong dugon

PP No. 7/1999

5

Paus (semua jenis dari famili cetacea)

PP No. 7/1999

6

Lumba-lumba (semua jenis dari famili ini)

PP No. 7/1999

7

Lumba-lumba air laut (semua jenis dari
famili ini)

PP No. 7/1999

KETERANG
AN
Pari Manta lestari akan menjadikan :
1.Ekosistem perairan laut menjadi sehat dan seimbang sehingga meningkatkan populasi
ikan – ikan yang menjadi target penangkapan nelayan
2.Masyarakat nelayan lebih sejahtera
3.Membuka peluang usaha alternatif terkait dengan pariwisata pari manta
Love Manta

Kita harus berbuat sekarang, sebelum manta punah selamanya

Terima Kasih
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
Email : subditkonservasijenis@gmail.com
http;//kkji.kp3k.kkp.go.id @ditkkji

More Related Content

What's hot

Hari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikanHari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikan
SKIPM Kelas II Bandung
 
Spermatogenesis fish 07
Spermatogenesis fish 07Spermatogenesis fish 07
Spermatogenesis fish 07
Rahmadani Dani
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
Indra Lesmana
 
Sistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikananSistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikanan
Shanti Paramita J
 
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyudaPpt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
firmanahyuda
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Didi Sadili
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Didi Sadili
 
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
Sutrisna Sandi
 
Klasifikasi alat-tangkap
Klasifikasi alat-tangkapKlasifikasi alat-tangkap
Klasifikasi alat-tangkap
PT. SASA
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan I
Ibnu Sahidhir
 
Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)Badiuzzaman
 
Status pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesiaStatus pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesia
Didi Sadili
 
Hubungan Suhu dan pelagis besar
Hubungan Suhu dan pelagis besarHubungan Suhu dan pelagis besar
Hubungan Suhu dan pelagis besar
RachmatHidayat82
 
Power point pembenihan udang galah
Power point pembenihan udang galahPower point pembenihan udang galah
Power point pembenihan udang galah
ZulfikarRaihanMalah
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Didi Sadili
 
Marine protected areas
Marine protected areasMarine protected areas
Marine protected areas
Student
 
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakulturBDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
Fisheries and Marine Department
 

What's hot (20)

Hari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikanHari Haryanto | Karantina ikan
Hari Haryanto | Karantina ikan
 
Spermatogenesis fish 07
Spermatogenesis fish 07Spermatogenesis fish 07
Spermatogenesis fish 07
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Sistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikananSistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikanan
 
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyudaPpt pertumbuhan ikan firman ahyuda
Ppt pertumbuhan ikan firman ahyuda
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
21. penangkapan
21.  penangkapan21.  penangkapan
21. penangkapan
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
Presentasi eko.lingkungan "PESISIR DAN LAUT INDONESIA''
 
Klasifikasi alat-tangkap
Klasifikasi alat-tangkapKlasifikasi alat-tangkap
Klasifikasi alat-tangkap
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan I
 
1 a. agribisnis perikanan
1 a. agribisnis perikanan1 a. agribisnis perikanan
1 a. agribisnis perikanan
 
Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)Ppt mesin dan alat bantu (2013)
Ppt mesin dan alat bantu (2013)
 
Status pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesiaStatus pengelolaan penyu di indonesia
Status pengelolaan penyu di indonesia
 
Hubungan Suhu dan pelagis besar
Hubungan Suhu dan pelagis besarHubungan Suhu dan pelagis besar
Hubungan Suhu dan pelagis besar
 
Power point pembenihan udang galah
Power point pembenihan udang galahPower point pembenihan udang galah
Power point pembenihan udang galah
 
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinyaPenataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
Penataan kawasan tambak udang dalam upaya revitalisasinya
 
Marine protected areas
Marine protected areasMarine protected areas
Marine protected areas
 
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakulturBDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
BDPP_Pertemuan 3_prinsip prinsip akuakultur
 

Viewers also liked

Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
hendrakkp
 
Penyakit ikan hiasan
Penyakit ikan hiasanPenyakit ikan hiasan
Penyakit ikan hiasan
siti zauwiyah
 
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K IndonesiaPresentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
Suraji Suraji
 
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasanPengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
Herney Aqilah Kay
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Didi Sadili
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Didi Sadili
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
Didi Sadili
 
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyuKebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Didi Sadili
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Didi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Didi Sadili
 
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Doan Harsono
 
Uu 45 tahun 2009 tentang perikanan
Uu 45 tahun 2009 tentang perikananUu 45 tahun 2009 tentang perikanan
Uu 45 tahun 2009 tentang perikananbachrisb
 

Viewers also liked (14)

Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
 
Penyakit ikan hiasan
Penyakit ikan hiasanPenyakit ikan hiasan
Penyakit ikan hiasan
 
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K IndonesiaPresentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
Presentation World Park Congress 2014 E-KKP3K Indonesia
 
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasanPengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
Pengenalan kepada teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
 
Penyu
PenyuPenyu
Penyu
 
Konsenvasi penyu
Konsenvasi penyuKonsenvasi penyu
Konsenvasi penyu
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyuKebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
Buku Larangan (Biota Laut Yang Dilindungi)
 
Uu 45 tahun 2009 tentang perikanan
Uu 45 tahun 2009 tentang perikananUu 45 tahun 2009 tentang perikanan
Uu 45 tahun 2009 tentang perikanan
 

Similar to Status Perlindungan Penuh Pari Manta

Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Didi Sadili
 
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
Mujiyanto -
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Didi Sadili
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
PT. SASA
 
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalam
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalamKebijakan_plindungan_sumber_dayaalam
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalamPipiet Noorch
 
Nugroho, galih adi
Nugroho, galih adiNugroho, galih adi
Nugroho, galih adi
Galih Adi Nugroho
 
Kepentingan biodiversiti dan langkah
Kepentingan biodiversiti dan langkahKepentingan biodiversiti dan langkah
Kepentingan biodiversiti dan langkahFez Na
 
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguanPemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia
 
Dasar Budidaya Perikanan.ppt
Dasar Budidaya Perikanan.pptDasar Budidaya Perikanan.ppt
Dasar Budidaya Perikanan.ppt
zulfandikarim92
 
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN KomodoPari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
hendrakkp
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Didi Sadili
 
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia
 
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
Mujiyanto -
 
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
Luhur Moekti Prayogo
 
etnosains dalam biologi konservasi
etnosains dalam biologi konservasietnosains dalam biologi konservasi
etnosains dalam biologi konservasi
arisantomico
 
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Abida Muttaqiena
 
30323286 makalah-monitoring-pulau-melur
30323286 makalah-monitoring-pulau-melur30323286 makalah-monitoring-pulau-melur
30323286 makalah-monitoring-pulau-melurlozer
 
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptxPROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
TijanLunga
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
KaisarDatin
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Didi Sadili
 

Similar to Status Perlindungan Penuh Pari Manta (20)

Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
 
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
Komposisi telur dan larva ikan pelagis pada perairan terumbu karang kawasan b...
 
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Penge...
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Penge...
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
 
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalam
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalamKebijakan_plindungan_sumber_dayaalam
Kebijakan_plindungan_sumber_dayaalam
 
Nugroho, galih adi
Nugroho, galih adiNugroho, galih adi
Nugroho, galih adi
 
Kepentingan biodiversiti dan langkah
Kepentingan biodiversiti dan langkahKepentingan biodiversiti dan langkah
Kepentingan biodiversiti dan langkah
 
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguanPemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
Pemantauan usaha budidaya, penyakit dan kualitas lingkungan di pulau nguan
 
Dasar Budidaya Perikanan.ppt
Dasar Budidaya Perikanan.pptDasar Budidaya Perikanan.ppt
Dasar Budidaya Perikanan.ppt
 
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN KomodoPari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
 
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
Struktur komunitas gastropoda pada ekosistem mangrove di kawasan desa parang,...
 
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
Pemodelan Sebaran Habitat Dugong Dugon Kawasan Pesisir Pulau Bintan Kepulauan...
 
etnosains dalam biologi konservasi
etnosains dalam biologi konservasietnosains dalam biologi konservasi
etnosains dalam biologi konservasi
 
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara...
 
30323286 makalah-monitoring-pulau-melur
30323286 makalah-monitoring-pulau-melur30323286 makalah-monitoring-pulau-melur
30323286 makalah-monitoring-pulau-melur
 
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptxPROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
PROFIL KAWASAN KONSERVASI kota SORONG.pptx
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
 

More from Didi Sadili

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Didi Sadili
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Didi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Didi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Didi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Didi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Didi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Didi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Didi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Didi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Didi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...
 
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 

Recently uploaded

Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 

Status Perlindungan Penuh Pari Manta

  • 1. SOSIALISASI KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA Desa Jungut Batu, 27 Februari 2014 Oleh: Didi Sadili Direktorat Konservasi Kawasan danJenis Ikan Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Keci Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • 2. Latar Belakang APA ITU KONSERVASI SDI ? APA ITU KONSERVASI SDI ? Konservasi Sumberdaya ikan “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan” (PP 60 thn 2007) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil “Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya” (UU 27 thn 2007)
  • 3. KONSERVASI SDI Meliputi : • Konservasi Ekosistem • Konservasi Jenis Ikan • Konservasi Genetik Ikan
  • 4. DEFINISI DEFINISI UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN dan perubahannya UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN dan perubahannya UU No. 45/2009 ttg Perubahan UU No. 31/2004 UU No. 45/2009 ttg Perubahan UU No. 31/2004 IKAN adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (Pisces, Crustacea, Mollusca, Coeloenterata, Echinodermata, Amphibia, Reptilia, Mamalia dan Algae) KONSERVASI JENIS IKAN adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang TUJUAN KONSERVASI JENIS IKAN: •Melindungi jenis ikan terancam punah •Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan •Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem •Memanfaatkan sumberdaya ikan secara berkelanjutan
  • 5. PRIORITAS KONSERVASI JENIS IKAN 2010-2014 No. JENIS STATUS KONSERVASI DILINDUNGI CITES IUCN Kepmen KP 59/2011 - - - - ENDANGERED Permen 18/2009 - LEAST CONCERN 1 TERUBUK 2 BANGGAI CARDINAL FISH 3 SIDAT 4 HIU dan PARI - APPENDIX II RED LIST 4.1 PARI MANTA Kepmen KP 4/2014 APPENDIX II VUNERABLE 4.2 HIU PAUS Kepmen KP 18/2013 APPENDIX II VUNERABLE 5 PENYU PP 7/99 APPENDIX I RED LIST 6 DUGONG PP 7/99 APPENDIX I VULNERABLE 7 ARWANA PP 7/99 APPENDIX I ENDANGERED 8 BAMBU LAUT - - - 9 PAUS PP 7/99 APPENDIX I RED LIST 10 KIMA PP 7/99 APPENDIX II RED LIST 11 LOLA PP 7/99 - - 12 NAPOLEON Kepmen KP 37/2013 APPENDIX II ENDANGERED 13 KUDA LAUT - APPENDIX II RED LIST 14 KARANG HIAS - APPENDIX II RED LIST 15 LABI-LABI - APPENDIX II VULNERABLE
  • 7. UPAYA POKOK PROGRAM KONSERVASI JENIS IKAN Kerjasama Regional/Internasional Penyusunan Regulasi Status Konservasi Spesies Perlindungan habitat pada fase2 kritis UPAYA PERLINDUNGAN Pengawasan dan penya daran masyarakat Pengembangbiakan populasi in-situ LE A ST Dukungan Penelitian UP PE AYA BE MA RK N F EL AA AN TA JU N TA N E AP AY UP AN RI Pengembangbiakan populasi ex-situ Pengendalian pemanfaatan Survey potensi populasi Pengaturan kuota tangkap Regulasi pemanfaatan Penetapan KKP dan KKP3K UU No. 31/2004 ttg PERIKANAN jo UU No.45/2009 Pasal 1, ayat (7) Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin, keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
  • 9. Status Jenis Ikan yang dilindungi ditetapkan oleh Menteri Tatacara status perlindungan jenis ikan diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013 1. Menteri menetapkan status perlindungan dengan mempertimbanglan rekomendasi ilmiah; 2. Penetapan status perlindungan memuat : (1). Nama spesies (nama lokal dan nama ilmiah) (2). Tipe perlindungan
  • 10. MENGAPA PERLU TINDAKAN KONSERVASI TERHADAP JENIS “IKAN” TERTENTU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adanya ancaman serius akan kepunahannya; Nilai ekonomi tinggi; Nilai ekologi; Nilai sosial; Nilai adat/budaya; Nilai religi; dan Nilai estetika.
  • 11. TUJUAN PENETAPAN STATUS : Untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman SDI dan lingkungannya secara berkelanjutan
  • 12. Penggolongan Status Jenis Ikan dalam Konteks Konservasi terdiri dari : • Jenis Ikan yang dilindungi, • Jenis Ikan yang tidak dilindungi rendah
  • 13. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KONSERVASI JENIS IKAN 1. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan 2. Jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi
  • 14. PENGGOLONGAN JENIS IKAN (PP 60 2007) PENUH BUDIDAYA DILINDUNGI TERBATAS (waktu, tempat, ukuran) ALAM JENIS JENIS IKAN IKAN APPENDIK CITES I BUDIDAYA TDK DILINDUNGI BUDIDAYA APPENDIKCITES II,III ALAM
  • 15. PERLINDUNGAN TERBATAS BERDASARKAN PERMENKP NO.35/2013 A. PERLINDUNGAN PENUH Dilakukan pada seluruh tahapan siklus hidup termasuk bagian tubuhnya B. PERLINDUNGAN TERBATAS 1. Perlindungan Terbatas Ukuran 2. Perlindungan Terbatas Wilayah Sebaran Tertentu 3. Perlindungan Terbatas Periode Waktu Tertentu
  • 16. Kriteria Status Jenis Ikan dilindungi : • Terancam punah • Langka • Daerah penyebaran terbatas (endemik) • Terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara dratis • Tingkat kemampuan reproduksi rendah rendah
  • 17. KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN 1. TERANCAM PUNAH Faktor Alami :: Faktor Alami 1.Perubahan komponen 1.Perubahan komponen ekosistem; dan ekosistem; dan 2.Bencana alam 2.Bencana alam .. Aktivitas Manusia : 1.Tangkap lebih; 2.Penangkapan dg alat tangkap yg merusak; 3.Masuknya spesies pendatang berupa predator, kompetitor, dan pembawa penyakit; dan/atau 4.Kerusakan habitat. 2. LANGKA Ciri ::Ciri :: Ciri Ciri 1. Kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat; 1. Kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat; 2. Waktu matang seksual pertama sangat lama; dan/atau 2. Waktu matang seksual pertama sangat lama; dan/atau 3. Laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang. 3. Laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang.
  • 18. KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN 3. DAERAH PENYEBARAN TERBATAS (ENDEMIK) Ciri –Ciri : (1). Sebaran geografis alami terbatas, (2). Lingkungan hidup sempit (sungai, danau, rawa, laut; dan (3). Hidup pada karakteristik ekosistem tertentu. 4. PENURUNAN DRASTIS JUMLAH INDIVIDU Ciri : :Ciri : : Ciri Ciri (1)Berkurangnya jumlah individu dlm jml besar pada suatu habitat dlm waktu kurang dari 11 (1)Berkurangnya jumlah individu dlm jml besar pada suatu habitat dlm waktu kurang dari th; dan th; dan (2)Penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE) (2)Penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (CPUE) 5. KEMAMPUAN REPRODUKSI RENDAH Ciri : Ciri : (1) Jumlah telur yg dihasilkan rendah; (2) Berpasangan tetap; dan (3) Kematian alami tinggi.
  • 19. Usulan Inisiatif Analisis Kebijakan Penetapan Status Verifikasi Usulan Rekomend asi Ilmiah TIDAK LAYAK a. Surat ditujukan ke MenKP b. Dilengkapi dengan dokumen KAJIAN AWAL dan PETA PENYEBARAN a. b. c. d. Studi Literatur; Survey; Konsultasi publik; Koordinasi dg instansi terkait; a. Kondisi habitat dan populasi di alam; b. Tingkat dan cara pemanfaatan; c. Kepedulian dan kesadaran masyarakat; d. Keterkaitan program lintas sektoral LAYAK a. Surat permintaan Rekom Ilmiah dari MenKP (MA) ke Kepala LIPI (SA) b. Surat Rekom Ilmiah dari Kepala LIPI (SA) ke MenKP (MA) a. Penetapan Status Perlindungan oleh MenKP b. Mempertimbangka n Rekomendasi Ilmiah dan Hasil Analisis Kebijakan
  • 20. PERLINDUNGAN PARI MANTA (Manta spp)
  • 21. Pari manta merupakan jenis ikan eksotik, berukuran besar, pemakan plankton, dan tidak berbahaya bagi manusia. RAWAN PUNAH (IUCN)
  • 22. PERTIMBANGAN PENETEPAN STATUS PERLINDUNGAN PARI MANTA Berdasarkan hasil monitoring populasi pari manta di beberapa lokasi telah menunjukkan penurunan populasi yang tajam, 57% dalam 10 tahun terakhir. Masuk dalam daftar merah (red list) IUCN (vunerable/rawan) Masuk dalam Apendik II CITES (Bangkok, 2013) Masuk dalam Apendik II CITES (Bangkok, 2013) Kemampuan Reproduksi rendah (jumlah anakan 1 ekor Kemampuan Reproduksi rendah (jumlah anakan 1 ekor dalam 5 tahun) dalam 5 tahun)
  • 23. PERTIMBANGAN PENETEPAN STATUS PERLINDUNGAN PARI MANTA Sebagai indokator kesehatan ekosistem perairan Tidak menjadi target utama penangkapan nelayan Berpotensi sebagai aset wisata bahari. Nilai ekonomi satu Berpotensi sebagai aset wisata bahari. Nilai ekonomi satu ekor pari manta sebesar 9.75 milyar selama hidupnya, ekor pari manta sebesar 9.75 milyar selama hidupnya, sedangkan nilai manta dijual untuk kebuthan konsumsi sedangkan nilai manta dijual untuk kebuthan konsumsi hanya sekitar 1 juta. hanya sekitar 1 juta.
  • 24. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN PARI MANTA
  • 25. Deskripsi Ikan Pari Manta Birostris KLASIFIKASI Filum : Chordata Kelas : Chondrichthyes Sub–Kelas : Elasmobranchii Bangsa : Myliobatiformes Suku : Mobulidae Marga : Manta Bancroft, 1829 Spesies : Manta birostris (Walbaum, 1792) Nama Umum : Pari Manta Oseanik Nama Lokal : Plampangan, Pari Kerbau (Lombok), Pari Cawang Kalung (Jawa), Sarangah Bulan, Pari Kalong, Pari Kelelawar CIRI BIOLOGI •Usia maksimun diestimasi mencapai 40 tahun dengan kisaran usia pertama kali dewasa yaitu 8-10 tahun. •Kemampuan reporduksinya sangat rendah dengan waktu periode reproduksi2-5 tahun, lama kehamilan1213 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi, dan waktu generasi 24-25 tahun. •Merupakan jenis ikan peruaya, melakukan migrasi lebih dari ribuan kilometer (antar negara) •M. birostris terlihat lebih soliter dibandingkan dengan M. alfredi, namun M. birostris seringkali terlihat melakukan agregasi dalam jumlah besar untuk makan, kawin, atau untuk dibersihkan. •Merupakan ikan pelagis yang terdistribusi secara luas, menghuni perairan tropis, subtropis, dan temperata. Sebarannya di Indonesia mencakup perairan Samudera Hindia, Laut Cina Selatan dan sekitarnya CIRI MORFOLOGI •Bentuk kepala sangat lebar dan sangat pendek •Letak mulut di ujung/terminal •Tidak terdapat gigi pada rahang bagian atas, tetapi pada rahang bawah terdapat gigi kecil. •Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak putih yang melintang, terdapat tonjolan yang mengeras di belakang sirip punggung. •Permukaan tubuh kasar. •Ekor tanpa duri berukuran lebih pendek daripada lebar tubuh. •Berukuran sangat besar, lebar tubuhnya dapat mencapai 670 cm hingga 910 cm. Ukuran yang umum tertangkap sekitar 400 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar 122 – 127 cm
  • 26. Deskripsi Ikan Pari Manta Alfredi KLASIFIKASI Filum : Kelas : Sub–Kelas Bangsa Suku : Marga : Spesies Nama Umum Nama Lokal Chordata Chondrichthyes : Elasmobranchii : Myliobatiformes Mobulidae Manta Bancroft, 1829 : Manta alfredi (Krefft, 1868) : Pari Manta Karang : Pari Manta CIRI BIOLOGI •Usia maksimum diestimasi mencapai 40 tahun dengan kisaran usia pertama kali dewasa antara 6-8 tahun. •Kemampuan reproduksinya sangat rendah dengan waktu periode reproduksi2-3 tahun, lama kehamilan1213 bulan, jumlah anakan satu ekor/periode reproduksi, dan waktu generasi 24-25 tahun •M.alfredi hanya dijumpai diperairan tropis dan subtropis, diperkirakan memiliki home range yang lebih kecil, memiliki pola pergerakan yang filopatrik, dan jarak migrasi musiman yang lebih pendek (hingga beberapa ratus kilometer). •Umum ditemukan di perairan karang, gosong karang atau di dekat gunung-gunung karang. Di Indonesia sering ditemukan di perairan karang yang masih relatif baik dan belum banyak terganggu oleh aktivitas penangkapan, mulai dari perairan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, timur Kalimantan, Laut Cina Selatan, Laut Banda, perairan Sulawesi, Maluku dan Papua CIRI MORFOLOGI •Bentuk kepala sangat lebar •Letak mulut di ujung/terminal •Tidak terdapat gigi pada rahang bagian atas •Bagian atas tubuh berwarna hitam dengan corak-corak putih yang melintang, tidak terdapat tonjolan yang mengeras di belakang sirip punggung. •Ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan M. birostris, dengan ukuran lebar tubuhnya maksimum mencapai 550 sentimeter. Ukuran yang umum tertangkap sekitar 300 cm atau lebih, dengan ukuran anakan sekitar 182 – 192 cm
  • 27. • • Di perairan Cilacap telah mengalami penurunan sekitar 31 % pada periode tahun 2006 – tahun 2011 Di wilayah NTB dan NTT laju penurunan hasil tangkapan sudah mencapai 57% selama periode 10 tahun terakhir
  • 28. KRITERIA JENIS IKAN DILINDUNGI (PP. 60 TH 07) 1 LANGKA 2 TERANCAM PUNAH 3 PENURUNAN POPULASI 4 FEKUNDITAS RENDAH 5 ENDEMIK PARI MANTA (Manta spp) X
  • 29. PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN (Permen KP 35/2013) 1. Usulan Inisiatif PENGUSUL 2. Verifikasi Usulan MENTERI KP DIRJEN KP3K 3. Konsultasi Publik TIM PENETAPAN STATUS : 1.VERIFIKASI USULAN 2.ANALISIS KEBIJAKAN 4. Analisis Kebijakan MENTERI KP 5.Rekomendasi Ilmiah LIPI MENTERI KP 6. Penetapan Status Perlindungan
  • 30. PROSES PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PARI MANTA No TAHAPAN WAKTU KETERANGAN September 2013 V a. Sibolga 17 Oktober 2013 V b.Banda Aceh 24 Oktober 2013 V c. NTB 31 Oktober 2013 V d. Jakarta 6 Nopember 2013 V e. Surabaya 14 Nopember 2013 V Nopember Desember 2013 V 10 Desember 2013 V 1. Usulan Inisiatif ke Menteri 2. Verifikasi Usulan / Pengumpulan Data dan Informasi  Konsultasi Publik 3. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan 4. Permintaan Rekomendasi Ilmiah ke LIPI 5. Rekomendasi Ilmiah dan Perancangan SK 10 Jan 2013 V 6. Penetapan oleh Menteri 28 Jan 2014 X
  • 31. PARIWISATA BAHARI, ALTERNATIF PEMANFAATAN PARI MANTA DI MASA DEPAN Derawan P. Komodo Gili Terawangan Nusa Penida Raja Ampat Bunaken
  • 32. Nilai pari manta hiudp untuk wisata bahari Nilai pari manta mati di pasar 10 Milyar 1 Juta
  • 33. Sanksi Penangkapan Ikan sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentag Perikanan Bagi Nelayan Besar: Pasal 100B Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bagi Nelayan Kecil: Pasal 100C Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  • 34. BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL PISCES (Ikan bersirip) NO 1 2 3 4 5 6 APPEND DIPUTUSKAN DI COP … DI ATURAN JENIS BIOTA NAMA LATIN IX … NASIONAL COP ke-XI di Gigiri, Kenya Ikan Raja Laut Latimeria chalumnae I PP No. 7/1999 (2000) Peyang malaya, Tangkelasa, Ikan Scleropages I COP ke- II di San Jose, PP No. 7/1999 Naga formosus Costa Rica (1979), COP keIX di Fort Lauderdale, United States of America (1994), COP ke-XV, Doha, Qatar (2010) Hiu Gergaji Pristis microdon I COP ke-XIV di Hague, PP No. 7/1999 Netherlands (2007), COP ke-XVI di Bangkok, Thailand (2013) Ikan Napoleon Cheilinus undulatus II COP ke-XIII di Bangkok, PP No. 7/1999; Thailand (2003) Kepmen KP No. 37/2013 Hiu Paus/whale shark Rhincodon typus II COP ke-XIII di Bangkok, PP No. 7/1999; Thailand (2003) Kepmen KP No. 18/2013 Carcharodon Basking Shark II PP No. 7/1999 carcharias 7 Kuda laut Hippocampus spp II PP No. 7/1999 KETERAN GAN 9 spesies
  • 35. BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL REPTILIA (melata) NO JENIS BIOTA 1 Penyu tempayan NAMA LATIN Caretta caretta APPENDIX DIPUTUSKAN DI COP … DI … ATURAN NASIONAL COP ke-III, New Delhi, India (1981), PP No. 7/1999 I COP ke-II, San José, Costa Rica (1979) COP ke-I, Bern, Switzerland (1976) 2 Penyu hijau Chelonia mydas I COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999 COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP ke-8, Kyoto, Jepang (1992) 3 Penyu belimbing Dermochelys coriacea I COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999 COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000) 4 Penyu sisik Eretmochelys imbricate I 5 6 7 Penyu ridel Penyu pipih Labi-labi, asiatic softshell Lepidochelys olivacea Natator depressa Amyda cartilagenea I I II COP ke-16, Bangkok, Thailand (2013), PP No. 7/1999 COP ke-15, Doha, Qatar (2010), COP ke-14, Hague, Netherlands (2007), COP ke-13, Bangkok, Thailand (2004), COP ke-11, Gigiri, Kenya (2000), COP ke-9, Fort Laurdedale, United States, 1994 COP ke-3, New Delhi, India (1981) PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 KETERANGA N
  • 36. BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL ANTHOZOA NO 1 JENIS BIOTA Karang batu/corals NAMA LATIN Scleractinia spp APPEN DIX DIPUTUSKAN DI COP … DI … ATURAN NASIONAL II PP No. 7/1999 KETERANG AN 160 spesies BIVALVIA NO 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BIOTA Nautilus berongga Ketam tapak kuda Troka, susur bundar Batu laga, Siput hijau Kima tapak kuda, Kima kuku beruang Kima Cina Kima kunia, Lubang NAMA LATIN Nautilus pompillius Tachipleus gigas Trochus niloticus Turbo marmoratus Hippopus hippopus Hippopus porcellanus Tridacna crocea 8 9 10 11 Kima selatan Kima raksasa Kima kecil Kima sisik, Kima seruling Tridacna derasa Tridacna gigas Tridacna maxima Tridacna squamosa APPEN DIPUTUSKAN DI COP … DI … DIX II II II II II II II COP ke-IV, Buenos Aires, Argentina (1985), COP ke-XIII, Bangkok, Thailand (2004) COP ke-XIII, Bangkok, Thailand II (2004) II II II KETERANG ATURAN NASIONAL AN PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999 PP No. 7/1999
  • 37. BIOTA AKUATIK YANG MASUK DAFTAR CITES DAN PERLINDUNGAN NASIONAL MAMALIA NO JENIS BIOTA NAMA LATIN APPEN DIX DIPUTUSKAN DI COP … DI … ATURAN NASIONAL 1 Paus biru Balaenoptera musculus PP No. 7/1999 2 Paus bersirip Balaenoptera physalus PP No. 7/1999 3 Paus bongkok Megaptera novaeangliae PP No. 7/1999 4 Duyung Dugong dugon PP No. 7/1999 5 Paus (semua jenis dari famili cetacea) PP No. 7/1999 6 Lumba-lumba (semua jenis dari famili ini) PP No. 7/1999 7 Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili ini) PP No. 7/1999 KETERANG AN
  • 38. Pari Manta lestari akan menjadikan : 1.Ekosistem perairan laut menjadi sehat dan seimbang sehingga meningkatkan populasi ikan – ikan yang menjadi target penangkapan nelayan 2.Masyarakat nelayan lebih sejahtera 3.Membuka peluang usaha alternatif terkait dengan pariwisata pari manta
  • 39. Love Manta Kita harus berbuat sekarang, sebelum manta punah selamanya Terima Kasih KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN Email : subditkonservasijenis@gmail.com http;//kkji.kp3k.kkp.go.id @ditkkji

Editor's Notes

  1. Sebab repoduksi sangat lama dan cara mentangkap agat gampang sahingga Populasi manta di Indonesia terun menerun. Data baru menunjukkan bahwa populasi telah menurun sebesar 56% di dalam 8 tahun. (Setiash et al. in review)
  2. Only 4 places were addressed in the survey, all these places have famous manta dive sites. But not only these places have manta sites, other areas have them to. This gives a huge potential for growth in manta tourism in Indonesia. But only if we fully protect mantas now before the populations are wiped out. Tourist expenditures on manta ray dives in Indonesia, based on data gathered from only four locations - Bali, Komodo, Raja Ampat and Sangalaki - are estimated at over 145.6 billion IDR (US$15 million) annually13, accounting for over 10% of the global total.  Based on these numbers, Indonesia is one of the top manta tourism destinations in the world, generating more revenue from manta tourism than all but one other destination.