pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah

1. PENGELOMPOKAN PULAU-PULAU KECIL
BERDASARKAN LETAK GEOGRAFIS DAN
STATUS PERUNTUKANNYA
Oleh: Didi Sadili
Kabag Keuangan dan Umum
Pada: Forum Diskusi Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil
Jakarta, Senin 17 September 2017
di: Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Dit. P4K)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2017

2. Definisi Pulau-pulau Kecil
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi)
beserta ekosistemnya (UU No.27/2007)
Pulau adalah masa daratan (area lahan) yang terbentuk
secara alami, dikelilingi oleh air, dan selalu berada di
atas muka air (tidak boleh tenggelam, jika air pasang
tinggi) (UNCLOS, 1982)
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah Pulau-Pulau
Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional
(Perpres No.78/2005)
Pulau-Pulau Kecil adalah bentuk jamak dari pulau kecil
Atau gambaaran suatu gugusan yang terdiri dari
beberapa pulau kecil.
Penyebutan pulau-pulau kecil adalah menunjukkan
pulau kecil secara keseluruhan, baik Pulau-Pulau kecil
pedalaman (inner islands), Pulau-Pulau Kecil Terluar
(PPKT), Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi, dll

3. Kondisi Eksisting Pulau-Pulau Kecil
Jumlah Pulau di Indonesia =17.504 Pulau
Menurut Penjelasan UU No. 6/1996
tentang Perairan Indonesia16.056 Pulau Bernama
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id 13
2.590 Pulau Bernama yang
telah didepositkan ke PBB
(per 18 Agustus 2017)

4. Pengelompokkan Pulau-Puau Kecil Secara Umum
Dibagi Menjadi Dua, yaitu berdasarkan:
1. Letak geografisnya, dan
2. Status Peruntukannya.
Catatan: Satu Pulau Dapat Masuk ke Dalam Kedua Kelompok
Pulau-Pulau Kecil Diatas

5. 1. Pulau-Pulau Kecil Terluar disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki
titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai hukum nasional dan internasional.
Jumlah PPKT sebanyak 111 pulau.
2. Pulau-Pulau Kecil Pedalaman (Inner islands) adalah seluruh pulau-pulau yang berada
dalam wilayah NKRI yang tidak memiliki titik dasar geografis sebagai penghubung garis
pangkal laut.
Pulau-pulau kecil pedalaman adalah pulau-pulau selain PPKT seperti yang berada di:
dalam laut teritorial, muara sungai, dalam badan sungai, dan dalam danau.
Kelompok Pukau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografisnya
Dibagi Lagi Menjadi Dua, yaitu:

6. Kelompok Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Status dan
Peruntukkan, terdiri dari:
1. Pulau-Pulau Kecil Terluar;
2. Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi;
3. Pulau-Pulau Kecil Untuk Peruntukan Tertentu;
4. Pulau-Pulau Kecil Hasil Reklamasi; dan
5. Pulau-Pulau Kecil Umum

7. Keterangan:
Pulau-Pulau Kecil Terluar, definisinya seperti di atas.
Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi adalah pulau-pulau kecil yang berada
dan berstatus sebagai kawasan konservasi. Seperti: pulau-pulau kecil di Taman
Nasional Kepulauan Seribu dan pulau-pulau kecil di Taman Nasional Karimun
Jawa, dll.
Pulau-Pulau Kecil untuk peruntukkan tertentu. Yang dimaksud disini adalah
Pulau-Pulau Kecil yang dimiliki oleh lembaga/kementerian/instansi
pemerintah, contohnya: Pulau Nusakambangan yang dimiliki oleh Kementerian
Hukum dan HAM yang diperuntukkan sebagai lembaga pemasyarakatan.
Pulau-Pulau Kecil hasil reklamasi. Seperti 17 pulau di Jakarta Utara, Pulau Lusi
di Sidoarjo Jawa Timur, dll
Pulau-Pulau Kecil Umum adalah pulaau-pulau kecil diluar kriteria di atas atau
untuk penyebutan secara umum/keseluruhan pulau-pulau kecil .

8. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

9. Kebijakan Umum Pemanfaatan/Penataan Pertanahan
di Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kkecil Terluar
Berdasarkan Permen Agraria & Tata
Ruang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016
tentang Penataan Pertanahan di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
dan Kepmen KP No. 39 Tahun 2004
tentang Pedoman Umum Investasi
Pulau-Pulau Kecil, sebagai berikut:
1.Paling sedikit 30% dari luas pulau
dikuasai langsung oleh Negara
(digunakan untuk area public,
kepentingan masyarakat, dll.)
2.Penguasaan atas pulau-pulau kecil
paling banyak 70% (tujuh puluh
persen) dari luas pulau, atau sesuai
arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3.Harus mengalokasikan 30% dari luas
pulau untuk kawasan lindung.

10. Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan bagi semua
kelompok pulau-pulau kecil merupakan kewenangan dari
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

11. 11
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

12. Dasar Hukum Pengelolaan
UU
No. 1/2014
Pasal 23 UU No. 1/2014 Jo UU No. 27/2007
Tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.
pasal 24; Pulau Kecil, gosong, atol, dan gugusan karang yang ditetapkan sebagai titik
pangkal pengukuran perairan Indonesia ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan
yang dilindungi.
Perpres
78/2005
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
PP
No. 62/2010
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2010
Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Pasal 3; PPKT Merupakan KSNT.
Pasal 1; Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkait
dengan kedaulatan Negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan
dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id
Keppres
6/2017
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005
Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

13. (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
UU No. 27/2007 : PWP PPK
Pasal 27
PP No. 62 thn 2010 tentang PEMANFAATAN PPKT
a. Pertahanan dan keamanan,
b. Kesejahteraan masyarakat dan/atau
c. Pelestarian lingkungan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

14. ISU PENGELOLAAN PPK TERLUAR
 Pertahanan dan Keamanan
PPKT sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang, rentan terhadap
occupation negara lain
 Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi),
Sebagian besar masyarakat PPK masih hidup dibawah garis kemiskinan, mata pencaharian
terbatas dan sangat tergantung pada sumberdaya alam dan ekonomi luar pulau (pulau
induk/daratan)
 Kelestarian Lingkungan (Ekologi),
PPK memiliki daya dukung terbatas dan sangat rentan terhadap kerusakan ekosistem, baik
akibat ulah manusia, dampak bencana alam dan dampak pemanasan global (perubahan
iklim).
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

15. TUJUAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR
(PERPRES NO. 78 TAHUN 2005)
• Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan
bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
• Memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka
pembangunan yang berkelanjutan;
• Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan
kesejahteraan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

16. 1. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-
pulau Kecil;
2. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
3. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil
Terluar;
4. PP No 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan
Negara;
5. Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang Tarif
dan Jenis PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Regulasi Terkait Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

17. Lanjutan….
6. Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
7. Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
Terluar;
8. Permen KP No. 20 tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
9. Permen KP No. 47 tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan
konservasi; dan
10.Permen KP No. 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

18. Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil tersebut akan terkait juga
dengan aspek: kewenangan/otoritas dalam hal pengelolaan,
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.
Terima kasih