Peluang PNBP dari kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan cukup besar karena trend wisata bahari khususnya ke kawasan konservasi perairan terus meningkat

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak,
PNBP
dari kegiatan ekonomi
di: Kawasan Konservasi Perairan Nasional
berdasarkan
PP No. 75 tahun 2015
Oleh: didi sadili
Kasubbag Keuangan dan Umum
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Disampaikan pada: FGD potensi PNBP dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Di: Direktorat Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL)
Jakarta 11 September 2017

2. Target PNBP pada RAPBN 2018
=Rp 267,9 trilyun.
Berasal dari:
PNBP dari pendapatan sumberdaya
alam= Rp 99,3 T (37%),
PNBP dari lainnya dari kementerian/
Lembaga =Rp 82 T (31%),
PNBP dari pendapatan kekayaan
Negara = Rp 43,7 T (16%), dan
PNBP Badan Layanan Umum =Rp 43 T
(16%0

3. Bagaimana mencapai target PAPBN PNBP 2018
sebesar Rp 267,9 T (dari Rp 240,4 T th 2017)?
• Penyempurnaan Peraturan dan perundangan melalui revisi Undang
Undang PNBP dan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif
PNBP,
• Transparansi pengelolaan PNBP dengan mempermudah penyetoran
PNBP,
• Memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan penarikan PNBP,
• Menggali potensi-potensi baru penarikan PNBP.
• Menarik piutang PNBP pada tahun tahun terahir, dan
• Melakukan audit atas pelaksanaan dan pengelolaan PNBP

5. Pengenaan tariff masuk Kawasan Konservasi Perairan
Hasil kajian Willingness to pay ke KKPD Nusa Penida Bali oleh tim USAID
dan TNC tahun 2011.
(willingness to pay dalam hal ini diartikan kerelaan turis membayar
masuk kaawasan konservasi untuk membantu pendanaan kegiatan
konservasi di KKPD Nusa Penida)
Sebagian responden turis setuju (rerata dari berbagai income rate
/93%) untuk membayar masuk ke KKP

6. Pelaksanaan Penarikan PNBP di DITJEN PRL
• Belum ada nilai setoran PNBP dari DITJEN PRL. Kalau pun ada dari
setoran PNBP Pulau NIPAH, itu disetorkan langsung ke kas Negara.
• Tidak ada alasan tidak ada penarikan PNBP dari Kawasan Konservasi
Perairan Nasional terhitung setelah ditetapkannya PP No. 75 tahun
2015, yaitu ditetapkan pada bulan September 2015 yang artinya
harus sudah opeerasional pada bulan Oktober 2015. (hal ini diperkuat
dengan pernyataan Pak Irjen KKP pada rapat tanggal 08 Sept 2017)