SlideShare a Scribd company logo
Bahan Masukan
Penyusunan Naskah Akademik untuk
Rancangan PERATURAN DAERAH Prov DKI Jakarta
tentang Pengelolaan Hiu dan Pari
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT (Dit. KKHL)
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (Ditjen PRL)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh:
Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Disampaikan pada Rapat Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA DKI Jakarta
Tentang “Pengelolaan” Hiu dan Pari
Jakarta, 22 September 2015
LATAR BELAKANG
ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI
1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi);
2. Penangkapan anakan;
3. Kepentingan ekonomi;
4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan
5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam
PP 60/2007 Pasal 23 Ayat 2PP 60/2007 Pasal 23 Ayat 2
 Sosial
 Ekonomi
 Budaya masyarakat nelayan
Beberapa Aspek PertimbanganBeberapa Aspek Pertimbangan dalamdalam
Pemberian Status PerlindunganPemberian Status Perlindungan dandan
Penerbitan Peraturan LainnyaPenerbitan Peraturan Lainnya
PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA
2005
Japan
57%
Hong
Kong
28%
Korea
0.8%
Malaysia
2%
Taiwan
3%
Jordan
1%
Singapore
8%
2006
Hong
Kong
34.7%
Singapore
11.4%
Japan
45.2%
Taiwan
0.6%
Sri Lanka
1.2%
Australia
0.7%
China
4.5%
Malaysia
1.7%
Regulasi Terkait Perikanan Hiu
Nama Ilmiah Manta alfredi
Nama Inggris Reef Manta Ray
Nama Indonesia Pari Manta
Inf. Biologi
Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  182 – 192 cm
Ukuran dewasa  270 – 300 cm; Ukuran maksimum  500
cm; Usia maksimum  40 tahun; Periode pemijahan  2 – 5
tahun; Periode kehamilan  12 – 13 bulan; fekunditas 
umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
IKAN PARI APPENDIK II CITES
1
Nama Ilmiah Manta birostris
Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray
Nama Indonesia
Indonesia  Pari Manta; Lombok  Pari Kerbau; Jawa 
Cawang Kalung.
Inf. Biologi
Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  122 – 127 cm
Ukuran dewasa  360 - 380 cm; Ukuran maksimum  670
-910 cm; Usia maksimum  estimasi 40 tahun; Periode
pemijahan  2 – 5 tahun; Periode kehamilan  12 – 13
bulan; fekunditas  umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
IKAN PARI APPENDIK II CITES
2
1 2
34
SUBSTANSI RANCANGAN REGULASI NASIONAL
KONSERVASI HIU
1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK
MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT 
PEMANFAATAN LESTARI;
2. HIU SEBAGAI BY-CATCH  SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA
HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN;
3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE  DAPAT DIMANFAATKAN SECARA
LESTARI;
4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU
MARTIL DAN 1 HIU KOBOI
5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN
YANG CUKUP SERIUS  SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA
PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL
1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK
MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT 
PEMANFAATAN LESTARI;
2. HIU SEBAGAI BY-CATCH  SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA
HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN;
3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE  DAPAT DIMANFAATKAN SECARA
LESTARI;
4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU
MARTIL DAN 1 HIU KOBOI
5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN
YANG CUKUP SERIUS  SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA
PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL
1. REGULASI YANG MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PEMANFAATAN
DAN KEBUTUHAN UPAYA KONSERVASI;  IMPLEMENTASI NDF
2. BERSIFAT IMPLEMENTATIF, EFEKTIF DAN MUDAH DIAWASI
PELAKSANAANNYA;
RENCANA PROGRAM KONSERVASI HIU DAN PARI DI
INDONESIA
TUJUAN :
SUMBERDAYA IKAN HIU DAN PARI TERJAGA KELESTARIANNYA SEHINGGA DAPAT
DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH GENERASI SEKARANG DAN GENERASI
YANG AKAN DATANG
ALTERNATIF UPAYA :
1.Membatasi JUMLAH ikan hiu yang ditangkap melalui kuota;
2.Pengaturan perdagangannya;
3.Mengatur UKURAN hiu yang boleh ditangkap dan diperdagangkan dengan
keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
4.MELINDUNGI SEBAGIAN DAERAH sebagai daerah larangan penangkapan ikan
hiu, khususnya di dalam Kawasan Konservasi;
RENCANA PENGATURAN KHUSUS
HIU MARTIL
(S. lewini, S. zygaena dan S. mokarran)
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP DI SELURUH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA,
KECUALI DI DALAM KAWASAN KONSERVASI
1.
RENCANA PENGATURAN KHUSUS
HIU KOBOI
(Carcharhinus longimanus)
UKURAN YANG DIPERBOLEHKAN DITANGKAP ADALAH IKAN HIU KOBOY
YENG MEMPUNYAI UKURAN LEBIH BESAR DARI 2 METER ATAU >100KG
2.
REGULASI NASIONAL
PP No.7/99  Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
HIU GERGAJI
Pristis microdon
HIU GERGAJI
Pristis microdon
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
REGULASI NASIONAL
Kep. MenKP No. 18/2013
Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
HIU PAUS
Rhyncodon typus
HIU PAUS
Rhyncodon typus
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan
(Ecologically Related Species) Perikanan Tuna
Pasal 73
(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib
melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang
terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional
Fisheries Management Organization.
(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu monyet
(thresher shark); atau
b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch)
berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus
PERMEN KP No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan di WPP-RI
(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
b. melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap
dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan
mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala
pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak
sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
meliputi:
a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam
keadaan hidup;
b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam
keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui
kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan SIPI.
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU
DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES
Manta birostris
Manta alfredi
Beberapa Peraturan di Daerah
terkait
Pengelolaan Biota Perairan
. Peraturan Daerah (Perda) Kab. Raja Ampat No. 9 tahun 2012
tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta,
dan Jenis Jenis Ikan Tertentu di Wilayah Perairan Kab. Raja Ampat,
. Instruksi Bupati Manggarai Barat No. 1309/VIII/2013
tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, Napoleon,
dan Jenis Jenis Ikan Tertentu dan Biota Perairan Lainnya
di Wilayah Perairan Laut Kabupaten Manggarai Barat,
. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah No. 523/529/DISKANLUT/
tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pelarangan Pengumpulan dan Pemasaran
Bambu Laut (Isis hippuris) dan Batang Merah (Melitodes/sealipress),
. Surat Edaran Bupati Sinjai Prov. Sulawesi Selatan No. 660/943/SET,
tanggal 23 Juni 2005 tentang Pelarangan Pengambilan Bambu Laut
dan sejenisnya,
. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 78 tahun 2014
tentang Larangan Mengkonsumsi Ikan Hiu dan Ikan Pari Manta Serta Produk
Olahannya bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Saran untuk Penerbitan
Aturan Pengelolaan Hiu dan Pari
(Penangkapan, Pengolahan, perdagangan)
Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 27:
(1)Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut
yang adaa di wilayahnya,
(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Esplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
a........
.............
‘Seyogyanya PERDA DKI Jakarta tentang Pengelolaan Hiu dan Pari,
sejalan dengan kebijaksanaan pengelolaan hiu dan pari secara Nasional’
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA  Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari

More Related Content

What's hot

Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Didi Sadili
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Didi Sadili
 
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Didi Sadili
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Didi Sadili
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Didi Sadili
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Didi Sadili
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Didi Sadili
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
hendrakkp
 
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Didi Sadili
 
Data Produksi Hiu
Data Produksi HiuData Produksi Hiu
Data Produksi Hiu
Didi Sadili
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Didi Sadili
 
Biota laut dilindungi
Biota laut dilindungiBiota laut dilindungi
Biota laut dilindungi
Yayasan TERANGI
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Didi Sadili
 
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutanPengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
Didi Sadili
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Didi Sadili
 
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN KomodoPari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
hendrakkp
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong
Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Didi Sadili
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Didi Sadili
 

What's hot (20)

Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
 
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
 
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
 
Data Produksi Hiu
Data Produksi HiuData Produksi Hiu
Data Produksi Hiu
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
Biota laut dilindungi
Biota laut dilindungiBiota laut dilindungi
Biota laut dilindungi
 
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di IndonesiaProgram Pengelolaan Penyu di Indonesia
Program Pengelolaan Penyu di Indonesia
 
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutanPengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutan
 
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...
 
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN KomodoPari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodo
 
Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong Lamun dan Dugong
Lamun dan Dugong
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaKebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinya
 

Similar to Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari

Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyuKebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Didi Sadili
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
afdal muhammad
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
PT. SASA
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanshihatin
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Penataan Ruang
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap IkanAnalisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
nautika
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
Hari Dwiparama
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
Yosie Andre Victora
 
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
Fadil Nandila
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
kantarasquad
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
KaisarDatin
 
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya lautBab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
Rohman Efendi
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
udebitung
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
asyawalarkan
 
Mkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiMkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiYayasan TERANGI
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
Han Hanif
 
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
SulaimanSHMH
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
asyawalarkan
 

Similar to Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari (20)

Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyuKebijakan pengelolaan konservasi penyu
Kebijakan pengelolaan konservasi penyu
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
 
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkunganPim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
Pim1221 13 penangkapan ikan ramah lingkungan
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikan
 
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang PerikananUU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap IkanAnalisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
 
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
Makalah Ilmiah Fadil Nandila Untuk Konas Vii Ambon 2010 Ver02
 
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfPengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdf
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya lautBab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya laut
 
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
2023.12.12_Peran PSDKP Dalam Mengawal PIT_SEDIMENTASI_FINNALES_FIX.pptx
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
 
Mkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungiMkdu01 hu biota laut dilindungi
Mkdu01 hu biota laut dilindungi
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
 
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. ok
 

More from Didi Sadili

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Didi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Didi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Didi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Didi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Didi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Didi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Didi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Didi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Didi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Didi Sadili
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
Didi Sadili
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Didi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus DilindungiDugong Mengapa Harus Dilindungi
Dugong Mengapa Harus Dilindungi
 

Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari

  • 1. Bahan Masukan Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan PERATURAN DAERAH Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Hiu dan Pari DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT (Dit. KKHL) DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (Ditjen PRL) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Oleh: Didi Sadili Kasubdit Konservasi Jenis Ikan Disampaikan pada Rapat Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA DKI Jakarta Tentang “Pengelolaan” Hiu dan Pari Jakarta, 22 September 2015
  • 3. ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI 1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi); 2. Penangkapan anakan; 3. Kepentingan ekonomi; 4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan 5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam
  • 4. PP 60/2007 Pasal 23 Ayat 2PP 60/2007 Pasal 23 Ayat 2
  • 5.
  • 6.  Sosial  Ekonomi  Budaya masyarakat nelayan Beberapa Aspek PertimbanganBeberapa Aspek Pertimbangan dalamdalam Pemberian Status PerlindunganPemberian Status Perlindungan dandan Penerbitan Peraturan LainnyaPenerbitan Peraturan Lainnya
  • 7. PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA 2005 Japan 57% Hong Kong 28% Korea 0.8% Malaysia 2% Taiwan 3% Jordan 1% Singapore 8% 2006 Hong Kong 34.7% Singapore 11.4% Japan 45.2% Taiwan 0.6% Sri Lanka 1.2% Australia 0.7% China 4.5% Malaysia 1.7%
  • 9. Nama Ilmiah Manta alfredi Nama Inggris Reef Manta Ray Nama Indonesia Pari Manta Inf. Biologi Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  182 – 192 cm Ukuran dewasa  270 – 300 cm; Ukuran maksimum  500 cm; Usia maksimum  40 tahun; Periode pemijahan  2 – 5 tahun; Periode kehamilan  12 – 13 bulan; fekunditas  umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan; IKAN PARI APPENDIK II CITES 1
  • 10. Nama Ilmiah Manta birostris Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray Nama Indonesia Indonesia  Pari Manta; Lombok  Pari Kerbau; Jawa  Cawang Kalung. Inf. Biologi Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  122 – 127 cm Ukuran dewasa  360 - 380 cm; Ukuran maksimum  670 -910 cm; Usia maksimum  estimasi 40 tahun; Periode pemijahan  2 – 5 tahun; Periode kehamilan  12 – 13 bulan; fekunditas  umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan; IKAN PARI APPENDIK II CITES 2
  • 12. SUBSTANSI RANCANGAN REGULASI NASIONAL KONSERVASI HIU 1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT  PEMANFAATAN LESTARI; 2. HIU SEBAGAI BY-CATCH  SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN; 3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE  DAPAT DIMANFAATKAN SECARA LESTARI; 4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU MARTIL DAN 1 HIU KOBOI 5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN YANG CUKUP SERIUS  SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL 1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT  PEMANFAATAN LESTARI; 2. HIU SEBAGAI BY-CATCH  SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN; 3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE  DAPAT DIMANFAATKAN SECARA LESTARI; 4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU MARTIL DAN 1 HIU KOBOI 5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN YANG CUKUP SERIUS  SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL 1. REGULASI YANG MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PEMANFAATAN DAN KEBUTUHAN UPAYA KONSERVASI;  IMPLEMENTASI NDF 2. BERSIFAT IMPLEMENTATIF, EFEKTIF DAN MUDAH DIAWASI PELAKSANAANNYA;
  • 13. RENCANA PROGRAM KONSERVASI HIU DAN PARI DI INDONESIA TUJUAN : SUMBERDAYA IKAN HIU DAN PARI TERJAGA KELESTARIANNYA SEHINGGA DAPAT DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH GENERASI SEKARANG DAN GENERASI YANG AKAN DATANG ALTERNATIF UPAYA : 1.Membatasi JUMLAH ikan hiu yang ditangkap melalui kuota; 2.Pengaturan perdagangannya; 3.Mengatur UKURAN hiu yang boleh ditangkap dan diperdagangkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan 4.MELINDUNGI SEBAGIAN DAERAH sebagai daerah larangan penangkapan ikan hiu, khususnya di dalam Kawasan Konservasi;
  • 14. RENCANA PENGATURAN KHUSUS HIU MARTIL (S. lewini, S. zygaena dan S. mokarran) DIPERBOLEHKAN DITANGKAP DI SELURUH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA, KECUALI DI DALAM KAWASAN KONSERVASI 1.
  • 15. RENCANA PENGATURAN KHUSUS HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) UKURAN YANG DIPERBOLEHKAN DITANGKAP ADALAH IKAN HIU KOBOY YENG MEMPUNYAI UKURAN LEBIH BESAR DARI 2 METER ATAU >100KG 2.
  • 16. REGULASI NASIONAL PP No.7/99  Pengawetan Tumbuhan dan Satwa HIU GERGAJI Pristis microdon HIU GERGAJI Pristis microdon STATUS PERLINDUNGAN PENUH STATUS PERLINDUNGAN PENUH TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN
  • 17. REGULASI NASIONAL Kep. MenKP No. 18/2013 Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus) HIU PAUS Rhyncodon typus HIU PAUS Rhyncodon typus STATUS PERLINDUNGAN PENUH STATUS PERLINDUNGAN PENUH TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN TIDAK BOLEH DIMANFAATKAN
  • 18.
  • 19.
  • 20. Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan (Ecologically Related Species) Perikanan Tuna Pasal 73 (1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organization. (2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu monyet (thresher shark); atau b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch) berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus PERMEN KP No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan di WPP-RI
  • 21. (3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi: a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh; c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi: a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup; b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. (5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.
  • 22. DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES Manta birostris Manta alfredi
  • 23. Beberapa Peraturan di Daerah terkait Pengelolaan Biota Perairan . Peraturan Daerah (Perda) Kab. Raja Ampat No. 9 tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, dan Jenis Jenis Ikan Tertentu di Wilayah Perairan Kab. Raja Ampat, . Instruksi Bupati Manggarai Barat No. 1309/VIII/2013 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, Napoleon, dan Jenis Jenis Ikan Tertentu dan Biota Perairan Lainnya di Wilayah Perairan Laut Kabupaten Manggarai Barat, . Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah No. 523/529/DISKANLUT/ tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pelarangan Pengumpulan dan Pemasaran Bambu Laut (Isis hippuris) dan Batang Merah (Melitodes/sealipress), . Surat Edaran Bupati Sinjai Prov. Sulawesi Selatan No. 660/943/SET, tanggal 23 Juni 2005 tentang Pelarangan Pengambilan Bambu Laut dan sejenisnya, . Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 78 tahun 2014 tentang Larangan Mengkonsumsi Ikan Hiu dan Ikan Pari Manta Serta Produk Olahannya bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • 24. Saran untuk Penerbitan Aturan Pengelolaan Hiu dan Pari (Penangkapan, Pengolahan, perdagangan) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27: (1)Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang adaa di wilayahnya, (2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Esplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; a........ ............. ‘Seyogyanya PERDA DKI Jakarta tentang Pengelolaan Hiu dan Pari, sejalan dengan kebijaksanaan pengelolaan hiu dan pari secara Nasional’

Editor's Notes

  1. SmartArt custom animation effects: continuous picture list (Basic) To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, double-click Continuous Picture List (third row, fourth option from the left) to insert the graphic into the slide. On the slide, select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following: In the Height box, enter 5.05”. In the Width box, enter 7.57”. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Middle. Click Align Center. Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text. Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, click More, and then under Best Match for Document click select Moderate Effect (fourth option from the left). Click each of the three picture placeholders in the SmartArt graphic, and then in the Insert Picture dialog box, select a picture and click Insert. Press and hold CTRL, and then select the three circle pictures on the slide. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Picture Styles group, click Picture Effects, point to Glow, and then do the following: Under Glow Variations, click Accent color 1, 8 pt glow (second row, first option from the left). Point to More Glow Colors, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Lighter 80% (second row, 10th option from the left). Select the left-right arrow at the bottom of the SmartArt graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. Click the button next to Direction, and then select Linear Right (first row, fourth option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 50%. Click the button next to Color, and then click More Colors. In the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 255, Green: 192, Blue: 0. Select Stop 3 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left). Press and hold CTRL, and then select the three rounded rectangles on the slide. On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT from the Font list, enter 30 pt in the Font Size box, click the arrow next to Font Color, and then click White, Background 1 (first row, first option from the left). Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variations click Tight reflection, touching (first row, first option from the left). Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Direction list, select Linear Down (first row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 19%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left). To reproduce the animation effects on this slide, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. On the slide, select the graphic. In the Custom Animation task pane, do the following: Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Stretch. Under Modify: Stretch, in the Speed list, select Fast. Also in the Custom Animation task pane, click the arrow to the right of the animation effect, and then click Effect Options. In the Stretch dialog box, on the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select One by One. Also in the Custom Animation task pane, click the double arrows under the animation effect to expand the list of effects. Press and hold CTRL, and then select all of the animation effects in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Start list, select With Previous. Select the first animation effect (stretch effect for the left-right arrow) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, do the following: In the Delay box, enter 0.5. In the Speed box, enter 1.5 seconds. Press and hold CTRL, and then select the second and third animation effects (stretch effects for the left panel) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Right. Also in the Custom Animation task pane, with the second and third animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1, and then click OK. Press and hold CTRL, and then select the sixth and seventh animation effects (stretch effects for the right panel) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Left. Also in the Custom Animation task pane, with the sixth and seventh animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: In the Type list, select Radial. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from the left).