Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menerbitkan PERDA tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan Pari yang sebelumnya didahului dengan penyusunan Naskah Akademik. Beberapa kisi kisi untuk menyusun Perda tersebut perlu untuk diperhatikan agar Perda tersebut nantinya bisa seleras dengan aturan di atasnya, efektif dan mudah diawasi.
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Ikan hiu sebagai predator puncak dalam rantai makanannya menjadi penyeimbang dalam suatu ekosistem perairan namun populasinya kini kian menurun akibat penangkapan berlebihan. Untuk itu perlu adanya regulasi nasional untuk membatasi penangkapannya
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
COP18 CITES memutuskan untuk memasukkan beberapa spesies ikan dan teripang ke dalam Appendiks II, termasuk pari, hiu, dan teripang dari Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia mengambil tindakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pemantauan perdagangan, penyusunan NDF, dan peningkatan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan up
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaDidi Sadili
Hiu martil dan hiu koboy berstatus dilarang diekspor berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. 59 tahun 2014. dan bagaimana aspek kebijakan serta regulasinya?
Program dan rencana aksi dalam pengelolaan Hiu Paus (Rhyncodon typus) sangat diperlukan sebagai arah pengelolaannya ke depan, apalagi bagi jenis ikan yang dilindungi seperti Hiu Paus ini
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Didi Sadili
Populasi penyu, hiu, pari, dan mamalia laut di perairan Indonesia kian menyusut, untuk itu perlu aksi nyata dalam perlindungan dan pelestariannya. Salah satu bentuk konservasinya adalah pemasangan lampu pendar pada jaring ikan yang digunakan nelayan. Namun demikian, perlu pertimbangan masak-masak untuk menerapkan lampu pendar tersebut
sidat merupakan ikan ekonomis penting dan komoditas ekspor yang menjanjikan. namun, pasokan sidat terutama stadia glass ell dan elver masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam. teknologi perbenihannya belum tersedia.
Ikan pari manta sebagai ikan eksotis yang memiliki nilai lingkungan dan nilai ekonomi ketika dalam keadaan hidup di perairan yang tinggi, yang populasinya semakin turun drastis sehingga perlu dilindungi keberadaannya
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
Dokumen ini membahas perlindungan hiu paus (Rhincodon typus) yang terancam punah karena pertumbuhan lambat dan kerentanan terhadap aktivitas manusia seperti penangkapan ikan. Hiu paus merupakan spesies pelagis yang bermigrasi jauh melintasi perbatasan negara, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional dalam perlindungannya, misalnya melalui pengaturan pemanfaatan dan konservasi. Ekoturisme diusulkan sebag
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Ikan hiu sebagai predator puncak dalam rantai makanannya menjadi penyeimbang dalam suatu ekosistem perairan namun populasinya kini kian menurun akibat penangkapan berlebihan. Untuk itu perlu adanya regulasi nasional untuk membatasi penangkapannya
Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listin...Didi Sadili
COP18 CITES memutuskan untuk memasukkan beberapa spesies ikan dan teripang ke dalam Appendiks II, termasuk pari, hiu, dan teripang dari Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia mengambil tindakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pemantauan perdagangan, penyusunan NDF, dan peningkatan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan up
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaDidi Sadili
Hiu martil dan hiu koboy berstatus dilarang diekspor berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. 59 tahun 2014. dan bagaimana aspek kebijakan serta regulasinya?
Program dan rencana aksi dalam pengelolaan Hiu Paus (Rhyncodon typus) sangat diperlukan sebagai arah pengelolaannya ke depan, apalagi bagi jenis ikan yang dilindungi seperti Hiu Paus ini
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Didi Sadili
Populasi penyu, hiu, pari, dan mamalia laut di perairan Indonesia kian menyusut, untuk itu perlu aksi nyata dalam perlindungan dan pelestariannya. Salah satu bentuk konservasinya adalah pemasangan lampu pendar pada jaring ikan yang digunakan nelayan. Namun demikian, perlu pertimbangan masak-masak untuk menerapkan lampu pendar tersebut
sidat merupakan ikan ekonomis penting dan komoditas ekspor yang menjanjikan. namun, pasokan sidat terutama stadia glass ell dan elver masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam. teknologi perbenihannya belum tersedia.
Ikan pari manta sebagai ikan eksotis yang memiliki nilai lingkungan dan nilai ekonomi ketika dalam keadaan hidup di perairan yang tinggi, yang populasinya semakin turun drastis sehingga perlu dilindungi keberadaannya
Kenapa Hiu Paus (Rhincodon typus) Harus DilindungiDidi Sadili
Dokumen ini membahas perlindungan hiu paus (Rhincodon typus) yang terancam punah karena pertumbuhan lambat dan kerentanan terhadap aktivitas manusia seperti penangkapan ikan. Hiu paus merupakan spesies pelagis yang bermigrasi jauh melintasi perbatasan negara, sehingga dibutuhkan kerja sama internasional dalam perlindungannya, misalnya melalui pengaturan pemanfaatan dan konservasi. Ekoturisme diusulkan sebag
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas rencana program litbang untuk mendukung konservasi dan kebijakan konservasi jenis-jenis tertentu seperti lobster, kepiting, hiu, napoleon dan mamalia laut. Dokumen ini juga membahas status konservasi beberapa jenis dan kebutuhan riset terkait konservasi jenis tersebut."
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESDidi Sadili
Mekanisme kuota digunakan untuk kontrol pemanfaatan terutama perdagangan HIU. mekanisme kuota digunakan sebagai salah satu alternatif implementasi ketentuan CITES. dimana jumlah yang dimanfaatkan tidak akan merusak populasi hiu di perairan alam-nya
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas usulan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pari manta karena populasi mereka mengalami penurunan tajam hingga 57% dalam 10 tahun terakhir dan mereka memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman kepunahan. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan men
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Baru satu jenis hiu yang telah memiliki status dilindungi yang berarti penangkapan, pemanfaatan, dan perdagangannya diatur secara khusus. demikian juga, ada 5 jenis hiu indonesia yang masuk dalam daftar apendiks CITES dimana perdagangan internasionalnya harus mengikuti ketentuan CITES yang berlaku
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas tentang konvensi-konvensi internasional terkait konservasi dan keanekaragaman hayati laut yang telah diratifikasi Indonesia serta tantangan dan strategi ke depan untuk memperkuat peran lembaga penelitian dalam memenuhi komitmen konvensi tersebut dengan menyediakan data dan informasi yang lebih komprehensif.
Dokumen tersebut membahas latar belakang perikanan hiu di Indonesia yang telah berlangsung lama sebagai sumber pendapatan namun kini mendapat perhatian internasional karena tingginya tingkat penangkapan dan pembuangan bagian tubuh hiu lainnya. Beberapa spesies hiu di Indonesia dianggap terancam punah akibat penangkapan berlebihan tanpa data yang memadai.
Ikan napoleon telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi menurut Kepmen KP No 37 thn 2013. Status perlindungannya adalah perlindungan terbatas menurut ukuran. Yakni ukuran yang dilindungi adalah ukuran 100 gr s/d 1000 gr dan ukuran > 3000 gr. Artinya ukuran ikan napoleon yang boleh ditangkap dari perairan alam dan ukuran yang boleh diperdagangkan baik yang berasal dari hasil tangkapan di alam maupun hasil budidaya adalah ukuran < 100 gr dan ukuran 1000 gr s/d 3000 gr.
Kuota perdagangan ikan napoleon (terkait CITES) yang besarannya untuk th 2014 maupun rencana kuota 2015 adalah 2000 ekor, juga diambil dari ukuran ikan napoleon antara 1000 gr s/d 3000 gr
Dokumen ini membahas produksi hiu di Indonesia dan dunia. Indonesia merupakan produsen hiu terbesar ke-12 di dunia dengan produksi 88.790 ton per tahun. Dokumen ini juga menunjukkan lokasi tangkapan hiu utama di Indonesia serta statistik produksi hiu nasional dari tahun 2005-2011.
Kebijakan konservasi jenis ikan memberikan perlindungan terhadap 15 jenis biota perairan yang terancam punah dengan melakukan kerja sama regional, pengawasan habitat kritis, penangkaran populasi, dan pengaturan kuota tangkap. Upaya ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen membahas kebijakan pengelolaan konservasi jenis ikan khususnya penyu.
2. Menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, serta tipe-tipe kawasan konservasi perairan.
3. Memaparkan status konservasi penyu dan permasalahan pengelolaannya di Indonesia serta program-program untuk mengatasinya.
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutanDidi Sadili
Hiu di Indonesia mendesak perlu untuk dikelola dengan baik karena indikasinya adalah populasi hiu di Indonesia menurun drastis akibat pemanfaatan yang tidak terkontrol dan berlebih.
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengapa ikan pari manta perlu dilindungi. Pari manta memiliki populasi yang menurun drastis di perairan Indonesia, termasuk daftar merah IUCN, dan memiliki sifat reproduksi yang rendah. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk pariwisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodohendrakkp
Pari Manta merupakan salah satu spesies kharismatik yang menjadi komponen ekosistem laut. Di KKP Nusa Penida Bali dan TN Komodo Labuan Bajo merupakan sedikit lokasi mereka berada. Dengan status sebagai spesies yang dilindungi di Indonesia, maka keberadaannya pun selalu dimonitoring dan dilakukan konservasi.
Habitat dugong adalah padang lamun dimana lamun merupakan makanannya. Lamun yang dimakan oleh dugong tidak hanya pucuk daunnya saja tetapi juga sampai ke akar akarnya dengan cara di’buldozer’. Keberadaan luasan lamun di indonesia semakin menyempit baik disebabkan oleh adanya degradasi lingkungan maupun karena alih fungsi dari ekosistem perairannya. Semakin menyempitnya luasan ekosistem lamun berakibat langsung terhadap keberadaan populasi dugong. Selain itu, tekanan terhadap dugong itu sendiri juga semakin meningkat terutama melalui pemanfaatan / penangkapan untuk diambil daging, gigi taring, tulang, dan air matanya.
Semua bagian dari tubuh dugong bernilai ekonomi tinggi, seperti dagingnya untuk dikonsumsi, gigi taringnya untuk pipa rokok, dan air matanya untuk parfum. Menurut Kiswara (2016); sebelum tahun 1990, populasi dugong di perairan Indonesia ada 10.000 ekor, pada tahun 1990 tinggal 1000 ekor, dan kini mungkin tersisa sedikit sekali.
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaDidi Sadili
Ikan napoleon berstatus dilindungi namun demikian masyarakat khususnya di Kab. Kep. Anambas dan Kab. Kep. Natuna di Prov. Riau sudah terbiasa dengan membudidayakannya/pembesaran di keramba jarring apung. dan saat ini diperkirakan aada > 130 ribu ikan napoleon yang berada di KJA masyarakat. Ikan napoleon tsb tidak dapat diperdagangkan karena berstatus dilindungi tersebut.
yang perlu didiskusikan adalah bagaimana ikan ikan napoleon tersebut dapat diperdagangkan tanpa melanggar aturan yang ada
Dokumen tersebut membahas kebijakan konservasi penyu di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi, permasalahan pengelolaannya seperti bycatch dan perdagangan telur illegal, serta upaya konservasi yang dilakukan seperti perlindungan habitat peneluran dan pengembangan wisata bahari berbasis konservasi.
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananafdal muhammad
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik sumber daya perikanan dan komponen-komponen kegiatan dalam manajemen sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber daya hayati lainnya karena organismanya bersifat liar dan bergerak bebas, serta terdiri dari berbagai spesies. Komponen-komponen manajemen sumber daya perikanan meliputi pengumpulan data, penetapan cara peman
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas rencana program litbang untuk mendukung konservasi dan kebijakan konservasi jenis-jenis tertentu seperti lobster, kepiting, hiu, napoleon dan mamalia laut. Dokumen ini juga membahas status konservasi beberapa jenis dan kebutuhan riset terkait konservasi jenis tersebut."
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESDidi Sadili
Mekanisme kuota digunakan untuk kontrol pemanfaatan terutama perdagangan HIU. mekanisme kuota digunakan sebagai salah satu alternatif implementasi ketentuan CITES. dimana jumlah yang dimanfaatkan tidak akan merusak populasi hiu di perairan alam-nya
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas usulan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pari manta karena populasi mereka mengalami penurunan tajam hingga 57% dalam 10 tahun terakhir dan mereka memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman kepunahan. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan men
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Baru satu jenis hiu yang telah memiliki status dilindungi yang berarti penangkapan, pemanfaatan, dan perdagangannya diatur secara khusus. demikian juga, ada 5 jenis hiu indonesia yang masuk dalam daftar apendiks CITES dimana perdagangan internasionalnya harus mengikuti ketentuan CITES yang berlaku
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas tentang konvensi-konvensi internasional terkait konservasi dan keanekaragaman hayati laut yang telah diratifikasi Indonesia serta tantangan dan strategi ke depan untuk memperkuat peran lembaga penelitian dalam memenuhi komitmen konvensi tersebut dengan menyediakan data dan informasi yang lebih komprehensif.
Dokumen tersebut membahas latar belakang perikanan hiu di Indonesia yang telah berlangsung lama sebagai sumber pendapatan namun kini mendapat perhatian internasional karena tingginya tingkat penangkapan dan pembuangan bagian tubuh hiu lainnya. Beberapa spesies hiu di Indonesia dianggap terancam punah akibat penangkapan berlebihan tanpa data yang memadai.
Ikan napoleon telah ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi menurut Kepmen KP No 37 thn 2013. Status perlindungannya adalah perlindungan terbatas menurut ukuran. Yakni ukuran yang dilindungi adalah ukuran 100 gr s/d 1000 gr dan ukuran > 3000 gr. Artinya ukuran ikan napoleon yang boleh ditangkap dari perairan alam dan ukuran yang boleh diperdagangkan baik yang berasal dari hasil tangkapan di alam maupun hasil budidaya adalah ukuran < 100 gr dan ukuran 1000 gr s/d 3000 gr.
Kuota perdagangan ikan napoleon (terkait CITES) yang besarannya untuk th 2014 maupun rencana kuota 2015 adalah 2000 ekor, juga diambil dari ukuran ikan napoleon antara 1000 gr s/d 3000 gr
Dokumen ini membahas produksi hiu di Indonesia dan dunia. Indonesia merupakan produsen hiu terbesar ke-12 di dunia dengan produksi 88.790 ton per tahun. Dokumen ini juga menunjukkan lokasi tangkapan hiu utama di Indonesia serta statistik produksi hiu nasional dari tahun 2005-2011.
Kebijakan konservasi jenis ikan memberikan perlindungan terhadap 15 jenis biota perairan yang terancam punah dengan melakukan kerja sama regional, pengawasan habitat kritis, penangkaran populasi, dan pengaturan kuota tangkap. Upaya ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen membahas kebijakan pengelolaan konservasi jenis ikan khususnya penyu.
2. Menjelaskan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, serta tipe-tipe kawasan konservasi perairan.
3. Memaparkan status konservasi penyu dan permasalahan pengelolaannya di Indonesia serta program-program untuk mengatasinya.
Pengelolaan hiu global. Peran Indonesia dalam pengelolaan hiu berkelanjutanDidi Sadili
Hiu di Indonesia mendesak perlu untuk dikelola dengan baik karena indikasinya adalah populasi hiu di Indonesia menurun drastis akibat pemanfaatan yang tidak terkontrol dan berlebih.
Sosialisasi kepmen kp no. 4 tahun 2014 tentang status perlindungan penuh pari...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengapa ikan pari manta perlu dilindungi. Pari manta memiliki populasi yang menurun drastis di perairan Indonesia, termasuk daftar merah IUCN, dan memiliki sifat reproduksi yang rendah. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk pariwisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pari Manta di KKP Nusa Penida dan TN Komodohendrakkp
Pari Manta merupakan salah satu spesies kharismatik yang menjadi komponen ekosistem laut. Di KKP Nusa Penida Bali dan TN Komodo Labuan Bajo merupakan sedikit lokasi mereka berada. Dengan status sebagai spesies yang dilindungi di Indonesia, maka keberadaannya pun selalu dimonitoring dan dilakukan konservasi.
Habitat dugong adalah padang lamun dimana lamun merupakan makanannya. Lamun yang dimakan oleh dugong tidak hanya pucuk daunnya saja tetapi juga sampai ke akar akarnya dengan cara di’buldozer’. Keberadaan luasan lamun di indonesia semakin menyempit baik disebabkan oleh adanya degradasi lingkungan maupun karena alih fungsi dari ekosistem perairannya. Semakin menyempitnya luasan ekosistem lamun berakibat langsung terhadap keberadaan populasi dugong. Selain itu, tekanan terhadap dugong itu sendiri juga semakin meningkat terutama melalui pemanfaatan / penangkapan untuk diambil daging, gigi taring, tulang, dan air matanya.
Semua bagian dari tubuh dugong bernilai ekonomi tinggi, seperti dagingnya untuk dikonsumsi, gigi taringnya untuk pipa rokok, dan air matanya untuk parfum. Menurut Kiswara (2016); sebelum tahun 1990, populasi dugong di perairan Indonesia ada 10.000 ekor, pada tahun 1990 tinggal 1000 ekor, dan kini mungkin tersisa sedikit sekali.
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
Kebijakan pengelolaaan ikan napoleon dan regulasinyaDidi Sadili
Ikan napoleon berstatus dilindungi namun demikian masyarakat khususnya di Kab. Kep. Anambas dan Kab. Kep. Natuna di Prov. Riau sudah terbiasa dengan membudidayakannya/pembesaran di keramba jarring apung. dan saat ini diperkirakan aada > 130 ribu ikan napoleon yang berada di KJA masyarakat. Ikan napoleon tsb tidak dapat diperdagangkan karena berstatus dilindungi tersebut.
yang perlu didiskusikan adalah bagaimana ikan ikan napoleon tersebut dapat diperdagangkan tanpa melanggar aturan yang ada
Dokumen tersebut membahas kebijakan konservasi penyu di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi, permasalahan pengelolaannya seperti bycatch dan perdagangan telur illegal, serta upaya konservasi yang dilakukan seperti perlindungan habitat peneluran dan pengembangan wisata bahari berbasis konservasi.
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananafdal muhammad
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik sumber daya perikanan dan komponen-komponen kegiatan dalam manajemen sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sumber daya hayati lainnya karena organismanya bersifat liar dan bergerak bebas, serta terdiri dari berbagai spesies. Komponen-komponen manajemen sumber daya perikanan meliputi pengumpulan data, penetapan cara peman
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia dengan tujuan memaksimalkan manfaat bagi rakyat Indonesia serta melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya. Undang-undang ini mengatur tentang wilayah perikanan, pengelolaan sumber daya ikan, pemanfaatan sumber daya ikan, pembinaan dan pengembangan, serta
1. Dokumen membahas teknologi yang dibutuhkan nelayan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penangkapan ikan serta mendukung kesejahteraan mereka.
2. Beberapa teknologi yang direkomendasikan adalah alat tangkap yang selektif, sistem informasi lokasi ikan, dan teknologi penanganan pascapanen untuk mempertahankan mutu ikan.
3. Peraturan pemerintah melarang alat tangkap tertent
Pengajuan SIPJI 10 Februari 2021 (1).pdfkantarasquad
Dokumen tersebut membahas tentang alur permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang meliputi beberapa tahapan seperti pembuatan akun di portal OSS, pembuatan Nomor Induk Berusaha, pengajuan dokumen kepada PTSP KKP, verifikasi lapangan, hingga penerbitan SIPJI. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai ketentuan dan klasifikasi yang terkait dengan izin pemanfaatan jenis ikan dilindungi
Dokumen tersebut membahas pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan jasa kemaritiman Indonesia untuk meningkatkan posisi ekonomi negara di era globalisasi. Dokumen ini menyoroti perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dan swasta dalam melestarikan sumber daya kelautan serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan guna memberdayakan masyarakat pesisir.
Bab iibalai besar pengembangan dan budi daya lautRohman Efendi
Balai Besar Pengembangan dan Budidaya Laut di Lampung mengembangkan berbagai jenis ikan laut untuk budidaya, termasuk kakap putih, kakap merah, kerapu tikus, dan proses budidayanya seperti pemeliharaan, panen, dan penanganan penyakit. Balai ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan budidaya di Indonesia.
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. okasyawalarkan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang asosiasi ikan target di sekitar terumbu buatan dan keramba jaring apung di Selat Lembeh Kota Bitung. Terumbu buatan dan keramba jaring apung berfungsi sebagai tempat berlindung dan pencari makan bagi berbagai jenis ikan. Faktor lingkungan seperti jenis ikan dan perilaku ikan mempengaruhi jumlah dan jenis ikan yang diamati di se
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang permasalahan yang dihadapi nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia, seperti pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan/budidaya. Dokumen ini juga mengidentifikasi permasalahan utama yakni definisi nelayan yang beragam, minimnya fasilitas pelabuhan dan pelelangan, koordinasi pemerintah yang kurang, serta kur
(10 22) pojok riset, asosiasi ikan target. okasyawalarkan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Terumbu buatan dan keramba jaring apung berfungsi sebagai tempat berlindung dan pusat pengumpulan ikan. Jenis dan jumlah ikan yang terkait bergantung pada faktor lingkungan dan perilaku ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari struktur asosiasi dan faktor yang mempengaruhi ikan di sekitar terumbu buatan dan keramba jaring apung.
Similar to Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari (20)
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa poin penting:
1. Reklamasi teluk Jakarta berpotensi memperparah masalah pencemaran, sedimentasi, dan penurunan kualitas air di teluk akibat melemahnya sirkulasi arus.
2. Pembangunan Great Sea Wall dan danau resapan air dikhawatirkan akan memperburuk masalah tersebut dengan menjebak limbah dan sedimen di perairan tersebut.
3. Penyebab utama pen
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Izin lokasi perairan diberikan kepada pelaku usaha yang akan memanfaatkan ruang perairan secara tetap, sedangkan izin pelaksanaan reklamasi diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pelaku usaha yang akan melaksanakan proyek reklamasi. Dokumen ini juga
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
Beberapa jenis hiu dan pari ada yang berstatus dilindungi yang artinya jenis hiu dan pari tersebut dilarang untuk ditangkap, diperdagangkan, dan dikonsumsi. Ada juga beberapa jenis hiu yang dilarang untuk diekspor. Badan Karantina Ikan, mensyaratkan untuk jenis hiu dan pari yang akan diekspor dapat dikeluarkan Healt Certificate, HC nya apabila dilampirkan surat rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP yang menyatakan bahwa produk jenis hiu dan pari yang akan diekspor tidak termasuk dari jenis yang dilindungi dan atau yang dilarang diekspor.
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
Perbedaan pengertian pajak dan PNBP terletak pada: 1) sumbernya dan 2) tingkat pelayanan dari pemerintah. Kawasan Konservasi Perairan Nasional walaupun sebagai wilayah yang dilindungi namun tetap memiliki peluang untuk menghasilkan PNBP. Ada 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Indonesia ini yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dasar hokum dari penarikan PNBP dari pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP/CCDP) yang direncanakan berlangsung selama 5 tahun (2013-2017) telah berakhir pada Desember 2017. Proyek ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sasaran dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, produk yang merespon pasar, fokus pada kelompok masyarakat marginal, dan replikasi kegiatan ke desa lain. Proyek ini diimplementasikan di 12 kab
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kawasan konservasi perairan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kawasan yang terdiri atas banyak pulau kecil dan kurangnya dukungan pemerintah daerah. Ada beberapa alternatif penarikan biaya masuk seperti di pintu masuk utama, melalui hotel, agen wisata, tetapi metode ini juga memiliki kelemahan masing-masing. D
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
Rencana pembangunan ekowisata di Pulau Cemara Besar, Karimun Jawa, Jawa Tengah membutuhkan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola daratan pulau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola perairan sekitarnya yang merupakan kawasan Taman Nasional Karimun Jawa. Pemanfaatan daratan pulau untuk ekowisata dapat dilakukan, namun pemanfaatan perairan sekitarnya sepert
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
Peluang PNBP dari kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan cukup besar karena trend wisata bahari khususnya ke kawasan konservasi perairan terus meningkat
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
kawasan konservasi peraiaran yang memiliki level tertinggi yaitu bersimbol gold atau emas dalam ekp3k adalah dimana kawasan konservasi itu telah dapat mendanai diri sendiri / pendanaan mandiri dan dapat berdampak ekonomi secara positif terhadap masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
selain itu aspek social dalam membangun kawasan konservasi peraiaran juga merupakan hal yang harus mendapat perhatian serius
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
CBD tahun 2006 di Rio Brazil mencanangkan tiap Negara memiliki luas Kawasan Konservasi Perairan sebanyak 10% dari luas perairan Laut Yuridiksi Negara ybs
Indonesia telah mencanangkan target luasan Kawasan Konservasi Perairan sebanyak 10 juta Ha pada tahun 2010 dan 20 juta Ha pada tahun 2019.
bagaimana strategi Indonesia untuk mencapai target luasan tersebut?
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas mengenai konservasi medis dugong di Indonesia dengan perspektif fisiologi dan patologi berdasarkan pelajaran yang didapat dari dugong bernama Dul dan Diana di Sea World Indonesia, Jakarta. Dokumen tersebut menjelaskan anatomi, sistem organ, fisiologi, dan patologi dugong serta teknik diagnosis yang dapat dilakukan secara non-invasif seperti radiografi, ultrason
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
sebelum tahun 1990, populasi dugong di perairan Indonesia ada 10.000 ekor, pada tahun 1990 tinggal 1000 ekor, dan kini mungkin tersisa sedikit sekali.
IUCN sudah memasukan dugong kepada status vulnerable begitu juga di CITES yang memasukannya kedalam Apendiks 1 pada tahun 2007, dan di Indonesia sendiri, dugong berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Dengan status dilindungi, artinya dugong beserta bagian tubuhnya, tidak boleh ditangkap, diperdagangkan, menyimpan, dan mengkonsumsinya.
Pemanfaatan bentuk lain masih bisa dilakukan yaitu melalui pemanfaatan non ekstraktif seperti dalam bentuk wisata, pendidikan, dan penelitian. Kiswara (2016) menghitung nilai ekonomi dari satu ekor dugong, apabila diperdagangkan atau dikonsumsi hanya Rp 6 juta saja, namun apabila dijadikan kegiatan wisata, nilainya dapat mencapai Rp 6 milyar.
Konservasi melalui pelesatarian dugong diperlukan sekali, selain tindakan pelesatarian terhadap individu dugongnya juga diperlukan pelestarian terhadap habitatnya yang berupa padang lamun.
Status and conservation of dugong in indonesiaDidi Sadili
sebelum tahun 1990, populasi dugong di perairan Indonesia ada 10.000 ekor, pada tahun 1990 tinggal 1000 ekor, dan kini mungkin tersisa sedikit sekali.
IUCN sudah memasukan dugong kepada status vulnerable begitu juga di CITES yang memasukannya kedalam Apendiks 1 pada tahun 2007, dan di Indonesia sendiri, dugong berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Dengan status dilindungi, artinya dugong beserta bagian tubuhnya, tidak boleh ditangkap, diperdagangkan, menyimpan, dan mengkonsumsinya.
Pemanfaatan bentuk lain masih bisa dilakukan yaitu melalui pemanfaatan non ekstraktif seperti dalam bentuk wisata, pendidikan, dan penelitian. Kiswara (2016) menghitung nilai ekonomi dari satu ekor dugong, apabila diperdagangkan atau dikonsumsi hanya Rp 6 juta saja, namun apabila dijadikan kegiatan wisata, nilainya dapat mencapai Rp 6 milyar.
Konservasi melalui pelesatarian dugong diperlukan sekali, selain tindakan pelesatarian terhadap individu dugongnya juga diperlukan pelestarian terhadap habitatnya yang berupa padang lamun.
Dugong lebih dikenal dengan nama duyung yang mana asal katanya dari duyung dalam bahasa melayu yang artinya perempuan laut. Sehingga di asia Tenggara, dugong lebih dikenal dengan sebutan duyung. Sebutan lain unuk dugong adalah; duyung, duyong, perempuan laut, ikan duyung, babi laut, ruyung, dan dio. Dugong di seluruh dunia sering dikaitkan dengan dongeng tentang putri duyung 9mermaid). Dugong itu sendiri yang dalam bahasa latinnya Dugon dugong merupakan ordo sirenia dan famili dari dugongidae adalah salah satu jenis dari mamalia laut yang memiliki ciri sebagaimana umumnya mamalia yang ada di daratan, yaitu: bernafas dengan paru paru, melahirkan, dan menyusia anaknya.
Bahan Masukan Naskah Akademik Rancangan PERDA Prov DKI Jakarta tentang Pengelolaan Ikan Hiu dan pari
1. Bahan Masukan
Penyusunan Naskah Akademik untuk
Rancangan PERATURAN DAERAH Prov DKI Jakarta
tentang Pengelolaan Hiu dan Pari
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT (Dit. KKHL)
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (Ditjen PRL)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh:
Didi Sadili
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan
Disampaikan pada Rapat Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA DKI Jakarta
Tentang “Pengelolaan” Hiu dan Pari
Jakarta, 22 September 2015
3. ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI
1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi);
2. Penangkapan anakan;
3. Kepentingan ekonomi;
4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan
5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam
6. Sosial
Ekonomi
Budaya masyarakat nelayan
Beberapa Aspek PertimbanganBeberapa Aspek Pertimbangan dalamdalam
Pemberian Status PerlindunganPemberian Status Perlindungan dandan
Penerbitan Peraturan LainnyaPenerbitan Peraturan Lainnya
7. PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA
2005
Japan
57%
Hong
Kong
28%
Korea
0.8%
Malaysia
2%
Taiwan
3%
Jordan
1%
Singapore
8%
2006
Hong
Kong
34.7%
Singapore
11.4%
Japan
45.2%
Taiwan
0.6%
Sri Lanka
1.2%
Australia
0.7%
China
4.5%
Malaysia
1.7%
9. Nama Ilmiah Manta alfredi
Nama Inggris Reef Manta Ray
Nama Indonesia Pari Manta
Inf. Biologi
Usia dewasa 6 – 15 tahun; Ukuran anakan 182 – 192 cm
Ukuran dewasa 270 – 300 cm; Ukuran maksimum 500
cm; Usia maksimum 40 tahun; Periode pemijahan 2 – 5
tahun; Periode kehamilan 12 – 13 bulan; fekunditas
umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
IKAN PARI APPENDIK II CITES
1
10. Nama Ilmiah Manta birostris
Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray
Nama Indonesia
Indonesia Pari Manta; Lombok Pari Kerbau; Jawa
Cawang Kalung.
Inf. Biologi
Usia dewasa 6 – 15 tahun; Ukuran anakan 122 – 127 cm
Ukuran dewasa 360 - 380 cm; Ukuran maksimum 670
-910 cm; Usia maksimum estimasi 40 tahun; Periode
pemijahan 2 – 5 tahun; Periode kehamilan 12 – 13
bulan; fekunditas umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
IKAN PARI APPENDIK II CITES
2
12. SUBSTANSI RANCANGAN REGULASI NASIONAL
KONSERVASI HIU
1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK
MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT
PEMANFAATAN LESTARI;
2. HIU SEBAGAI BY-CATCH SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA
HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN;
3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE DAPAT DIMANFAATKAN SECARA
LESTARI;
4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU
MARTIL DAN 1 HIU KOBOI
5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN
YANG CUKUP SERIUS SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA
PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL
1. PROGRAM KONSERVASI HIU TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK
MENUTUP/MELARANG PENANGKAPAN HIU OLEH MASYARAKAT
PEMANFAATAN LESTARI;
2. HIU SEBAGAI BY-CATCH SULIT MENGHINDARKAN TERTANGKAPNYA
HIU DALAM OPERASI PENANGKAPAN;
3. HIU SEBAGAI SD RENEWABLE DAPAT DIMANFAATKAN SECARA
LESTARI;
4. REGULASI BARU AKAN MENGATUR 4 (EMPAT) SPESIES HIU : 3 HIU
MARTIL DAN 1 HIU KOBOI
5. POPULASI HIU SECARA GLOBAL MENGALAMI ANCAMAN KEPUNAHAN
YANG CUKUP SERIUS SALAH SATUNYA DISEBABKAN KARENA
PERDAGANGAN KOMERSIAL TANPA KONTROL
1. REGULASI YANG MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PEMANFAATAN
DAN KEBUTUHAN UPAYA KONSERVASI; IMPLEMENTASI NDF
2. BERSIFAT IMPLEMENTATIF, EFEKTIF DAN MUDAH DIAWASI
PELAKSANAANNYA;
13. RENCANA PROGRAM KONSERVASI HIU DAN PARI DI
INDONESIA
TUJUAN :
SUMBERDAYA IKAN HIU DAN PARI TERJAGA KELESTARIANNYA SEHINGGA DAPAT
DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN OLEH GENERASI SEKARANG DAN GENERASI
YANG AKAN DATANG
ALTERNATIF UPAYA :
1.Membatasi JUMLAH ikan hiu yang ditangkap melalui kuota;
2.Pengaturan perdagangannya;
3.Mengatur UKURAN hiu yang boleh ditangkap dan diperdagangkan dengan
keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
4.MELINDUNGI SEBAGIAN DAERAH sebagai daerah larangan penangkapan ikan
hiu, khususnya di dalam Kawasan Konservasi;
14. RENCANA PENGATURAN KHUSUS
HIU MARTIL
(S. lewini, S. zygaena dan S. mokarran)
DIPERBOLEHKAN DITANGKAP DI SELURUH WILAYAH PERAIRAN INDONESIA,
KECUALI DI DALAM KAWASAN KONSERVASI
1.
15. RENCANA PENGATURAN KHUSUS
HIU KOBOI
(Carcharhinus longimanus)
UKURAN YANG DIPERBOLEHKAN DITANGKAP ADALAH IKAN HIU KOBOY
YENG MEMPUNYAI UKURAN LEBIH BESAR DARI 2 METER ATAU >100KG
2.
16. REGULASI NASIONAL
PP No.7/99 Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
HIU GERGAJI
Pristis microdon
HIU GERGAJI
Pristis microdon
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
17. REGULASI NASIONAL
Kep. MenKP No. 18/2013
Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
HIU PAUS
Rhyncodon typus
HIU PAUS
Rhyncodon typus
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN
18.
19.
20. Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan
(Ecologically Related Species) Perikanan Tuna
Pasal 73
(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib
melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang
terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional
Fisheries Management Organization.
(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu monyet
(thresher shark); atau
b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (incidental catch)
berupa burung laut, penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus
PERMEN KP No. 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan di WPP-RI
21. (3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
b. melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap
dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan
mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala
pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak
sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
meliputi:
a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam
keadaan hidup;
b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam
keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui
kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif
berupa pencabutan SIPI.
22. DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU
DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES
Manta birostris
Manta alfredi
23. Beberapa Peraturan di Daerah
terkait
Pengelolaan Biota Perairan
. Peraturan Daerah (Perda) Kab. Raja Ampat No. 9 tahun 2012
tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta,
dan Jenis Jenis Ikan Tertentu di Wilayah Perairan Kab. Raja Ampat,
. Instruksi Bupati Manggarai Barat No. 1309/VIII/2013
tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu, Pari Manta, Napoleon,
dan Jenis Jenis Ikan Tertentu dan Biota Perairan Lainnya
di Wilayah Perairan Laut Kabupaten Manggarai Barat,
. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah No. 523/529/DISKANLUT/
tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pelarangan Pengumpulan dan Pemasaran
Bambu Laut (Isis hippuris) dan Batang Merah (Melitodes/sealipress),
. Surat Edaran Bupati Sinjai Prov. Sulawesi Selatan No. 660/943/SET,
tanggal 23 Juni 2005 tentang Pelarangan Pengambilan Bambu Laut
dan sejenisnya,
. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 78 tahun 2014
tentang Larangan Mengkonsumsi Ikan Hiu dan Ikan Pari Manta Serta Produk
Olahannya bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Saran untuk Penerbitan
Aturan Pengelolaan Hiu dan Pari
(Penangkapan, Pengolahan, perdagangan)
Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 27:
(1)Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut
yang adaa di wilayahnya,
(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Esplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar
minyak dan gas bumi;
a........
.............
‘Seyogyanya PERDA DKI Jakarta tentang Pengelolaan Hiu dan Pari,
sejalan dengan kebijaksanaan pengelolaan hiu dan pari secara Nasional’
Editor's Notes
SmartArt custom animation effects: continuous picture list
(Basic)
To reproduce the SmartArt effects on this slide, do the following:
On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank.
On the Insert tab, in the Illustrations group, click SmartArt. In the Choose a SmartArt Graphic dialog box, in the left pane, click List. In the List pane, double-click Continuous Picture List (third row, fourth option from the left) to insert the graphic into the slide.
On the slide, select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Size, and then do the following:
In the Height box, enter 5.05”.
In the Width box, enter 7.57”.
Under SmartArt Tools, on the Format tab, click Arrange, click Align, and then do the following:
Click Align to Slide.
Click Align Middle.
Click Align Center.
Select the graphic, and then click one of the arrows on the left border. In the Type your text here dialog box, enter text.
Select the graphic. Under SmartArt Tools, on the Design tab, in the SmartArt Styles group, click More, and then under Best Match for Document click select Moderate Effect (fourth option from the left).
Click each of the three picture placeholders in the SmartArt graphic, and then in the Insert Picture dialog box, select a picture and click Insert.
Press and hold CTRL, and then select the three circle pictures on the slide. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Picture Styles group, click Picture Effects, point to Glow, and then do the following:
Under Glow Variations, click Accent color 1, 8 pt glow (second row, first option from the left).
Point to More Glow Colors, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Lighter 80% (second row, 10th option from the left).
Select the left-right arrow at the bottom of the SmartArt graphic. Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
In the Type list, select Linear.
Click the button next to Direction, and then select Linear Right (first row, fourth option from the left).
Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear in the drop-down list.
Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:
Select Stop 1 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 0%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left).
Select Stop 2 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 50%.
Click the button next to Color, and then click More Colors. In the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 255, Green: 192, Blue: 0.
Select Stop 3 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 100%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Orange, Accent 6, Darker 25% (fifth row, 10th option from the left).
Press and hold CTRL, and then select the three rounded rectangles on the slide. On the Home tab, in the Font group, select Gill Sans MT from the Font list, enter 30 pt in the Font Size box, click the arrow next to Font Color, and then click White, Background 1 (first row, first option from the left).
Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Reflection, and then under Reflection Variations click Tight reflection, touching (first row, first option from the left).
Under SmartArt Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
In the Type list, select Linear.
In the Direction list, select Linear Down (first row, second option from the left).
Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.
Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:
Select Stop 1 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 19%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left).
Select Stop 2 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 100%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 50% (second row, second option from the left).
To reproduce the animation effects on this slide, do the following:
On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation.
On the slide, select the graphic. In the Custom Animation task pane, do the following:
Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Stretch.
Under Modify: Stretch, in the Speed list, select Fast.
Also in the Custom Animation task pane, click the arrow to the right of the animation effect, and then click Effect Options. In the Stretch dialog box, on the SmartArt Animation tab, in the Group graphic list, select One by One.
Also in the Custom Animation task pane, click the double arrows under the animation effect to expand the list of effects.
Press and hold CTRL, and then select all of the animation effects in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Start list, select With Previous.
Select the first animation effect (stretch effect for the left-right arrow) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, do the following:
In the Delay box, enter 0.5.
In the Speed box, enter 1.5 seconds.
Press and hold CTRL, and then select the second and third animation effects (stretch effects for the left panel) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Right.
Also in the Custom Animation task pane, with the second and third animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1, and then click OK.
Press and hold CTRL, and then select the sixth and seventh animation effects (stretch effects for the right panel) in the Custom Animation task pane. Under Modify: Stretch, in the Direction list, select From Left.
Also in the Custom Animation task pane, with the sixth and seventh animation effects still selected, click the arrow to the right of one of those effects, and then click Timing. In the Stretch dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.
To reproduce the background effects on this slide, do the following:
Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:
In the Type list, select Radial.
Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left).
Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list.
Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:
Select Stop 1 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 0%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).
Select Stop 2 from the list, and then do the following:
In the Stop position box, enter 100%.
Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 25% (fourth row, second option from the left).