PNBP dari wisata bahari memiliki nilai cukup besar karena trend wisata bahari semakin meningkat

1. PNBP WISATA BAHARI
Didi Sadili
Kabag Keuangan dan Umum
Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta, 26 April 2017

2. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 20 Tahun 1997 ttg Penerimaan
Negara Bukan Pajak
2. PP 75 TAHUN 2015 tentang tarif dan Jenis
PNBP yang berlaku pada KKP
3. Permen KP Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pungutan PNBP di lingkungan KKP

3. PENGERTIAN PNBP
• Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan,
antara lain
JENIS PNBP
UU PP PMK
PNBP Fungsional
(PNBP yang belaku
pada K/L tertentu)
UU No 17 2013 ttg
Keuangan negara
UU No 20 1997 ttg
PNBP
PP 75 Tahun 2015 PMK No 3 Tahun
2013 ttg Penyetoran
PNBP oleh BP
PNBP BLU UU No 1 Tahun 2004
ttg Perbendaharaan
negara
PP no 23 tahun 2005
dan PP No 74 Tahun
2012 ttg Pengelolaan
Keuangan BLU
PNBP Pemanfaatan
BMN
UU No 1 Tahun 2004
ttg Perbendaharaan
negara
PP 27 Tahun 2014 PMK 78 Tahun 2014
tentang Pelaskanaan
Pemanfaatan BMN
* PMK = Peraturan Menteri Keuangan

4. Arti Pajak dan PNBP dari sudut manfaat bagi pembayarnya:
Pajak: manfaat yang akan diterima oleh pembayarnya terjadi
dalam beberapa tahun yang kan datang dan manfaatnya
tidak bersifat pribadi,
PNBP: manfaat akan dirasakan langsung oleh pembayarnya
dan dapat bersifat manfaat secara individu
Sehingga ada yang berpendapat bahwa negara dapat
menarik PNBP setelah negara menyediakan sarana
dan prasana di tempat yang dimaksud.
Sarana prasarana tersebut adalah berupa untuk aksesbilitas,
kenyamanan, kemudahan, dll

5. JENIS PNBP FUNGSIONAL DI DITJEN PRL
1. KKP/KKP3K untuk Penelitian dan Pendidikan
2. KKP/KKP3K untuk Pariwisata Alam Perairan
3. Reklamasi
4. BMKT
5. Pulau –pulau Kecil terluar dan Pulau-Pulau
Kecil
6. Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau
Kecil

6. BLU = Badan Layanan Umum
Contoh:
1. PNBP BLU Rumah Sakit
2. PNBP BLU Pendidikan
PNBP BLU

7. PEMANFAATAN BMN
(Sesuai PMK 78/2014)
• BENTUK PEMANFAATAN BMN
1. Sewa
2. Pinjam Pakai
3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
4. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
* Syarat Utama dari PNBP pemanfaatan BMN adalah Nilai dari BMN
tersebut dan tercatat di Laporan BMN

8. Jenis PNBP dari WISATA BAHARI
Pemanfaatan : Perairan Pesisir dan Perairan
Pulau Pulau Kecil.
Kegiatan Wisata Bahari, yang terdiri:
1. Ijin lokasi
2. Perpanjangan Ijin lokasi
3. Ijin pengelolaan

9. MEKANISME

10. Target perolehan PNBP akan
dimaksukkan ke dalam pagu PNBP pada
DIPA APBN
TARGET PNBP

11. Tantangan Penarikan PNBP
Wisata Bahari
 Belum lengkapnya peraturan/ketentuan
penarikan PNBP untuk wisata bahari, seperti:
- aturan kewenangan penarikan PNBP,
- tumpang tindih dengan aturan lainnya
 Bagaimana menetapkan target perolehan
PNBP pada tahun berikutnya