Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta oleh PT. Kapuk Naga Indah

1. PAPARAN PELAKSANAAN
PROYEK REKLAMASI PULAU C & D
PT. KAPUK NAGA INDAH

2. 2
DESERTASI PROGRAM DOKTORAL
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KELAUTAN
SEKOLAH PASCA SARJANA INSITUT PERTANIAN BOGOR 2013

3. 3
JAKARTA
MENGAPA HARUS “REKLAMASI”
KOTA BANDAR
AKSES KE / DARI LAUT
WAJAH DEPAN BURUK
POLUSI TELUK JAKARTA
(13 SUNGAI → SAMPAH & LIMBAH)
LEDAKAN KEPENDUDUKAN
▪ Pemukiman & Perumahan (+)
▪ Infra Struktur (+)
▪ Ruang Terbuka Publik
IBU KOTA NEGARA DAN
PUSAT PEMERINTAHAN
JAKARTA
WATER
FRONT
CITY
RUTRW
DKI JAKARTAPERLU
LAHAN
PUSAT PERDAGANGAN
KOTA METROPOLITAN

4. 4
Gambar : Perbandingan Luas Laut & Daratan
Provinsi DKI Jakarta

6. PERMASALAHAN SOSIAL MASYARAKAT JAKARTA
Ledakan Kependudukan
- Tahun 2011 9,6 juta (Penduduk
Jakarta) → Kenaikan 1,46% / tahun
Sumber Permasalahan
✓Kebutuhan Dasar
• Lapangan kerja
• Pemukiman layak
• Kesehatan
• Pendidikan
• Air bersih, dan lain-lain
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 Optimalkan SISKAMLING Program
Permasalahan
Sosial Masyarakat
Sangat heterogen (Etnik / Suku,
Agama dan Golongan)
Ledakan Urbanisasi (Jakarta masih
jadi harapan masa depan)
Pemukiman tidak terkendali
Ruang Terbuka Hijau minim
Pembangunan Bangunan
Bertingkat (MALL) tidak sesuai
AMDAL
✓ Kemiskinan dan anak jalanan
✓ Pasar tradisional tersingkir
✓Permasalahan KAMTIBMAS
- Tawuran (Kampung, Pelajar /
Mahasiswa, Etnik)
- Kriminal tinggi
 Kerukunan antar warga
 Kendalikan URBANISASI
 Program Keluarga Berencana
 Pembangunan rumah susun
 Perbesar Ruang Terbuka Hijau
• Penciptaan Lapangan kerja dan UKM
• Kurangi kemiskinan dan anak jalanan
• Pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu
• Perkuatan program pendidikan
• Kendalikan pembangunan bangunan bertingkat dan mall (sesuai Amdal
)

7. “KAMTIBMAS”
• Multi Etnik, Golongan
dan Agama
Luas :
•Daratan : 662.330 Km2
•Lautan : 6.977.500 Km2
• JAKARTA HARUS MEWADAHI berbagai kebutuhan kehidupan masyarakat
(Politik, Ekonomi dan Sosial) yang terjadi akibat ledakan kependudukan.
• Wilayah JAKARTA TETAP dan TIDAK BERUBAH, sehingga muncul berbagai
PERMASALAHAN yang semakin BESAR dan MEMBEBANI seperti :
TRANSPORTASI, PEMUKIMAN, TATA RUANG, INDUSTRIALISASI,
LINGKUNGAN, RUANG AKTIFITAS MASYARAKAT, KETENAGA KERJAAN,
KEMISKINAN, DLL
• Unsur Betawi masih
eksis
• Urban etnik tinggal
dan kerja secara
kolektif
Penduduk :
•Thn 2000 : 8.384.853
•Thn 2010 : 9.607.787
Pertumbuhan Penduduk :
•Thn 2000 : 0.14%
•Thn 2010 : 1.4%
5 Kota Adm & 1 Kabupaten
•44 Kec – 2.704 RW
•267 Kel – 30.368 RT
Sumber: BPS 2010

8. ▪ Bebas Macet
▪ Bebas Banjir
▪ Bebas Sampah
8
Ibukota Negara /
Pusat Pemerintahan
JAKARTA
Kota Juang /
Pahlawan
Kota Bandar /
Pelabuhan
Kota Budaya
Kota Dagang
SOLUSI
MAJU
NYAMAN
AMAN
BERKARAKTER
KEBIJAKAN
STRATEGI
UPAYA
Konsep RTRW
Jakarta Water Front City
Penataan Tata Ruang :
▪ Permukiman dan
Perkantoran → Vertikal
Perlu tambah Lahan /
Wilayah → Reklamasi
JKT yad
JAKARTA
SAAT INI
Pertumbuhan
Penduduk Tinggi
Permukiman
Kurang
Kemacetan
Lalu Lintas
Banjir
Air Minum
Lingkungan Hidup
Permasalahan
Sosial Ekonomi
Permasalahan
Kamtibmas
Sampah dan Polusi
Teluk Jakarta
Kumuh dan Tercemar PEMDA DKI
JAKARTA
Tetap Berdasarkan
“Karakter Jakarta”
Didukung oleh :
- Swasta
- Stake Holder
▪ Perbesar ruang publik dan
ruang hijau

9. “REKLAMASI PANTURA JAKARTA”
– MAUNYA SIAPA? TANGGUNG JAWAB SIAPA? –
 Dari PEMERINTAH PUSAT (Presiden SOEHARTO)
 KEPPRES No. 52 Tahun 1995
1. Pantura Jakarta adalah Kawasan Andalan, strategis secara
ekonomi dan pengembangan kota
2. Perlu dilakukan “Reklamasi”
 KEPPRES No. 73 Tahun 1995
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang
Sebagai rujukan dari :
 KEPPRES No. 17 Tahun 1994 Tentang REPELITA VI
Pantura Pulau Jawa sebagai Kawasan Andalan, Strategis secara
ekonomi dan pembangunan kota
 Sesuai Pasal 4 KEPPRES 52 Tahun 1995
⇒ Tanggung Jawab Reklamasi adalah Pemerintah DKI Jakarta

10. KAWASAN ANDALAN PULAU JAWA
PANTURA PULAU JAWA
Sebagai Kawasan Andalan,
Strategis untuk ekonomi
dan pengembangan kota
(KEPPRES 17 Tahun 1994)
PANTURA JAKARTA
Perlu direklamasi
(KEPPRES 52 Tahun 1995)
PANTAI KAPUK NAGA
TANGEANG
Perlu direklamasi
(KEPPRES 73 Tahun 1995)

11. Construction Golf Island Page 11
13 April 2016
Jakarta Bay Developments
Master plan of north Jakarta reclamation area
Island reclamation
1, 2A, 2B

12. 12
Gambar : Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta
17 Pulau Reklamasi

13. Construction Golf Island Page 13
13 April 2016
Illustration of Reclamation Islands

14. 14
Gambar : Ilustrasi Giant Sea Wall dan
Reklamasi Pantai Utara Jakarta

15. “REKLAMASI PANTURA JAKARTA”
– PROGRAM SIAPA? ADA PERMASALAHAN APA? –
 Program Pemda DKI Jakarta  JAKARTA WATER FRONT CITY
 GIANT SEA WALL
 Ada “PERDA’S”  RUTRW, Kep/Ijin Gub, Dinas Terkait Dll
 Bermitra dengan Investor / Pengembang
1) MOU dengan mitra (2x)
2) Ijin Prinsip Reklamasi
3) AMDAL
4) Ijin Pelaksanaan Reklamasi
5) Ijin-Ijin lain
 Muncul Per-Undang-Undangan dan Peraturan-Peraturan Baru
 Proses RAPERDA yang baru (Tata Ruang dan Zonasi)
 Proses Perijinan (IMB, UDGL) bertele-tele
 Ada kasus hukum (Anggota DPRD DKI Jakarta & Oknum APL) terkena “OTT” KPK

16. “SIAPA” YANG MELAKSANAKAN ?
 PEMDA DKI JAKARTA
& DPRD DKI JAKARTA
 MOU Pemda DKI Jakarta dengan Mitra / Swasta
 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan “Ijin Prinsip”
 Swasta (Pengembang) memenuhi persyaratan-persyaratan, termasuk “AMDAL”
 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan “Ijin Pelaksanaan”
1. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995
 Bentuk Badan Pengelola Reklamasi
 Mencari “Mitra” (Swasta) untuk melaksanakan “Reklamasi”
(Pemda DKI Jakarta tidak ada biaya)
 Tahap Pelaksanaan  Oleh Swasta
 Pengendali & Pengawasan  Oleh Pemda DKI Jakarta
 Oleh Pemerintah Pusat
2. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999

17. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENGEMBANG
(SETELAH REKLAMASI)
 Ajukan “MASTER PLAN”  IMP & IMB (UDGL Oleh Pemda DKI Jakarta)
 Pajak – Pajak : Kontraktor, Supplier, Material dan Jasa, dll
 PENGALOKASIAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN, ANTARA LAIN :
 Ruang Terbuka Hijau (30%)
 Infra Struktur (10%)
 Kompensasi Lahan (5%)
 Lahan Terbuka Biru (5%)
 Lahan Terbuka Hijau Pribadi
Pengajuan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) melalui
“RAPERDA”  15% dari hasil penjualan tanah
(NJOP)
 Pajak Penjualan Property

18. HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
HAK PIHAK PERTAMA :
a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan reklamasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA
dengan instansi yang berwenang;
b) Mengkoordinasikan permohonan perizinan ke instansi berwenang;
c) Mengeluarkan izin/persetujuan yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini yang menjadi
kewenangan PIHAK PERTAMA;
d) Menilai dan mengesahkan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
e) Menetapkan pola rencana dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian;
f) Menetapkan perencanaan pembangunan;
g) Menerima retribusi dan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku;
…… bersambung
PIHAK PERTAMA berhak untuk :
SESUAI PERJANJIAN KERJA SAMA (PK)

19. HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
h) Mendapat bagian lahan dari hasil reklamasi sebesar 5% (lima persen) dari luas lahan hasil reklamasi
yang lokasi dan luasnya dilakukan secara proporsional pada setiap tahapan pelaksanaan
pembangunan atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan mengacu kepada Keputusan
Presiden No. 52 / 1995 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
i) Menilai kemampuan pelaksanaan pekerjaan berikut pengembangan kawasan dari PIHAK KEDUA;
j) Menerima dari PIHAK KEDUA untuk dimiliki dan atau dikuasai PIHAK PERTAMA prasarana berupa
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA;
k) Memberi izin untuk bekerja sama dengan pihak lain sehubungan dengan penyelenggaraan dan
pengembangan, serta pengelolaan lahan hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta;
l) Memerintahkan penangguhan pelaksanaan reklamasi dan pembangunannya dan penundaan
pemberian ijin seperti IMB, IPB, IMP dan perijinan lain kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK
KEDUA tidak melaksanakan penyediaan fasilitas sosial / fasilitas umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan 12 Perjanjian ini
SESUAI PERJANJIAN KERJA SAMA (PK)

20. HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
HAK PIHAK KEDUA :
a) Mendapatkan / memperoleh izin atas pemanfaatan lahan / penggunaan tanah hasil reklamasi di
Pengembangan Areal Reklamasi;
b) Memperoleh izin / persetujuan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan
reklamasi di Pengembangan Areal Reklamasi;
c) Melaksanakan reklamasi dan pengembangan lahan hasil reklamasi di atas Kawasan
Pengembangan Areal Reklamasi setelah memperoleh arahan dan petunjuk dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d) Memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan;
e) Mengelola termasuk memasarkan lahan hasil reklamasi kepada Pihak Ketiga setelah izin untuk
reklamasi dan pembangunan di atas lahan reklamasi diperoleh, dan sesuai dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA berhak untuk :
SESUAI PERJANJIAN KERJA SAMA (PK)

21. HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :
a) Melaksanakan penyelenggaraan reklamasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip / garis besar yang
disetujui PIHAK PERTAMA, yang meliputi :
1) Rencana Struktur :
a. Rencana makro infrastruktur
b. Rencana zoning / peruntukan makro
c. Perhitungan makro kebutuhan utilitas
2) Rencana Teknik Reklamasi
3) Amdal Proyek / RKL-RPL
4) Rencana Pentahapan dan program pelaksanaan reklamasi dan pembangunannya
b) Melaksanakan pembangunan pada areal tanah hasil reklamasi yang didasarkan pada prinsip-
prinsip dari studi-studi penunjang sejauh kondisi makro (ekonomi nasional, internasional, dll)
memungkinkan dan tidak terbatas pada :
1) Studi kelayakan;
2) Rencana pembiayaan;
3) Rencana infrastruktur;
…… bersambung
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
4) Rencana fasilitas sosial / fasilitas umum;
5) Kajian lingkungan;
6) Rencana pengelolaan dan pengembangannya; dan
7) Rencana usaha
SESUAI PERJANJIAN KERJA SAMA (PK)

22. HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
c) Melaksanakan petunjuk, arahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan dari PIHAK PERTAMA.
d) Membayar kontribusi dan retribusi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan HPL atas
nama PIHAK PERTAMA dan HGB atas nama PIHAK KEDUA atas bagian tanah Pengembangan Areal
Reklamasi PIHAK KEDUA.
e) Membangun dan menyerahkan untuk dimiliki dan atau dikuasai oleh PIHAK PERTAMA yaitu
fasilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
f) Memulai pelaksanaan pembangunan fisik reklamasi dan menyelesaikan pekerjaan reklamasi.
g) Menyerahkan proposal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) butir a Perjanjian Kerja
sama, dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama ini.
SESUAI PERJANJIAN KERJA SAMA (PK)

23. SKEMA, LATAR BELAKANG & KRONOLOGIS LEGALITAS REKLAMASI PULAU 2A & 1 OLEH PT. KNI
KEPPRES NO. 17 Tahun 1994
 Tentang REPELITA VI
 Kawasan Pantura  Kawasan
Andalan
Nilai Strategis Ekonomi &
Pengembangan Kota
KEPPRES NO. 52 Tahun 1995
 Pengembangan Pantai Utara
Jakarta
(Kawasan Andalan) & Penataan
Ulang Daratan Pantai
 Diperlukan Reklamasi
KEPPRES NO. 73 Tahun 1995
 Tentang Reklamasi Pantai Kapuk
Naga Tangerang
Pasal 4 :
Wewenang &
Tanggung Jawab
Reklamasi Pantura
Pada Gubernur DKI
Jakarta
SK Gubernur DKI JKT No. 1090 / 1996
Dibentuk Badan Pengendali Reklamasi Pantai Utara
Jakarta
Ketua : Gubernur DKI Jakarta
 Organisasi & Tata Kerja
▪ Surat Ijin Prinsip Reklamasi (KNI) No. 1571 / -1.711 Tanggal 19 Juli 2007
AMDAL
REGIONAL
▪ Rekomendasi AMDAL & RKL/RPL Reklamasi Kapuk Naga
Indah (PT. KNI) oleh Komisi Penilaian AMDAL Pemda DKI
Jakarta
No. 25 / Amdal / 1.774.151Tanggal 28 September2007
▪ Rekomendasi AMDAL RKL – RPL (Pulau 2A, 2B & 1)
Tanggal 07 Agustus 2012
▪ Ijin Membangun Prasarana → Bangun Prasaran Bangunan
Penahan untuk pengurugan reklamasi Pulau 2A
No. 039 / KNI / PIK / IX / 2007
▪ Ijin Membangun Prasarana (IMP) Pulau 1 & 2B,
No. 027 / KNI / PIK / VII / 2012 Tanggal 06 Juli 2012
▪ Ijin Membangun Prasarana Jembatan Penghubung dari PIK ke
Pulau 2A (D) No. 857 / 1-1.797.1 Tanggal 14 Mei 2014
▪ Rekomendasi Lahan Kompensasi Pinjam Pakai Kawasan
Hutan No. 475 /-1.792.1Tanggal 28 Mei 2014
▪ KEPMENHUT RI No. SK.782/Menhut-II/2014Tentang Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Prasarana
….
Perijinan lainnya :
- Ijin Alur Pelayaran (Kapal Angkut Pasir)
- AMDAL Lokasi Pengambilan Pasir
- Ijin Operasional Kapal Angkut Pasir, dll
- AMDAL PULAU 2A
- AMDAL PULAU 2B & 1 Oleh KNI
Perda No. 6 / 1999 Tentang RTRW DKI
Jakarta
28 Juli 1997
▪ Perjanjian Kerja Sama KNI & Pemda DKI Jakarta
 Pengembangan Penyelenggaraan Reklamasi Areal Blok I & IV Sub
Kawasan Barat Utara PIK
MOU No. 162 Tahun 1997
MOU No. 094 / KNI – SP / VII / 1997
06 Juli 2012
▪ Perjanjian Tambahan (Addendum), KNI & Pemda DKI Jakarta Tentang
“IDEM”
MOU No. 09 Tahun 2012
MOU No. 020 / KNI / PIK / V / 2012
Surat Ijin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi Pulau 1 & Pulau 2B
No.804/-1.794.2 Oleh Gubernur DKI Jakarta Tanggal 21 Juni 2012
PERMASALAHAN :
▪ Pengajuan IMB menunggu Rancang Bangun Kota
(UDGL)
▪ Setelah RBK/UDGL membuat AMDAL Bangun
Bangunan
▪ PT.KNI telah ajukan RBK/UDGL 3x dalam 2 Thn
(selesai)
Ijin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 & 2B :
Surat Keputusan Gubernur No. 1417 / 2012
Tanggal 21 September 2012
Tentang Pemberian Ijin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 1 & 2B
PERDA No. 8 / 1995
Tanggal 06 Oktober 1995
Tentang Penyelenggaraan Reklamasi
dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Pantura Jakarta
KEPMENEG PPN / KETUA
BAPPENAS NO.
KEP.920/KET/10/1997
Tentang Pedoman Penataan
Ruang Kawasan Pantura JKT
PERATURAN-PERATURAN
BARU
Beberapa Perda :
 Perda no. 7 Thn 2010, ttg
Bangunan Gedung ( psl 7,
Prosedur Mengajukan Rancang
Bangun Kota / UDGL )
 Perda No.1 Thn 2014, ttg Renc
Tata Ruang & Wilayah ( RTRW )
-Pergub No. 121 Thn 2012, ttg
Renc Tata Ruang &
Wilayah/RTRW 2030
-Pergub No. 146 / 2014 Tentang
Pedoman Teknis & Pelayanan
Perijinan Prasarana Reklamasi
Kawasan Strategis Pantura JKT
▪ SK Gub DKI JKT No.1491/2010 Tanggal 06 Agustus 2010 Tentang
Pemberian Ijin Pelaksanaan Reklamasi Pulau 2A
TAP MPR No. II/MPR/1993
Tentang GBHN
▪ Sangsi Administrasi oleh Menteri LKH ( 11 point KNI wajib )
▪ Moratorium Reklamasi oleh Menko Maritim & SD
Ranc Peraturan Daerah (Raperda) ttg PPPZ

24. PT. KAPUK NAGA INDAH

25. 25
Gambar : Kondisi dan Abrasi Air Laut di Pantai Indah Kapuk dan
Muara Angke

26. 1980
• Kawasan Hutan Lindung berada ditepi pantai setebal 50 – 100 m sejajar pantai
• Cengkareng Drain belum dibangun.
• Jalan Tol Prof. Sedyatmo belum dibangun.
• Kali Tanjungan dan Kali Kamal masih berfungsi sebagai jaringan irigasi sawah.
Jl: Kapuk Raya
Kanal Barat
Kali Karang
Kali Angke
Kali Kamal

27. 1. Cengkareng Drain sudah dibangun dengan jalan inspeksi di kedua sisi, yang juga berfungsi sebagai tanggul setinggi ± 2 m dari tanah
sekitarnya, sekaligus memisahkan daearh tangkapan air (catchment area) di sisi Timur dan daerah tangkapan air di sisi Barat Cengkareng
Drain
2. Jalan Tol Prof. Sedyatmo sedang dibangun melintang arah Barat-Timur dengan elevasi jalan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, juga
merupakan tanggul sehingga memutuskan hubungan Utara Selatan
3. Kawasan Hutan Lindung di sisi Utara terkena abrasi dari arah Barat, sehingga terus terdegradasi.
4. Pantai Indah Kapuk belum dibangun, masih berupa kawasan tambak.
5. Area sekitar Kali Tanjungan dan Kali Kamal sudah mulai berkembang industri/ pabrik-pabrik dan perumahan.
1984
Cengkareng Drain
Jl.Toll ke Bandara
Kapuk Raya

28. 1. Jalan Tol Prof. Sedyatmo dan Cengkareng Drain selesai dibangun, catchment area / daerah tangkapan air
berubah.
2. Pantai Indah Kapuk belum dibangun.
3. Pembangunan industri dan perumahan sekitar Kali Tanjungan , Kali Kamal, Kapuk Raya terus berkembang.
1988

29. 1. Pantai Indah Kapuk mulai dibangun (sejak tahun 1990).
2. Jalan Lingkar Luar Jakarta sedang dibangun dengan elevasi jalan yang lebih tinggi dari sekitarnya,
yg memisahkan sisi Timur & Barat daerah Kapuk Kamal
3. Pembangunan industri/ pabrik-pabrik dan perumahan di selatan jalan tol berlangsung terus, dan sangat
intensif di sekitar Kali Tanjungan dan Kali Kamal (bahkan sampai Jl. Daan Mogot).
1992
Pemukiman penduduk
Kapuk Raya
Pabrik & Gudang
Outer Ringroad
Kali Kamal
Kali Dadap
Jl. Toll ke Bandara
Cengkareng Drain
Kali Angke
Kanal Barat
Jl. Toll ke Bandara

30. 2003

31. 2008

32. 2011

33. 2014

34. 34
Gambar : Hutan Mangrove Kapuk dan Muara Angke Untuk
Mengurangi Abrasi Air Laut

35. MAP OF ECOLOGICAL REHABILITATION/ RESTORATION AND DEVELOPMENT OF
ANGKE KAPUK FORESTRY PARK

36. 36
Gambar : Hutan Mangrove Kapuk dan Muara Angke Untuk
Mengurangi Abrasi Air Laut

38. 38
Gambar : Hutan Mangrove Kapuk dan Muara Angke Untuk
Mengurangi Abrasi Air Laut

39. Pemeliharaan meliputi : Pembibitan,
penyulaman, pembersihan hama, dan
pembersihan sampah
Maintenance includes: Breeding,
stitching, cleaning pests, and cleaning
the garbage

40. Pertumbuhan mangrove menjadikan ekosistem baru bagi burung-burung
Growth of mangrove ecosystems to make new for the birds

41. Kegiatan pembersihan sampah di areal restorasi ekologis. Sampah terbawa masuk
ke dalam area pada saat air laut pasang
Waste cleanup activities in the area of ecological restoration. Trash washed into
the area when the tide water

43. PERGUB NO. 121 / 2012 Tentang
Ruang Kawasan Rekamasi
Panturan Jakarta
PERDA No. 1 / 2012 Tentang
RTRW DKI Jakarta 2030
PERDA No. 1 / 2014 Tentang RTR
& PZ PERGUB NO. 146 / 2014 Tentang
Pedoman Teknis & Pelayanan
Perijinan Prasarana Reklamasi
Kawasan Strategis Pantura JKT
SKEMA, LATAR BELAKANG & KRONOLOGIS LEGALITAS REKLAMASI PULAU 2A & 1 OLEH PT. KNI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BARU
UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang Wilayah
Nasional
UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir &
Pulau-Pulau Kecil
UU RI No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (
mengatur ttg Otonomi Daerah )
UU RI No. 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan
UU RI No. 1 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas UU No. 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau
Kecil
Peraturan Pemerintah No. 26
Tahun 2008 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Presiden No. 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi,
Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau
Kecil
Peraturan Presiden No. 54
Tahun 2008 Tentang Penataan
Ruang Kawasan Jabodetabek
Punjur

44. RUANG EKSPRESI PUBLIK DIREBUT
KEKERASAN INDIVIDU DAN KELOMPOK MASYARAKAT MUNCUL
SEBAGAI IMBAS DARI EKSPRESI KULTURAL YANG TERSUMBAT
PERLU RUANG TERBUKA HIJAU, KARENA MASYARAKAT DAPAT
MENGAKSES LANGSUNG TANPA HARUS KELUAR BIAYA
➢ MASYARAKAT DI KOTA BESAR (JAKARTA), TIDAK
PUNYA PILIHAN UNTUK MELEPAS STRES KE
MALL
❑ RUANG PUBLIK SEKARANG (MALL)
HANYA UNTUK KALANGAN YANG MAMPU
FINANSIAL
❑ SISTEM NEGARA JUSTRU MEMFASILITASI
KEKUATAN EKONOMI UNTUK MEREBUT
RUANG MILIK PUBLIK
❑ KULTUR MASYARAKAT INDONESIA :
➢ MASYARAKAT KOMUNAL YANG
TERBIASA BERKUMPUL DAN
BERSOSIALISASI
➢ PERLU RUANG PUBLIK, KARENA
KEPENTINGAN UNTUK MEMBANGUN
KEBERSAMAAN
➢ JUSTRU MALAH TIMBUL BEBAN STRESS BARU
KARENA KEMAMPUAN DAYA BELI RENDAH
➢ KALAUPUN DI RUMAH SAJA DENGAN NONTON TV,
TAYANGAN PENUH DENGAN KEKERASAN DAN
TAHAYUL (STRESS LAGI)
➢ HAL-HAL YANG TERJADI :
LEMAH KEPERCAYAAN KEPADA ORANG LAIN
RASA EMPATI DAN SOLIDARITAS RENDAH
ACUH TAK ACUH
GAMPANG TERSINGGUNG DAN MARAH

45. ➢ TERJADI PENYEDOTAN AIR TANAH
BERLEBIHAN, SEHINGA TERJADI
PENURUNAN PERMUKAAN TANAH (43% DI
BAWAH AIR LAUT)
 PERLU ADA PERUBAHAN PEMUKIMAN DEKAT SUNGAI OLEH MASYARAKAT
YANG STATUS SOSIAL LEBIH TINGGI
 PERLU ADA PENERTIBAN DEKAT SUNGAI YANG BEBAS PABRIK-PABRIK
 MERUBAH AIR LAUT MENJADI AIR TAWAR
❖ PERLU DITAMBAH SITU-SITU DAN WADUK BESAR UNTUK MENAMPUNG AIR DARI BOGOR
PERMASALAHAN AIR MINUM
❑ Kebutuhan Air Bersih untuk
Jakarta ± 550 juta m³ / tahun
❑ Pasokan dari PDAM ± 295 juta m³
/ tahun (masih kurang ± 255 juta
m³ / tahun
❑ Jakarta tidak punya sumber air
selain air tanah
•Keperluan Rumah Tangga
•Keperluan Industri
➢ SUNGAI DAN SALURAN PENUH DENGAN
SAMPAH DAN LIMBAH
➢ TERJADI PENDANGKALAN TERHADAP
SITU-SITU
❖ SITU-SITU YANG ADA HARUS TERJAGA DARI PENDANGKALAN
❖ PERLU SALURAN KHUSUS DAN PENAMPUNGAN LIMBAH INDUSTRI UNTUK DIOLAH

46. Bangunan Besar Bertingkat
Curah Hujan Tinggi
Penurunan Tanah
Kondisi Tanah
✓ Bangunan Padat ➔ RESAPAN AIR + 9 %
STRATEGI PENYELESAIAN
✓ Batasi / kurangi VOLUME AIR dari Bogor
(Situ & Kanal)
Kanal
Situ
Air Laut
➢ Penetrasi ke darat
➢ Banjir “ROB”
✓ Penyedotan Air Tanah besar-besaran, sehingga
permukaan tanah TURUN (43%)
✓ Permukaan Air Laut Naik
▪ Penetrasi Kedarat
▪ Banjir “ROB”
✓ Sampah (Saluran dan Sungai)
✓ Selesaikan “SAMPAH”
✓ Bersihkan sungai, kali & saluran-saluran
✓ Perbanyak RUANG TERBUKA HIJAU
✓ Pemukiman Vertikal
✓ Buat SUMUR RESAPAN (Biopori)
✓ TANGGUL / REKLAMASI / MANGROVE

47. Construction Golf Island Page 47
13 April 2016
Existing situation