Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.

1. PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN PERIKANAN
DI WILAYAH KELOLA PERIKANAN MASYARAKAT (WKPM)
DALAM KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
Disampaikan oleh :
Didi Sadili
Kasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati
Pada :
Rapat Pembahasan Rancangan Pedum WKPM (RBFM)
Jakarta, 20 Juli 2016
DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2016

2. PENGERTIAN
1. Pengelolaan adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan
dan pengendalian sumberdaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
antar sektor, antar ekoisistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan
manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan
3. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola
dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan
lingkungannya secara berkelanjutan;
4. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penerapan
batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta
proses-proses ekologis yang berlangsungn sebagai satu kesatuan dalam suatu
ekosistem.
5. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara pemangku
kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat
lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah sekitar Kawasan
Konservasi Perairan (KKP).
7. Pengelolaan KKP dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

3. ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PP 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
PermenKP 30/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
• Pariwisata
• Penelitian
dan
Pendidikan
• Penangkapan
Ikan
• Budidaya
• Pariwisata
• Penelitian dan
Pendidikan
• Rehabilitasi
• Pariwisata
• Penelitian
dan
Pendidikan
• Penelitan
dan
Pendidikan
Zona
Inti
Zona
Lainnya
Zona
Pemanf
aatan
Zona
Perikanan
Berkelanju
tan
Pengendalian
Pemanfaatan
Kegiatan di KKP

4. TARGET PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
1 Usulan Inisiatif
2 Identifikasi & inventarisasi kawasan
3 Pencadangan kawasan
4 Unit organisasi pengelola dengan SDM
5 Rencana pengelolaan dan zonasi
6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan
7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi
9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan
10 Pelaksanaan Rencana pengelolaan dan zonasi
11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
12 Penataan batas kawasan
13 Pelembagaan
14 Pengelolaan sumberdaya kawasan
15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
No. Kriteria
16 Pengelolaan KKP meningkatkan kesejahteraan masyarakat
17 Pembiayaan berkelanjutan
KKP MANDIRI
KKP dikeola
Optimum
KKP Dikelola
Minimum
KKP Didirikan
KKP Diinisiasi
HIJAU
2015
17,3 Juta Ha

5. PEMANFAATAN KAWASAN
DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
PERLINDUNGAN
PELESTARIAN
PEMANFAATAN
BERKELANJUTAN
PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI:

6. PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PASAL 30 PP 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN
Penangkapan ikan
Pembudidayaan ikan
Pariwisata Alam Perairan
Penelitian dan
Pendidikan

7. AKSES MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMANFAATAN
PERIKANAN DI KKP
(Rambu Rambu Pemanfaatan KKP)
1. Sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi
Perairan serta Rencana Teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi
Perairan;
2. Kegiatan Penangkapan ikan dilakukan di Zona Perikanan
Berkelanjutan;
3. Memperhatikan daya dukung dan kondisi lingkungan sumberdaya
ikan;
4. Metode penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang ramah
lingkungan;
5. Nelayan kecil dengan ukuran kapal paling besar 10 (sepuluh) GT wajib
memiliki bukti pencatatan kapal dan tanda daftar kegiatan
penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan;

8. 1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan ;
“Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan
hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat”
2. UU No. 1/2014 tentang UU No. 27/2007 yang direvisi menjadi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
“pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan
lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun”
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan :
a. Pembagian Zona (Zona Inti; Zona Perikanan Berkelanjutan; Zona Pemanfaatan; dan Zona Lainnya)
b. Pembagian Pemanfaatan Kawasan
- Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan
4. Peraturan pemerintah No 50 tahun 2015 tentang Pemberdayaan nelayan kecil dan Pembudidaya-ikan Kecil;
“Nelayan Kecil diberikan prioritas melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di kawasan
konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan”
5. Peraturan Menteri KP No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
“Kementerian atau pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya dalam mengelola kawasan
konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan”
6. Peraturan Menteri KP No. 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi
Perairan;
7. Keputusan Direktur Jenderal KP3K No. 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Evektifitas
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
DASAR HUKUM

9. UU NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL .
Pasal 16
(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan
Pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi;
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan
Pasal 17
(1) ……………..
(2) ……………..
(3) ………………
(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan
pelabuhan, dan pantai umum
Pasal 20
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan
kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat
Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-
pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

10. PEDUM PENGELOLAAN PERIKANAN DI WKPM DALAM KKP
1. Tujuan :
- sebagai acuan pengelola kawasan dalam melakukan kemitraan dengan kelompok
masyarakat dalam membentuk sebuah WKPM di dalam KKP
- Sebagai acuan bagi masyakat dalam mengajukan usulan kemitraan pengelolaan
perikanan di wilayah KKP
2. Ruang Lingkup :
- mengatur tentang pemberian atau pengakuan WKPM kepada kelompok masyarakat yang
tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan yang telah memanfaatkan
sumberdaya perairan (ikan) di wilayah tersebut selama bertahun-tahun lamanya;
- Kelompok Masyarakat terdiri dari kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat
lokal
3. Pengelolaan Perikanan Di Wilayah Kelola Perikanan Masyrakat Dalam Kawasan Konservasi
Perairan
- Pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam kawasan
konservasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan KKP melalui kegiatan
penangkapan ikan secara berkelanjutan di zona perikanan berkelanjutan;
- Pengakuan WKPM diberikan kepada kelompok masyakarat adat yang telah memperoleh
pengukuhan sebagai masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Sedangakan
pemberian WKPM diberikan kepada kelompok masyarakat lokal

11. PEDUM PENGELOLAAN PERIKANAN DI WKPM DALAM KKP
4. Izin penangkapan ikan di dalam WKPM KKP;
- Berupa izin pengelolaan WKPM dan izin
penangkapan ikan di dalam WKPM KKP
dalam bentuk kemitraan antara
pengelola kawaan dan kelompok masyarakat;
- Izin Pengelolaan tidak dapat dipindahtangankan.
- Izin penangkapan ikan adalah izin yang
diberikan kepada kelompok masyarakat untuk
melakukan kegiatan penangkapan ikan di dalam
WKPM;
- Pengakuan hak dan pemberian izin pengelolaan
sumberdaya dan penangkapan ikan kepada
masyarakat yang tinggal didalam dan
sekitar kawasan konservasi merupakan
perwujudan dari pengelolaan kawasan
konservasi perairan secara kolaboratif
Lanjutan……

12. PEDUM PENGELOLAAN PERIKANAN DI WKPM DALAM KKP
K E L O M P O K M A S Y A R A K A T
L O K A L
1. Tahap Persiapan :
- pengumpulan data dasar;
- identifikasi kesiapan Kemitraan
- Penentuan Tujuan
- Penentuan jenis sumberdaya ikan
- Penentuan batas WKPM
2. Tahap Penyusunan Dokumen Rencana
Pengelolaan;
3. Tahap Penilaian Dokumen dan Pembentukan
WKPM :
- penilaian Dok. Rencana Pengelolaan;
- keputusan pemberian WKPM
- Ketentuan dan persyaratan
4. Tahap pelaksanaan :
- monitoring,
- Pengawasan & penegakan Hukum
- evaluasi Kemitraan
- pembaruan kemitraan
K E L O M P O K M A S Y A R A K A T
A D A T
1. Tahap Persiapan :
- pengumpulan data dasar;
- identifikasi kesiapan Kemitraan
- Penentuan Tujuan
- Penentuan jenis sumberdaya ikan
- Penentuan batas WKPM
2. Tahap Penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan;
3. Tahap Pengakuan WKPM :
- keputusan pemberian WKPM
- Ketentuan dan persyaratan
4. Tahap pelaksanaan :
- monitoring,
- Pengawasan & penegakan Hukum
- pembaruan kemitraan
PEMBENTUKAN WILAYAH KELOLA PERIKANAN MASYARAKAT :
Lanjutan……

13. URGENSI PENETAPAN MELALUI KEPUTUSAN DIRJEN PRL
1. Pedoman Akan Menjadi Acuan Bagi Opengelola KKP dalam Melakukan Kemitraan
Dengan Masyarakat
2. Sebagai Acuan Masyarakat Lokal dan Adat dalam Memanfaatan Potensi SDI dalam
Zona Perikanan berkelanjutan;
3. Sebagai Acuan Bagi Pengawas dalam Melakukan Penegakan Hukum di KKP
4. Menunjukan Keberpihakan dan Pengakuan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat dan
Lokal yang Berdomisili di KKP
5. Dapat menjamin manfaat KKP bagi masyarakat lokal/adat
6. Perdirjen ini Merupakan Implementasi dan Pendetilan dari Keputusan Menteri Tentang
Pengelolaan KKP

14. Bagaimanapun Masyarakat didalam dan disekitar KKP
memiliki hubungan emosional dan kultural dimana segala
aktifitas kehidupan masyarakat tersebut sudah
bergantung dengan keberadaan sumberdaya laut dan
ekosistemnya yang ada disekitar mereka (inc : KKP).
Sehingga menimbulkan kesadaran dari warganya untuk
menjaga dan melestarikan laut beserta ekosistemnya
tersebut dari orang atau kelompok yang tidak
bertanggungjawab.

15. TERIMA KASIH