SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Persiapan Sosialisasi COP18 CITES
Bogor, 12 September 2019
Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Latar Belakang
• Conference of the Parties ke-18 CITES telah dilaksanakan
pada tanggal 17-28 Agustus 2019 di Jenewa, Swiss.
• Hasil COP 18 CITES terkait spesies akuatik:
1. Listing appendiks II untuk spesies akuatik
2. Isu implementasi spesies akuatik yang telah listing
Listing Appendiks
Glaucostegus spp.
Nama lokal: Pari
gitar/pari kikir
Rhinidae spp.
Nama lokal: Pari
liong bun/pari
lontar/pari kemejan
Rhina ancylostoma
Nama lokal: Pari
kupu-kupu
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Nama lokal: Hiu
mako/hiu anjing/hiu
tenggiri
Holothuria fuscogilva
Nama lokal: Teripang susu
putih/kuning/kunyit
Holothuria nobilis
Nama lokal: Teripang
koro/cera hitam
Holothuria whitmaei
Nama lokal: Teripang susu
hitam
PARI LIONG BUN/PARI KEKEH/PARI LONTAR/PARI KEMEJAN/WEDGEFISH (Rhinidae spp.)
• Dominasi Perikanan by catch (60%).
• 16% dari total produksi pari Indonesia
• Nilai ekonomi tinggi. Harga sirip = Rp 4.900.000,-/set
kering di pengumpul pertama.
• Tujuan ekspor: Sri Lanka, Hong Kong, Singapura,
Malaysia, China
“Indonesia and Japan did not believe there was
sufficient
evidence to justify listing the Family in Appendix II”
“FAO summarized the conclusions of the Sixth
Expert Advisory Panel that there were insufficient
data to determine whether these species met the
criteria for listing in Appendix II”
• Adopsi melalui voting: 112 support, 30 against,
4 absention
• Entry into force 3 bulan
• Total 10 spesies yang masuk dalam Appendiks II:
5 spesies
yang ada
di
Indonesia
Rhynchobatus djiddensis
Rhynchobatus cooki
Rhynchobatus immaculatus
Rhynchobatus luebberti
Rhynchorhina mauritaniensis
Rhynchobatus australiae
Rhynchobatus laevis
Rhynchobatus palpebratus
Rhynchobatus springeri
Rhina ancylostoma
Proponents: EU dan negara lain (landlocked, Africa,
dan small island developing states)
PARI GITAR/PARI KIKIR/GIANT GUITAR FISH (Glaucostegus spp.)
• Adopsi melalui voting: 109 support, 30
against, 4 absentions
• Entry into force 3 bulan • Sebaran di WPP 572 dan 711.
• 0.6% dari total produksi pari di Indonesia.
• Perikanan bycatch/tangkap sampingan.
• Harga sirip kering = Rp 40.000,00 - Rp 70.000,00/kg di eksportir
• Tujuan Ekspor: Hong Kong, Singapura.
“FAO summarized that there was insufficient
evidence to determine whether guitarfishes
met the criteria for inclusion in the Appendices”
Proponents: EU dan negara lain (landlocked, Africa,
dan small island developing states)
2 spesies yang ada
di Indonesia
Total 6 spesies yang masuk Appendiks II:
Glaucostegus thouin
Glaucostegus typus
Glaucostegus cemiculus
Glaucostegus granulatus
Glaucostegus halavi
Glaucostegus obtusus
HIU MAKO (Isurus spp.)
• Total 2 spesies yang masuk dalam Appendiks 2:
Isurus oxyrinchus (Mako Sirip Pendek/hiu anjing/hiu
tenggiri)
Isurus paucus (Mako Sirip Panjang /hiu anjing/hiu
tenggiri)
“Indonesia believed there would be significant implementation issues
and limited conservation gains if a CITES listing were accepted’
• Adopsi melalui voting: 102 support, 40 against, 4 absentions. US dan
Qatar against
• Entry into force 3 bulan
Proponents: Mexico, EU dan negara lain (landlocked, Africas, dan
small island developing states). Rekor jumlah proponent untuk
uplisting spesies (54 proponents)
TERIPANG/TEATFISH (Holothuria spp.)
• Total 3 spesies yang masuk Appendiks II:
Holothuria fuscogilva (Teripang susu
putih/kuning/kunyit)
Holothuria nobilis (Teripang koro/cera hitam)
Holothuria whitmaei (Teripang susu hitam)
• Populasi di alam (Indonesia) untuk ketiga
spesies sedikit
• Data-data perdagangan teripang yang ada
belum species-specific.
• Harga= Rp 800.000-1.500.000/kg kering.
• Data BPS 2018 untuk teripang (semua
spesies) 10.75 juta USD.
Proponents: EU, USA, Kenya, Senegal, dan Seychelles
“Tonga and the European Union’s assertion that the listing would
create capacity-building needs”
“SPREP voiced its support for the listing, and welcomed the
European Union’s offer to provide technical and financial support
to implement the listing”
• Adopsi melalui voting: 108 support, 30 against, 7
absentions.
• Entry into force 12 bulan (28 Agustus 2020)
2. Implementasi spesies akuatik yang telah
listing
Species-Specific Matters
Kuda Laut
• Membahas upaya-upaya untuk meningkatkan
konservasi kuda laut khususnya setelah listing
pada Appendix II CITES.
• Kuda laut merupakan spesies laut pertama yang
masuk Review of Significant Trade (RST).
• Pembahasan dan diskusi agenda kuda laut
berkenaan dengan penetapan kuota,
penyusunan NDF, dan upaya monitoring yang
lebih baik.
• Amerika menyediakan pendanaan bagi kegiatan
expert workshop untuk mengkaji implementasi
dan penegakan hukum listing kuda laut ke
Appendiks II dan tindak lanjut dari rekomendasi
hasil RST.
Penyu
• Membahas implementasi dari Decision CoP
CITES 17 berkenaan dengan perdagangan
illegal penyu dan hasil studi mengenai
perdagangan internasional legal dan ilegal
penyu kerjasama Sekretariat dengan Inter
America Sea Turtle Convention (IAC) and
Convention on Migratory Species (CMS).
• Mayoritas Negara sepakat untuk lebih
meningkatkan upaya penegakan hukum bagi
perdagangan illegal penyu.
Species-Specific Matters
Sidat Eropa
• Membahas implementasi dari Decision CoP CITES 17
berkenaan dengan European eels.
• Negara range state sidat, termasuk di luar sidat Eropa,
perlu mengimplementasikan upaya konservasi dan
pengelolaan sidat, melakukan monitoring,
meningkatkan ketelusuran baik untuk specimen mati
maupun hidup, bekerja sama dengan range state lain
terkait shared stock sidat.
• Kajian secara khusus akan dilakukan untuk menilai
apakah glass eel dapat dikategorikan memiliki
peluang hidup yang rendah.
• CMS juga menginformasikan akan dibahasnya
conservation in situ sidat pada CoP CMS ke 13.
Precious Corals
• Sidang membahas perdagangan precious
coral (genus corralium dan paracorralium)
dan hasil kajian dan survei dari FAO.
• Animal Committee diminta untuk mengkaji
hasil analisis tersebut digunakan untuk
menyusun Rekomendasi.
Species-Specific Matters
Ikan Napoleon
• Membahas implementasi perdagangan
napoleon yang masih perlu ditingkatkan upaya
manajemennya khususnya untuk mencegah
perdagangan ilegal.
• Indonesia menyampaikan intervensi mengenai
upaya-upaya Indonesia untuk meningkatkan
legalitas dari perdagangan HHW mulai dari
loading dari keramba ke kapal, pengecekan oleh
petugas karantina, pencatatan jenis dan ukuran,
dan pengawasan pergerakan kapal oleh Vessel
Monitoring System (VMS).
Hiu dan Pari
• Membahas permasalahan implementasi listing
hiu dan pari pada Appendix II CITES saat ini
mulai dari identifikasi, look alike spesies,
penyusunan dokumen non detrimental finding
(NDF), dan pengelolaan data.
• Indonesia melakukan intervensi dengan
menyampaikan komitmen untuk konservasi
shark and rays dengan tata kelola berkelanjutan
serta mengingatkan parties akan tantangan dan
permasalahan look alike species khususnya
untuk konteks Indonesia yang memiliki 114
spesies hiu.
Species-Specific Matters
Banggai Cardinal Fish
• Membahas pelaksanaan dari Decision CoP CITES 17
terkait dengan BCF yang ditujukan pada Indonesia dan
Sekretariat termasuk rancangan decision yang
diusulkan oleh Animal Committee.
• Indonesia mengusulkan perbaikan dari draft decision
dengan penekanan bahwa pelaporan Banggai
Cardinal Fish selanjutnya cukup hanya disampaikan
kepada Animal Committee saja sehingga tidak akan
ada pembahasan isu Banggai Cardinal Fish pada CoP
CITES berikutnya.
Marine Ornamental Fish
• Membahas usulan untuk diadakannya workshop
internasional tentang perdagangan ikan hias.
• Perdagangan ikan hias saat ini menunjukkan tren
yang semakin besar, baik volume maupun nilai
perdagangan.
• Dokumen disepakati untuk diadopsi dengan tetap
mempertahankan draft teks yang ada walaupun
awalnya terdapat usulan untuk memasukkan
freshwater species dan invertebrata dalam
pembahasan ikan hias air laut ini.
Tindak Lanjut Listing Appendiks
Aspek Perlindungan
1. Perlindungan habitat
2. Perlindungan anakan dan indukan
3. Penyusunan Kepmen KP untuk perlindungan penuh/terbatas
• Naskah Akademik
• Rekomendasi LIPI
4. Penyusun Kepmen KP untuk larangan ekspor
Tindak Lanjut Listing Appendiks
Aspek Pelestarian
1. Restocking ke habitat alami
2. Rehabilitasi habitat
3. Bimtek/pelatihan pendataan
4. Bimtek/pelatihan pengenalan jenis
5. Penyadartahuan/sosialisasi peraturan perundang-undangan
6. Penyusunan NDF jenis hiu
• Prioritas: pari liong bun/wedgefish
7. Penyusunan NDF jenis teripang
8. Pencatatan traceability (termasuk bycatch)
9. Perbaikan logbook penangkapan hiu dan pari agar lebih species-specific
10. Pencatatan pendaratan
11. Upaya budidaya teripang
Tindak Lanjut Listing Appendiks
Aspek Pemanfaatan
1. Penyusunan kuota pengambilan dan kuota ekspor.
2. Fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha.
3. Pembinanan UPI
4. Pendataan pelaku usaha
5. LIPI merekomendasikan kuota nol untuk ekspor
6. Mencari informasi produk-produk olahan teripang
- Utuh, olahan, kering
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Kuda Laut
• Monitoring dan pengawasan terhadap
lalu lintas perdagangan
• Audit kapasitas produksi
• Monitoring produk dan survei harga
pasar
• Perbaikan habitat
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Penyu
• Penegakan hukum bagi perdagangan
illegal
• Laporan konservasi dan pengelolaan
penyu
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Ikan Napoleon
• Mengembangkan ranching program
• Penyusunan NDF untuk pengambilan anakan dari
alam
• Peningkatan legalitas perdagangan
• Pengawasan kapal pengangkut
• Monitoring
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Hiu dan Pari
• Pencatatan asal usul bycatch
• Perbaikan logbook penangkapan hiu dan pari
• Perizinan bagi pelaku usaha
• Pembinanan UPI
• Perlindungan habitat
• Melaporkan annual report ke CITES
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Banggai Cardinalfish
Penyampaian laporan (progress report)
kepada Secretariat untuk selanjutnya di
review oleh Animal Commitee
Tindak Lanjut Species-Specific
Matters
Marine Ornamental Fish
Pendataan ekspor impor
ornamental fish per spesies
Kesimpulan
1. Kecenderungan proposal uplisting tidak lagi berdasarkan pada data dan
informasi ilmiah yang valid, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi
2. Proposal listing dipersiapkan oleh negara maju (EU atau USA) dengan
mengajak negara berkembang sebagai proponent, dengan janji capacity
building dan pendanaan
3. Voting menentukan adopsi uplisting spesies.
• Negara archipelagic dan coastal states cenderung kalah dalam voting menolak
karena kalah jumlah dengan negara lain yang tidak berkepentingan dalam spesies
laut
• Lobi dan negosiasi intensif dilakukan oleh negara maju dan LSM sebelum voting.
4. Pemerintah Indonesia (KKP, KLHK, LIPI dan instansi terkait lainnya) harus
menyusun langkah tindak lanjut terhadap hasil COP 18 CITES
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananbachrisb
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan IIbnu Sahidhir
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21PemdesKarangtawang
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanDidi Sadili
 
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009Lutfi Adam
 
Pengelolaan kualitas air
Pengelolaan kualitas airPengelolaan kualitas air
Pengelolaan kualitas airlombkTBK
 
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisirMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisirSeptian Muna Barakati
 
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fix
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fixLaporan analisi pertumbuhan ikan nila fix
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fixmuthiauthe
 
Fisiologi hewan air
Fisiologi hewan air Fisiologi hewan air
Fisiologi hewan air Aguss Aja
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMPower point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMLiz Rößler
 
Ikan demersal dan ikan karang
Ikan demersal dan ikan karangIkan demersal dan ikan karang
Ikan demersal dan ikan karangHendra Wiguna
 
10. distribusi ikan
10. distribusi ikan10. distribusi ikan
10. distribusi ikantrisnawahyu
 

What's hot (20)

Kelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikananKelayakan kapal perikanan
Kelayakan kapal perikanan
 
Teknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan ITeknik pembenihan ikan I
Teknik pembenihan ikan I
 
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
Kelembagaan kelautan perikanan kkp (yuti)
 
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK IPB
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK IPBProgram Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK IPB
Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan FPIK IPB
 
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
Sosialisasi pemberdayaan nelayan 21
 
Sosialisasi skp
Sosialisasi skpSosialisasi skp
Sosialisasi skp
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
 
Ekowisata bahari
Ekowisata bahariEkowisata bahari
Ekowisata bahari
 
Pengelolaan kualitas air
Pengelolaan kualitas airPengelolaan kualitas air
Pengelolaan kualitas air
 
Ekosistem pesisir
Ekosistem pesisirEkosistem pesisir
Ekosistem pesisir
 
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisirMakalah pemberdayaan masyarakat pesisir
Makalah pemberdayaan masyarakat pesisir
 
Sosiologi masyarakat pesisir
Sosiologi masyarakat pesisirSosiologi masyarakat pesisir
Sosiologi masyarakat pesisir
 
Larva Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
Larva Ikan Nila (Oreochromis niloticus)Larva Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
Larva Ikan Nila (Oreochromis niloticus)
 
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fix
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fixLaporan analisi pertumbuhan ikan nila fix
Laporan analisi pertumbuhan ikan nila fix
 
Fisiologi hewan air
Fisiologi hewan air Fisiologi hewan air
Fisiologi hewan air
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MMPower point  ppg  Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
Power point ppg Manejemen Bisnis Industri Perikanan.ppt LIS M.YAPANTO. S.Pi.MM
 
Ikan demersal dan ikan karang
Ikan demersal dan ikan karangIkan demersal dan ikan karang
Ikan demersal dan ikan karang
 
10. distribusi ikan
10. distribusi ikan10. distribusi ikan
10. distribusi ikan
 

Similar to Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listing Apendiks 2 Pada COP ke 18 CITES Pada Agustus 2019

Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausDidi Sadili
 
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Didi Sadili
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaDidi Sadili
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESDidi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananafdal muhammad
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IDidi Sadili
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Mes Ry
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanshihatin
 
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...MeltaRiniFahmi
 
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdfCahyanMuhammadZaini1
 
Potensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporPotensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporDr. Mauli Kasmi
 

Similar to Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listing Apendiks 2 Pada COP ke 18 CITES Pada Agustus 2019 (20)

Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Konservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu PausKonservasi Hiu Paus
Konservasi Hiu Paus
 
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
Kebutuhan litbang untuk mendukung program konservasi dan arah kebijakan konse...
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikananKarakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
Karakterisitik manajemen sumberdaya perikanan
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx
 
Mmpi5203 m1
Mmpi5203 m1Mmpi5203 m1
Mmpi5203 m1
 
Ilegal fishing edit
Ilegal fishing editIlegal fishing edit
Ilegal fishing edit
 
Teknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikanTeknologi penangkapan ikan
Teknologi penangkapan ikan
 
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...
01-Fish Domestication.pptx merupakan materi pembelajaran terkait upaya domest...
 
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf
04. Tugas dan Tanggungjawab Observer_Ed.pdf
 
Potensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang EksporPotensi dan Peluang Ekspor
Potensi dan Peluang Ekspor
 

More from Didi Sadili

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Didi Sadili
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaDidi Sadili
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Didi Sadili
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaDidi Sadili
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Didi Sadili
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirDidi Sadili
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanDidi Sadili
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Didi Sadili
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariDidi Sadili
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalDidi Sadili
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Didi Sadili
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Didi Sadili
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaDidi Sadili
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaDidi Sadili
 

More from Didi Sadili (20)

Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
Hasil Diskusi Reklamasi Nasional. Jakarta 16 September 2019
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
Teluk Jakarta: Reklamasi atau Retorasi ?
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan EkspornyaMekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
Mekanismr Identifikasi Jenis Hiu dan Pari untuk Perdagangan Ekspornya
 
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...
 
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP dari Pemanfaatan Kawasan Konse...
 
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat PesisirMengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
Mengakhiri Pelaksanaan Proyek CCDP - IFAD, Pembangunan Masyarakat Pesisir
 
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi PerairanPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP di Kawasan Konservasi Perairan
 
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
Rencana Pengembangan Ekowisata Berbasis Pendidikan di Pulau Cemara Besar di K...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP dari Kegian Ekonomi di Kawasan Konservasi...
 
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata BahariPenerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP Dari Wisata Bahari
 
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat LokalImplementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
Implementasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Masyarakat Lokal
 
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
Strategi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia 20 juta Ha p...
 
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanPengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairan
 
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
Medic conservation in indonesian dugongs. a physiologycal and pathological pe...
 
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesiaAncaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
Ancaman dan pemanfaatan dugong di indonesia
 
Status and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesiaStatus and conservation of dugong in indonesia
Status and conservation of dugong in indonesia
 

Recently uploaded

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 

Recently uploaded (20)

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 

Lagi, 2 Jenis Hiu Mako, 7 Jenis Pari, dan Teripang Telah Masuk Daftar /Listing Apendiks 2 Pada COP ke 18 CITES Pada Agustus 2019

  • 1. Persiapan Sosialisasi COP18 CITES Bogor, 12 September 2019 Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
  • 2. Latar Belakang • Conference of the Parties ke-18 CITES telah dilaksanakan pada tanggal 17-28 Agustus 2019 di Jenewa, Swiss. • Hasil COP 18 CITES terkait spesies akuatik: 1. Listing appendiks II untuk spesies akuatik 2. Isu implementasi spesies akuatik yang telah listing
  • 3. Listing Appendiks Glaucostegus spp. Nama lokal: Pari gitar/pari kikir Rhinidae spp. Nama lokal: Pari liong bun/pari lontar/pari kemejan Rhina ancylostoma Nama lokal: Pari kupu-kupu Isurus oxyrinchus Isurus paucus Nama lokal: Hiu mako/hiu anjing/hiu tenggiri Holothuria fuscogilva Nama lokal: Teripang susu putih/kuning/kunyit Holothuria nobilis Nama lokal: Teripang koro/cera hitam Holothuria whitmaei Nama lokal: Teripang susu hitam
  • 4. PARI LIONG BUN/PARI KEKEH/PARI LONTAR/PARI KEMEJAN/WEDGEFISH (Rhinidae spp.) • Dominasi Perikanan by catch (60%). • 16% dari total produksi pari Indonesia • Nilai ekonomi tinggi. Harga sirip = Rp 4.900.000,-/set kering di pengumpul pertama. • Tujuan ekspor: Sri Lanka, Hong Kong, Singapura, Malaysia, China “Indonesia and Japan did not believe there was sufficient evidence to justify listing the Family in Appendix II” “FAO summarized the conclusions of the Sixth Expert Advisory Panel that there were insufficient data to determine whether these species met the criteria for listing in Appendix II” • Adopsi melalui voting: 112 support, 30 against, 4 absention • Entry into force 3 bulan • Total 10 spesies yang masuk dalam Appendiks II: 5 spesies yang ada di Indonesia Rhynchobatus djiddensis Rhynchobatus cooki Rhynchobatus immaculatus Rhynchobatus luebberti Rhynchorhina mauritaniensis Rhynchobatus australiae Rhynchobatus laevis Rhynchobatus palpebratus Rhynchobatus springeri Rhina ancylostoma Proponents: EU dan negara lain (landlocked, Africa, dan small island developing states)
  • 5. PARI GITAR/PARI KIKIR/GIANT GUITAR FISH (Glaucostegus spp.) • Adopsi melalui voting: 109 support, 30 against, 4 absentions • Entry into force 3 bulan • Sebaran di WPP 572 dan 711. • 0.6% dari total produksi pari di Indonesia. • Perikanan bycatch/tangkap sampingan. • Harga sirip kering = Rp 40.000,00 - Rp 70.000,00/kg di eksportir • Tujuan Ekspor: Hong Kong, Singapura. “FAO summarized that there was insufficient evidence to determine whether guitarfishes met the criteria for inclusion in the Appendices” Proponents: EU dan negara lain (landlocked, Africa, dan small island developing states) 2 spesies yang ada di Indonesia Total 6 spesies yang masuk Appendiks II: Glaucostegus thouin Glaucostegus typus Glaucostegus cemiculus Glaucostegus granulatus Glaucostegus halavi Glaucostegus obtusus
  • 6. HIU MAKO (Isurus spp.) • Total 2 spesies yang masuk dalam Appendiks 2: Isurus oxyrinchus (Mako Sirip Pendek/hiu anjing/hiu tenggiri) Isurus paucus (Mako Sirip Panjang /hiu anjing/hiu tenggiri) “Indonesia believed there would be significant implementation issues and limited conservation gains if a CITES listing were accepted’ • Adopsi melalui voting: 102 support, 40 against, 4 absentions. US dan Qatar against • Entry into force 3 bulan Proponents: Mexico, EU dan negara lain (landlocked, Africas, dan small island developing states). Rekor jumlah proponent untuk uplisting spesies (54 proponents)
  • 7. TERIPANG/TEATFISH (Holothuria spp.) • Total 3 spesies yang masuk Appendiks II: Holothuria fuscogilva (Teripang susu putih/kuning/kunyit) Holothuria nobilis (Teripang koro/cera hitam) Holothuria whitmaei (Teripang susu hitam) • Populasi di alam (Indonesia) untuk ketiga spesies sedikit • Data-data perdagangan teripang yang ada belum species-specific. • Harga= Rp 800.000-1.500.000/kg kering. • Data BPS 2018 untuk teripang (semua spesies) 10.75 juta USD. Proponents: EU, USA, Kenya, Senegal, dan Seychelles “Tonga and the European Union’s assertion that the listing would create capacity-building needs” “SPREP voiced its support for the listing, and welcomed the European Union’s offer to provide technical and financial support to implement the listing” • Adopsi melalui voting: 108 support, 30 against, 7 absentions. • Entry into force 12 bulan (28 Agustus 2020)
  • 8. 2. Implementasi spesies akuatik yang telah listing
  • 9. Species-Specific Matters Kuda Laut • Membahas upaya-upaya untuk meningkatkan konservasi kuda laut khususnya setelah listing pada Appendix II CITES. • Kuda laut merupakan spesies laut pertama yang masuk Review of Significant Trade (RST). • Pembahasan dan diskusi agenda kuda laut berkenaan dengan penetapan kuota, penyusunan NDF, dan upaya monitoring yang lebih baik. • Amerika menyediakan pendanaan bagi kegiatan expert workshop untuk mengkaji implementasi dan penegakan hukum listing kuda laut ke Appendiks II dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil RST. Penyu • Membahas implementasi dari Decision CoP CITES 17 berkenaan dengan perdagangan illegal penyu dan hasil studi mengenai perdagangan internasional legal dan ilegal penyu kerjasama Sekretariat dengan Inter America Sea Turtle Convention (IAC) and Convention on Migratory Species (CMS). • Mayoritas Negara sepakat untuk lebih meningkatkan upaya penegakan hukum bagi perdagangan illegal penyu.
  • 10. Species-Specific Matters Sidat Eropa • Membahas implementasi dari Decision CoP CITES 17 berkenaan dengan European eels. • Negara range state sidat, termasuk di luar sidat Eropa, perlu mengimplementasikan upaya konservasi dan pengelolaan sidat, melakukan monitoring, meningkatkan ketelusuran baik untuk specimen mati maupun hidup, bekerja sama dengan range state lain terkait shared stock sidat. • Kajian secara khusus akan dilakukan untuk menilai apakah glass eel dapat dikategorikan memiliki peluang hidup yang rendah. • CMS juga menginformasikan akan dibahasnya conservation in situ sidat pada CoP CMS ke 13. Precious Corals • Sidang membahas perdagangan precious coral (genus corralium dan paracorralium) dan hasil kajian dan survei dari FAO. • Animal Committee diminta untuk mengkaji hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun Rekomendasi.
  • 11. Species-Specific Matters Ikan Napoleon • Membahas implementasi perdagangan napoleon yang masih perlu ditingkatkan upaya manajemennya khususnya untuk mencegah perdagangan ilegal. • Indonesia menyampaikan intervensi mengenai upaya-upaya Indonesia untuk meningkatkan legalitas dari perdagangan HHW mulai dari loading dari keramba ke kapal, pengecekan oleh petugas karantina, pencatatan jenis dan ukuran, dan pengawasan pergerakan kapal oleh Vessel Monitoring System (VMS). Hiu dan Pari • Membahas permasalahan implementasi listing hiu dan pari pada Appendix II CITES saat ini mulai dari identifikasi, look alike spesies, penyusunan dokumen non detrimental finding (NDF), dan pengelolaan data. • Indonesia melakukan intervensi dengan menyampaikan komitmen untuk konservasi shark and rays dengan tata kelola berkelanjutan serta mengingatkan parties akan tantangan dan permasalahan look alike species khususnya untuk konteks Indonesia yang memiliki 114 spesies hiu.
  • 12. Species-Specific Matters Banggai Cardinal Fish • Membahas pelaksanaan dari Decision CoP CITES 17 terkait dengan BCF yang ditujukan pada Indonesia dan Sekretariat termasuk rancangan decision yang diusulkan oleh Animal Committee. • Indonesia mengusulkan perbaikan dari draft decision dengan penekanan bahwa pelaporan Banggai Cardinal Fish selanjutnya cukup hanya disampaikan kepada Animal Committee saja sehingga tidak akan ada pembahasan isu Banggai Cardinal Fish pada CoP CITES berikutnya. Marine Ornamental Fish • Membahas usulan untuk diadakannya workshop internasional tentang perdagangan ikan hias. • Perdagangan ikan hias saat ini menunjukkan tren yang semakin besar, baik volume maupun nilai perdagangan. • Dokumen disepakati untuk diadopsi dengan tetap mempertahankan draft teks yang ada walaupun awalnya terdapat usulan untuk memasukkan freshwater species dan invertebrata dalam pembahasan ikan hias air laut ini.
  • 13. Tindak Lanjut Listing Appendiks Aspek Perlindungan 1. Perlindungan habitat 2. Perlindungan anakan dan indukan 3. Penyusunan Kepmen KP untuk perlindungan penuh/terbatas • Naskah Akademik • Rekomendasi LIPI 4. Penyusun Kepmen KP untuk larangan ekspor
  • 14. Tindak Lanjut Listing Appendiks Aspek Pelestarian 1. Restocking ke habitat alami 2. Rehabilitasi habitat 3. Bimtek/pelatihan pendataan 4. Bimtek/pelatihan pengenalan jenis 5. Penyadartahuan/sosialisasi peraturan perundang-undangan 6. Penyusunan NDF jenis hiu • Prioritas: pari liong bun/wedgefish 7. Penyusunan NDF jenis teripang 8. Pencatatan traceability (termasuk bycatch) 9. Perbaikan logbook penangkapan hiu dan pari agar lebih species-specific 10. Pencatatan pendaratan 11. Upaya budidaya teripang
  • 15. Tindak Lanjut Listing Appendiks Aspek Pemanfaatan 1. Penyusunan kuota pengambilan dan kuota ekspor. 2. Fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha. 3. Pembinanan UPI 4. Pendataan pelaku usaha 5. LIPI merekomendasikan kuota nol untuk ekspor 6. Mencari informasi produk-produk olahan teripang - Utuh, olahan, kering
  • 16. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Kuda Laut • Monitoring dan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan • Audit kapasitas produksi • Monitoring produk dan survei harga pasar • Perbaikan habitat
  • 17. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Penyu • Penegakan hukum bagi perdagangan illegal • Laporan konservasi dan pengelolaan penyu
  • 18. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Ikan Napoleon • Mengembangkan ranching program • Penyusunan NDF untuk pengambilan anakan dari alam • Peningkatan legalitas perdagangan • Pengawasan kapal pengangkut • Monitoring
  • 19. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Hiu dan Pari • Pencatatan asal usul bycatch • Perbaikan logbook penangkapan hiu dan pari • Perizinan bagi pelaku usaha • Pembinanan UPI • Perlindungan habitat • Melaporkan annual report ke CITES
  • 20. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Banggai Cardinalfish Penyampaian laporan (progress report) kepada Secretariat untuk selanjutnya di review oleh Animal Commitee
  • 21. Tindak Lanjut Species-Specific Matters Marine Ornamental Fish Pendataan ekspor impor ornamental fish per spesies
  • 22. Kesimpulan 1. Kecenderungan proposal uplisting tidak lagi berdasarkan pada data dan informasi ilmiah yang valid, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi 2. Proposal listing dipersiapkan oleh negara maju (EU atau USA) dengan mengajak negara berkembang sebagai proponent, dengan janji capacity building dan pendanaan 3. Voting menentukan adopsi uplisting spesies. • Negara archipelagic dan coastal states cenderung kalah dalam voting menolak karena kalah jumlah dengan negara lain yang tidak berkepentingan dalam spesies laut • Lobi dan negosiasi intensif dilakukan oleh negara maju dan LSM sebelum voting. 4. Pemerintah Indonesia (KKP, KLHK, LIPI dan instansi terkait lainnya) harus menyusun langkah tindak lanjut terhadap hasil COP 18 CITES