Kebijakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil membutuhkan regulasi untuk memastikan bahwa reklamasi dapat mempertahankan atau menambah manfaat wilayah tersebut serta menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan definisi, jenis, subjek, batasan, dan larangan kegiatan reklamasi serta kepemilikan lahan hasil reklamasi.

1. KEBIJAKAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Reklamasi Teluk JakartaReklamasi Kolaka, Sultra

2. LATAR BELAKANG
2019
2
Produksi
barang
Fasilitas
pengiriman
Pasar
Produksi
barang
Fasilitas
pengiriman
Pasar
Daratan utama Pesisir
Model 1
Model 2
Ilustrasi sederhana arus barang
Indonesia negara kepulauan yang
mengandalkan laut untuk sarana
transportasi pertukaran barang sehingga
lebih cost efficiency dengan model 2

3. LATAR BELAKANG
2019
3
Kebutuhan Ruang
Pesisir
Kebutuhan ruang untuk
pertumbuhan ekonomi
lanjutan
Pemanasan global
Peningkatan Laju Abrasi Peningkatan Paras Laut
ReklamasiPemanfaatan
ruang vertikal

4. DEFINISI REKLAMASI
Asal kata
RE-CLAIM Mengembalikan sesuatu seperti awalnya
REKLAMASI DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (UU Nomor 27 Tahun 2007):
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan
ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase
2019
4
Ekonomi Lingkungan Sosial
Reklamasi
Teknis
Mempertahankan/ meningkatkan manfaat/ nilai tambah
WP3K

5. REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
2019
5
Reklamasi Pulau Nipa Kep.Riau
(sumber : Google image)
Reklamasi Nusa Dua Bali
(sumber : Google image)
Reklamasi untuk mempertahankan nilai manfaat

6. REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
2019
6
Reklamasi Pantai Losari
Sulsel
(sumber : Google image)
Reklamasi Bandara
Ngurah Rai Bali
(sumber : Google image)
Reklamasi untuk menambah nilai manfaat

7. EKSTERNALITAS PENYEBAB KONTRA REKLAMASI
2019
7
(sumber : thestar.com)
Dampak pencemaran
reklamasi tanpa izin di Belitung
(sumber : dokumentasi PRL)

8. REGULASI REKLAMASI DI WP3K
8
2019
Memastikan bahwa reklamasi memertahankan/ menambah nilai di wilayah pesisir dan
menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan penghidupan
masyarakat

9. JENIS, SUBJEK, BATASAN, LARANGAN KEGIATAN, KEPEMILIKAN
LAHAN REKLAMASI DI WP3K
9
2019
JENIS PERIZINAN :
1. Izin Lokasi Perairan*/ Penetapan Lokasi
2. Izin Pelaksanaan Reklamasi
3. Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan
SUBJEK IZIN :
1. Orang/Perorangan
2. Badan Usaha
3. Pemerintah Daerah
4. Pemerintah Pusat
*
Pembatasan Kegiatan Reklamasi
Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan Menteri KP tidak boleh dilakukan reklamasi kecuali untuk :
1. Kegiatan strategis nasional yang ditetapkan Presiden
2. Kepentingan pengelolaan kawasan konservai
Larangan Kegiatan Reklamasi di :
Alur laut
Larangan Pengambilan Material Kegiatan
Reklamasi di :
Pulau-Pulau Kecil Terluar
Kawasan Konservasi Perairan
Pulau Kecil dengan luas < 100 Ha
Kawasan Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun
Pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas
pulau.
Kepemilikan Lahan Reklamasi
Dikuasai Negara (Pasal 12 PP Nomor 16 Nomor
2004)
*Izin Lokasi Perairan kegiatan reklamasi luasan >10 Ha dan Izin
Pelaksanaan Reklamasi luasan >100 Ha membutuhkan
Rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan

10. Terima kasih
Direktorat Jenderal PRL
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gd. Mina Bahari 3 Lantai 9
Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Pusat
E-mail : reklamasi.jaskel@kkp.go.id
2019