SlideShare a Scribd company logo
SPBE & Masa Depan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research
Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Esensi Riset
Mengenali situasi problematik
(latar belakang & fenomena)
Menentukan pertanyaan
penelitian (dan variabelnya)
Menentukan cara menjawab
pertanyaan (metodologi)
Mencari jawaban atas situasi
problematik
Mengambil kesimpulan
Mengajukan pilihan tindakan
Research Design &
Instrumen Survei
Analysis
Latar Belakang SPBE
Perpres No. 81 Th 2010
Tentang Grand Design RB
2010-2025
Perubahan dalam 8 Area,
salah satunya Tata Laksana
Penerapan sistem, proses,
& prosedur kerja yang
transparan, efektif, efisien
& terukur
Big Picture:
Akselerasi Pembangunan
Aparatur Negara
“SPBE mendukung semua area perubahan
sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam
pembangunan aparatur negara yang
memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme
aparatur sipil negara dan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat diwujudkan”
SPBE
Latar Belakang SPBE
Diinisiasi oleh Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, kemudian dikeluarkan Perpres
No. 95/2018 tentang SPBE
Perintah kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk
mengembangkan SPBE sesuai Tusi
Penerapan SPBE memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan
Namun, hasil pengembangan dan TINGKAT MATURITASnya beragam
antara Instansi Pusat dan Daerah
Kinerja SPBE Indonesia Menurut PBB
No Deskripsi 2012 2014 2016 2018
1 Peringkat 97 106 116 107
2 Indeks Pemb. SPBE 0,4949 0,4487 0,4478 0,5258
3 Indeks Layanan
Online
0,4967 0,3622 0,3623 0,5694
4 Indeks Konektivitas
Telekomunikasi
0,1897 0,3054 0,3016 0,3222
5 Indeks Kapital
Manusia
0,7982 0,6786 0,6796 0,6857
Problematika SPBE - 1
Belum adanya tata kelola SPBE secara terpadu, kurangnya
koordinasi sehingga terjadi DUPIKASI ANGGARAN BELANJA TIK
dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan
Total belanja TIK Pemerintah sebesar Rp 4.230.000.000.000 per
tahun. 65% di antaranya termasuk PEMBELIAN LISENSI APLIKASI
SEJENIS antar instansi
Data center Kemkominfo per 2018, terdapat 2700 DATA CENTER
DI 630 INSTANSI Pusat dan Daerah (rata-rata 4 pusat data per
instansi)
Problematika SPBE - 2
SPBE belum diterapkan secara
menyeluruh dan optimal
sehingga terdapat permasalahan
kinerja pada pengelolaan
keuangan negara, akuntabilitas
kinerja, persepsi korupsi, dan
pelayanan publik.
o 19% dari total permasalahan
menyangkut SPI;
o 33% menyangkut
ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan
perundangan;
o 48% menyangkut inefektivitas
dan inefisiensi.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sistem Pengendalian Intern Ketidakpatuhan terhadap peraturan
peundang-undangan
Ketidakhematan, inefisiensi, inefektif
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017
Problematika SPBE - 3
Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi
teknis TIK
Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman
kompetensi teknis yang memadai
Permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan
ketersediaan SDM
Tingginya tingkat gaji SDM TIK di pasar tenaga kerja sementara
gaji dan tunjangan ASN di bidang TIK cukup rendah.
Problematika Lain SPBE
Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan lapisan
masyarakat belum optimal.
Model kolaborasi belum terbangun:
o Masih Parsial
o Belum terbangun sebuah kerangka WoG. Contoh: NIP, NIK, No. HP serta
beberapa data kunci belum sepenuhnya dipakai lintas instansi.
Budaya masyarakat dan organisasi belum mendukung:
o Kebiasaan bekerja di lingkungan elektronik belum terbentuk;
o Penghargaan terhadap nilai informasi masih rendah;
o Kebijakan: belum cukup memaksa, mendorong, atau memandu;
o Digital Leadership belum terbangun.
Fokusing Issu dan Ruang Lingkup SPBE (?)
Tata Kelola
• Penguatan
kapasitas
pengelolaan dan
sistem koordinasi
• Penyederhanaan
dan
pengintegrasian
proses bisnis
pemerintah
• Pembangunan
Arsitektur SPBE
Layanan
• Berorientasi kepada
pengguna
• Terintegrasi dan
berkesinambungan
• Pembangunan
portal layanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
• Manajemen
layanan dan
teknologi layanan
yang tepat guna
dan tepat sasaran
TIK
• Pengintegrasian
data dan
informasi
• Pemanfaatan
Pusat Data
• Akses terhadap
jaringan pita lebar
• Penerapan cloud
computing dan
bagi-pakai
• Penerapan
manajemen data
dan teknologi
analisis data
SDM
• Pengembangan
kepemimpinan
SPBE di K/LD
• Peningkatan
pengetahuan dan
best practice
• Pembangunan
budaya kerja
berbasis SPBE
• Pengembangan
jabatan
fungsional PNS
• Kemitraan
Case: Integrasi Data
Case: Integrasi Data
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
Sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya
penyampaian data dan informasi secara tunggal,
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan
sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk
pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW)
Sistem ini memungkinkan data sharing yang bisa
diakses oleh setiap SKPD. Dalam website SSW tidak
hanya berisi layanan perizinan saja namun juga
mengalami pertambahan & integrase hingga 20
jenis pelayanan.
Surabaya Single Window
Trend Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Contoh Lain Digitalisasi Pelayanan
Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas
Inovasi Sistem Informasi
Manajemen Harga Pasar
Segamas merupakan jenis
inovasi yang terkait
pelayanan publik.
Inovasi ini bertujuan untuk
memberikan informasi harga
pasar secara langsung dan
online melalui aplikasi SIM
HP yang bisa diakses di web
melalui gawai Android.
SIM HP Segamas
menampilkan 17 komoditas
barang yang berada di Pasar
Segamas.
1. Penerapan inovasi SIM HP
memberikan kemudahan bagi
masyarakat terutama pada
kemudahan dalam
mengakses informasi
mengenai harga-harga yang
tersedia dan terupdate setiap
harinya di Pasar Segamas;
2. Dengan adanya inovasi ini
perlahan para spekulan pasar
sudah tidak dapat
memainkan harga pasar
karena pemantauan harga
pasar akan dilakukan setiap
harinya.
Manfaat Bagi Masyarakat:
Tantangan Kedepan
Terima Kasih …
SPBE: Mewujudkan Pelayanan Publik Berpusat pada Manusia
di Era Disrupsi

More Related Content

What's hot

Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
ardinmarL
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Indriyatno Banyumurti
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
IkhsanSriMartadi
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
National Research and Innovation Agency
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
StRahmawatiAPabittei
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
Dr. Zar Rdj
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiandhika1412
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi KependudukanInovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
fswardhana134680
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
Muslimin B. Putra
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
unitpublikasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 

What's hot (20)

Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan PublikReformasi Pelayanan Publik
Reformasi Pelayanan Publik
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf1. Berorientasi Pelayanan .pdf
1. Berorientasi Pelayanan .pdf
 
Bisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerahBisnis proses pemerintah daerah
Bisnis proses pemerintah daerah
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi KependudukanInovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Materi kuliah unpas 2013 website ver
Materi kuliah  unpas 2013 website verMateri kuliah  unpas 2013 website ver
Materi kuliah unpas 2013 website ver
 

Similar to SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
YusriArdi1
 
FGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi BantenFGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi Banten
MuhamadWahyuKurniawa
 
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdfSosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
ElvanRobiansyah1
 
PPT SPPT TI
PPT SPPT TIPPT SPPT TI
PPT SPPT TI
TjiaNovid
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
apri saut
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Multimedia Phicos
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
AdenTeknologiPerkasa
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
AgungArdy2
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDESofiarti Dyah Anggunia
 
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
ssuser3402f1
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
apri saut
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
apri saut
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
apri saut
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
apri saut
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
Frans Dione
 
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptxPresentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
andreherdhiyanto
 
Studi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDaStudi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDa
Ar Tinambunan
 
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdfPAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
JeffriSiahaan1
 
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI KumhamTata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
Hendro Subagyo
 
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
ADHILKURNIAWANI
 

Similar to SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (20)

SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
 
FGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi BantenFGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi Banten
 
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdfSosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
Sosialisasi Arsitektur SPBE - Perpres Nomor 132 Tahun 2022 - HST.pdf
 
PPT SPPT TI
PPT SPPT TIPPT SPPT TI
PPT SPPT TI
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
 
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdfKebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
 
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
3. Peran SPBE - Perwita Sari.pdf
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
 
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdfPPT-Masterplan-SPBE.pdf
PPT-Masterplan-SPBE.pdf
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptxPresentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
Presentasi Analisa SWOT_ULFI.pptx
 
Studi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDaStudi Pembangunan SIMPeDa
Studi Pembangunan SIMPeDa
 
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdfPAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
 
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI KumhamTata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
Tata Kelola Data LIPI Integrasi Data Inventarisasi KIK – DJKI Kumham
 
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
6-7 Wujud SIM Dalam Tata Kelola Pemerintahan.pptx
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Tri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Tri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
Tri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 

Recently uploaded

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 

Recently uploaded (15)

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 

SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

  • 1. SPBE & Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE” Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI Jakarta, 30 April 2019 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. Esensi Riset Mengenali situasi problematik (latar belakang & fenomena) Menentukan pertanyaan penelitian (dan variabelnya) Menentukan cara menjawab pertanyaan (metodologi) Mencari jawaban atas situasi problematik Mengambil kesimpulan Mengajukan pilihan tindakan Research Design & Instrumen Survei Analysis
  • 3. Latar Belakang SPBE Perpres No. 81 Th 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025 Perubahan dalam 8 Area, salah satunya Tata Laksana Penerapan sistem, proses, & prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien & terukur Big Picture: Akselerasi Pembangunan Aparatur Negara “SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan” SPBE
  • 4. Latar Belakang SPBE Diinisiasi oleh Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, kemudian dikeluarkan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE Perintah kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai Tusi Penerapan SPBE memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Namun, hasil pengembangan dan TINGKAT MATURITASnya beragam antara Instansi Pusat dan Daerah
  • 5. Kinerja SPBE Indonesia Menurut PBB No Deskripsi 2012 2014 2016 2018 1 Peringkat 97 106 116 107 2 Indeks Pemb. SPBE 0,4949 0,4487 0,4478 0,5258 3 Indeks Layanan Online 0,4967 0,3622 0,3623 0,5694 4 Indeks Konektivitas Telekomunikasi 0,1897 0,3054 0,3016 0,3222 5 Indeks Kapital Manusia 0,7982 0,6786 0,6796 0,6857
  • 6. Problematika SPBE - 1 Belum adanya tata kelola SPBE secara terpadu, kurangnya koordinasi sehingga terjadi DUPIKASI ANGGARAN BELANJA TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan Total belanja TIK Pemerintah sebesar Rp 4.230.000.000.000 per tahun. 65% di antaranya termasuk PEMBELIAN LISENSI APLIKASI SEJENIS antar instansi Data center Kemkominfo per 2018, terdapat 2700 DATA CENTER DI 630 INSTANSI Pusat dan Daerah (rata-rata 4 pusat data per instansi)
  • 7. Problematika SPBE - 2 SPBE belum diterapkan secara menyeluruh dan optimal sehingga terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik. o 19% dari total permasalahan menyangkut SPI; o 33% menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan; o 48% menyangkut inefektivitas dan inefisiensi. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sistem Pengendalian Intern Ketidakpatuhan terhadap peraturan peundang-undangan Ketidakhematan, inefisiensi, inefektif Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017
  • 8. Problematika SPBE - 3 Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai Permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM Tingginya tingkat gaji SDM TIK di pasar tenaga kerja sementara gaji dan tunjangan ASN di bidang TIK cukup rendah.
  • 9. Problematika Lain SPBE Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat belum optimal. Model kolaborasi belum terbangun: o Masih Parsial o Belum terbangun sebuah kerangka WoG. Contoh: NIP, NIK, No. HP serta beberapa data kunci belum sepenuhnya dipakai lintas instansi. Budaya masyarakat dan organisasi belum mendukung: o Kebiasaan bekerja di lingkungan elektronik belum terbentuk; o Penghargaan terhadap nilai informasi masih rendah; o Kebijakan: belum cukup memaksa, mendorong, atau memandu; o Digital Leadership belum terbangun.
  • 10. Fokusing Issu dan Ruang Lingkup SPBE (?) Tata Kelola • Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi • Penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintah • Pembangunan Arsitektur SPBE Layanan • Berorientasi kepada pengguna • Terintegrasi dan berkesinambungan • Pembangunan portal layanan publik dan administrasi pemerintahan • Manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran TIK • Pengintegrasian data dan informasi • Pemanfaatan Pusat Data • Akses terhadap jaringan pita lebar • Penerapan cloud computing dan bagi-pakai • Penerapan manajemen data dan teknologi analisis data SDM • Pengembangan kepemimpinan SPBE di K/LD • Peningkatan pengetahuan dan best practice • Pembangunan budaya kerja berbasis SPBE • Pengembangan jabatan fungsional PNS • Kemitraan
  • 12. Case: Integrasi Data INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) Sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) Sistem ini memungkinkan data sharing yang bisa diakses oleh setiap SKPD. Dalam website SSW tidak hanya berisi layanan perizinan saja namun juga mengalami pertambahan & integrase hingga 20 jenis pelayanan.
  • 14. Trend Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
  • 15. Contoh Lain Digitalisasi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas Inovasi Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas merupakan jenis inovasi yang terkait pelayanan publik. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan informasi harga pasar secara langsung dan online melalui aplikasi SIM HP yang bisa diakses di web melalui gawai Android. SIM HP Segamas menampilkan 17 komoditas barang yang berada di Pasar Segamas. 1. Penerapan inovasi SIM HP memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pada kemudahan dalam mengakses informasi mengenai harga-harga yang tersedia dan terupdate setiap harinya di Pasar Segamas; 2. Dengan adanya inovasi ini perlahan para spekulan pasar sudah tidak dapat memainkan harga pasar karena pemantauan harga pasar akan dilakukan setiap harinya. Manfaat Bagi Masyarakat:
  • 17. Terima Kasih … SPBE: Mewujudkan Pelayanan Publik Berpusat pada Manusia di Era Disrupsi