Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Paparan sistem pemerintahaan berbasis elektornik di inspektorat jenderal keme...Dr. Zar Rdj
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. TUJUAN PENYELENGGARAAN SPBE
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya
• Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. MANFAAT
• Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
• Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
• Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
SPBE dan Masa Depan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
1. SPBE & Masa Depan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik
Disampaikan pada Rapat Penyusunan ICP (Idea Concept paper) dan RD/IS (Research
Design / Instrumen Survey) dengan Judul “Faktor Penghambat Implementasi SPBE”
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 30 April 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
2. Esensi Riset
Mengenali situasi problematik
(latar belakang & fenomena)
Menentukan pertanyaan
penelitian (dan variabelnya)
Menentukan cara menjawab
pertanyaan (metodologi)
Mencari jawaban atas situasi
problematik
Mengambil kesimpulan
Mengajukan pilihan tindakan
Research Design &
Instrumen Survei
Analysis
3. Latar Belakang SPBE
Perpres No. 81 Th 2010
Tentang Grand Design RB
2010-2025
Perubahan dalam 8 Area,
salah satunya Tata Laksana
Penerapan sistem, proses,
& prosedur kerja yang
transparan, efektif, efisien
& terukur
Big Picture:
Akselerasi Pembangunan
Aparatur Negara
“SPBE mendukung semua area perubahan
sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam
pembangunan aparatur negara yang
memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme
aparatur sipil negara dan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat diwujudkan”
SPBE
4. Latar Belakang SPBE
Diinisiasi oleh Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, kemudian dikeluarkan Perpres
No. 95/2018 tentang SPBE
Perintah kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk
mengembangkan SPBE sesuai Tusi
Penerapan SPBE memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan
Namun, hasil pengembangan dan TINGKAT MATURITASnya beragam
antara Instansi Pusat dan Daerah
5. Kinerja SPBE Indonesia Menurut PBB
No Deskripsi 2012 2014 2016 2018
1 Peringkat 97 106 116 107
2 Indeks Pemb. SPBE 0,4949 0,4487 0,4478 0,5258
3 Indeks Layanan
Online
0,4967 0,3622 0,3623 0,5694
4 Indeks Konektivitas
Telekomunikasi
0,1897 0,3054 0,3016 0,3222
5 Indeks Kapital
Manusia
0,7982 0,6786 0,6796 0,6857
6. Problematika SPBE - 1
Belum adanya tata kelola SPBE secara terpadu, kurangnya
koordinasi sehingga terjadi DUPIKASI ANGGARAN BELANJA TIK
dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan
Total belanja TIK Pemerintah sebesar Rp 4.230.000.000.000 per
tahun. 65% di antaranya termasuk PEMBELIAN LISENSI APLIKASI
SEJENIS antar instansi
Data center Kemkominfo per 2018, terdapat 2700 DATA CENTER
DI 630 INSTANSI Pusat dan Daerah (rata-rata 4 pusat data per
instansi)
7. Problematika SPBE - 2
SPBE belum diterapkan secara
menyeluruh dan optimal
sehingga terdapat permasalahan
kinerja pada pengelolaan
keuangan negara, akuntabilitas
kinerja, persepsi korupsi, dan
pelayanan publik.
o 19% dari total permasalahan
menyangkut SPI;
o 33% menyangkut
ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan
perundangan;
o 48% menyangkut inefektivitas
dan inefisiensi.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sistem Pengendalian Intern Ketidakpatuhan terhadap peraturan
peundang-undangan
Ketidakhematan, inefisiensi, inefektif
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Th 2017
8. Problematika SPBE - 3
Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi
teknis TIK
Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman
kompetensi teknis yang memadai
Permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan
ketersediaan SDM
Tingginya tingkat gaji SDM TIK di pasar tenaga kerja sementara
gaji dan tunjangan ASN di bidang TIK cukup rendah.
9. Problematika Lain SPBE
Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan lapisan
masyarakat belum optimal.
Model kolaborasi belum terbangun:
o Masih Parsial
o Belum terbangun sebuah kerangka WoG. Contoh: NIP, NIK, No. HP serta
beberapa data kunci belum sepenuhnya dipakai lintas instansi.
Budaya masyarakat dan organisasi belum mendukung:
o Kebiasaan bekerja di lingkungan elektronik belum terbentuk;
o Penghargaan terhadap nilai informasi masih rendah;
o Kebijakan: belum cukup memaksa, mendorong, atau memandu;
o Digital Leadership belum terbangun.
10. Fokusing Issu dan Ruang Lingkup SPBE (?)
Tata Kelola
• Penguatan
kapasitas
pengelolaan dan
sistem koordinasi
• Penyederhanaan
dan
pengintegrasian
proses bisnis
pemerintah
• Pembangunan
Arsitektur SPBE
Layanan
• Berorientasi kepada
pengguna
• Terintegrasi dan
berkesinambungan
• Pembangunan
portal layanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
• Manajemen
layanan dan
teknologi layanan
yang tepat guna
dan tepat sasaran
TIK
• Pengintegrasian
data dan
informasi
• Pemanfaatan
Pusat Data
• Akses terhadap
jaringan pita lebar
• Penerapan cloud
computing dan
bagi-pakai
• Penerapan
manajemen data
dan teknologi
analisis data
SDM
• Pengembangan
kepemimpinan
SPBE di K/LD
• Peningkatan
pengetahuan dan
best practice
• Pembangunan
budaya kerja
berbasis SPBE
• Pengembangan
jabatan
fungsional PNS
• Kemitraan
12. Case: Integrasi Data
INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
Sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya
penyampaian data dan informasi secara tunggal,
pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan
sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk
pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang.
SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW)
Sistem ini memungkinkan data sharing yang bisa
diakses oleh setiap SKPD. Dalam website SSW tidak
hanya berisi layanan perizinan saja namun juga
mengalami pertambahan & integrase hingga 20
jenis pelayanan.
15. Contoh Lain Digitalisasi Pelayanan
Sistem Informasi Manajemen Harga Pasar Segamas
Inovasi Sistem Informasi
Manajemen Harga Pasar
Segamas merupakan jenis
inovasi yang terkait
pelayanan publik.
Inovasi ini bertujuan untuk
memberikan informasi harga
pasar secara langsung dan
online melalui aplikasi SIM
HP yang bisa diakses di web
melalui gawai Android.
SIM HP Segamas
menampilkan 17 komoditas
barang yang berada di Pasar
Segamas.
1. Penerapan inovasi SIM HP
memberikan kemudahan bagi
masyarakat terutama pada
kemudahan dalam
mengakses informasi
mengenai harga-harga yang
tersedia dan terupdate setiap
harinya di Pasar Segamas;
2. Dengan adanya inovasi ini
perlahan para spekulan pasar
sudah tidak dapat
memainkan harga pasar
karena pemantauan harga
pasar akan dilakukan setiap
harinya.
Manfaat Bagi Masyarakat: