Download to read offline
Kebijakan Satu Data DJCK 2022.pdf
- 1. Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Disampaikan Oleh: Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan “Workshop Pembinaan Satu Data Infrastruktur Permukiman” Denpasar, 15 Juni 2022 Kebijakan Satu Data dan Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi Direktorat Jenderal Cipta Karya
- 2. OUTLINE 1. PENDAHULUAN 2. SATUDATA INDONESIA 3. STRATEGI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI DJCK .....
- 3.
- 4. K O MI T M E N Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan. Strategi baru harus diciptakan …. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. “ Jokowi, 16 Agustus 2019
- 5. Adaptasi Terhadap Perubahan KehadiranPegawai (mobile) Penyimpanan Data (cloud) Teleconference (virtual meeting) ..... ..... Adaptasi Terhadap Perubahan 5 01
- 6. Isu dan Permasalahan PengelolaanData Berserakan dan tidak terintegrasi Tidak standar (waktu, skala, referensi, dll) Tidak dapat dipertukarkan Sulit diakses Perlindungan data Tidak responsif terhadap dinamika Ego sektoral Kapasitas kelembagaan dan SDM Metode pengumpulan yang tidak akurat 6 02
- 7. A. Terbitnya Perpres39 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Satu Data. B. Perkembangan Teknologi Informasi 4.0. C. Pengelolaan Data belum menjadi isu strategis pada instansi pemerintah di pusat dan daerah. D. Produsen Data yang tersebar pada banyak OPD. E. Keterbatasan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pengadaan data. F. Kapasitas SDM yang terbatas. URAIAN DATA SEKTORAL EKSTERNAL DATA KEGIATAN RUTIN INTERNAL DATA MANAJEMEN DAN SDM PRODUSEN DATA 1. Di KL/ Instansi Pusat 2. Pemda/ Instansi daerah 3. Lapangan/ Masyarakat Ada di masing masing unit Ada di masing masing unit KONDISI KETERSEDIAAN DATA 1. Belum dapat diakses maksimal 2. Belum semua diinput ke SIM 3. Belum semua dikumpulkan Sudah ada dan terintegrasi dalam sistem Sudah ada dan terintegrasi dalam sistem informasi STRATEGI PENINGKATAN 1. Barbagi pakai/ kerjasama 2. Mendorong inputing data 3. Mengumpulkan data melalui forum satu data Melakukan integrasi kedalam DWH Melakukan integrasi kedalam DWH KONDISI DATA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI LINGKUNGAN DJCK Tantangan Pengelolaan Data 03 ..... 7
- 8. 8 Dasar Hukum Kebijakan SatuData 04
- 9. 2. SATU DATAINDONESIA (SDI) .....
- 10. Mengatur penyelenggaraan tatakelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Tujuan PenguatanPengelolaanData Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Kebijakan Satu Data Indonesia 06 10 1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data; 2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; 3. Mendorong keterbukaan dan transparasi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yg berbasis pada data. 1. Memperkuat kapasitas produsen data pada Unit Pemerintah dalam Memproduksi Data; 2. Memperkuat peran Unit Data di setiap instansi Pemerintah sebagai satu pintu pengelola data; 3. Mempermudah berbagi pakai data untuk kepentingan Pemerintah maupun publik sebagai wujud Pemerintah terbuka. .....
- 11.
- 12. Prinsip Satu Data Indonesia(SDI) 07 12 .....
- 13. Sumber: Perpres 39/2019tentang Satu Data Indonesia # Forum Satu Data Indonesia ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Koordinasi Penyelenggara Data (Forum Satu Data Indonesia) 13 08
- 14. STRUKTUR FORUM SATUDATA PROVINSI JABAR RENCANA KERJA FORUM SATU DATA PROVINSI JAWA BARAT Rencana Tindak Lanjut Forum Satu Data Prov. Jabar 1. Membuat Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Tata Kelola Satu Data Indonesia di tingkat provinsi (penetapan Walidata & Produsen Data dan Tata Kerjanya) 2. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Forum Satu Data 3. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Forum Satu Data Indonesia 4. Melaksanakan Forum Satu Data Indonesia di tingkat provinsi secara periodik 5. Membuat Peraturan/Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Pengelola Data dan Informasi Pemda 6. Melaksanakan dan Memantau Pelaksanaan Rencana Aksi SDI di tingkat provinsi. Contoh Penerapan SDI Provinsi Jawa Barat 9 ..... 14
- 15. 3. STRATEGI PENGELOLAANDATA DAN SISTEM INFORMASI DJCK .....
- 16. SE Dirjen CiptaKarya No. 53/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan TIK di lingkungan Ditjen Cipta Karya 2016 Penyusunan Standardisasi Data, Meta Data dan Portal Data Ditjen Cipta Karya 2017 ▪ Perpres No 39 tahun 2019 tentang Kebijaan Satu Data Indonesia; ▪ Pendampingan Satu Data oleh Balai PPW ke Kab/Kota 2019 ▪ Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Ditjen Cipta Karya, Januari 2020; ▪ Pendampingan Satu Data oleh Balai PPW ke Kab/Kota. 2020 ▪ Konsolidasi Data dengan Provinsi; ▪ Pendampingan Satu Data oleh Provinsi ke Kabupaten/Kota 2018 2021 ▪ Integrasi data Kementerian PUPR ▪ Mewujudkan interoperabilitas/ berbagi-pakai data ▪ Meningkatkan kualitas data melalui verifikasi/ validasi secara berjenjang 10 Perkembangan Ditjen Cipta Karya Menuju Satu Data Infrastruktur Permukiman ..... 2022 ▪ Data dan Informasi yang berkualitas disediakan oleh masing- masing unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis, yang memenuhi kaidah/prinsip SDI ▪ Pelaksanaan Manajemen Data untuk menunjang penyelenggaraan SDI
- 17. Konsideran Kebijakan dalamPerumusan Strategi Prioritas data Tahun 2022: KEBIJAKAN OPOR KEBIJAKAN OPOR SATU DATA INDONESIA KEBIJAKAN SDI KEBIJAKAN INTEGRASI DATA PUPR KEBIJAKAN INTEGRASI DATA PUPR 11 Strategi Prioritas Data 2022 Dalam Pengelolaan Data Literal Infrastruktur Permukiman
- 18. Kebutuhan Data Prioritas INTEGRASIDATA INTERNAL KEMEN PUPR DATA DUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPOR INTEGRASI DATA MENDUKUNG KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA Kebutuhan Data untuk dibagipakaikan oleh Kementerian PUPR: 1. Nama infrastruktur 2. Lokasi : Administrasi dan koordinat 3. Output 4. Outcome 5. Kondisi infrastruktur Prioritas data infrastruktur pembangunan TA. 2015-2021 dan infrastruktur kategori Landmark sebelum TA. 2015 Kebutuhan Data untuk mendukung implementasi kebijakan OPOR: 1. Data fungsionalisasi infrastruktur 2. Status serah terima BMN / BASTO 3. Kategori rencana penanganan: Optimalisasi, rehabilitasi 4. Tahun penyusunan perencanaan: FS, DED 5. Tahun rencana pembangunan 6. Program/ kegiatan Prioritas data infrastruktur pembangunan TA. 2015-2021 dan infrastruktur kategori Landmark sebelum TA. 2015 Kebutuhan Data untuk dibagipakaikan dalam mendukung Kebijakan SDI: 1. Data yang dishare oleh DJCK: • Data SPAM • Data Persampahan • Data SPAL • dan Data Infrastruktur lainnya 2. Data yang dibutuhkan oleh DJCK: • Data Umum • Data Dasar • BPS/KEMENDAGRI/KLHK
- 19. Tahapan Penajaman PengumpulanData Prioritas Tahun 2021 Penyiapan basis data Infrastruktur terbangun TA 2015-2020 1. Melakukan inventarisasi data: • infrastruktur yang dibangun TA 2015-2020 • infrastruktur kategori landmark yang dibangun sebelum TA 2015 2. Melakukan identifikasi gap ketersediaan dan kebutuhan data prioritas; 3. Melakukan verifikasi dan validasi data prioritas; 4. Diseminasi data pada Konsolidasi data nasional; Penyiapan basis data dalam mendukung implementasi kebijakan OPOR Fasilitasi penyusunan komponen dan indikator data yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan SDI 1. Melakukan inventarisasi fungsionalisasi infrastruktur: • Mangkrak/gagal • Berfungsi/ Tidak berfungsi • Serah terima BMN/ BASTO 2. Melakukan identifikasi gap ketersediaan dan kebutuhan data fungsionalisasi infrastruktur; 3. Melakukan verifikasi dan validasi data prioritas; 4. Diseminasi data pada Konsolidasi data nasional; Bersama-sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan DJCK melakukan penyusunan kebutuhan data untuk mendukung kebijakan SDI, yaitu: 1. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan data dan informasi dalam mendukung: • SDGs • UMKM • Pemberdayaan Masyarakat (bantuan kepada masyarakat) • RPJMN/Renstra 2. Menyusun komponen data dan informasi yang dibutuhkan; 3. Menyusun indikator verifikasi dan validasi data; 4. Menyusun rencana aksi;
- 20. Mekanisme Pengelolaan SatuData Infrastruktur Permukiman 12 20 Data Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab/Kota Verifikasi oleh Bapedda Kabupaten/Kota Data diinput oleh OPD melalui sistem informasi*) yang ada Data Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Data diinput oleh Bappeda Provinsi melalui Sistem Informasi Verifikasi oleh Bappeda Balai PPW selaku Walidata Provinsi Melakukan Verifikasi Data Konsolidasi data Infrastruktur Permukiman Provinsi Data Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Nasional Data diinput oleh Unit Kerja Melalui Sistem Informasi Verifikasi oleh Direktorat Teknis Konsolidasi Data dan Verifikasi Data Warehouse Konsolidasi data Infrastruktur Permukiman Nasional Masukan Kebijakan Ditjen Cipta Karya Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Unit Kerja Dit. BTPP Tingkat Kab/Kota Tingkat Provinsi Tingkat Pusat
- 21. 21 Produsen Data SIM diLingkungan Ditjen Cipta Karya 13 No. Sistem Informasi Produsen Data 1 SIMSPAM ▪ Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PU/Perkim Kabupaten/Kota ▪ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, PDAM 2 SIINSAN • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota • Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Permukiman Kabupaten/Kota • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3 SIBPB ▪ Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ▪ Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota ▪ Dinas PU Kabupaten/Kota 4 SISPKP • BPS, Kementerian ATR/BPN • Bappeda Kabupaten/Kota • OPD : Bappeda, Dinas Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas CK • SIM Sektor DJCK (SIMSPAM, SIINSAN, SIBPB) 5 SIPPa ▪ OPD : Bappeda, Dinas Permukiman/Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Cipta Karya Kabupaten/Kota ▪ Satker Balai & Satker Pelaksanaan PPW ▪ Satker Non Struktural Pusat 6 E-Sakip • Unit kerja di Lingkungan DJCK • Balai di Lingkungan DJCK • Satker Balai & Satker Pelaksanaan PPW .....
- 22. 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi Awal Tahun Midterm Review Konsolidasi Data Nasional 1.Konsolidasi tingkat Daerah 2.Melakukan Pengumpulan Data 3.Melakukan inputing data ke dalam SIM 4.Melakukan verifikasi dan validasi tingkat daerah 1.Melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi midterm review 2.Melakukan Pengumpulan Data lanjutan 3.Melakukan verifikasi dan validasi tingkat daerah 4.Menyampaikan Draft Final Pengelolaan Data dan SI 5.Melakukan inputing data final DAERAH PUSAT 1.Penyusunan rencana kebutuhan dan pemrioritasan 2.Penyepakatan Rencana Kerja Tahunan dengan stakeholder pusat 3.Pengembangan Sistem yang Andal 4.Pembekalan/ Bimbingan teknis kepada Balai 1.Melakukan pemantauan/ monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah 2.Melakukan Review terhadap kualitas satu data yang dilakukan oleh daerah 3.Memfasilitasi kebutuhan penanganan permasalahan pelaksanaan kegiatan 4. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan- permasalahan major 5. Melakukan deteksi dini permasalahan pelaksanaan kegiatan 1.Melakukan kompilasi data pada kegiatan konsolidasi data nasional 2.Melakukan Verifikasi dan validasi data nasional 3.Menyepakati rencana tindak lanjut dalam rangka perbaikan 4.Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 5.Menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas Pengelolaan Data Pemantauan Evaluasi Pembekalan/ Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Pembekalan/ Bimtek Pengembangan Sistem Pengelolaan Jaringan Evaluasi Audit/ assesmen terhadap efektifitas sistem Milestone Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Tahun 2022 14
- 23. http://ciptakarya.pu.go.id/satudata/ Penerapan SIM Portal SatuData Ditjen Cipta Karya 15 23 .....
- 24. 24 ..... Integrasi SIM padaData Warehouse (DWH) Ditjen Cipta Karya 16
- 25. 17 25 • Kementerian PUPRcq Pusdatin akan meningkatkan pelayanan berbagi-pakai data infrastruktur sehingga dapat diakses secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder pusat dan daerah. • Untuk itu, perlu dilakukan validasi dan verifikasi data yang telah dikumpulkan sehingga data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. • Open Data PUPR ini menampilkan: a. Data kementerian lintas Unit Organisasi dalam Kementerian PUPR; b. Data instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan Kementerian PUPR c. Informasi berupa infografis, visualisasi dan produk buku Open Data PUPR Inovasi yang memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data di Kementerian PUPR baik untuk internal maupun eksternal
- 26. 26 Terima Kasih Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan